JUSTICE FOR ANIS: GALANG SOLIDARITAS KAUM PEREMPUAN DAN RAKYAT TERTINDAS

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk primitif dari dilanggengkan nya sistem feodal patriarkal di negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia. Lewat kebijakan dan kekuasaan nya Rezim boneka imperialis Joko widodo terus melanggengkan sistem feodal patriarkal, seluruh kebijakan dan program imperialis Amerika Serikat dan negara bonekanya di seluruh dunia tidak bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan, tetapi membelenggu kaum perempuan dalam sistem yang sama bahkan memobilisasi kaum perempuan untuk mempertahankan sistem yang menindas dan menghisap kaum perempuan.

Selama imperialisme masih berdominasi di seluruh dunia, selama pemerintahan bonekanya masih berkuasa di banyak negeri, selama itu pula krisis dan ketimpangan klas serta diskriminasi atas perempuan pekerja, dan penindasan patriarkal kaum laki-laki tetap dilestarikan dan bahkan digunakan untuk mempertahankan sistem. Sudah periode kedua Joko Widodo menjabat sebagai presiden tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah selesai bahkan meningkat setiap tahun nya.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus kekerasan terahadap perempuan tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus).  (CATAHU Komnas Perempuan 2020)

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Kekerasan terhadap anak perempuan di tahun ini meningkat di banding tahun 2018, mengalahkan kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16%), sisanya adalah kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. (CATAHU Komnas Perempuan 2020)

Kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada sebanyak 329 kasus pada 2019. 184 kasus adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 43 kasus kekerasan dalam pacaran, 32 kasus perkosaan, 35 kasus pelecehan seksual, 31 kasus kekerasan dalam keluarga (nonpasangan), perdagangan manusia 1 kasus dan lain-lain 3 kasus. (sumber: Rifka Annisa Woman Crisis Center, medcom.id)

Di masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi, kebijakan dan upaya pemerintah dalam menangani covid-19 masih sangat jauh dari aspirasi masyarakat. 2,8 juta lebih buruh di indonesia di PHK dan dirumahkan (sumber: cnbcindonesia) hal tersebut merupakan salah satu dampak dari upaya pemerintah yang tidak serius menangani covid-19 ini, akibatnya rakyatlah yang paling banyak terkena dampaknya.

Struktur sosial patriarkal, perempuan yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan suaminya, dan suaminya itu adalah seorang buruh yang di-PHK atau dirumahkan. Dengan kondisi seperti ini, perempuan (istri) yang harus memastikan dapurnya terisi, anggota keluarganya bisa makan hari ini dan esok. Perempuan yang terkena dampak dua kali lebih hebat, tidak adanya pemasukan ekonomi menjadi pemicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta merilis temuan bahwa kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19, khususnya sejak diterapkannya kebijakan social distancing dan work from home, mencapai 97 kasus. Jumlah ini cukup besar dalam kurun waktu satu bulan 16 maret – 19 april, dan kasus tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga hingga 33 kasus. (beritabaru.co)

Tidak adanya keberpihakan dari negara terhadap perempuan terlihat dari pengadilan perceraian yang mana pihak yang mengajukan gugatan cerai harus menanggung biaya pengadilan. Kenyataan tersebut tentu sangat memberatkan bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kemudian memilih untuk mengakhiri pernikahan tersebut, sebab di tengah perempuan yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dari pendapatan suami akan sulit bagi perempuan untuk bisa megajukan gugatan cerai akibat tidak memiliki uang untuk membayar pengadilan agar perceraiannya dapat diproses oleh pengadilan. 

Ketimpangan akibat dari diskriminasi secara ekonomi yang dialami oleh kaum perempuan telah menyebabkan dirinya tidak memiliki pilihan yang luas terhadap hidupnya. Keberanian perempuan untuk mengambil pilihan-pilihan diluar dari keadaannya selalu membentur keadaan yang semakin menyulitkan bagi dirinya. Bergantungnya perempuan (istri) pada ekonomi dari hasil pendapatan suaminya menyebabkan perempuan untuk tidak berani mengambil tindakan untuk bercerai ketika terus mangalami tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil lainnya akibat gambaran tentang bagaimana ia dapat membiayai proses persidangannya dan bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama masa proses perceraian dan setelah bercerai, telah banyak membuat kaum perempuan untuk terus pasrah dan menerima kenyataan atas hidup yang mereka alami.

Seperti kasus yang di dampingi oleh Seruni Yogyakarta, Anis (nama samaran) adalah Ibu Rumah Tangga, memiliki dua orang anak dan hanya bergantung hidup dari penghasilan suaminya. Satu tahun terakhir ini Anis sudah tidak dinafkahi, bahkan Anis sering mengalami kekerasan oleh suaminya. beberapa kali Anis ditonjok, ditendang, dikalungi celurit, bahkan diseret di tangga rumah.  Anis tidak bisa melawan karena ketika ia melawan, suaminya akan lebih menyiksanya.

Sudah hampir satu tahun suami Anis tidak pernah pulang kerumahnya, sesekali pulang kerumah dengan keadaan mabok alkohol. Pada saat itu Anis sedang tidur dengan anak terakhirnya lalu suaminya pulang dalam keadaan mabok langsung menendang Anis di depan anaknya.

Dengan keadaan tersebut Anis sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada awal 2020 Anis ingin mengajukan cerai. Mengingat Anis tidak punya penghasilan untuk membayar pengadilan dan kebutuhan hidup sehari-hari untuk dia dan dua orang anaknya, maka Seruni Yogyakarta menggalang solidaritas untuk membantu Anis. Ditengah kondisi Anis yang hanya hidup dari menggantungkan penghasilan suaminya dan jika ia bertahan itu menyiksanya, negara juga memeras Anis untuk membayar pengadilan untuk bercerai.

Melihat hal tersebut di negara yang masih melanggengkan feodal patriarkal, kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sistem feodal patriarkal ini yang terus memelihara bahwa perempuan masih di-nomorduakan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kaum perempuan untuk bersatu dan berjuang melawan kekerasan dan mengahuncurkan sistem yang terus membuat perempuan tidak berdaulat secara ekonomi, politik dan kebudayaan.

Seruni Yogyakarta juga mengajak kawan-kawan untuk dapat bersolidaritas membantu Anis untuk membiayai kehidupan dan proses persidangannya.

Bantuan dapat disalurkan melalui Rekening

Mandiri 9000045628097 a/n Ana Mariana Ulfah

BRI 100801005346537 a/n Ana Mariana Ulfah

Info lebih lanjut hubungi

Cp : 0852-9391-6838

Pernyataan sikap seruni memperingati Mayday 2020: PEREMPUAN INDONESIA BERSATU BERSAMA KLAS BURUH DAN KAUM TANI MENUNTUT TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MENGATASI KRISIS AKIBAT VIRUS CORONA

                                                                                                                Jakarta, 1 Mei 2020

Imperialis terus berusaha keluar dari krisis kronisnya ditengah wabah virus corona. Meskipun terjadi penurunan produksi dalam industri manufaktur, namun esensinya krisis overproduksi tetap terjadi. Imperialis terus berupaya menancapkan dominasi melipatgandakan kapital dengan cara ekspor kapital ke negeri-negeri kapitalis lemah atau negeri jajahan dan setengah jajahan dalam bentuk bantuan, hutang dan investasi. Persis seperti yang terjadi saat ini, ditengah wabah COVID-19 Joko Widodo sebagai boneka kesayangan AS masih terus menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan World Bank memberikan keringanan hutang dalam jumlah yang besar.  

Untuk memastikan kelancaran ekspansi kapital, AS meredam perlawanan dari klas buruh di dalam negerinya dan berusaha meredam kemenangan oposisi dalam negeri yang juga ingin berkuasa. Persaingan antar negera imperialis semakin tajam dan AS mengancam semua negeri yang berusaha menghambat pergerakan kapitalnya. Melecehkan china agar tidak mendapat prestis dunia dengan menuding laboratorium Wuhan sebagai penyebar virus corona. AS juga mengancam mencabut sokongan dana untuk WHO (world health organization) karena menganggap bantuan itu lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang menentang AS. Dalam situasi sulit seperti saat ini kebebasan rakyat dunia dihalangi, sementara kapital imperialis terus bebas bergerak.

Cara negeri Imperialis menangani wabah membuktikan adanya krisis kebudayaan dimana terjadi stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahan obat-obatan yang mereka usulkan tidak mampu mengobati penyakit dampak virus corona. Sudah menjadi watak imperialis, mereka tidak akan memproduksi sesuatu jika tidak mendapatkan keuntungan meskipun itu sangat dibutuhkan umat manusia.     

Di dalam negeri, pemerintahan Jokowi ambil bagian penting untuk memastikan Kapital Imperialis tidak “membusuk” dengan menerbitkan surat hutang dan obligasi untuk bisa mempertahankan aktivitas ekonomi guna memelihara pasar dan keadaan keamanan, meskipun tidak ada pasar karena daya beli rakyat menurun. Keadaan demikian diciptakan untuk memperlancar pergerakan kapital, ada transaksi dan pergerakan ekonomi meski ditengah wabah virus corona.

Perputaran kapital imperialis yang sangat besar di dalam negeri, tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Lapangan pekerjaan tidak tersedia dan jumlah pengangguran terus meningkat. Jumlah angkatan kerja Indonesia 133,94 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 6,87 juta jiwa atau sekitar 5,1 persen dari jumlah angkatan kerja. Sementara angka partisipasi kerja perempuan sebesar 54% dari jumlah perempuan di usia produktif. Banyak rakyat yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagian besar rakyat yang menganggur adalah perempuan. Sementara rakyat yang bekerja atau menjadi buruh terus mengalami kemerosotan hidup.

Ditengah wabah virus corona yang mematikan ini, kebijakan pemerintah memberlakukan social distancing berkembang menjadi physical distancing dan kini menjadi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) untuk semua rakyat, kecuali klas buruh yang masih harus berproduksi di pabrik-pabrik guna menyelesaikan target pekerjaannya tanpa perlindungan kesehatan yang memadai. Sebagian klas buruh yang terpaksa dirumahkan selama 14 hari harus menerima kenyataan upahnya dipangkas hingga 50%. Belum lagi ancaman PHK yang semakin meluas akibat penyebaran virus corona ini.  Sebagai pemerintahan boneka, rezim Jokowi terus berusaha melayani imperialis dengan membuat kebijakan-kebijakan memudahkan masuknya investasi dan jaminan tenaga kerja melimpah dengan upah murah. Undang-undang Omnibus Law yang secara luas ditolak oleh klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia pun masih terus dibahas dan dikejar pengesahannya.

Respon pemerintah atas wabah dengan memberlakuan PSBB menunjukkan ketidakbecusannya. Hal ini juga bukan hanya berdampak secara ekonomi bagi rakyat, tetapi juga berakibat pada kesehatan fisik dan mental sebab manusia sebagai makhluk sosial dibatasi/diisolasi kebebasannya.

Satu-satunya hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyerukan kepada rakyat untuk isolasi diri, rajin menuci tangan, dan memakai masker saat keluar rumah, serta jangan lupa berdoa. Seolah-olah semua hal tersebut berguna untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Pemerintah terlihat mampu mengatasi wabah karena sokongan dan support dari imperialis. Padahal ia bergantung pada hutang sehingga tampak lama sekali mengambil keputusan terkait COVID. Bahkan bank dunia secara langsung meminta kepada Jokowi untuk pakai saja dana desa guna keperluan bantuan langsung tunai semasa corona dan bisa diganti kapan saja. Bantuan langsung tunai yang hanya sesaat hakikatnya adalah pelepasan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian jaminan hidup bagi rakyatnya.

Peringatan Mayday 2020, memberi arti penting bagi Seruni sebagai organisasi perempuan yang memiliki karakter demokratis nasional untuk terus memperluas organisasi dan melahirkan pimpinan serta anggota yang militant tanpa kenal lelah berjuang untuk pemenuhan hak demokratis rakyat dan perempuan meski dalam situasi terbatas sekalipun. Untuk itu SERUNI menuntut:

1.       Liburkan Buruh dan berikan jaminan atas upah dan hak-hak buruh tetap dibayarkan.

2.       Hentikan PHK dan Pemotongan upah

3.       Berikan jaminan keamanan, kesehatan dan pendidikan serta jaminan hidup bagi rakyat.

4.       Berikan jaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis hingga ke perdesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik serta seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Covid-19.

5.       Berikan jaminan ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah.

6.       Berikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat serta tenaga medis lainnya dalam memerangi penyebaran Covid-19.

7.       Batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

8.        Laksanakan reforma agraria sejati dan pembangunan industry nasional yang mandiri dan berdaulat sebagai syarat terciptanya kedaulatan pangan yang bergizi bagi rakyat dan kemajuan industry untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk virus.

9.        Hapuskan sekolah online yang membebani perempuan dan anak!

Peringatan hari buruh internasional adalah momentum perjuangan seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia. Oleh karena itu, pada peringatan Mayday 2020, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) menyerukan kepada seluruh kaum perempuan dan rakyat Indonesia agar terus memperkuat dan memperluas persatuan antar sesama rakyat tertindas dan terhisap melawan kebijakan fasis dan anti rakyat rezim boneka AS, Jokowi – Ma’ruf Amin dan bahu membahu saling bantu mengatasi masalah rakyat ditengah wabah virus corona.

Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)

Helda Khasmy                                                                                                       Ketua umum                                                                                                                                     

Triana Kurnia Wardani 

         Sekjend

Pemerintahan Jokowi Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Rakyat: Berikan Jaminan Kesehatan dan Pangan Bagi Rakyat

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan simpati dan duka yang mendalam terhadap seluruh korban virus Corona dan rakyat Indonesia yang saat ini terancam dengan adanya penyebaran virus berbahaya tersebut. Ini adalah pukulan yang kuat bagi kita semua di tengah situasi rakyat yang rentan, miskin dan menderita akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini. FPR mengajak segenap rakyat untuk tetap waspada, tenang dan bersatu untuk meningkatan solidaritas kita terhadap sesama dalam menghadapi situasi sulit saat ini maupun kedepannya. Kami juga mengucapkan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang dengan gagah berani mengabdikan dirinya untuk melawan penyebaran virus corona.

Sejak November 2019, wabah Virus Corona (Covid-19) terus berkembang di Tiongkok dan meluas ke berbagai negeri. Ribuan orang telah tewas menjadi korban, puluhan ribu lainnya masih menjalani pengobatan intensif. Di Indonesia, kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan 2 orang dinyatakan positif. Kini, 18 Maret 2020 terjadi lonjakan korban Corona di Indonesia menjadi 172 orang dinyatakan positif dan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, persebaranya pun semakin meluas dan kini telah meliputi, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Manado, Pontianak, dan beberapa tempat yang saat ini masih dilakukan contact tracking. Artinya, besar kemungkinan daerah yang terpapar akan terus bertambah.

Sementara itu, dengan kondisi saat ini dimana Virus Corona dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO (World Health Organization), pemerintah tetap berkeras untuk menutup-nutupi kenyataan itu, tidak membuka informasi yang jelas, bahkan tidak juga mengambil tindakan nyata untuk menjamin keselamatan rakyat. Sedari awal pemerintahan Jokowi menutup-nutupi ketidakmampuannya (inkompetensi) dengan cara yang sombong, angkuh dan ngawur.

Jokowi justru selalu mengatakan mencegah kepanikan dan kondisifitas ekonomi. Bahkan secara langsung pemerintah tetap mencari celah saat wabah Virus Corona semakin meluas di Tiongkok untuk memaksimalkan bisnis di sektor pariwisata. Padahal sejak lama Indonesia telah mendapat masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, ahli kesehatan, hingga WHO, namun semua itu dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

Kemudian disaat rakyat membutuhkan informasi yang jelas. Fasilitas deteksi dini yang massif dan luas,dan tenaga medis yang cukup untuk menjangkau kawasan miskin yang lebih rentan terpapar, Jokowi dengan bangga justru menyatakan akan tetap membatasi sirkulasi informasi dengan melibatkan intelejen dalam penanggulangan virus ini.

Saat ini penyebaran virus Corona semakin banyak ditemukan. Kelambanan dan ketidakmampuan pemerintah menjadi factor penting jika ternyata kedepannya penyebaran ini semakin tidak terkendali. Memang beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Solo, Depok, dan institusi pendidikan telah menghentikan sementara aktifitasnya, begitu juga dengan penutupan beberapa objek wisata. Namun, tidak hanya sebatas kebijakan tersebut yang dibutuhkan rakyat.

Di tengah kemiskinan akut, tentu bagi klas buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja lainnya sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memfasilitasi rakyat dengan berbagai kebutuhan pencegahan penyebaran Virus Corona. Memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan masker, Hand Sanitizer, vitamin, dan pangan yang murah dengan gizi seimbang adalah hal yang mutlak.

Tenaga medis juga harus ditunjang dengan kelengkapan Alat Pengaman Diri (APD) berupa baju steril yang memadai, sehingga kerja keras dari tenaga medis yang hingga kini terus dilakukan tidak menambah resiko tertular yang semakin besar. Namun kenyataanya hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Soedono Madiun mengupayakan sendiri pembelian Rapidtest (alat diagnostic untuk mendeteksi pasien terjangkit virus atau tidak) karena hingga kini hanya ada tiga badan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk pengecekan sampel pasien suspect Virus Corona. Sehingga menyulitkan pihak RS mendapatkan hasil tes secara cepat dan transparan. Sebab hasil tes sampel yang dikirim ke Litbangkes akan diberikan ke dinas kesehatan bukan dikembalikan ke RS yang bersangkutan langsung dengan pasien.

Pemerintah melalui kementerian Keuangan menganggarkan Rp 1 Triliun untuk penanggulangan Virus Corona. Tentu anggaran tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan dan hidup rakyat selama wabah ini ada. Di sisi lain Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bertajuk Stimulasi Ekonomi Jilid II untuk mengantisipasi efek Virus Corona terhadap bisnis korporasi. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan untuk Ekspor dan Impor bahan baku manufaktur dapat diberikan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan pajak bahkan menanggung beberapa pajak tertentu yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku usaha. Artinya demi memfasilitasi bisnis korporasi, pemerintah rela mengeluarkan uang untuk menanggung pajak, namun bertindak lambat untuk menjamin keselamatan rakyat.

Belum lagi kebijakan menteri pariwisata yang berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp.

72 miliar dalam rangka promosi wisata. Kucuran dana tersebut diputuskan dalam rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia pada 25 Februari 2020. Sungguh keputusan yang sembrono ditengah wabah virus semakin menyebar ke seluruh Negara-negara di dunia. Meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut akhirnya ditunda setelah Jokowi mengumumkan Indonesia positif terjangkit virus corona pada 2 Maret 2020 lalu, namun dana anggaran untuk influencer, stimulant khusus untuk wisatawan asing dan promosi wisata mancanegara ini akan tetap diberikan pada semester dua tahun ini.

Oleh karena itu, kami organisasi massa rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia yang sedang berjuang menghadapi Virus Corona, solidaritas antar rakyat harus terus diperkuat untuk saling membantu dan berjuang bersama. FPR juga menyatakan sikap dan tuntutan:

1. Mengecam Sikap Sembrono dan angkuh pemerintah Jokowi melalui Menteri Kesehatan yang tidak sigap menangani Virus Corona !
2. Menuntut untuk disediakannya fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis untuk deteksi dini hingga ke pedesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik, kampus dan seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Virus Corona!
3. Menuntut pemerintah untuk segera mendistribusikan secara gratis masker, hand sanitizer, vitamin dan kelengkapan lainnya kepada rakyat!
4. Menuntut jaminan ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah!
5. Menuntut kepada pemerintah untuk menjamin upah buruh tetap dibayarkan jika ada perusahaan/pabrik yang diberhentikan sementara.
6. Memberikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dalam memerangi penyebaran virus Corona

Dalam situasi saat ini, FPR juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh menggalang persatuan dan memajukan perjuangan untuk meraih hak-hak demokratis. Kita tidak bisa berpangku tangan pada kebijakan pemerintah. Berjuang dan saling bantu adalah jalan keluar terbaik bagi perubahan nasib rakyat.

Jakarta, 18 Maret 2020

Hormat Kami,

Front Perjuangan Rakyat

Rudi HB Daman (Koordinator)

-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)-

“PEREMPUAN INDONESIA BERSATU DAN BERJUANG BERSAMA RAKYAT MELAWAN PENGESAHAN OMNIBUS LAW DAN RUU KETAHANAN KELUARGA!

Sejarah telah mencatat bahwa pada tanggal 8 Maret 1857 terjadi demonstrasi perempuan kelas buruh dari berbagai pabrik di New York, Amerika Serikat yang menuntut penghapusan diskriminasi dalam hubungan produksi dan membawa tuntutan kelas buruh untuk pengurangan jam kerja dan perbaikan kondisi kerja. Kemudian pada tahun 1908, diselenggarakan peringatan peristiwa 8 Maret 1857 dalam sebuah Rapat Umum yang diikuti oleh 30.000 perempuan kelas buruh dan para pendukungnya. Tuntutan utama masih terus dikumandangkan dan tuntutan tentang hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum mulai disuarakan. Kemudian pada tahun 1910, dalam Kongres Internasional Perempuan Kelas Buruh, Clara Zetkin (pemimpin lembaga perempuan pada partai Demokrasi Sosialis Jerman) mengusulkan bahwa tanggal 8 Maret harus diperingati sebagai hari perlawanan kaum perempuan kelas buruh dan upaya untuk membangkitkan gerakan pembebasan perempuan di dalam garis perjuangan.

Kaum perempuan se-dunia dan juga Indonesia mengalami penindasan dan penghisapan klas reaksioner yang berkuasa, negara reaksioner, patrialkal didominasi oleh kaum laki-laki, oleh ajaran filsafat reaksioner dan nilai-nilai agama yang disalah-gunakan untuk memelihara kekuasaan klas dan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Penindasan dan Penghisapan kaum perempuan di Indonesia telah ada sejak kelahiran masyarakat berklas, setelah krisis dan kehancuran komunal primitif secara fundamental dan luas. Penindasan dan penghisapan ini semakin memburuk dan berlipat-ganda dibawah sistem SJSF (setengah jajahan dan setengah feodal) yang masih eksis saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Perempuan masih tertindas dan terus mengalami diskriminasi di berbagai aspek baik ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Di aspek ekonomi, perempuan masih mengalami diskriminasi upah baik perempuan buruh pabrik maupun perempuan buruh tani dan buruh kebun di pedesaan. Di aspek politik, pastisipasi perempuan masih sangat rendah. Perempuan hanya di mobilisasi oleh partai politik sebagai syarat memenuhi kuota 30% dalam pemilu tanpa dibarengi dengan edukasi untuk memastikan keterlibatan perempuan semakin meningkat. Secara umum dapat dilihat komposisi keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif hanya kurang lebih 17% saja. Di aspek kebudayaan, kondisi perempuan masih terbenam dalam kemiskinan karena akses terhadap pendidikan masih sangat rendah. Terbukti dari angka partisipasi masyarakat (APM) perempuan di perguruan tinggi yang dirilis kementrian perempuan dan anak pada tahun 2015 turun menjadi 19,09% dari tahun sebelumnya 20,60%. Hal ini berakibat banyaknya perempuan masih terjebak dalam perkawinan anak. Di pedesaan, dimana mayoritas masih didominasi kaum tani, perempuan terjebak dalam kemiskinan yang dalam. Karena minimnya akses terhadap tanah sebab monopoli dan perampasan yang masih eksis di negeri SJSF ini.

Situasi ini diperparah dengan niat pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan RUU (rancangan undang-undang) Cipta Kerja atau Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga yang akan semakin mendiskriminasi perempuan di lapangan pekerjaan, serta mengembalikan perempuan ke ranah domestik.

Jika diperiksa secara cermat, tujuan Omnibus Law yang kita sebut sebagai UU (undang-undang) “sapu jagad” karena berusaha menyederhanakan 11 klaster UU yang sudah ada ini dirancang adalah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menyederhanakan aturan yang memperlambat proses ekonomi, untuk meningkatkan dan memastikan masuknya investasi ke Indonesia bebas hambatan, untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dengan penyederhanaan perizinan bagi masuknya investasi dan berusaha di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat untuk mencapai tujuan Indonesia maju 2045, dimana ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia dan keluar dari middle income trap. RUU ini diciptakan untuk memberikan karpet merah bagi pengusaha dan investor, namun secara bersamaan merampas hak pekerja dan rakyat secara umum.

Secara khusus, perempuan buruh akan terdampak dengan RUU ini dikarenakan dalam RUU ini tidak lagi mengatur hak cuti haid, melahirkan, keguguran, menikah/menikahkan tetapi semua diserahkan kepada pengusaha. Artinya hak atas upah dari cuti diatas akan dihilangkan.

Begitu pula RUU Ketahanan Keluarga dalam pasal Pasal 25 ayat 3 (tiga) yang berbunyi: kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a). Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, b). Menjaga keutuhan keluarga, serta c). Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perempuan dibebankan oleh negara untuk memenuhi hak suami dan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tampak sekali disini Negara kembali mendomestifikasi perempuan, menghambat kemajuan perempuan sebagai tenaga produktif yang setara dengan laki-laki.

Jika kedua RUU ini disahkan, bukan tidak mungkin perjuangan perempuan untuk terbebas dari penghisapan dan penindasan akan semakin jauh dari capaian.

Tidak ada yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah tersebut secara fundamental, perubahan reform pun tidak mampu. Kemajuan dan kebebasan yang bisa diraih oleh satu orang perempuan di Indonesia “untuk naik klas” atau para perempuan dari klas reaksioner berkuasa untuk mempertahankan klasnya, maka dibutuhkan lebih banyak lagi perempuan yang menjadi “korban” penindasan dan penghisapannya. Seorang perempuan bisa maju dan bebas mensyaratkan penindasan dan penghisapan yang lebih banyak dan berat atas perempuan dari klas buruh maupun kaum tani serta pekerja rendahan lainnya.

Pemerintahan Joko Widodo didikte oleh imperialis menjadi pasar bahkan tenaga pemasaran “gratis” bagi imperialis melalui internet dan “media sosial” dari perkampungan miskin kota hingga pedesaan.

Atas dasar keadaan tersebut, kami SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) dalam momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2020 menyatakan sikap dan tuntutan:

1.  Tolak disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga

2. Cabut seluruh paket kebijakan ekonomi jokowi yang terbukti semakin memiskinkan dan memerosotkan penghidupan kaum perempuan dan rakyat Indonesia.

3.  Hentikan seluruh bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan pejuang HAM

4.  Jalankan Land Reform Sejati dan Distribusikan Tanah Bagi kaum tani dan Perempuan tani

5.  Perbaiki upah Perempuan Buruh Pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan, serta perbaiki kondisi kerja perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan

6.  Berikan kepastian kerja bagi Perempuan Buruh Pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan

7.  Hentikan penggusuran atas nama infrastruktur dan percepatan pembangunan.

8. Turunkan harga kebutuhan pokok, bebaskan buruh, petani dan rakyat miskin dari pajak dan berbagai pungutan lainnya.

9.  Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi perempuan terutama perempuan buruh dan tani di pedesaan.

10.  Libatkan perempuan yang tertindas dan terhisap dalam setiap pengambilan keputusan.

SERUNI menyerukan kepada seluruh perempuan dan rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama melawan kebijakan dan tindakan fasis Jokowi-MA serta berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum perempuan. Kita harus bersatu menolak segala usaha dan cara pecah-belah terhadap gerakan perempuan dan rakyat yang menjauhkan dari perjuangan atas masalah dan tuntutan kongkret hak-hak demokratis kaum perempuan.

Hidup perempuan Indonesia!

Hidup seluruh rakyat tertindas!

Jakarta, 8 Maret 2020

Hormat Kami,

SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia)

Helda Khasmy                                                           Triana Kurnia Wardani

       Ketua                                                                                Sekjend

BPJS Kesehatan Harus Bertanggung Jawab atas 2 (dua) Korban Meninggal istri dari Buruh PT. Sulindafin!

Lagi-lagi BPJS kesehatan kembali merugikan rakyat Indonesia!!

Kali ini buruh PT. Sulindafin Tangerang, ibarat jatuh tertimpa tangga. Pasalnya, pada tanggal 28 Nopember 2019 yang lalu, manajemen PT. Sulindafin mengumumkan untuk menghentikan produksi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan demikian telah melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak dengan memberi kompensasi sebesar 70% dari 1 kali ketentuan sesuai UUK (Undang-undang ketenagakerjaan). Tentu hal tersebut sangat merugikan kaum buruh, utamanya yang telah bekerja selama 30 hingga 38 tahun di perusahaan tersebut.

Kemudian dengan arogan dan semena-mena kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan oleh pihak Managemen PT. Sulindafin per tanggal 1 Desember 2019 dengan alasan sudah tidak mampu lagi membayarkan iurannya terhitung dari pengumuman “stop produksi” dari pihak perusahaan nomor 22/Dir/Hrd/Sldf/XI/2019. Padahal sesuai aturan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang menyatakan:

Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (red: PHK). Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK, tetap memperoleh hak manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran. Dengan kata lain, perusahaan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan pekerjanya yang di PHK selama paling lama 6 bulan ke depan. Kemudian perhitungan jangka waktu tersebut terhitung sejak PHK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 151 ayat (3) UUK sebagai berikut:

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam kaitannya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, PHK dapat dikatakan “sah” apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Jaminan Kesehatan, yaitu:

PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;

PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta Notaris;

PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau

PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan atau buruh yang mengundurkan diri atau mengalami PHK seharusnya mereka tetap memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan, yaitu paling lama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran.

Namun peraturan hanyalah indah diatas kertas. Kenyataannya, buruh PT. Sulindafin sudah tidak dapat lagi memanfaatkan kepesertaan BPJS kesehatan tersebut, bahkan sebelum ada keputusan apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Sejak pertama kali dibentuk pada akhir Desember 2013 (dibawah peraturan SJSN), lembaga ini memang menuai banyak kontroversi. Dimana menghapuskan peran Negara memberi layanan sosial dalam hal ini kesehatan dengan mengutip biaya kesehatan kepada rakyat. Layanan sosial yang seharusnya disediakan oleh pemerintah tidak lagi bisa dinikmati secara gratis. Meski 7 (tujuh) tahun berselang, bukan menunjukkan perbaikan, justru sebaliknya BPJS semakin terpuruk karena lagi-lagi hanya dimanfaatkan oleh Negara untuk menggalang dana publik. Berbanding terbalik dengan pelayanannya yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebab terus saja memangkas hak pesertanya.

Tak ubahnya asuransi swasta yang mencari keuntungan, pemerintah terus menaikkan iuran BPJS kesehatan. Per 1 januari 2020 ini bahkan iuran kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tak tanggung-tanggung mengalami kenaikan hingga 100%, sementara upah buruh hanya naik sekitar 8,5% saja. Sudah pasti diikuti kenaikan harga bahan pokok dan TDL (tariff dasar listrik), sehingga kenaikan upah tersebut tidaklah berarti apa-apa!!

Hingga berita ini diturunkan, sudah 2 (dua) orang korban meninggal akibat arogansi BPJS kesehatan menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga. Akibat dicabutnya kepesertaan BPJS Kesehatan, buruh PT. Sulindafin kesulitan untuk berobat karena harus melakukan pembayaran secara mandiri. Adalah Siti Sumiyati, istri dari Taufiqurohman (buruh PT. Sulindafin bagian Texturizing) yang meninggal pada 2 Januari lalu akibat sakit komplikasi yang dideritanya hingga harus masuk ke ICU (Intensive Care Unit). Taufiq harus menjaminkan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) motornya ke RS (Rumah Sakit) demi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Begitu pun halnya dengan Retno Wulandari, istri dari Bangun Nugroho (buruh PT. Sulindafin bagian QA/Laborat). Setelah melahirkan secara caesar sekitar 2 bulan yang lalu, bayi yang dilahirkan Retno harus masuk incubator karena lahir premature. Belum genap 1 bulan usia sang bayi, kondisi kesehatan Retno yang sudah drop karena syndrome babyblues yang menyerangnya semakin parah setelah mendengar suami tercinta menjadi salah satu buruh korban PHK ilegal PT. Sulindafin Kota Tangerang. Retno pun harus dirawat di RS selama 10 hari sebelum akhirnya meninggal pada hari minggu, 12 Januari 2020. Ditambah lagi anaknya harus kembali masuk NICU pada selasa, 14 Januari karena harus mendapat transfusi darah setiap waktu. Entah biaya darimana yang akan digunakan untuk pembayaran nanti. Sungguh menyedihkan!!

Belum lagi deretan kasus korban PHK illegal yang dilakukan oleh PT. Sulindafin dibawah ini atas nama:

1. Yayan Sopian (bagian QA/Laborat): istrinya harus melakukan proses kemotherapy rutin karena sakit kanker usus yang dideritanya.

2. Maman Suyatman (bagian Texturizing): mengalami kecelakaan pasca melaksanakan tugas piket di Posko Perjuangan hingga mengalami patah tulang di bagian bahu sebelah kanan. Pada akhirnya Maman harus berobat ke alternatif karena terganjal dinonaktifkannya iuran BPJS.

3. Surya Alamsyah (bagian Polymer): harus berobat rutin akibat sakit Diabetes kering yang dideritanya.

4. Ning Mujiati (bagian QC Texturizing): menderita sakit Diabetes dan harus kontrol rutin.

Dari sekian kasus yang dialami para buruh akibat dari dinonaktifkannya iuran BPJS Kesehatan ini, mereka mengalami beban yang sangat berat. Mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan, bahkan sampai harus meminjam uang demi untuk mendapatkan pengobatan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Namun ketika buruh PT. Sulindafin berdialog dengan BPJS Kesehatan Kota Tangerang untuk mencari solusi, pihak BPJS Kesehatan justru menyarankan kepada para buruh untuk beralih menjadi peserta BPJS Mandiri. Sungguh tidak punya hati!! Buruh yang baru saja di-PHK tentu saja sudah tidak lagi menerima upah, malah disuruh beralih menjadi peserta mandiri. Evaluasi besar bagi lembaga ini jika masih melakukan praktek illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu SERUNI sebagai organisasi massa perempuan, yang menghimpun perempuan dari seluruh sektor termasuk klas buruh, terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh PT. Sulindafin, kota Tangerang agar mendapatkan haknya sesuai undang-undang. Agar kawan-kawan terus bersemangat dan tidak goyah oleh bujuk rayu pengusaha yang berusaha memangkas hak buruh PT. Sulindafin kota Tangerang. Serta menuntut kepada lembaga BPJS Kesehatan untuk kembali mengaktifkan kepesertaan buruh PT. Sulindafin hingga keluar putusan dari pihak yang berwenang!

Hidup Buruh!!

Jayalah Perjuangan Massa!!