Pernyataan Sikap dan Tuntutan: KebangkitanDan Persatuan Bangsa dan Rakyat Tertindas dan Terhisap Di Setiap Negeri Adalah Kehancuran Bagi Imperialisme dan Rezim Bonekanya Pemelihara Diskriminasi Hak Dasar-Demokratis Se-Dunia.

 

Mari bersama bangun sistem baru, akhiri dominasi imperialism sebagai akar perampasan hak-hak rakyat terhisap dan tertindas di Indonesia dan dunia.

 

Salam demokrasi nasional,

72 tahun silam, tepatnya 10 Desember 1948 adalah momentum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights). Hari bersejarah bagi perjuangan klas dimana seluruh negeri baik sosialis maupun imperialis mengakui adanya hak setiap manusia baik sebagai bangsa dan individu. Pengakuan bahwa rakyat punya hak untuk bebas dan merdeka, berpikir dan bekerja meraih kemajuan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Kini, setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Day).

Sejak awal abad 20 dan masih hingga sekarang, di awal abad 21, mayoritas bangsa dan rakyat se-dunia  menjadi korban dominasi kapitalisme yang telah menjadi sangat kejam, membusuk, sekarat dan parasitis yaitu, sistem kapitalisme monopoli internasional atau imperialisme. Di bawah dominasi imperialisme, mayoritas rakyat tidak memiliki hak, bahkan harapannya di lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan ditindas oleh negeri adikuasa Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara di dalam negerinya sendiri harus berhadapan dengan pemerintahan yang bergantung pada dikte imperialis adikuasa atau menjadi pemerintahan boneka imperialis yang tidak kalah kejamnya.

Imperialisme bertanggung jawab atas banyaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan serta lahirnya berbagai jenis pembagian kerja baru dan berbagai cara mencari hidup yang ekstrem sulitnya di dunia. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap se-dunia menjadi korban sekaligus saksi dari ketimpangan kepemilikan, ketimpangan kedudukan dalam produksi dan alokasi yang sangat tidak adil dalam pengusahaan distribusi hasil kerja secara merata. Karena itu mereka berusaha bangkit membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman sistem tersebut dan sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Ketika klas buruh dan para pekerja lainnya juga bangsa-bangsa mulai bangkit kesadarannya dan memberontak untuk menghancurkan sistem ini, kebebasan berorganisasi dan berpendapat, hak untuk memberontak segera dibatasi dan dibeberapa negeri dinyatakan sebagai makar atau subversif. Dan hak untuk membangun sistem baru yang berbeda harus berhadapan dengan perang agresi dan intervensi imperialis. 

Imperialisme dunia dibawah adikuasa tunggal AS adalah masalah pokok bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap di dunia. Sistem ini melestarikan kesenjangan klas dan krisis, mengukuhkan hak istimewa bagi segelintir klas bermilik atas kekayaan dunia. Saat ini, 1% orang menguasai kekayaan yang setara bagi 60% rakyat dunia atau lebih dari 4,6 miliar orang. Rakyat mayoritas tak bermilik kehilangan hak dan kebebasan bekerja, berfikir, dan menentukan nasibnya secara independent. Mereka hidup dari menjual tenaga dimana hasilnya dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai kapital uang dan barang (tanah dan mesin industri). Meski menghadapi krisis terburuk dalam sejarah, dominasi imperialism AS belum tergantikan.

Mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum tani, bekerja dan bergantung hidup pada tanah garapan yang cukup, berharap input pertanian dan sistem irigasi yang murah, dan tenaga  kerja pertanian dengan pengetahuan maju dan terampil serta teknologi dan alat pertanian yang maju. Akan tetapi kenyataan berlawan dengan kepentingan dan aspirasi mayoritas kaum tani.   

Di Indonesia, angka kesenjangan lahan mencapai 0,68% (BPS, 2013). Artinya, 1% tuan tanah besar menguasai 68% tanah pertanian. Sebagaian besar dikuasai oleh tuan tanah besar yang terhubung langsung dengan imperialis. Mereka menggunakan tanah tersebut untuk operasional perkebunan besar sawit, perkebunan kayu besar, perkebunan karet, perkebunan besar tebu, pertambangan besar dan taman nasional. Keadaan ini menyebabkan 70% persen poluasi Indonesia hidup sebagai kaum tani yang mayoritasnya adalah tani miskin dan buruh tani yang dipaksa hidup berdampingan dengan tuan tanah besar. Mereka kehilangan hak menentukan tanaman produksi, distribusi, harga hasil produksi, bahkan kehilangan kesempatan berfikir, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan subsistensinya. Hari demi hari, semakin tenggelam dalam penghisapan sewa tanah dalam sistem pertanian setengah feodal, utamanya bagi hasil yang tidak adil, peribaan dalam produksi dan perdagangan, serta upah buruh tani yang extrim rendahnya.

Klas buruh merupakan 20% dari populasi Indonesia yang hidup di perkotaan tak berhak bekerja dalam industri modern dan maju. Karena yang ada hanya manufaktur pengolahan setengah jadi (semi-processing) untuk komoditas ekspor murah mengandalkan teknologi rakitan (assembling) dan terbelakang. Mereka tidak berhak atas kondisi kerja yang baik apalagi mendapatkan bayaran sesuai hasil kerjanya. Tenaga buruh dihargai dengan upah sangat rendah, yang hanya cukup untuk bertahan hidup seadanya.

Kondisi ini semakin buruk dalam resesi dan pandemi. Upah buruh industrial semakin dipangkas, upah buruh tani ditekan rendah, riba utang semakin mencekik. Sedangkan harga kebutuhan hidup, produksi pertanian dan biaya layanan publik semakin fluktuatif bahkan meningkat. 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan bahkan terus bertambah, 30 juta pedagang kecil bangkrut, tetapi hak atas pekerjaan yang baru semakin tertutup. Pemerintah bahkan sudah memperkirakan bahwa di tahun 2021, pengangguran akan semakin meningkat.

Keterpurukan rakyat secara ekonomi juga diiringi dengan hilangnya hak rakyat untuk melawan sistem yang buruk. Sebagai manusia, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination), berhak bebas dari penghisapan dan penindasan sistem yang tidak adil, termasuk menentang dominasi imperialisme yang lapuk dan sistem setengah jajahan di Indonesia saat ini.

Joe Biden yang akan menggantikan presiden Donald Trump akan memimpin pemulihan krisis imperialis. Rakyat di seluruh dunia dipaksa menanggung beban krisis melalui pemaksaan utang dan investasi AS, serta intervensi politik dan militer. Namun, hal ini tidak lagi mudah. Imperialis AS semakin sulit mendamaikan kontradiksi yang menajam di dalam tubuhnya, begitupun dengan kekuatan baru yang tumbuh dan negeri-negeri lainnya yang menolak tunduk dibawah sistem kapitalisme. Tentangan atas agresi dan intervensi AS juga semakin menguat di berbagai belahan dunia. Perlawanan rakyat di dalam negeri AS dan seluruh dunia terus tumbuh, meluas, dan semakin memerosotkan imperialis AS ke dalam jurang kehancuran. Meski demikian, semua ini belum cukup untuk membebaskan rakyat dan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas.

Imperialis AS bersama Institusi keuangannya, World Bank telah memastikan pemerintahan Boneka Jokowi-Ma’ruf untuk mengimplementasikan secara penuh program dan kebijakan baru neoliberal di Indonesia melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus Law). Indonesia juga telah berkomitmen melayani program strategis AS dalam “Visi Bersama bagi Kebebasan dan Keterbukaan di Kawasan Indo-Pasifik (Shared Vision of a Free and Open Indo-Pacific Region”). Program yang melayani keleluasaan AS atas lalu lintas laut, zona terbang, kontrol perdagangan dan menekan pergerakan China dan kekuatan lainnya. Sedangkan untuk jaminan keberlanjutan ekspor komoditas bagi pasar AS, Indonesia telah mendapatkan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) facility dari pemerintah AS. Fasilitas GSP akan semakin memperkuat politik upah murah dan beban kerja berlipat bagi klas buruh untuk melayani produksi komoditas ekspor barang murah.

Krisis dan pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi korporasi imperialis dan tuan tanah besar. Masa pandemic kini memasuki babak baru setelah penerapan lockdown dan pengambilan utang besar-besaran. Indonesia dan berbagai negeri lainnya menjadi pasar untuk akumulasi keuntungan dari bisnis vaksin milik farmasi imperialis, khususnya AS. Vaksin Pfizer (AS), Astra Vineca (Inggris) dan Sinopex (China) siap dipasarkan dengan dalih pemulihan kesehatan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan akibat ketergantungan pada imperialis. Indonesia kini menempati peringkat ke-7 dari 120 negara dengan utang luar negeri terbesar. Ekonomi Indonesia jatuh ke jurang resesi sejak kuartal-II tahun 2020 dan berlanjut pada kuartal- III dengan pertumbuhan negatif 3,49 %. Pandemic Covid-19 dimanfaatkan untuk menindas hak-hak rakyat dan membungkam gerakan rakyat yang menentang penghisapan dan penindasan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19.

Kenyataannya, kehidupan rakyat justru semakin merosot. Rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan sangat rendah bahkan tidak ada. Di bawah pemerintahan Jokowi, tindasan dan perampasan hak-hak rakyat di masa pandemic terus meningkat. Periode pemerintahan Jokowi, berbagai kasus pelanggaran HAM terus meningkat dan ditangani secara diskriminatif dengan menggunakan kekuatan negara (alat kekerasan) secara berlebihan. Laporan World Report 2020 oleh Human Rights Watch menunjukkan kasus-kasus yang menjadi bukti berbagai bentuk pelanggaran terahdap hak sipil politik, yakni; kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berorganisasi, kak perempuan dan perempuan anak, isu Papua, identitas gender dan orientasi seksual, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005 melalui UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Terhadap Kovenan ini, Indonesia melakukan Deklarasi yang intinya pemerintah Indonesia tidak mengakui penegakan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, semua kenyataan pahit dari penderitaan dan masalah rakyat di bawah sistem ini harus membuka kesadaran bahwa rakyat tidak boleh lupa dan kehilangan hak untuk membangun sistem yang tepat bagi kehidupan dan kemajuan. 

Perjuangan kita ingin menuntaskan kebingungan rakyat diantara sistem “setengah-setengah’ ini, dan berhak menentukan sistem mana yang akan dipakai. Kita tidak akan mungkin memilih kembali ke feodalisme dimana hanya raja yang memiliki tanah dan dengan demikian berkuasa atas tenaga kerja. Tidak mungkin juga kembali ke masa perbudakan dimana rakyat akan dirantai dan sepenuhnya dimiliki oleh tuan budak.

Kita sadar bahwa belum semua rakyat mengetahui hak-hak mereka. Di saat yang sama, tatanan dunia dibawah dominasi imperialism, tidak akan memberikan hak-hak tersebut dengan mudah tanpa perlawanan sengit dari rakyat dan berbagai bangsa. Di negeri yang menyatakan merdeka dan maju sekalipun, hak-hak rakyat tidak terpenuhi, apalagi di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal.

Tetapi rakyat tidak tinggal diam. Dengan segala bentuk dan kemampuannya, aksi protes dan perlawanan terus tumbuh. Tuntutan untuk mengganti sistem terus meluas. Ketidakpercayaan terhadap rezim merupakan ekspresi utamanya. Meski dengan berbagai intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan, rakyat di perkotaan dan pedesaan terus menunjukkan keberanian berlawan. Ekspresi ini harus disambut dengan pengorganisasian yang lebih kuat dan maju. Secara khusus, situasi di Indonesia membutuhkan bantuan dan dukungan secara internasional untuk memperbesar perjuangan rakyat dalam rangka menjalankan land reform sejati dan industri nasional untuk kemajuan hidup rakyat.

Dengan kenyataan ini, di Hari Hak Asasi Manusia Internasional,  Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yakni:

1.       Penuhi hak rakyat atas tanah, pekerjaan, dan kekayaan alam untuk memajukan kesejahteraan rakyat

2.       Hentikan segala bentuk tindasan terhadap hak rakyat atas kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia.

3.       Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional.

4.       Berikan Upah Buruh Tani yang lebih baik di perkebunan besar milik Imperialis dan Tuan Tanah besar tingkat nasional.

5.       Hapuskan Peribaan di Pedesaan.

6.       Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani.

7.       Sediakan Input Pertanian, peternakan dan perikanan dari industri nasional sendiri, bukan produksi paten di bawah lisensi dan tidak berbahan baku impor serta tidak bersumber pada pendanaan hutang dan investasi asing.

8.       Sediakan Alat-Alat Pertanian Modern yang mudah di akses oleh kaum tani.

9.       Sediakan Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik di Pedesaan. Sediakan Rumah sakit bersalin dan pusat perawatan anak-anak yang maju, murah dan mudah di jangkau di seluruh pedesaan Indonesia.

10.   Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani

11.   Berikan kompensasi kepada kaum tani yang terdampak Covid 19 11.Hentikan pengakuan nominal atas tanah-tanah ulayat di pedalaman Indonesia yang bertujuan untuk pembatasan kekuasaan Suku Bangsa Minoritas dan mempermudah perampasan tanah untuk perkebunan besar, HPH, pertambangan dan infrastruktur.

  

Pernyataan Sikap

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Bebaskan Rakyat Dan Bangsa Seluruh Dunia Dari Kekuasaan Imperialisme-Membebask an Perempuan Dari Kekerasan Selamanya!

 

Sikap Dan Tuntutan

Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia

25 November 2020

 

Ayo Sama Berjuang Untuk Menghancurkan Imperialisme Sebagai Syarat Untuk Membangun Sistem Baru Sesuai Aspirasi Kebebasan Dan Kemajuan Perempuan Dan Seluruh Rakyat Dan Bangsa Tertindas Dan Terhisap Di Indonesia dan Dunia

 

Salam Demokrasi Rakyat,

 

Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2020 adalah bagian dari serial kampanye massa organisasi dan gerakan massa demokratis nasional dengan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2020 sebagai puncaknya.

 

Kita memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional kali ini secara tidak biasa, di tengah resesi dan Pandemi Covid-19. Resesi dan Pandemi Covid-19 tidak saja memberikan beban ganda bagi kaum perempuan, tetapi melipatgandakan penindasan dan penghisapan NEGARA dan Klas yang berkuasa-pemilik negara melalui beragam bentuk diskriminasi dan pelestarian kekuasaan Patriarki kaum laki-laki atas perempuan yang berkelanjutan. Bahkan NEGARA dan klas reaksioner yang berkuasa secara berkelanjutan tidak segan-segan menggunakan agama dan “masyarakat” untuk memperkokoh dominasinya atas kaum perempuan, agar tidak kemana-mana, tetap menjadi penjunjung sistemnya apapun keadaannya.

 

Sekarang dunia telah berada di abad-21. Kekerasan terhadap kaum perempuan jangankan berkurang dan menghilang, bentuk dan intensitasnya justru terus bertambah, semakin barbar dan brutal. Bahkan beberapa bentuk dari kekerasan itu telah dianggap sebagai tradisi suci dan mulia yang harus dipertahankan dengan berbagai dalih. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih terus memelihara bahkan tidak henti-hentinya membuat badan-badan khusus bagi kaum perempuan seperti U.N Women dalam setiap organ kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaannya. Cerminan dari kegagalan bahkan kepalsuan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam kebebasan dan kemajuan bersama.

 

Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah kekerasan paling tua, brutal dan primitif dalam sejarah perkembangan masyarakat di dunia. Ia adalah warisan dari masyarakat berklas pertama, masyarakat kepemilikan budak yang masih bersisa. Kekerasan terhadap kaum perempuan memiliki karakter klas, basis ekonomi dan politik yang hanya ada dalam masyarakat berklas. Perjuangan mengakhiri kekerasan terhadap kaum perempuan hanya dapat dilakukan dengan jalan mengakhiri basis ekonomi, politik, kebudayaan bahkan kemiliteran yang membenarkan kedudukan kaum perempuan sebagai barang dagangan atau komoditas, sebagai harta dan perhiasan, dikecualikan dari kepemilikan atas alat produksi dan tetap direndahkan partipasinya dalam kerja dan disikriminasi dalam pembagian hasil kerja. Bagaimana pun tinggi dan hebat puja-pujinya negara dan klas yang berkuasa pada kaum perempuan hanyalah rayuan belaka dan deklarasi machoisme untuk kepentingan kekuasaan klas berkuasa itu sendiri. Tidaklah mengherankan, Laporan U.N Women 2020 menyebutkan bahwa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat menunjukkan angka kekerasan naik berkali-lipat selama resesi dan Pandemi Covid-19. Mereka tidak bisa mempertahankan kebersamaan dengan pasangannya. Kekerasan primitif dan brutal seperti kekerasan seksual bahkan oleh orang terdekat dari pasangan sendiri dan keluarga terdekat meningkat tajam perlahan menjadi fenomena biasa. Kekerasan di wilayah perang tidak perlu dijelaskan lagi. Badan Pengadilan Internasional sebagai pelaksana Protokol Perang Internasional tidak bisa menghakimi tentara manapun yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

   

Imperialisme, sistem dunia yang berkuasa saat ini adalah bentuk tertinggi dan penghabisan dari kapitalisme yang tengah sekarat atau sakaratul-maut, parasitisme dan terus membusuk. Di tengah krisisnya yang parah dan tidak terobati, kekerasan terhadap perempuan justru menjadi salah-satu alasan penting sistem ini bisa bertahan hidup hingga sekarang. Kekerasan terhadap perempuan hanya akan berakhir apabila dominasi imperialisme atas bangsa dan rakyat di dunia bisa dihancurkan. Kenyataannya, mayoritas tenaga produktif seluruh bangsa dan rakyat itu adalah kaum perempuan! 

 

Penindasan dan penghisapan terhadap kaum perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang, semakin kelam dari waktu ke waktu. Negara reaksioner milik klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar, dua klas kaki tangan imperialis di Indonesia melestarikan diskriminasi, sistem patriarkal kaum laki-laki, menggunakan agama dan masyarakat untuk menindas dan menghisap kaum perempuan. Jutaan keluarga di Indonesia menikah dan berpisah karena alasan kekerasan. Pernikahan di bawah umur masih berlangsung, satu dari lima gadis belia terpaksa menikah karena  kekerasan seksual berbagai bentuknya yang berakar pada masalah ekonomi, politik dan pengetahuan yang terbatas. Jutaan perempuan mempertahankan keluarganya dan membiarkan kekerasan terus berlangsung untuk menghindari kekerasan yang lebih akut, tindasan agama dan perlakuan masyarakat yang sepenuhnya didominasi ide dan pikiran klas yang berkuasa.

 

Di Indonesia, mayoritas kaum perempuan tidak memiliki kebebasan secara ekonomi, karenanya tidak memiliki syarat memiliki kebebasan secara politik dan kebudayaan. Hanya perempuan dari klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang bisa menikmati kebebasan dengan jalan merampas kebebasan perempuan pekerja lainnya. Mempersoalkan kekerasan yang sudah terlanjur disahkan sebagai haknya suami dan kaum laki-laki sama dengan membuka jalan bagi kekerasan lanjutan yang lebih brutal, aib, kehilangan keluarga dan martabat. Karena itu, meskipun hidup dalam kekerasan, mayoritas kaum perempuan memilih bungkam dan membawa masalahnya sebagai rahasia hingga kematiannya.

 

Penelitian Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) pada bulan Mei 2020, 95% keluarga di Indonesia khususnya kaum perempuan menderita stres karena Kebijakan Di Rumah Saja atau Isolasi Mandiri dan Pembatasan Mobilitas. Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah ekspresi dari kesenjangan ekonomi dan perjuangan klas kaum perempuan dari berbagai klas dan sektor di seluruh dunia dan Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan fisik dan fisik masih sangat luas dan intensif bahkan meningkat berkali-lipat karena kebijakan imperialis dan negara bonekanya di seluruh dunia dalam penanganan COVID-19. Isolasi mandiri, pembatasan mobilitas, pelayanan kesehatan bahkan panjangnya waktu yang dihabiskan bersama oleh keluarga, suami-istri dan anak-anak di ruma h, justru semakin menunjukkan kerapuan dan kepalsuan “institusi keluarga” secara ekonomi, politik  maupun kebudayaan. Kehidupan bersama 24 jam di rumah justru menciptakan banyak pertengkaran karena ekonomi, perbedaan pendapat tentang hari depan, sikap, dan akhirnya meningkatkan perpisahan atau perceraian. Protokol Penanganan Kekerasan Atas Perempuan dan Anak hanyalah pelepas tanggung-jawab negara. Dibuat untuk melindungi diri, meunjukkan dirinya seolah-olah komitmen dalam hal anti kekerasan atas perempuan dan anak serta sengaja dibuat untuk menghakimi rakyat jelata.

 

Setelah mempersulit syarat ekonomi bagi kaum perempuan untuk independen secara ekonomi melalui Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang berarti melipat-gandakan bara dalam sekam kekerasan bagi kaum perempuan,  Pemerintah RI bersama dengan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), mencegah kekerasan ! Berikutnya berencana membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Memaksa kaum perempuan mempertahankan keluarganya biar pun harus menghadapi kekerasan brutal dan pertengkaran berkelanjutan karena kondisi ekonomi, karena dominasi ide dan pikiran klas yang berkuasa atas ide dan pikiran rakyat tertindas dan terhisap.

 

Kalangan terpelajar, gerakan perempuan konservatif dan feminis liberal meminta undang-undang PKS segera disahkan. Negara dan pemerintah RI serta kalangan perempuan intelektual pendukungnya merasa telah mempersenjatai ibu, gadis dan remaja perempuan, anak-anak perempuan untuk melindungi dirinya dari kekerasan yang sekali lagi berakar pada ketidak-adilan kepemilikan, ketidak-bebasan politik dan budaya. Mereka merasa dengan undang-undang itu, perempuan miskin harta dan pengetahuan serta pengangguran dapat melindunginya di dalam rumah dan di jalanan dari kekerasan brutal fisik dan non-fisik yang mengintai. Undang-undang itu hanyalah perisai bagi klas yang berkuasa yang berlumur kekerasan untuk melindungi diri, melindungi kepentingan klasnya sendiri. Melindungi perempuan dari kekerasan berarti memberikan hak demokratis atau kesetaraan bagi kaum perempuan dalam kepemilikannya atas alat produksi dan kedudukannya dalam hubungan produksi dalam sistem ekonomi yang berlaku. Memberikan kesetaraan bagi kaum perempuan adalah menjamin hak perempuan untuk bebas tanpa syarat ambil bagian dalam kerja politik dan kerja kebudayaan. Pencabutan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur kedudukan laki-laki beserta hak dan kewajibannya dalam perkawinan memelihara ketimpangan tidak saja secara kebudayaan tetapi secara ekonomi dan politik. Kedudukan semacam itu adalah api dalam sekam bagi kekerasan terhadap perempuan.

  

Klas buruh dan kaum tani sebelum dan terlebih lagi selama pandemi Covid-19 menderita kesulitan ekonomi luar biasa yang membuatnya harus hidup di tengah pusaran kekerasan domestik, kekerasan jalanan karena menningkatnya angka kriminalitas dan bila nanti ambil bagian dalam aksi menuntut perbaikan hidup ia langsung berhadapan dengan kekerasan negara, termasuk kekerasan yang berbasis pada peraturan baru Covid-19. Kaum tani perempuan, buruh perempuan dan para perempuan pedagang dan produser kecil, kaum perempuan interlektual perkotaan demokratis dan profesional menghadapi kesulitan yang sama. Negara RI gagal menyeimbangkan antara harga keperluan pokok impor dengan upah dan pendapatan di pabrik-pabrik dan tempat kerja lainnya. Kebijakan yang diambil, “membiarkan harga” kebutuhan pokok melonjak naik atau sangat fluktuatif, sementara upah dipertahankan secara nominal dan dibekukan kenaikannya dengan berbagai kebijakan dan peraturan. Klas buruh perempuan yang tinggal dengan pasangannya di bedeng-bedeng kumuh terpaksa memilih mempertahankan upah minimum daripada harus kehilangan pekerjaan karena memperjuangkan kekerasan sistematis yang menimpa diri dan kawannya dalam pabrik. Kehilangan pekerjaan dan upah, tidak naiknya upah, naiknya harga keperluan fisik minimum adalah bom waktu bagi lahirnya beragam bentuk kekerasan yang siap meledak kapanpun dalam keluarga dan bisa berujung pada perceraian.

 

Negara dan pemerintah gagal menjalankan land reform sejati, tidak ada kesetaraan kepemilikan tanah di pedesaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tetap menghadapi pengecualian dalam kepemilikan dan juga terisolasi dari perjuangan untuk mewujudkan land reform sejati. Saat ini biaya input pertanian terus membengkak dan harga hasil produksinya terus turun dan sangat fluktuatif. Sementara harga keperluan kaum tani yang terus membengkak. Kemiskinan dan pengangguran massal merajalela di pedesaan. Dalam satu keluarga hanya satu dari lima orang yang bekerja. Pertengkaran dalam keluarga pedesaan lebih intensif daripada “makan dan minum”. Hanya keterbatasan pengetahuan, “Agama” dan “pandangan masyarakat” yang masih membuat keluarga masih bersatu di pedesaan. Karena terlalu miskin, tidak ada harapan untuk mengirim anaknya ke sekolah dan universitas, anak-anak kehilangan semangat belajar, mulai bekerja di usia dini, dan sejak itu bapak dan ibunya yang penuh keterbatasan pengetahuan kehilangan otoritas untuk mendidiknya dengan nilai-nilai tradisional yang baik. Kekerasan terhadap anak dan pasangan dimulai dan terus berlangsung intensif serta meluas hingga sekarang.  

 

Di Hari Anti Kekerasan Perempuan 25 November 2020 kali ini, FPR kembali menegaskan bahwa syarat bagi pembebasan kaum perempuan yang sebenarnya adalah hancurnya imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat di Indonesia. Kaum perempuan dan laki-laki harus setara dalam kepemilikan atas alat produksi, dalam kerja dan distribusi hasil kerja, dalam kebebasan dan kemajuan. Karenanya kaum perempuan dan bersama-sama dengan seluruh rakyat tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia harus bangkit, ambil bagian bebas dalam perjuangan  Land Reform sejati di pedesaan di seluruh Indonesia dan membangun industri nasional sebagai basis bagi kelahiran sistem kemasyarakatan yang bebas, adil dan maju.       

Di Hari Anti Kekerasan Perempuan ini juga FPR dengan tegas menuntut pada negara RI :

 

1.      Bertanggung jawab atas seluruh kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah dan keluarga, di jalanan serta di seluruh tempat kerja karena gagal menciptakan syarat bagi kaum perempuan untuk independen secara ekonomi, karena belenggu politik atas kaum perempuan, karena dengan sengaja mendominasi ide dan pikiran kaum perempuan Indonesia dengan ide dan pikiran konservatif dan liberal milik klas berkuasa yang didikte imperialisme.

 

2.      Memberikan akses tanpa syarat bagi anak-anak perempuan, remaja perempuan untuk sekolah dan memasuki universitas tanpa pertimbangan ekonomi, politik dan kebudayaannya.

 

3.      Bertanggung jawab atas pernikahan di bawah umur, dan tidak lagi membiarkannya dengan alasan apapun. Memastikan seluruh kaum perempuan tidak menjadi komoditas dalam proses perkawinan dengan dalih apapun, termasuk menghapus biaya pencatatan pernikahan pada negara.

 

4.      Mencabut seluruh kebijakan dan regulasi yang membuat perempuan tidak setara dengan laki-laki, merendahkan perempuan sebagai tenaga produktif dan dalam produksi. Melenyapkan seluruh diskriminasi atas kepemilikan dan upah untuk pekerjaan yang sama.

 

5.      Menjamin kaum perempuan bebas dari kekerasan untuk ambil bagian dalam organisasi massa demokratis nasional dan ambil bagian dalam aksi massa memperjuangkan hak-hak demokratisnya dalam situasi apapun dan dengan alasan apapun.

 

6.      Beri jaminan ekonomi bagi rakyat khususnya kaum perempuan buruh dan tani tanpa diskkriminasi, guru honorer dan pekerja kesehatan honorer, pedagang dan pengrajin kecil serta kaum intelektual perkotaan.

 

7.      Jalankan land reform sejati dan industri nasional sebagai jalan keluar satu-satunya pembebasan bangsa dan rakyat Indonesia dari sistem terbelakang dan PENUH KEKERASAN-Setengah Jajahan Dan Setengah Feodal.        

 

Demikian pernyataan ini disampaikan untuk dipahami dan dipenuhi.

 

Bersatulah Kaum Perempuan Dari Rakyat Tertindas Dan Terhisap Indonesia !

Kobarkan Perjuangan Demokratis Nasional Untuk Land Reform Sejati Dan Indistri Nasional !

Jayalah FPR.

 

Jakarta, 25 November 2020

 

Hormat kami

 

Rudi HB. Daman Koordinator Umum

 

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

 

Kontak Person Dimas: 085311348678

Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja adalah Penghalang Baru Land Reform Sejati dan Industri Nasional di Indonesia Helda Khsamy (Serikat Perempuan Indonesia) Global Convergence on People Climate-Action, 19 October 2020

 

Pada tanggal 5 oktober 2020 Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 februari 2020 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah-tengah pandemik Covid-19 dan perlawanan luas rakyat berbagai klas dan sektor, para profesional dan guru besar.  

Ada 76 Undang-Undang yang dianggap menghambat investasi diubah dengan undang-undang ini. Hambatan investasi yang dimaksud adalah mengenai otoritas perizinan dan percepatan perizinan investasi. Negara dan pemerintah Presiden Joko Widodo mengetahui sepenuhnya bahwa izin sesungguhnya yang diharapkan diproses dengan cepat dalam rangka investasi adalah pengambilalihan penguasaan tanah dan sumber daya alam dari tangan kaum tani dan suku bangsa minoritas atas tanah serta kekayaan alam. Kedua, mengakhiri perjuangan kaum tani yang tidak bertanah dan kehilangan kontrol atas kekayaan alam yang dikuasai secara monopoli oleh para tuan tanah besar yang mengimplementasikan kapital finans milik imperialis di pedesaan luas Indonesia. Kaum tani tidak bertanah marah karena tanah tidak ada untuknya, sementara konsesi tanah baru hanya untuk kepentingan investasi asing.

Ketiga, undang-undang ini adalah izin untuk mempekerjakan klas buruh dengan upah yang lebih murah dan keadaan kerja yang lebih buruk agar tetap bisa mempertahankan ekspor barang-dagangan murah sesuai dengan keperluan pasar imperialis. Keempat, memastikan perampasan tanah dan kekayaan alam yang telah berlangsung lama memiliki “dasar hukum” dan perampasan tanah yang akan datang dilakukan berdasarkan hukum. Tindakan hukum harus dilawan dengan hukum. Karena itu perlawanan yang diharapkan pun, bila ada, adalah perlawanan hukum yang murah dan mudah bagi negara dan investor. Kelima, meningkatkan tindakan preventif dengan pengawasan-penjagaan dan melipat-gandakan ancaman hukuman atas rakyat yang “masih berani” menduduki lahan milik negara dan tuan tanah besar lainnya, mengganggu investasi asing di Indonesia. Keenam, meyakinkan rakyat bahwa investasi adalah jalan satu-satunya untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga pertumbuhan ekonomi dan seperti kata Bank Dunia menjamin kesejahteraan yang telah menjadi keinginan sangat lama rakyat Indonesia. Semua yang diatas adalah ilusi, tetapi memastikan sistem kapitalis monopoli tidak bangkrut dengan Omnibus ini jelas sangat nyata. 

Sejarah panjang investasi di Indonesia adalah sejarah perlawanan keras rakyat atas tanah. Rakyat tidak bersedia menempuh jalur hukum karena tanahnya dirampas dengan kekuatan senjata. Mereka dipaksa tidak melawan, juga dengan senjata. 

Mahalnya investasi di Indonesia, karena mahalnya biaya perampasan tanah dengan memobilisi tentara dan polisi bersenjata pada saat memulai investasi dan menjaganya secara berkelanjutan dari perlawanan rakyat yang tidak pernah menyerah. Undang-undang Omnibus Cipta Kerja adalah undang-undang yang memindahkan izin prinsipal penggunaan tanah dan kekayaan alam dari tangan rakyat khususnya kaum tani dan suku bangsa minoritas, serta izin mempekerjakan buruh dengan upah sangat murah dan kondisi kerja yang sangan minimalis ke tangan negara dan pemerintah RI untuk imperialis dan kaki tangannya di Indonesia. 

Target Undang-undang Omnibus Cipta Kerja sangat jelas. Mengakhiri perlawanan non parlemen dan non hukum oleh rakyat – yang selama ini dilakukan kaum tani dan suku bangsa minoritas menjaga harta terakhirnya, tanah dan sumber kekayaan alam yang masih bersisa – mengakhiri perlawanan klas buruh yang selama ini menginginkan perbaikan kondisi kerja dan perbaikan upah – mengakhiri perlawanan dari para intelektual yang sangat kritis terhadap dominasi kapital finans imperialis dalam bidang pertanian, manufaktur dan pertambangan, dan infrastruktur di Indonesia terutama sejak kekuasaan Orde Baru-Suharto.

Karena itu, nama yang tepat bagi undang-undang ini adalah Undang-Undang Omnibus Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia atau Undang-Undang Pencabutan Izin Prinsipal Rakyat Atas Investasi di Indonesia ke tangan Presiden Republik Indonesia!   

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia tidak menjelaskan dengan terbuka mengenai hal ini, tetapi Bank Dunia pimpinan imperialis Amerika Serikat membantu kita memahami inti undang-undang ini melalui pernyataannya 16 Oktober 2020:

“Omnibus Law on Job Creation is major reform effort to make Indonesia more competitive and support the country’s long-term of becoming prosperous country. In can support resilient economic recovery and long-term growth in Indonesia. By removing heavy restrictions on investment and signaling that Indonesia is open for business. It can help attracts investors, create jobs and help Indonesia fight poverty.

…the World Bank will committed to working with Indonesia on these reforms, towards economic recovery, and brighter future for all Indonesians.”     

Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja adalah ancaman nyata bagi lingkungan dan mempercepat perubahan iklim yang menyengsarakan rakyat Indonesia dan dunia. Undang-undang ini mengancam lingkungan hidup bukan karena upayanya mengubah aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Masalah lingkungan dan ancaman perubahan iklim sesungguhnya adalah semakin mendalamnya ketergantungan negara dan pemerintah RI dari produksi dan ekspor bahan mentah pertanian terbelakang, ekstraksi berlebihan pertambangan terutama energi batubara yang sangat anti lingkungan, minyak bumi dan gas alam. 

Dengan produksi pertanian yang terbelakang seberapa pun luasan tanah yang tersedia tidak akan pernah cukup untuk melayani “volume ekspor” karena harus terus meningkat, sementara harganya terus berusaha ditekan agar bisa memasuki pasar kapitalis monopoli internasional. Peningkatan volume dalam pertanian terbelakang berarti memperluas tanah, memperluas penanaman, memperluas eksploitasi, hingga hutan habis sama sekali. Tanah di tangan tuan tanah besar di Indonesia sangat luas. Demikian pula dengan tanah untuk pertambangan di tangan imperialis. Tidak terhitung sudah kerusakan sungai, danau, laut, kehilangan genetik lokal-keanekaragaman hayati karena pertanian besar monokultur terbelakang. Kenyataannya, banyak kaum tani terpaksa memasuki areal hutan yang bersisa di seluruh Indonesia, karena mereka tidak kebagian tanah yang cocok untuk bertanam di daerah biasa. Hati kecilnya menangis menebang kayu yang sangat besar dan dalam hitungan ratusan tahun pun belum tentu bisa sebesar itu. Sebegitu rendahnya kah tradisi, pengetahuan dan kesadaran rakyat Indonesia tentang pelestarian alam?

Kenyataannya, hutan Indonesia habis bukan karena “illegal logging” tetapi karena justru “sangat legal logging dan dijaga senjata pula” oleh negara dan pemerintah RI dan dilatih pula oleh imperialis. Demikian pula, kerusakan bentang alam-sungai-laut-danau-gunung dan tanah bukan karena ILLEGAL MINING tetapi karena “sangat legal mining”.

Tanah pertanian dan perkebunan di Indonesia yang eksisting lebih dari cukup untuk melayani keperluan seluruh rakyat bahkan sudah bisa dipergunakan untuk membantu negeri lainnya yang kekurangan apabila diproduksi secara maju. Akan tetapi tanah tersebut berada di tangan tuan tanah besar yang berproduksi dengan tenaga kaum tani dan alat kerja sisa zaman tengah dengan organisasi produksi yang sangat tidak efesien dan efektif. Maka, produksi semacam ini akan mengancam seluruh aspek tanah dan sumber daya alam. Pembukaan hutan baru adalah kemutlakan, dan kerusakan lingkungan mustahil bisa dicegah.

Dalam Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini pembukaan hutan setelah moratorium tanah untuk perkebunan justru dipertegas ditambah iming-iming “suap” tanah seluas 20% untuk rakyat yang ada disekitar hutan yang konsesinya diberikan pada korporasi (Pasal 58 Poin b). Juga, Pemerintah Pusat memiliki wewenang penuh menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan untuk keperluan mata air, pulau, manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi (Pasal 18 ayat-1). Sebelumnya, pemerintah menetapkan 30% dari luas daratan haruslah areal hutan. Dalam Pasal 19 Ayat 1, seluruh kewenangan dalam perencanaan dan penetapan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.

Undang-Undang Cipta Kerja jelas merampas seluruh kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber daya alam, merampas kesempatannya untuk berusaha dan bekerja serta memperoleh hasil kerja yang setimpal. Apalagi yang bisa dikatakan apabila hak terakhir rakyat untuk mengizinkan tanah dan kekayaan alam yang tidak seberapa lagi berada di tangannya, di sekitar desanya, di dalam masyarakat dan bangsanya dilenyapkan oleh undang-undang? 

Undang-Undang Omnibus CIPTA KERJA akan memberikan tanah bagi tuan tanah besar yang membuka perkebunan besar sawit atau karet dengan menghabisi tanah bahkan hutan yang bersisa dan hanya bisa menciptakan lapangan kerja 200 tenaga buruh tani per 1.000 hektar. Kaum tani punya tanah 1 hektar saja masih bisa digarap bersama dengan istri dan dua anaknya. Cukup tidak cukup! Bila 1.000 hektar ditangan kaum tani dan ditanami pangan berapa hasilnya dibandingkan karet dan sawit yang harus negosiasi dengan Uni Eropa dan Amerika, bergantung pada pasar miskin dan tidak jelas seperti INDIA yang 11-12 dengan Indonesia! Jelas India bisa membeli sawit Indonesia bukan karena mereka negeri kaya tapi hanya minyak sawit yang penyakitan dan sangat murah itu yang bisa dijangkaunya untuk memberi makan minyak goreng pada rakyatnya yang sangat berlimpah! 

Bagi klas buruh Indonesia, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini, meminta zin buruh yang sudah bekerja dalam pabrik agar bersedia mengurangi upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja lainnya agar semakin banyak tenaga kerja yang bisa direkrut dalam pabriknya untuk bekerja bersama-sama dengan sistem padat karya. Lagi pula upah tinggi akan menyebabkan harga barang dagangan Indonesia di pasar Internasional hanya bergantung pada “murahnya” hitungan tenaga kerja dan “belas kasihan” Amerika Serikat dengan kebijakan Generalized System of Preference (GSP) facility sejauh Indonesia tunduk pada maunya.

Jelas Undang-Undang ini adalah hambatan baru bagi tuntutan mendesak Indonesia untuk land reform sejati dan industri nasional. Sebelumnya sudah sangat sulit, dan sekarang kembali diletakkan hambatan jauh lebih kuat dan besar lagi. Tetapi bangsa dan rakyat Indonesia harus bisa menyingkirkan hambatan ini dalam kenyataannya. Dia harus bersatu menghalangi implementasi undang-undang ini di kompleks industrial, di desa dan di tengah suku bangsa minoritas serta pemukim penggarap di pedalaman dan pengunungan di seluruh Indonesia.

Pidato Politik Helda Khasmy, Ketua Seruni dalam Peringatan Hari Perempuan Desa Internasional dan Hari Kelaparan Sedunia (15, 16 Oktober 2020)

Kebangkitan Perempuan Desa adalah Kunci Kemenangan Land Reform Sejati Di Indonesia

Land reform sejati masih belum dapat dimenangkan di Indonesia. Kekuatan penggerak untuk memenangkan land reform sejati, baik kekuatan pokoknya kaum tani dan kekuatan pimpinannya klas buruh, serta kaum intelektual perkotaan sebagai pendukung setianya belum memiliki kekuatan yang cukup bila dibandingkan dengan kekuatan yang harus dikalahkan yaitu tuan tanah besar yang menjadi kaki tangan imperialisme di Indonesia. 

Program Land Reform minimum di pedesaan yang menjadikan dua bentuk penghisapan utama di pedesaan sebagai sasaran utamanya yaitu : mengurangi praktek sewa tanah-bagi hasil yang timpang di pedesaan serta pengurangan secara drastis peribaan sekalipun telah lebih baik di era sebelumnya, belum bisa menjadi program dan tuntutan mendesak kaum tani, termasuk kaum perempuan tani di pedesaan.  

Dua program dan tuntutan tersebut seharusnya menjadi poros program dan tuntutan apapun yang diajukan oleh organisasi dan gerakan massa demokratis-nasional di pedesaan, utamanya kaum tani. Di perkotaan isu tersebut, dengan bantuan kaum intelektual rakyat masalah tersebut bisa meluas di kalangan klas buruh dan menjadi semangat perjuangan jangka panjangnya, selain terus memperjuangkan tuntutan perbaikan upah dan kondisi kerja bagi klasnya sendiri.

Pada momentum peringatan Hari Perempuan Desa Dunia-yang dicetuskan dalam Konferensi Perempuan Dunia ke-4 di Beijing 1995 dan diakui oleh PBB melalui Resolusi 62/136 pada bulan Desember 2007 adalah kesempatan berharga untuk memperingatkan diri bahwa MUSUH KAUM PEREMPUAN di pedesaan sangat fokus pada masalah perempuan agar sistemnya bisa berkelanjutan. Agar dominasi imperialisme atas sistem yang berlaku di setiap negeri tetap terjaga dengan baik, dan PEREMPUAN DESA memiliki peranan kunci. Pengakuan secara resmi Konferensi Perempuan Internasional tersebut dan penetapan PBB adalah penegasan belaka atas prakteknya yang telah dijalankan dalam waktu yang sangat panjang, sejak awal abad-20. Imperialisme dan klas reaksioner khususnya di Indonesia sangat memahami betapa pentingnya mempertahankan kaum perempuan secara ekonomi, politik dan kebudayaan berada tetap dalam belenggu sistemnya dan sesekali tidak akan pernah diijinkan berpindah pada kepentingan kaum perempuan desa itu sendiri yaitu menjalankan land reform sejati, menghancurkan feodalisme sebagai basis sosial imperialisme di Indonesia. 

Hebatnya lagi, data akut mengenai kepemilikan perempuan atas tanah di pedesaan yang kurang dari 20%, ketimpangan dalam upah berbasiskan gender mencapai angka 40% dan harapannya apabila perempuan desa dapat “diberdayakan” bisa menuntaskan kemiskinan hingga 150 juta populasi menyamarkan kenyataan seolah-olah bukan mereka sebagai pembelenggu utama – penyebab keterbelakangan kaum perempuan desa di seluruh dunia. Berbasiskan data itu, mereka justru menegaskan bahwa usahanya selama ini benar tinggal di perbaiki dan diintensifkan serta diperluas kembali.    

Bisa di katakan bahwa ide dan praktek pertanian di pedesaan Indonesia, beberapa jenis pekerjaan non pertanian yang berkembang berada dalam belenggu hubungan produksi setengah feodal yang tidak memungkinkan kaum tani, termasuk kaum tani perempuan, mengembangkan tenaga produktifnya secara bebas untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan bangsanya. Dia sepenuhnya mengabdi dan bekerja untuk kepentingan tuan tanah besar, langsung maupun tidak langsung, baik dari sisi kepemilikan atas alat produksi, partisipasi dalam kerja dan distribusi hasil kerja.

Selama ratusan tahun sudah sejak era kolonial hingga sekarang di era setengah kolonial imperialisme, Perempuan Desa telah dijadikan kekuatan kunci bagi klas reaksioner menghalangi dan mencegah land reform sejati Indonesia. Mereka berusaha menghalangi dengan berbagai cara perempuan desa bangkit, berorganisasi dan bergerak untuk memperjuangkan kepentingan klasnya dan memajukan desanya. Perempuan desa adalah istrument penting untuk mencegah anak-anaknya dan saudaranya bahkan “mengikat suaminya” agar tidak ambil bagian dalam gerakan demokratis. Saat ini klas reaksioner Indonesia dan negaranya sedang dibimbing oleh imperialis Amerika Serikat agar perempuan, termasuk perempuan desa sebagai “aktor kunci” yang efektif dalam penanganan apa yang disebutnya sebagai ideologi terorisme dan kekerasan ekstrem. 

Seiring pengalaman, perlahan kondisi perempuan desa kita ketahui dengan nyata. Berapa banyak sesungguhnya dari mereka yang bisa ambil bagian dalam kerja pertanian, hanya mengantarkan anak sekolah, “dipaksa keadaan” menjadi ibu rumah tangga dan seterusnya. Berapa banyak mereka yang pandai membaca, menulis, berbicara, berhitung, sekarang mulai ada dalam kepala kenyataan sesungguhnya dibandingkan angka yang sengaja disamarkan negara, Bank Dunia, IMF dan bahkan PBB!

Perempuan Desa telah dididik secara massal sebagai “manager rumah tangga” anti krisis kronis yang tangguh di pedesaan. Bagaimana pun parahnya krisis, berapapun uang belanja yang tersedia, kaum perempuan desa harus dapat menanganinya dengan baik demi rumah tangganya, demi anak-anaknya, demi keluarga besarnya. Saat ini melalui “Bantuan” Tunai Langsung, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra), berbagai kerja – padat karya serta berbagai aktivitas sosial dan keagamaan bekerja bersama-sama dengan berbagai program ekonomi taktis-agar bisa terus “mendampingi” perempuan desa tetap berada di pihak yang sama, mengabdi pada klas reaksioner yang berkuasa di Indonesia.

Sekalipun sangat sulit, Untuk memenangkan land reform sejati, organisasi dan gerakan demokratis yang bekerja di pedesaan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja keras memenangkan kaum perempuan desa terutama dari tani miskin, buruh tani dan tani sedang bawah. Bila perempuan desa dari klas tersebut dapat dibangkitkan, diorganisasikan dan digerakkan sebagai basis massa, maka kemenangan land reform sejati bukanlah khayalan, industri nasional pasti jadi kenyataan. Negara reaksi dan lembaga multi-nasional di Indonesia adalah pemasok dan pengedar “obat penenang” bagi perempuan desa di pedesaan.  

Di tengah semua halangan musuh klas untuk membangkitkan perempuan desa; di tengah lilitan keterbatasan sendiri dalam menjalankan berbagai jenis aktivitas ekonomi, politik dan kebudayaan secara komprehensif di pedesaan; pengalaman organisasi dan gerakan demokratis nasional di Indonesia memenangkan perempuan tani berbagai lapisan dan klasnya bahkan cerita sukses memenangkan perempuan dari suku bangsa minoritas yang sebelumnya sangat terisolasi dan menderita akhirnya bersedia ambil bagian langsung dalam perjuangan land reform sejati sangat menginspirasi dan harus menjadi pelajaran utama.

Meskipun belum meluas sebagaimana di harapkan, pengalaman ini bukan hanya di satu atau dua tempat tetapi telah berlangsung di pulau-pulau besar Indonesia, di pedesaan yang cukup luas hingga pedalaman yang sulit dijangkau oleh transportasi dan komunikasi biasa. Perempuan-perempuan yang telah bergabung dalam organisasi dan geerakan demokratis nasional di tempat tersebut telah menjadi inspirasi dalam hal keberanian bagi anak-anaknya, keluarganya, masyarakatnya bahkan suami dan pasangannya sendiri. Keuletan dan kesabaran para aktivis organisasi massa seperti SERUNI, AGRA, PEMBARU Indonesia serta berbagai organisasi Suku Bangsa Minoritas di pedalaman, organisasi pemukim dan penggarap di tengah hutan memegang peranan penting membantu kebangkitan ini. Mereka adalah pahlawan perempuan desa sesungguhnya.

Selamat Hari Perempuan Desa

Selamat Hari Kelaparan Sedunia

Mari Peringatkan Diri Dengan Keras Agar Terus Sadar Dengan Kepahitan Hidup Perempuan Desa Yang Telah Berlangsung Sangat Lama Di Bawah Sistem Setengah Jajahan Dan Setengah Feodal Di Negeri ini. Agar Terus Sadar Tentang Pentingnya Kebangkitan Perempuan Desa Sebagai Kunci Land Reform Sejati Di Pedesaan.

Hidup Perempuan Desa Dari Buruh Tani, Tani Miskin dan Tani Sedang Bawah

Hidup Seruni

Terima Kasih AGRA, Kabar Bumi dan Pembaru Indonesia dan Anggota FPR Lainnya

Kobarkan Gerakan Demokratis Nasional Hingga Menang

Klas Tertindas dan Terhisap Indonesia, Bersatulah!!!

JUSTICE FOR ANIS: GALANG SOLIDARITAS KAUM PEREMPUAN DAN RAKYAT TERTINDAS

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk primitif dari dilanggengkan nya sistem feodal patriarkal di negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia. Lewat kebijakan dan kekuasaan nya Rezim boneka imperialis Joko widodo terus melanggengkan sistem feodal patriarkal, seluruh kebijakan dan program imperialis Amerika Serikat dan negara bonekanya di seluruh dunia tidak bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan, tetapi membelenggu kaum perempuan dalam sistem yang sama bahkan memobilisasi kaum perempuan untuk mempertahankan sistem yang menindas dan menghisap kaum perempuan.

Selama imperialisme masih berdominasi di seluruh dunia, selama pemerintahan bonekanya masih berkuasa di banyak negeri, selama itu pula krisis dan ketimpangan klas serta diskriminasi atas perempuan pekerja, dan penindasan patriarkal kaum laki-laki tetap dilestarikan dan bahkan digunakan untuk mempertahankan sistem. Sudah periode kedua Joko Widodo menjabat sebagai presiden tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah selesai bahkan meningkat setiap tahun nya.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus kekerasan terahadap perempuan tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus).  (CATAHU Komnas Perempuan 2020)

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Kekerasan terhadap anak perempuan di tahun ini meningkat di banding tahun 2018, mengalahkan kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16%), sisanya adalah kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. (CATAHU Komnas Perempuan 2020)

Kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada sebanyak 329 kasus pada 2019. 184 kasus adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 43 kasus kekerasan dalam pacaran, 32 kasus perkosaan, 35 kasus pelecehan seksual, 31 kasus kekerasan dalam keluarga (nonpasangan), perdagangan manusia 1 kasus dan lain-lain 3 kasus. (sumber: Rifka Annisa Woman Crisis Center, medcom.id)

Di masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi, kebijakan dan upaya pemerintah dalam menangani covid-19 masih sangat jauh dari aspirasi masyarakat. 2,8 juta lebih buruh di indonesia di PHK dan dirumahkan (sumber: cnbcindonesia) hal tersebut merupakan salah satu dampak dari upaya pemerintah yang tidak serius menangani covid-19 ini, akibatnya rakyatlah yang paling banyak terkena dampaknya.

Struktur sosial patriarkal, perempuan yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan suaminya, dan suaminya itu adalah seorang buruh yang di-PHK atau dirumahkan. Dengan kondisi seperti ini, perempuan (istri) yang harus memastikan dapurnya terisi, anggota keluarganya bisa makan hari ini dan esok. Perempuan yang terkena dampak dua kali lebih hebat, tidak adanya pemasukan ekonomi menjadi pemicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta merilis temuan bahwa kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19, khususnya sejak diterapkannya kebijakan social distancing dan work from home, mencapai 97 kasus. Jumlah ini cukup besar dalam kurun waktu satu bulan 16 maret – 19 april, dan kasus tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga hingga 33 kasus. (beritabaru.co)

Tidak adanya keberpihakan dari negara terhadap perempuan terlihat dari pengadilan perceraian yang mana pihak yang mengajukan gugatan cerai harus menanggung biaya pengadilan. Kenyataan tersebut tentu sangat memberatkan bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kemudian memilih untuk mengakhiri pernikahan tersebut, sebab di tengah perempuan yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dari pendapatan suami akan sulit bagi perempuan untuk bisa megajukan gugatan cerai akibat tidak memiliki uang untuk membayar pengadilan agar perceraiannya dapat diproses oleh pengadilan. 

Ketimpangan akibat dari diskriminasi secara ekonomi yang dialami oleh kaum perempuan telah menyebabkan dirinya tidak memiliki pilihan yang luas terhadap hidupnya. Keberanian perempuan untuk mengambil pilihan-pilihan diluar dari keadaannya selalu membentur keadaan yang semakin menyulitkan bagi dirinya. Bergantungnya perempuan (istri) pada ekonomi dari hasil pendapatan suaminya menyebabkan perempuan untuk tidak berani mengambil tindakan untuk bercerai ketika terus mangalami tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil lainnya akibat gambaran tentang bagaimana ia dapat membiayai proses persidangannya dan bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama masa proses perceraian dan setelah bercerai, telah banyak membuat kaum perempuan untuk terus pasrah dan menerima kenyataan atas hidup yang mereka alami.

Seperti kasus yang di dampingi oleh Seruni Yogyakarta, Anis (nama samaran) adalah Ibu Rumah Tangga, memiliki dua orang anak dan hanya bergantung hidup dari penghasilan suaminya. Satu tahun terakhir ini Anis sudah tidak dinafkahi, bahkan Anis sering mengalami kekerasan oleh suaminya. beberapa kali Anis ditonjok, ditendang, dikalungi celurit, bahkan diseret di tangga rumah.  Anis tidak bisa melawan karena ketika ia melawan, suaminya akan lebih menyiksanya.

Sudah hampir satu tahun suami Anis tidak pernah pulang kerumahnya, sesekali pulang kerumah dengan keadaan mabok alkohol. Pada saat itu Anis sedang tidur dengan anak terakhirnya lalu suaminya pulang dalam keadaan mabok langsung menendang Anis di depan anaknya.

Dengan keadaan tersebut Anis sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada awal 2020 Anis ingin mengajukan cerai. Mengingat Anis tidak punya penghasilan untuk membayar pengadilan dan kebutuhan hidup sehari-hari untuk dia dan dua orang anaknya, maka Seruni Yogyakarta menggalang solidaritas untuk membantu Anis. Ditengah kondisi Anis yang hanya hidup dari menggantungkan penghasilan suaminya dan jika ia bertahan itu menyiksanya, negara juga memeras Anis untuk membayar pengadilan untuk bercerai.

Melihat hal tersebut di negara yang masih melanggengkan feodal patriarkal, kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sistem feodal patriarkal ini yang terus memelihara bahwa perempuan masih di-nomorduakan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kaum perempuan untuk bersatu dan berjuang melawan kekerasan dan mengahuncurkan sistem yang terus membuat perempuan tidak berdaulat secara ekonomi, politik dan kebudayaan.

Seruni Yogyakarta juga mengajak kawan-kawan untuk dapat bersolidaritas membantu Anis untuk membiayai kehidupan dan proses persidangannya.

Bantuan dapat disalurkan melalui Rekening

Mandiri 9000045628097 a/n Ana Mariana Ulfah

BRI 100801005346537 a/n Ana Mariana Ulfah

Info lebih lanjut hubungi

Cp : 0852-9391-6838