BREAKING

Terbaru

Senin, 09 Desember 2019

PEMERINTAH JOKOWI TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN RAKYAT


10 Desember 2019

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia dan di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.
Momentum hari HAM tahun ini menjadi penting bagi SERUNI secara khusus dan rakyat secara umum, kerena periode kedua terpilihnya Jokowi menjadi presiden ditandai dengan praktek-praktek pelanggaaran HAM terhadap perempuan dan rakyat. Perubahan dan pengesahan undang-undang yang kontroversial yang menuai protes massa, bencana asap tahunan yang tidak pernah sanggup diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, dan  naiknya isu pelanggaran HAM di Papua.  
Masih segar dalam ingatan kita, dimana 554 petugas KPPS, panwas dan polisi meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu dengan berbagai sebab. Sembilan orang meninggal dunia saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. Lima pelajar/mahasiswa meninggal dunia dalam aksi-aksi massa yang terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia sepanjang bulan September – Oktober karena melakukan protes atas pengesahan undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mendorong revisi beberapa undang-undang krusial bagi rakyat seperti RKUHP dan UU ketenagakerjaan. Bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun sejak 22 tahun lalu menelan lebih kurang 10 korban jiwa dan 919.516 orang terjangkit ISPA dan hingga kini pemerintah tidak mampu menemukan jalan keluar. Perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling merasakan penderitaan akibat bencana kabut asap yang di lakukan oleh manusia dengan penuh kesengajaan. Penangkapan dan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan haknya atas tanah di beberapa tempat masih menjadi highlight isu pelanggaran HAM dibawah kepemimpinan Jokowi.
Pelanggaran HAM perempuan yang terjadi selama pemerintah Jokowi juga terjadi dengan sangat massif. Terakhir kita mendapat kabar dari serikat buruh GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) tentang seorang pekerja perempuan dipecat dari perusahaan karena mengajukan cuti hamil, disaat masalah cuti haid juga masih menjadi momok yang ditakuti pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit, karena harus melalui cek vagina sebelum mendapatkan haknya tersebut. Amnesti Jokowi untuk Nuril sebagai contoh, bukanlah karena kebaikan hati Jokowi , melainkan karena dorongan gerakan massa yang massif mendukung korban. Pun bisa kita lihat tidak ada upaya keras dari Jokowi untuk memastikan undang-undang yang berpihak pada perempuan untuk di sahkan sebelum periode pertamanya.
Data kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas Perempuan berdasarkan data 2018 yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang menapai angka 71% (9.609). ranah pribadi paling banyak dilaporlan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas /publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% 9217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan sesksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Tiga ratus lima Ibu Indonesia yang meninggal setiap 100.000 kelahiran bayi, dari 5 juta kelahiran pertahun di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk 2%, maka masih ada sekurang-kurangnya 13.500 ibu meninggal dunia setiap tahun.
Seluruh kebijakan dan program perempuan di bawah pemerintah Jokowi tidak bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, membebaskan kaum perempuan, tetapi membelenggu kaum perempuan dalam sistem yang sama bahkan memobilisasi kaum perempuan untuk mempertahankan sistem yang menindas dan menghisap kaum perempuan. Sistem yang terus melestarikan kekerasan primitif dan barbar terhadap perempuan dan tidak bisa berbuat banyak untuk menghapuskannya.
Tema kampanye Hari HAM kali ini adalah PEMERINTAH JOKOWI TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN RAKYAT”
Seruan kampanye adalahPerkuat Dan Perluas Organisasi Massa Perempuan Demokratis Nasional, Perhebat Perjuangan Massa, Hentikan Kekerasan Dan Penindasan Terhadap Kaum Perempuan.
Hidup perempuan Indonesia!
Hidup Rakyat!
Hormat Kami,
Komite Eksekutif Nasional SERUNI


Helda Khasmy                                                                                   Triana Kurnia Wardani
      Ketua                                                                                                              Sekjend




Minggu, 24 November 2019

Aliansi Perempuan Internasional (IWA): Lawan politik Misogini dengan Politik Perlawanan!

               Pada tanggal 25 November, Aliansi Perempuan Internasional (IWA) melihat kebangkitan rezim-rezim neo-fasis dan sayap kanan serta penyebaran ideologi reaksioner, dari AS dan sekutunya di Eropa ke rezim yang didukungnya di Brazil, India, Filipina, dan di tempat lain. Hak-hak perempuan yang diperoleh dengan susah payah sedang diputar balikkan oleh kepala negara seperti Trump, Modi, Bolsonaro, dan Duterte yang secara terbuka mempromosikan misogini dan kekerasan terhadap perempuan.
                Pada saat yang sama, setiap hari kita terinspirasi oleh para perempuan yang memainkan peran utama dalam pemberontakan di seluruh dunia melawan imperialisme yang dipimpin AS di Venezuela, Bolivia, Haiti, dan banyak lagi. Perempuan bangkit melawan perang dan militerisasi di tengah puing-puing dan kehancuran. Kita terinspirasi oleh keberanian para perempuan di Kurdistan, yang tidak hanya melawan ISIS, tetapi juga sekutu NATO Turki yang mencoba membasmi orang-orang Kurdi dan identitas mereka dengan pembersihan etnis. Kita berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina melawan rezim apartheid brutal Israel dan para pendukungnya di AS. Kita bersatu dengan saudari-saudari kita di Filipina, yang menentang tindakan kekerasan, penggeledahan, pemenjaraan dan penghilangan yang dilakukan oleh rezim AS-Duterte terhadap lawan-lawannya.
                Setiap tahun kita memperingati hari Internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana ditetapkan oleh PBB pada tahun 1999. Penekanannya adalah kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, yang terus mengambil proporsi terbesar di seluruh dunia.
                Sementara banyak organisasi anggota IWA yang bekerja di lapangan bekerja dengan para perempuan korban kekerasan gender, untuk menyediakan tempat berteduh, berlindung, dan mendukung, kita juga mengakui bahwa ideologi patriarkal yang reaksioner didasarkan pada basis materi - sistem ekonomi dimana perempuan secara ekonomi bergantung, tidak memiliki akses terhadap tanah, memikul beban tanggung jawab keluarga dari anak-anak hingga orang tua, dalam keadaan dimana sumber daya terkonsentrasi pada keuntungan bagi segelintir orang, dan layanan sosial terus-menerus dipangkas.
                Kita percaya dengan mengubah sistem yang berkuasa, kita dapat mempengaruhi perubahan dalam kehidupan perempuan. Pada tanggal 25 November, penting kiranya untuk mengingat kembali sejarah hari ini, dimana peran dimainkan oleh tiga saudara perempuan Mirabal di Republik Dominika untuk menentang kediktatoran Rafael Trujillo yang telah berlangsung puluhan tahun.
               Pada 1950-an, siapa pun yang menantang Trujillo dapat dipenjara, disiksa, atau dibunuh secara brutal. 
Para saudari Mirabal adalah bagian dari gerakan perlawanan terhadap pemerintahan totaliternya. 
Mereka dengan cepat dikenal sebagai ¨las Mariposas¨ (Kupu-kupu), para pemimpin perlawanan yang inspirasional. 
Pada 25 November 1960, ketiga saudari itu disergap dengan jip, dicekik, dan dipukuli sampai mati. 
Pemerintah berusaha menutupinya sebagai kecelakaan, tetapi opini publik menentangnya.  
Pembunuhan Las Mariposas adalah titik balik dalam kejatuhan diktator. Saat ini, di hampir setiap kota Dominika
 ada beberapa tanda peringatan, sekolah, atau nama jalan utama yang memuat nama saudara perempuan Mirabel.
 Para lalim dan tiran serta pemimpin sayap kanan masih menggunakan kekerasan terhadap perempuan 
untuk membendung perlawanan perempuan, untuk menyiapkan perpecahan dalam oposisi sambil terus menggunakan ide-ide patriarki
 yang reaksioner untuk mencapai tujuan mereka.
              Ini adalah politik perlawanan yang melekat dalam perjuangan perempuan dan khususnya perjuangan 
untuk perubahan sistemik yang akan mengalahkan politik kebencian terhadap perempuan.
                Aliansi Perempuan Internasional (IWA) menyerukan kepada semua perempuan untuk bangkit pada tanggal 25 November ini, 
guna memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam konteks kebangkitan neo-fasisme, 
krisis yang memburuk, intervensi dan perang imperialis, dan ancaman dari membatalkan hak-hak kami yang sulit diperoleh - 
dan untuk memperjuangkan dunia yang bebas dari penindasan dan eksploitasi, perusakan lingkungan, migrasi paksa dan perang agresi.
 Sementara kita berjuang untuk sebuah dunia dimana tidak mungkin untuk menundukkan manusia dengan alasan gender, ras, dan agama, kita menyadari bahwa sistem yang eksis hari inilah yang harus kita lawan, sistem yang memberikan perusahaan multinasional kebebasan untuk menjarah dan mengendalikan sumber daya alam dunia, yang mempertahankan kemiskinan, kelaparan, rasa tidak aman dan kehancuran bagi sebagian besar planet ini. Kami menyadari bahwa imperialisme A.S. dan sekutunya memimpin dalam mempertahankan dan memaksakan sistem ini.
 Kita tidak punya pilihan selain memperkuat politik perlawanan kita.
 
Perempuan bersatu dalam perjuangan!!
Lawan Politik Misogini dengan Politik Perlawanan!!
Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan!!

Atas nama IWA (International Women's Alliance/Aliansi Perempuan Internasional) 



Sabtu, 19 Oktober 2019

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Pelantikan Joko Widodo



Front Perjuangan Rakyat
AGRA GSBI PEMBARU-INDONESIA SERUNI FMN KABAR-BUMI INDIES SDMN ILPS INDONESIA
INDIVIDUAL PROGRESIF INDONESIA
20 Oktober 2019

Pernyataan Sikap Dan Deklarasi Program Perjuangan Demokratis Nasional

Pelantikan Presiden Joko Widodo (Presiden JOKOWI) sebagai Presiden Republik Indonesia (PRI) kedua kalinya 20 Oktober 2019 adalah momentum terbaik bagi Organisasi Massa Demokratis Nasional untuk tidak hanya menegaskan pandangan dan sikapnya, tetapi mendesakkan program dan tuntutan mendesaknya untuk menciptakan Indonesia yang lebih bebas, maju, adil dan hidup dalam perdamaian abadi.

Lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 lebih dari cukup dasar dan bukti bagi bangsa dan rakyat dan tertindas Indonesia untuk menyimpulkan bahwa Presiden JOKOWIDODO telah menciptakan kondisi ekonomi, politik, kebudayaan yang lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Memelihara dominasi sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang mengabdi pada kepentingan imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat korup di Indonesia.

Karena itu, selama periode pertama ini organisasi dan gerakan massa berbagai klas dan sektor di Indonesia menegaskan Program Dan Tuntutan Perjuangan Demokratis Nasionalnya untuk menentang Program dan Kebijakan Anti Rakyat dan Anti Kebangsaan Presiden JOKOWI yang telah menyebabkan rakyat berada dalam penderitaan dan bangsa Indonesia kehilangan kedaulatannya.

Kekuasaan ekonomi dan politik ada di tangan Presiden JOKOWI sepenuhnya, tanpa gangguan berarti rakyat dalam menjalankan kebijakan dan program imperialis selama lima tahun sebelumnya. Dan tidak ada perubahan apapun secara fundamental selain kemajuan artifisial, palsu dan merusak.

Saatnya rakyat Indonesia bangkit dan menyadari sungguh bahwa bahwa yang dijanjikan, ditawarkan dan dijalankan oleh Presiden JOKOWI dengan sokongan kebijakan neo-liberal imperialis, utang dan investasi asing yang diperolehnya dengan mudah atas nama rakyat, kaum tani dan klas buruh, sangatlah rendah dan murahan. Selain tidak bisa mengubah keadaan secara fundamental, menjamin kebebasan dan kemajuan rakyat serta kedaulatan bangsa, justru memberikan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang bagi kerusakan fisik dan mental rakyat, perpecahan yang berkelanjutan, perceraian dalam keluarga dan pasangan, perkosaan anak oleh bapak sendiri, kekerasan, anak-anak yang menjadi gelandangan di jalanan, rakyat mencari upah rendah hingga negeri lain, migrasi terpaksa dari satu propinsi dan kabupaten ke propinsi dan kabupaten bahkan pulau lainnya.

Kami, organisasi  dan gerakan massa demokratis nasional dengan kekuasaan tidak ada di tangan, bekerja di bawah tindasan dan penghisapan negara dan klas secara berkelanjutan dan menghadapi diskriminasi luar biasa, stigma dan teror, penangkapan dan pemenjaraan, tetapi tetap saja dapat bekerja untuk rakyat di mana kami bekerja. Membantu rakyat untuk menyadari bahwa kami saja, di mana kekuasaan tidak di tangan, di mana pengaruh sangat terbatas, dapat berbuat sesuatu untuk membebaskan, melindungi dan memajukan kehidupan rakyat apalagi Presiden JOKOWI yang tidak kekurangan suatu apapun kecuali kehendak mengabdi pada rakyat !

Karena itu, inilah saatnya memberikan pernyataan bahwa rakyat tidak lagi bersedia menerima janji murahan yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak mempersatukan tetapi terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari menghancurkan persatuan di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan rasa takut dengan operasi militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil bersenjatanya.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan sejarah peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat tertindas dan terhisap berhak memperoleh :

1.      Kami ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah harus di tangan rakyat yang butuh untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan di tangan pengembang besar dan imperialis !

Kami hanya mau berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga murah.

Kaum tani berhak atas pendapatan yang lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos jawabannya.

2.      Jangan minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasi krisis overproduksi imperialis !

Kami tidak mau ekspor logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri kapitalis di berbagai negeri. Hentikan itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi seluruh negeri.

3.      Kami berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang maju bukan mesin dan peralatan bekas.

Klas buruh berhak berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya.

Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbahan baku impor. Dan hasil kerja kami bukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar !

Klas buruh hanya mau berproduksi untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat.

4.      Kami tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang yang hanya mendesakkan kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor yang menguntungkan imperialis dan memberikan beban ganda berlipat di pundak klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.

5.      Operasi militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan perdamaian abadi.

Perjanjian militer yang tidak adil dan timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk menindas rakyat, perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas rakyat dan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri.

6.      Kami tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan. Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan  dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak, perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan kekerasan fisik maupun mental.

Kami tidak mau pendidikan dasar, menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru mengabdi pada pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya segelintir klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis birokrat.

Kami ingin buku dan alat bantu pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan rakyat dan bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet, dijadikan pekerja sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan produk teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk rakyat, bukan untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi perceraian di pedesaan dan perkotaan. 

Demikian tuntutan mendesak kami sebagai bagian utuh dari program dan tuntutan mendesak dari Program Perjuangan Demokratis Nasional Rakyat Indonesia di bawah ini.


Hidup rakyat Indonesia
Jayalah Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia !






Program Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Ekonomi :

1.      Sistem produksi setengah feodal di pedesaan yang berbasiskan pada kepemilikan monopoli tuan tanah besar atas tanah dan tenaga kerja kaum tani tidak bertanah dan memiliki tanah terbatas HARUS DIHENTIKAN dan DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL DENGAN SISTEM PRODUKSI PERTANIAN lebih maju dan adil, gotong-royong dan modern. Ko-eksistensi pertanian besar setengah feodal yang menggunakan kapital utang dan investasi imperialis dengan pertanian kecil perseorangan sangat menyengsarakan kaum tani dan hanya memberikan keuntungan besar bagi tuan tanah besar dan imperialis. Trilyunan rupiah setiap tahun produksi kaum tani dan buruh tani yang sudah terbatas dipergunakan begitu saja untuk membayar bunga utang para tuan tanah besar dan utang negara yang dibuat atas nama kaum tani yang sebagian besarnya tidak pernah dipergunakan dalam produksi tuan tanah besar sendiri maupun kaum tani. Trilyunan rupiah hanya dipergunakan untuk membayar pajak dan sewa  tanah hanya bagian sangat kecil jatuh ke tangan kaum tani dan keluarganya dan menjadi kapital produktif di pedesaan di mana pertanian atau perkebunan besar tersebut berada.   

Sistem Produksi Setengah Feodal di pedesaan yang luas di mana tanah dan tenaga kaum tani masih dan terus meluas dibiarkan berada dibawah penguasaan dan penggunaan sewenang-wenang tuan tanah besar yang mengimplementasikan berbagai bentuk penghisapan feodal SEWA TANAH DAN PERIBAAN atas kaum tani tidak bertanah dan yang memiliki tanah sangat terbatas. Kaum tani dipaksa berproduksi menanam tanaman komoditas di atas tanah tuan tanah besar dan di atas tanah kecil perseorangannya sendiri BER-ORIENTASI EKSPOR dengan HARGA SANGAT MURAH. Tanaman-tanaman pangan hasil produksi pertanian seluruhnya dipaksa menjadi komoditas ekspor termasuk PADI DAN PALAWIJA dengan bibit dan input pertanian IMPOR dari produksi imperialis.

Sekali lagi sistem produksi pertanian terbelakang harus diakhiri. Pensitaan tanpa kompensasi atas tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh para tuan tanah besar atau imperialis secara langsung untuk memproduksi pangan dan bahan mentah industrial berorientasi ekspor harus dilakukan. Bagikan tanah tersebut pada kaum tani tidak bertanah dan kekurangan tanah serta bantu kaum tani berproduksi untuk kepentingan keluarganya secara langsung dan kepentingan konsumsi rakyat secara langsung. Orientasi ekspor dan impor pangan dan bahan mentah hanya bisa apabila utang luar negeri dan investasi asing dalam pertanian dihentikan.

Reforma agraria palsu yang telah dijalankan selama lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah terbukti gagal. Hanya landreform sejati yang bisa menjamin perbaikan nilai tukar yang drastis dan mengungtungkan bagi kaum tani dan buruh tani.

2.      Menuntut perubahan fundamental atas industri Indonesia yang hanya berperan sebagai industri rakitan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan produksi serta teruknologi yang rendah.  Industri rakitan bermesin, berperalatan dan berbahan baku impor serta berperan hanya sebagai industri subsitusi impor. Menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi mengandalkan mesin bekas dan terbelakang, organisasi kerja yang tradisional dan pembuangan BAHAN BAKU IMPOR sebagai syarat utang dan kapital produktif masuk ke Indonesia adalah PENGHINAAN BERKELANJUTAN terhadap klas buruh, rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kebjakan dan regulasi rezim paten dan royalti kapitalis monopoli internasional sangat menindas dan menghambat penemuan dan penggunaan secara bebas pengetahuan dan mesin produksi baru secara bebas oleh rakyat di negeri setengah jajahan sebagai syarat pembebasan dirinya dan syarat pembangunan industri nasional. Eksplorasi dan eksploitasi serta  pengiriman energi dan mineral utama Indonesia ke luar negeri atas dasar perjanjian produksi dan perdagangan yang timpang harus dihentikan. Indonesia kehilangan syarat menciptakan industrialisasi sendiri karena praktek ini dan industri nasional harus dibangun berdasarkan pada hasil produksi pertanian setelah adanya landreform sejati.

Kaum tani di pedesaan masih menggunakan bahu dan tangannya sebagai alat kerja utama. Mereka dijauhkan dari sifat kemanusiaan yang seharusnya bekerja menggunakan alat yang dapat meringankan penggunaan fisiknya sendiri secara langsung. Cangkul, linggis, penggali, sekop, egrek dan dodos dalam perkebunan sawit, alat deres karet sangat tradisional, alat olahan tanah yang sangat terbelakang, alat pembersihan gulma yang sangat tidak manusiawi masih eksis dan dipergunakan sangat luas di pedesaan. Siapa yang akan memproduksi alat kerja sederhana tetapi maju buat mereka saat ini ? Lima tahun pemerintah JOKOWI membuktikan, jangankan membuat pengganti cangkul, justru menghina rakyat dan bangsa Indonesia sendiri dengan mengimpor cangkul dari China.

3.      Menuntut perubahan fundamental atas impor kapital utang dan produktif berkedok menutup defisit anggaran belanja negara. Defisit yang sengaja diciptakan dan melekat pada sistem moneter dan fiskal imperialis. Impor kapital harus dihentikan, pembentukan kapital dalam negeri harus dilakukan. Karena itu pembangunan infrastruktur dan produksi harus berbasis pada tenaga kerja dan mobilisasi kapital rakyat.

4.      Perluasan dan perdalaman pajak sebagaimana didikte oleh imperialis tidak boleh dilakukan pada klas buruh dan kaum tani serta produser dan pedagang kecil-menengah perkotaan serta kaum profesional. Pungutan pajak secara luas dan sangat tinggi harus dikenakan atas ekspor dan impor barang dagangan dan uang.

5.      Seluruh perjanjian produksi, keuangan dan perdagangan serta jasa yang timpang yang mencegah lahirnya industri nasional dan pembentukan kapital dalam negeri dengan imperialis harus ditinjau ulang dan di batalkan.

Progam Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Politik

1.      Seluruh dikte dan pembiayaan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam rangka pembangunan demokrasi palsu di Indonesia demi memuluskan Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program) untuk mendorong kebijakan neo-liberal IMF dan Bank Dunia yang mengabdi pada kepentingan ekspor kapital imperialis harus dihentikan.

2.      Semua operasi militer dan tindakan kepolisian termasuk di Papua dan penerapan operasi konflik intensitas rendah (Low Intensity Conflict Operation) untuk memberangus kebebasan pendapat dan berorganisasi, kebebasan dan hak rakyat berjuang menentukan nasibnya sendiri termasuk membangun sistem baru yang lebih maju dan adil hasil harus BERHENTI DIKRIMINALKAN. Pembangunan infrastruktur di pedalaman dan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer-CCT-atau di Indonesia Program Keluarga Harapan, BOS dan lainnya) harus dihentikan disalah-gunakan untuk meredam aspirasi bebas rakyat dan memecah belah antara segelintir orang yang bisa dibantu di pedesaan dengan mayoritas rakyat yang tidak pernah memperoleh bantuan apapun.

3.      Hak untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi serta berjuang harus betul-betul dijamin tanpa inusiasi, tanpa intimidasi dan teror serta tanpa penambahan syarat baru apapun demi melindungi kepentingan tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador serta pemerintah yang berkuasa. Semua upaya untuk menjadikan pemerintah lokal dan aparatur sipil dan militer  sebagai perisai hidup kebijakan dan peraturan tingkat pusat melalui operasi anti korupsi dan narkotika yang bertujuan untuk memperkuat kontrol kekuasaan pusat atas kekayaan alam dan tenaga kerja di daerah-daerah HARUS DIHENTIKAN. Pemerintah pusat harus mengambil tanggung-jawab atas penindasan dan penghisapan yang terjadi di tingkal lokal.

4.      Seluruh kebijakan negara strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan bangsa sangat luas dan berjangka panjang harus dibuat melalui penentuan pendapat umum secara bebas atau plebisit nasional dan regional.      

Program Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Kebudayaan

Rakyat Tertindas dan Terhisap Indonesia bersatu menuntut kebudayaan yang sehat dan ilmiah, menghargai sama pekerjaan fisik dalam produksi dan intelektual untuk memajukan produksi dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan harus bebas dari dominasi imperialis yang secara sovinis meletakkan kebudayaan barat di atas seluruh kebudayaan bangsa dan masyarakat lainnya. Kebudayaan harus terus bergerak maju menciptakan sistem yang lebih adil dan mempromosikan perdamaian abadi atas dasar kesamaan kedudukan ekonomi dan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia.

1.      Sistem pendidikan dasar dan menengah harus dibebaskan dari upaya menjauhkan anak-anak dari kecintaannya pada kerja manual dan apalagi merendahkannya kerja intelektual sekaligus. Dalam waktu bersamaan meninggikan kerja administratif secara serampangan. Pendidikan bagi orang dewasa harus imbang bahkan lebih mendesak dibandingkan dengan pendidikan bagi anak-anak. Pertentangan antara pikiran dan tindakan anak-anak dengan orang tuanya akan semakin berat bila pendidikan bagi orang dewasa tidak diutamakan. Orang dewasa menjadi ancaman dan penghambat kemajuan fisik dan inteletual anak serta segenap moralitasnya.

Pendidikan anak-anak yang berkualitas dan membebaskan dengan mensyaratkan kemampuan keuangan keluarga HARUS DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL. Anak-anak di pedesaan berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan, alat bantu pendidikan yang sama majunya dengan yang lain. Anak-anak di sekolah swasta berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan dan alat bantu pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah negara. Anak-anak yang telalu dari sekolah harus ditempatkan dengan biaya negara di sekolah terbaik terdekat yang ada, termasuk biaya para orang tua untuk berkunjung secara reguler.

Pendidikan harus memperhatikan pengembangan dan penguatan fisik anak-anak.
Pendidikan harus mengutamakan pendidikan sejarah yang sebenarnya tentang perjuangan peradaban rakyat Indonesia yang sudah lahir dalam waktu lama. Tentang kekayaan alam dan tenaga Indonesia yang berlimpah yang lebih dari cukup untuk membebaskan bangsa dan rakyat akan tetapi berada dibawah kontrol imperialis dan dimanfaatkan untuk kepentingannya dan kepentingan segelintir klas yang berkuasa. Tentang adanya sistem baru yang dapat dibangun yang jauh lebih adil, maju dan menghidupi seluruh rakyat serta menjamin perdamaian yang lebih abadi daripada sistem setengah jajahan dan setengah feodal, maupun kapitalisme yang telah terbukti tidak adil, terbelakang dan menghancurkan kemanusiaan.

Adalah hak bagi seluruh rakyat untuk mengakses pengetahuan dan tekonologi tinggi untuk kepentingan bangsa dan rakyat sendiri bukan untuk memperkenalkan dan menjadi tenaga kerja sukarela, tenaga pemasaran gratis bagi produk teknologi tinggi dan pengetahuan imperialisme di Indonesia. Hak rakyat untuk membuat usaha berbasis internet untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan seperti sekarang mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan menjadikan dirinya pelayan dan sekarelawan bahkan pekerja gratisan imperialis.

2.      Adalah hak bagi rakyat untuk memperoleh pengetahuan dan mempraktekkan cara hidup yang sehat, bersih dan higenis. Pemerintah tidak bisa memberi beban bagi setiap individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atas nutrisi dan gizi yang cukup terutama bagi anak-anak, pekerja fisik dan orang lanjut usia. Seluruh jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan hari tua harus murah dan tidak memakan proporsi upah dan tidak dalam rangka eksploitasi sistem keuangan imperialis dan kepentingan fiskal negara dan kepentingan para kapitalis birokrat.

3.      Bukan tanggung-jawab ekslusif setiap keluarga untuk mengasuh anak-anak dan orang tua lanjut usia apalagi keluarga yang memiliki pendapatan dan upah terbatas, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan mata rantai kemiskinan dan tenaga tidak produktif karena menjalankan kerja pengasuhan anak-anak dan orang tua lanjut usia sebagai “kewajiban” orang tua pada anak-anak dan atau kewajiban anak-anak pada orang tua, sementara negara menjadikan dirinya seolah-olah penengah setiap masalah dalam keluarga.

4.      Olahraga dan kesenian harus menjadi tradisi masyarakat dan bangsa yang sehat. Komersialisasi olahraga dan kesenian telah berada pada tingkatan ekstrem dan sangat merusak. Kompetisi untuk kepentingan kapital dan pengembangannya sangat merusak kerja fisik dan mental atlet dan rakyat secara luas. Olahraga dan kesenian harus dihentikan menjadi bisnis dan kompetisi dalam rangka pengembangan bagi yang segelintir orang dan diperjuangkan menjadi tradisi, rutinitas masyarakat dan bangsa yang sehat dan maju.

Olahraga ekstrem yang merusak fisik dan kesenian vulgar dan sensual yang merusak mental-intelektualitas harus ditentang.

5.      Kaum tani dipedesaan dan kaum buruh di perkotaan serta para pekerja setengah proletariat harus dapat menjangkau buku, majalah dan koran, lagu dan material kesusateraan. Para kaum intelektual di perkotaan harus membiasakan dirinya pekerjaan fisik dalam produksi dan tidak merendahkan pekerjaan fisik.

   




Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT