BPJS Kesehatan Harus Bertanggung Jawab atas 2 (dua) Korban Meninggal istri dari Buruh PT. Sulindafin!

Lagi-lagi BPJS kesehatan kembali merugikan rakyat Indonesia!!

Kali ini buruh PT. Sulindafin Tangerang, ibarat jatuh tertimpa tangga. Pasalnya, pada tanggal 28 Nopember 2019 yang lalu, manajemen PT. Sulindafin mengumumkan untuk menghentikan produksi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan demikian telah melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak dengan memberi kompensasi sebesar 70% dari 1 kali ketentuan sesuai UUK (Undang-undang ketenagakerjaan). Tentu hal tersebut sangat merugikan kaum buruh, utamanya yang telah bekerja selama 30 hingga 38 tahun di perusahaan tersebut.

Kemudian dengan arogan dan semena-mena kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan oleh pihak Managemen PT. Sulindafin per tanggal 1 Desember 2019 dengan alasan sudah tidak mampu lagi membayarkan iurannya terhitung dari pengumuman “stop produksi” dari pihak perusahaan nomor 22/Dir/Hrd/Sldf/XI/2019. Padahal sesuai aturan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang menyatakan:

Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (red: PHK). Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK, tetap memperoleh hak manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran. Dengan kata lain, perusahaan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan pekerjanya yang di PHK selama paling lama 6 bulan ke depan. Kemudian perhitungan jangka waktu tersebut terhitung sejak PHK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 151 ayat (3) UUK sebagai berikut:

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam kaitannya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, PHK dapat dikatakan “sah” apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Jaminan Kesehatan, yaitu:

PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;

PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta Notaris;

PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau

PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan atau buruh yang mengundurkan diri atau mengalami PHK seharusnya mereka tetap memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan, yaitu paling lama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran.

Namun peraturan hanyalah indah diatas kertas. Kenyataannya, buruh PT. Sulindafin sudah tidak dapat lagi memanfaatkan kepesertaan BPJS kesehatan tersebut, bahkan sebelum ada keputusan apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Sejak pertama kali dibentuk pada akhir Desember 2013 (dibawah peraturan SJSN), lembaga ini memang menuai banyak kontroversi. Dimana menghapuskan peran Negara memberi layanan sosial dalam hal ini kesehatan dengan mengutip biaya kesehatan kepada rakyat. Layanan sosial yang seharusnya disediakan oleh pemerintah tidak lagi bisa dinikmati secara gratis. Meski 7 (tujuh) tahun berselang, bukan menunjukkan perbaikan, justru sebaliknya BPJS semakin terpuruk karena lagi-lagi hanya dimanfaatkan oleh Negara untuk menggalang dana publik. Berbanding terbalik dengan pelayanannya yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebab terus saja memangkas hak pesertanya.

Tak ubahnya asuransi swasta yang mencari keuntungan, pemerintah terus menaikkan iuran BPJS kesehatan. Per 1 januari 2020 ini bahkan iuran kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tak tanggung-tanggung mengalami kenaikan hingga 100%, sementara upah buruh hanya naik sekitar 8,5% saja. Sudah pasti diikuti kenaikan harga bahan pokok dan TDL (tariff dasar listrik), sehingga kenaikan upah tersebut tidaklah berarti apa-apa!!

Hingga berita ini diturunkan, sudah 2 (dua) orang korban meninggal akibat arogansi BPJS kesehatan menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga. Akibat dicabutnya kepesertaan BPJS Kesehatan, buruh PT. Sulindafin kesulitan untuk berobat karena harus melakukan pembayaran secara mandiri. Adalah Siti Sumiyati, istri dari Taufiqurohman (buruh PT. Sulindafin bagian Texturizing) yang meninggal pada 2 Januari lalu akibat sakit komplikasi yang dideritanya hingga harus masuk ke ICU (Intensive Care Unit). Taufiq harus menjaminkan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) motornya ke RS (Rumah Sakit) demi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Begitu pun halnya dengan Retno Wulandari, istri dari Bangun Nugroho (buruh PT. Sulindafin bagian QA/Laborat). Setelah melahirkan secara caesar sekitar 2 bulan yang lalu, bayi yang dilahirkan Retno harus masuk incubator karena lahir premature. Belum genap 1 bulan usia sang bayi, kondisi kesehatan Retno yang sudah drop karena syndrome babyblues yang menyerangnya semakin parah setelah mendengar suami tercinta menjadi salah satu buruh korban PHK ilegal PT. Sulindafin Kota Tangerang. Retno pun harus dirawat di RS selama 10 hari sebelum akhirnya meninggal pada hari minggu, 12 Januari 2020. Ditambah lagi anaknya harus kembali masuk NICU pada selasa, 14 Januari karena harus mendapat transfusi darah setiap waktu. Entah biaya darimana yang akan digunakan untuk pembayaran nanti. Sungguh menyedihkan!!

Belum lagi deretan kasus korban PHK illegal yang dilakukan oleh PT. Sulindafin dibawah ini atas nama:

1. Yayan Sopian (bagian QA/Laborat): istrinya harus melakukan proses kemotherapy rutin karena sakit kanker usus yang dideritanya.

2. Maman Suyatman (bagian Texturizing): mengalami kecelakaan pasca melaksanakan tugas piket di Posko Perjuangan hingga mengalami patah tulang di bagian bahu sebelah kanan. Pada akhirnya Maman harus berobat ke alternatif karena terganjal dinonaktifkannya iuran BPJS.

3. Surya Alamsyah (bagian Polymer): harus berobat rutin akibat sakit Diabetes kering yang dideritanya.

4. Ning Mujiati (bagian QC Texturizing): menderita sakit Diabetes dan harus kontrol rutin.

Dari sekian kasus yang dialami para buruh akibat dari dinonaktifkannya iuran BPJS Kesehatan ini, mereka mengalami beban yang sangat berat. Mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan, bahkan sampai harus meminjam uang demi untuk mendapatkan pengobatan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Namun ketika buruh PT. Sulindafin berdialog dengan BPJS Kesehatan Kota Tangerang untuk mencari solusi, pihak BPJS Kesehatan justru menyarankan kepada para buruh untuk beralih menjadi peserta BPJS Mandiri. Sungguh tidak punya hati!! Buruh yang baru saja di-PHK tentu saja sudah tidak lagi menerima upah, malah disuruh beralih menjadi peserta mandiri. Evaluasi besar bagi lembaga ini jika masih melakukan praktek illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu SERUNI sebagai organisasi massa perempuan, yang menghimpun perempuan dari seluruh sektor termasuk klas buruh, terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh PT. Sulindafin, kota Tangerang agar mendapatkan haknya sesuai undang-undang. Agar kawan-kawan terus bersemangat dan tidak goyah oleh bujuk rayu pengusaha yang berusaha memangkas hak buruh PT. Sulindafin kota Tangerang. Serta menuntut kepada lembaga BPJS Kesehatan untuk kembali mengaktifkan kepesertaan buruh PT. Sulindafin hingga keluar putusan dari pihak yang berwenang!

Hidup Buruh!!

Jayalah Perjuangan Massa!!

Krisis Iklim: Petani Terancam Gagal Panen

Isu tentang krisis iklim dunia yang sudah bergulir selama beberapa tahun terakhir telah menjadi isu panas yang juga mencuri perhatian rakyat Indonesia, terlebih setelah terjadinya kasus Kebakaran Hutan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan pada bulan Agustus-Oktober 2019 lalu yang dinilai sebagai salah satu penyumbang terjadinya krisis iklim yang saat ini terjadi.

Menyikapi isu tersebut, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), INDIES, IBON International dan Koalisi Clean Biofuel For All mengadakan Dialog Multipihak pada Rabu, 18/12/2019 bertempat di Hotel Sofyan, Tebet -- Jakarta Selatan.

Dialog ini dihadiri oleh Abednego Tarigan perwakilan dari kantor Staff Kepresidenan Republik Indonesia (KSP-RI) serta perwakilan dari berbagai organisasi dan NGO seperti AGRA, SERUNI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), LSAM, SP JICT, PEMBARU, SPI, INDIES, Koalisi Clean Biofuel for All dan FMN. Dalam dialog tersebut membahas tentang masalah perubahan dan krisis iklim yang terjadi serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan yang berdasarkan pada tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan krisis iklim.

Nego dari KSP menjelaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus krisis iklim dengan 2 (dua) tahapan, yaitu Litigasi dan Mitigasi. Pemerintah telah melakukan upaya dalam tahapan litigasi yang mencakup sektor energi, kehutanan, pertanian, limbah dan IPPU (Industrial Prosess and Product Use). Dalam tahapan Mitigasi, Presiden telah berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, "Mitigasi perubahan iklim ini juga sudah tertuang secara eksplisit dalam janji presiden sejak periode pertamanya" tambahnya.

Namun apa yang sudah dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah seperti apa yang disampaikan oleh Nego tidak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi rakyat, terkhusus kaum tani yang paling terdampak dari adanya perubahan iklim tersebut.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Rahmat Ajiguna dari AGRA. Rahmat menjelaskan bahwa akibat krisis perubahan iklim ini kaum tani mengalami kerugian dengan semakin merosotnya hasil produksi pertanian bahkan kaum tani terancam mengalami gagal panen akibat kemarau panjang dan curah hujan yang semakin sedikit. 

"Petani kita ini masih sangat bergantung pada iklim dan cuaca dalam proses produksinya yang masih menggunakan alat-alat tradisional yang terbelakang, sekarang saja biasanya pada bulan-bulan berakhiran 'Ber' petani sudah mulai memasuki masa tanam karena hujan harusnya sudh turun, tapi sampai mendekati Januari, petani masih kebingungan karena curah hujan yang masih tidak menentu" paparnya.

Akibat dari ketergantungan petani pada iklim dan penggunaan alat pertanian terbelakang juga tidak jarang petani harus menjadi korban dari permainan tengkulak nakal, "Saat panen, karena tidak adanya sinar matahari, petani terpaksa harus menjual padinya yang tidak kering bahkan berjamur dengan harga yang sangat murah" tambahnya lagi.

Hal serupa pula disampaikan oleh Agus Sutomo dari koalisi Clean Biofuel. Menurutnya Pemerintah memang sudah ada upaya dalam menikapi krisis iklim ini seperti membuat listrik dari sampah serta penggunaan bahkan memproduksi Biofuel dan menempatkan Indonesia di posisi nomor 5 terbesar di dunia dalam produksi Biofuel. "Tapi apakah kemudian Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengatasi wilayah-wilayah yang terbakar tersebut?" tanyanya.

Dalam konteks hutan yang masih belum mendapatkan penegakan hukum, bahkan menurut Tomo, Pemerintah Pusat/KLHK malah sibuk menangkapi, segel, gugat, para pegiat lingkungan.

"KLHK sebenarnya adalah tempat atau papan bermain catur untuk mendapatkan wilayah konsesi di hutan yang memberi perlindungan hutan namun juga memeberi Hak konsesi hutan." Paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nego juga mengakui bahwa tekanan populasi mengalami kenaikan yang signifikan yang berakibat pada Situasi ekonomi, politik semakin rawan. Situasi yang tidak stabil memunculkan problem baru di wilayah lain.

"Isu populasi yang ditelusuri oleh Demografi dan Pemerintah tidak melihat dan membahas masalah pertambahan populasi, sehingga kira-kira di tahun 2050 manusia akan mulai makan serangga." Akunya.

Dalam sesi terakhir, yang menarik perhatian adalah apa yang disampaikan oleh Harry Sandi dari AGRA. Sandi menyampaikan dengan jelas bahwa akar dari permasalahan perubahan iklim dan posisi Indonesia dalam menangani masalah ini yang perlu dilihat, Indonesia berperan sebagai adaptor untuk mendorong perluasan lahan, penguasaan tanah secara luas melahirkan problem baru.

"Rakyat malah dibiarkan menyelesaikan masalah perubahan iklim ini sendiri. Masalah yang langsung berkaitan dengan perubahan iklim adalah karena masih eksisnya monopoli dan rampasan tanah yang terjadi di Indonesia." tegasnya.

Dialog tersebut berlangsung selama 4 jam dan berjalan secara Roundtable sehingga setiap peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat serta pengetahuannya terkait tentang perubahan iklim yang terjadi dan dampaknya terhadap rakyat secara umum.

PEMERINTAH JOKOWI TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN RAKYAT

10 Desember 2019

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia dan di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.

Momentum hari HAM tahun ini menjadi penting bagi SERUNI secara khusus dan rakyat secara umum, kerena periode kedua terpilihnya Jokowi menjadi presiden ditandai dengan praktek-praktek pelanggaaran HAM terhadap perempuan dan rakyat. Perubahan dan pengesahan undang-undang yang kontroversial yang menuai protes massa, bencana asap tahunan yang tidak pernah sanggup diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, dan  naiknya isu pelanggaran HAM di Papua.  

Masih segar dalam ingatan kita, dimana 554 petugas KPPS, panwas dan polisi meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu dengan berbagai sebab. Sembilan orang meninggal dunia saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. Lima pelajar/mahasiswa meninggal dunia dalam aksi-aksi massa yang terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia sepanjang bulan September – Oktober karena melakukan protes atas pengesahan undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mendorong revisi beberapa undang-undang krusial bagi rakyat seperti RKUHP dan UU ketenagakerjaan. Bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun sejak 22 tahun lalu menelan lebih kurang 10 korban jiwa dan 919.516 orang terjangkit ISPA dan hingga kini pemerintah tidak mampu menemukan jalan keluar. Perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling merasakan penderitaan akibat bencana kabut asap yang di lakukan oleh manusia dengan penuh kesengajaan. Penangkapan dan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan haknya atas tanah di beberapa tempat masih menjadi highlight isu pelanggaran HAM dibawah kepemimpinan Jokowi.

Pelanggaran HAM perempuan yang terjadi selama pemerintah Jokowi juga terjadi dengan sangat massif. Terakhir kita mendapat kabar dari serikat buruh GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) tentang seorang pekerja perempuan dipecat dari perusahaan karena mengajukan cuti hamil, disaat masalah cuti haid juga masih menjadi momok yang ditakuti pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit, karena harus melalui cek vagina sebelum mendapatkan haknya tersebut. Amnesti Jokowi untuk Nuril sebagai contoh, bukanlah karena kebaikan hati Jokowi , melainkan karena dorongan gerakan massa yang massif mendukung korban. Pun bisa kita lihat tidak ada upaya keras dari Jokowi untuk memastikan undang-undang yang berpihak pada perempuan untuk di sahkan sebelum periode pertamanya.

Data kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas Perempuan berdasarkan data 2018 yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang menapai angka 71% (9.609). ranah pribadi paling banyak dilaporlan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas /publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% 9217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan sesksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Tiga ratus lima Ibu Indonesia yang meninggal setiap 100.000 kelahiran bayi, dari 5 juta kelahiran pertahun di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk 2%, maka masih ada sekurang-kurangnya 13.500 ibu meninggal dunia setiap tahun.

Seluruh kebijakan dan program perempuan di bawah pemerintah Jokowi tidak bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, membebaskan kaum perempuan, tetapi membelenggu kaum perempuan dalam sistem yang sama bahkan memobilisasi kaum perempuan untuk mempertahankan sistem yang menindas dan menghisap kaum perempuan. Sistem yang terus melestarikan kekerasan primitif dan barbar terhadap perempuan dan tidak bisa berbuat banyak untuk menghapuskannya.

Tema kampanye Hari HAM kali ini adalah “PEMERINTAH JOKOWI TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN RAKYAT”

Seruan kampanye adalah “Perkuat Dan Perluas Organisasi Massa Perempuan Demokratis Nasional, Perhebat Perjuangan Massa, Hentikan Kekerasan Dan Penindasan Terhadap Kaum Perempuan”.

Hidup perempuan Indonesia!

Hidup Rakyat!

Hormat Kami,

Komite Eksekutif Nasional SERUNI

Helda Khasmy                                                                                   Triana Kurnia Wardani

      Ketua                                                                                                              Sekjend

Aliansi Perempuan Internasional (IWA): Lawan politik Misogini dengan Politik Perlawanan!

               Pada tanggal 25 November, Aliansi Perempuan Internasional (IWA) melihat kebangkitan rezim-rezim neo-fasis dan sayap kanan serta penyebaran ideologi reaksioner, dari AS dan sekutunya di Eropa ke rezim yang didukungnya di Brazil, India, Filipina, dan di tempat lain. Hak-hak perempuan yang diperoleh dengan susah payah sedang diputar balikkan oleh kepala negara seperti Trump, Modi, Bolsonaro, dan Duterte yang secara terbuka mempromosikan misogini dan kekerasan terhadap perempuan.

                Pada saat yang sama, setiap hari kita terinspirasi oleh para perempuan yang memainkan peran utama dalam pemberontakan di seluruh dunia melawan imperialisme yang dipimpin AS di Venezuela, Bolivia, Haiti, dan banyak lagi. Perempuan bangkit melawan perang dan militerisasi di tengah puing-puing dan kehancuran. Kita terinspirasi oleh keberanian para perempuan di Kurdistan, yang tidak hanya melawan ISIS, tetapi juga sekutu NATO Turki yang mencoba membasmi orang-orang Kurdi dan identitas mereka dengan pembersihan etnis. Kita berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina melawan rezim apartheid brutal Israel dan para pendukungnya di AS. Kita bersatu dengan saudari-saudari kita di Filipina, yang menentang tindakan kekerasan, penggeledahan, pemenjaraan dan penghilangan yang dilakukan oleh rezim AS-Duterte terhadap lawan-lawannya.

                Setiap tahun kita memperingati hari Internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana ditetapkan oleh PBB pada tahun 1999. Penekanannya adalah kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, yang terus mengambil proporsi terbesar di seluruh dunia.

                Sementara banyak organisasi anggota IWA yang bekerja di lapangan bekerja dengan para perempuan korban kekerasan gender, untuk menyediakan tempat berteduh, berlindung, dan mendukung, kita juga mengakui bahwa ideologi patriarkal yang reaksioner didasarkan pada basis materi - sistem ekonomi dimana perempuan secara ekonomi bergantung, tidak memiliki akses terhadap tanah, memikul beban tanggung jawab keluarga dari anak-anak hingga orang tua, dalam keadaan dimana sumber daya terkonsentrasi pada keuntungan bagi segelintir orang, dan layanan sosial terus-menerus dipangkas.

                Kita percaya dengan mengubah sistem yang berkuasa, kita dapat mempengaruhi perubahan dalam kehidupan perempuan. Pada tanggal 25 November, penting kiranya untuk mengingat kembali sejarah hari ini, dimana peran dimainkan oleh tiga saudara perempuan Mirabal di Republik Dominika untuk menentang kediktatoran Rafael Trujillo yang telah berlangsung puluhan tahun.

               Pada 1950-an, siapa pun yang menantang Trujillo dapat dipenjara, disiksa, atau dibunuh secara brutal. 

Para saudari Mirabal adalah bagian dari gerakan perlawanan terhadap pemerintahan totaliternya. 

Mereka dengan cepat dikenal sebagai ¨las Mariposas¨ (Kupu-kupu), para pemimpin perlawanan yang inspirasional. 

Pada 25 November 1960, ketiga saudari itu disergap dengan jip, dicekik, dan dipukuli sampai mati. 

Pemerintah berusaha menutupinya sebagai kecelakaan, tetapi opini publik menentangnya.  

Pembunuhan Las Mariposas adalah titik balik dalam kejatuhan diktator. Saat ini, di hampir setiap kota Dominika

 ada beberapa tanda peringatan, sekolah, atau nama jalan utama yang memuat nama saudara perempuan Mirabel.

 Para lalim dan tiran serta pemimpin sayap kanan masih menggunakan kekerasan terhadap perempuan 

untuk membendung perlawanan perempuan, untuk menyiapkan perpecahan dalam oposisi sambil terus menggunakan ide-ide patriarki

 yang reaksioner untuk mencapai tujuan mereka.

              Ini adalah politik perlawanan yang melekat dalam perjuangan perempuan dan khususnya perjuangan 

untuk perubahan sistemik yang akan mengalahkan politik kebencian terhadap perempuan.

                Aliansi Perempuan Internasional (IWA) menyerukan kepada semua perempuan untuk bangkit pada tanggal 25 November ini, 

guna memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam konteks kebangkitan neo-fasisme, 

krisis yang memburuk, intervensi dan perang imperialis, dan ancaman dari membatalkan hak-hak kami yang sulit diperoleh - 

dan untuk memperjuangkan dunia yang bebas dari penindasan dan eksploitasi, perusakan lingkungan, migrasi paksa dan perang agresi.

 Sementara kita berjuang untuk sebuah dunia dimana tidak mungkin untuk menundukkan manusia dengan alasan gender, ras, dan agama, kita menyadari bahwa sistem yang eksis hari inilah yang harus kita lawan, sistem yang memberikan perusahaan multinasional kebebasan untuk menjarah dan mengendalikan sumber daya alam dunia, yang mempertahankan kemiskinan, kelaparan, rasa tidak aman dan kehancuran bagi sebagian besar planet ini. Kami menyadari bahwa imperialisme A.S. dan sekutunya memimpin dalam mempertahankan dan memaksakan sistem ini.

 Kita tidak punya pilihan selain memperkuat politik perlawanan kita.

Perempuan bersatu dalam perjuangan!!

Lawan Politik Misogini dengan Politik Perlawanan!!

Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan!!

Atas nama IWA (International Women's Alliance/Aliansi Perempuan Internasional) 

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Pelantikan Joko Widodo

Front Perjuangan Rakyat

AGRA GSBI PEMBARU-INDONESIA SERUNI FMN KABAR-BUMI INDIES SDMN ILPS INDONESIA

INDIVIDUAL PROGRESIF INDONESIA

20 Oktober 2019

Pernyataan Sikap Dan Deklarasi Program Perjuangan Demokratis Nasional

Pelantikan Presiden Joko Widodo (Presiden JOKOWI) sebagai Presiden Republik Indonesia (PRI) kedua kalinya 20 Oktober 2019 adalah momentum terbaik bagi Organisasi Massa Demokratis Nasional untuk tidak hanya menegaskan pandangan dan sikapnya, tetapi mendesakkan program dan tuntutan mendesaknya untuk menciptakan Indonesia yang lebih bebas, maju, adil dan hidup dalam perdamaian abadi.

Lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 lebih dari cukup dasar dan bukti bagi bangsa dan rakyat dan tertindas Indonesia untuk menyimpulkan bahwa Presiden JOKOWIDODO telah menciptakan kondisi ekonomi, politik, kebudayaan yang lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Memelihara dominasi sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang mengabdi pada kepentingan imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat korup di Indonesia.

Karena itu, selama periode pertama ini organisasi dan gerakan massa berbagai klas dan sektor di Indonesia menegaskan Program Dan Tuntutan Perjuangan Demokratis Nasionalnya untuk menentang Program dan Kebijakan Anti Rakyat dan Anti Kebangsaan Presiden JOKOWI yang telah menyebabkan rakyat berada dalam penderitaan dan bangsa Indonesia kehilangan kedaulatannya.

Kekuasaan ekonomi dan politik ada di tangan Presiden JOKOWI sepenuhnya, tanpa gangguan berarti rakyat dalam menjalankan kebijakan dan program imperialis selama lima tahun sebelumnya. Dan tidak ada perubahan apapun secara fundamental selain kemajuan artifisial, palsu dan merusak.

Saatnya rakyat Indonesia bangkit dan menyadari sungguh bahwa bahwa yang dijanjikan, ditawarkan dan dijalankan oleh Presiden JOKOWI dengan sokongan kebijakan neo-liberal imperialis, utang dan investasi asing yang diperolehnya dengan mudah atas nama rakyat, kaum tani dan klas buruh, sangatlah rendah dan murahan. Selain tidak bisa mengubah keadaan secara fundamental, menjamin kebebasan dan kemajuan rakyat serta kedaulatan bangsa, justru memberikan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang bagi kerusakan fisik dan mental rakyat, perpecahan yang berkelanjutan, perceraian dalam keluarga dan pasangan, perkosaan anak oleh bapak sendiri, kekerasan, anak-anak yang menjadi gelandangan di jalanan, rakyat mencari upah rendah hingga negeri lain, migrasi terpaksa dari satu propinsi dan kabupaten ke propinsi dan kabupaten bahkan pulau lainnya.

Kami, organisasi  dan gerakan massa demokratis nasional dengan kekuasaan tidak ada di tangan, bekerja di bawah tindasan dan penghisapan negara dan klas secara berkelanjutan dan menghadapi diskriminasi luar biasa, stigma dan teror, penangkapan dan pemenjaraan, tetapi tetap saja dapat bekerja untuk rakyat di mana kami bekerja. Membantu rakyat untuk menyadari bahwa kami saja, di mana kekuasaan tidak di tangan, di mana pengaruh sangat terbatas, dapat berbuat sesuatu untuk membebaskan, melindungi dan memajukan kehidupan rakyat apalagi Presiden JOKOWI yang tidak kekurangan suatu apapun kecuali kehendak mengabdi pada rakyat !

Karena itu, inilah saatnya memberikan pernyataan bahwa rakyat tidak lagi bersedia menerima janji murahan yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak mempersatukan tetapi terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari menghancurkan persatuan di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan rasa takut dengan operasi militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil bersenjatanya.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan sejarah peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat tertindas dan terhisap berhak memperoleh :

1.      Kami ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah harus di tangan rakyat yang butuh untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan di tangan pengembang besar dan imperialis !

Kami hanya mau berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga murah.

Kaum tani berhak atas pendapatan yang lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos jawabannya.

2.      Jangan minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasi krisis overproduksi imperialis !

Kami tidak mau ekspor logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri kapitalis di berbagai negeri. Hentikan itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi seluruh negeri.

3.      Kami berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang maju bukan mesin dan peralatan bekas.

Klas buruh berhak berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya.

Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbahan baku impor. Dan hasil kerja kami bukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar !

Klas buruh hanya mau berproduksi untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat.

4.      Kami tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang yang hanya mendesakkan kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor yang menguntungkan imperialis dan memberikan beban ganda berlipat di pundak klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.

5.      Operasi militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan perdamaian abadi.

Perjanjian militer yang tidak adil dan timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk menindas rakyat, perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas rakyat dan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri.

6.      Kami tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan. Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan  dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak, perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan kekerasan fisik maupun mental.

Kami tidak mau pendidikan dasar, menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru mengabdi pada pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya segelintir klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis birokrat.

Kami ingin buku dan alat bantu pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan rakyat dan bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet, dijadikan pekerja sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan produk teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk rakyat, bukan untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi perceraian di pedesaan dan perkotaan. 

Demikian tuntutan mendesak kami sebagai bagian utuh dari program dan tuntutan mendesak dari Program Perjuangan Demokratis Nasional Rakyat Indonesia di bawah ini.

Hidup rakyat Indonesia

Jayalah Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia !

Program Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Ekonomi :

1.      Sistem produksi setengah feodal di pedesaan yang berbasiskan pada kepemilikan monopoli tuan tanah besar atas tanah dan tenaga kerja kaum tani tidak bertanah dan memiliki tanah terbatas HARUS DIHENTIKAN dan DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL DENGAN SISTEM PRODUKSI PERTANIAN lebih maju dan adil, gotong-royong dan modern. Ko-eksistensi pertanian besar setengah feodal yang menggunakan kapital utang dan investasi imperialis dengan pertanian kecil perseorangan sangat menyengsarakan kaum tani dan hanya memberikan keuntungan besar bagi tuan tanah besar dan imperialis. Trilyunan rupiah setiap tahun produksi kaum tani dan buruh tani yang sudah terbatas dipergunakan begitu saja untuk membayar bunga utang para tuan tanah besar dan utang negara yang dibuat atas nama kaum tani yang sebagian besarnya tidak pernah dipergunakan dalam produksi tuan tanah besar sendiri maupun kaum tani. Trilyunan rupiah hanya dipergunakan untuk membayar pajak dan sewa  tanah hanya bagian sangat kecil jatuh ke tangan kaum tani dan keluarganya dan menjadi kapital produktif di pedesaan di mana pertanian atau perkebunan besar tersebut berada.   

Sistem Produksi Setengah Feodal di pedesaan yang luas di mana tanah dan tenaga kaum tani masih dan terus meluas dibiarkan berada dibawah penguasaan dan penggunaan sewenang-wenang tuan tanah besar yang mengimplementasikan berbagai bentuk penghisapan feodal SEWA TANAH DAN PERIBAAN atas kaum tani tidak bertanah dan yang memiliki tanah sangat terbatas. Kaum tani dipaksa berproduksi menanam tanaman komoditas di atas tanah tuan tanah besar dan di atas tanah kecil perseorangannya sendiri BER-ORIENTASI EKSPOR dengan HARGA SANGAT MURAH. Tanaman-tanaman pangan hasil produksi pertanian seluruhnya dipaksa menjadi komoditas ekspor termasuk PADI DAN PALAWIJA dengan bibit dan input pertanian IMPOR dari produksi imperialis.

Sekali lagi sistem produksi pertanian terbelakang harus diakhiri. Pensitaan tanpa kompensasi atas tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh para tuan tanah besar atau imperialis secara langsung untuk memproduksi pangan dan bahan mentah industrial berorientasi ekspor harus dilakukan. Bagikan tanah tersebut pada kaum tani tidak bertanah dan kekurangan tanah serta bantu kaum tani berproduksi untuk kepentingan keluarganya secara langsung dan kepentingan konsumsi rakyat secara langsung. Orientasi ekspor dan impor pangan dan bahan mentah hanya bisa apabila utang luar negeri dan investasi asing dalam pertanian dihentikan.

Reforma agraria palsu yang telah dijalankan selama lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah terbukti gagal. Hanya landreform sejati yang bisa menjamin perbaikan nilai tukar yang drastis dan mengungtungkan bagi kaum tani dan buruh tani.

2.      Menuntut perubahan fundamental atas industri Indonesia yang hanya berperan sebagai industri rakitan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan produksi serta teruknologi yang rendah.  Industri rakitan bermesin, berperalatan dan berbahan baku impor serta berperan hanya sebagai industri subsitusi impor. Menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi mengandalkan mesin bekas dan terbelakang, organisasi kerja yang tradisional dan pembuangan BAHAN BAKU IMPOR sebagai syarat utang dan kapital produktif masuk ke Indonesia adalah PENGHINAAN BERKELANJUTAN terhadap klas buruh, rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kebjakan dan regulasi rezim paten dan royalti kapitalis monopoli internasional sangat menindas dan menghambat penemuan dan penggunaan secara bebas pengetahuan dan mesin produksi baru secara bebas oleh rakyat di negeri setengah jajahan sebagai syarat pembebasan dirinya dan syarat pembangunan industri nasional. Eksplorasi dan eksploitasi serta  pengiriman energi dan mineral utama Indonesia ke luar negeri atas dasar perjanjian produksi dan perdagangan yang timpang harus dihentikan. Indonesia kehilangan syarat menciptakan industrialisasi sendiri karena praktek ini dan industri nasional harus dibangun berdasarkan pada hasil produksi pertanian setelah adanya landreform sejati.

Kaum tani di pedesaan masih menggunakan bahu dan tangannya sebagai alat kerja utama. Mereka dijauhkan dari sifat kemanusiaan yang seharusnya bekerja menggunakan alat yang dapat meringankan penggunaan fisiknya sendiri secara langsung. Cangkul, linggis, penggali, sekop, egrek dan dodos dalam perkebunan sawit, alat deres karet sangat tradisional, alat olahan tanah yang sangat terbelakang, alat pembersihan gulma yang sangat tidak manusiawi masih eksis dan dipergunakan sangat luas di pedesaan. Siapa yang akan memproduksi alat kerja sederhana tetapi maju buat mereka saat ini ? Lima tahun pemerintah JOKOWI membuktikan, jangankan membuat pengganti cangkul, justru menghina rakyat dan bangsa Indonesia sendiri dengan mengimpor cangkul dari China.

3.      Menuntut perubahan fundamental atas impor kapital utang dan produktif berkedok menutup defisit anggaran belanja negara. Defisit yang sengaja diciptakan dan melekat pada sistem moneter dan fiskal imperialis. Impor kapital harus dihentikan, pembentukan kapital dalam negeri harus dilakukan. Karena itu pembangunan infrastruktur dan produksi harus berbasis pada tenaga kerja dan mobilisasi kapital rakyat.

4.      Perluasan dan perdalaman pajak sebagaimana didikte oleh imperialis tidak boleh dilakukan pada klas buruh dan kaum tani serta produser dan pedagang kecil-menengah perkotaan serta kaum profesional. Pungutan pajak secara luas dan sangat tinggi harus dikenakan atas ekspor dan impor barang dagangan dan uang.

5.      Seluruh perjanjian produksi, keuangan dan perdagangan serta jasa yang timpang yang mencegah lahirnya industri nasional dan pembentukan kapital dalam negeri dengan imperialis harus ditinjau ulang dan di batalkan.

Progam Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Politik

1.      Seluruh dikte dan pembiayaan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam rangka pembangunan demokrasi palsu di Indonesia demi memuluskan Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program) untuk mendorong kebijakan neo-liberal IMF dan Bank Dunia yang mengabdi pada kepentingan ekspor kapital imperialis harus dihentikan.

2.      Semua operasi militer dan tindakan kepolisian termasuk di Papua dan penerapan operasi konflik intensitas rendah (Low Intensity Conflict Operation) untuk memberangus kebebasan pendapat dan berorganisasi, kebebasan dan hak rakyat berjuang menentukan nasibnya sendiri termasuk membangun sistem baru yang lebih maju dan adil hasil harus BERHENTI DIKRIMINALKAN. Pembangunan infrastruktur di pedalaman dan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer-CCT-atau di Indonesia Program Keluarga Harapan, BOS dan lainnya) harus dihentikan disalah-gunakan untuk meredam aspirasi bebas rakyat dan memecah belah antara segelintir orang yang bisa dibantu di pedesaan dengan mayoritas rakyat yang tidak pernah memperoleh bantuan apapun.

3.      Hak untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi serta berjuang harus betul-betul dijamin tanpa inusiasi, tanpa intimidasi dan teror serta tanpa penambahan syarat baru apapun demi melindungi kepentingan tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador serta pemerintah yang berkuasa. Semua upaya untuk menjadikan pemerintah lokal dan aparatur sipil dan militer  sebagai perisai hidup kebijakan dan peraturan tingkat pusat melalui operasi anti korupsi dan narkotika yang bertujuan untuk memperkuat kontrol kekuasaan pusat atas kekayaan alam dan tenaga kerja di daerah-daerah HARUS DIHENTIKAN. Pemerintah pusat harus mengambil tanggung-jawab atas penindasan dan penghisapan yang terjadi di tingkal lokal.

4.      Seluruh kebijakan negara strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan bangsa sangat luas dan berjangka panjang harus dibuat melalui penentuan pendapat umum secara bebas atau plebisit nasional dan regional.      

Program Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Kebudayaan

Rakyat Tertindas dan Terhisap Indonesia bersatu menuntut kebudayaan yang sehat dan ilmiah, menghargai sama pekerjaan fisik dalam produksi dan intelektual untuk memajukan produksi dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan harus bebas dari dominasi imperialis yang secara sovinis meletakkan kebudayaan barat di atas seluruh kebudayaan bangsa dan masyarakat lainnya. Kebudayaan harus terus bergerak maju menciptakan sistem yang lebih adil dan mempromosikan perdamaian abadi atas dasar kesamaan kedudukan ekonomi dan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia.

1.      Sistem pendidikan dasar dan menengah harus dibebaskan dari upaya menjauhkan anak-anak dari kecintaannya pada kerja manual dan apalagi merendahkannya kerja intelektual sekaligus. Dalam waktu bersamaan meninggikan kerja administratif secara serampangan. Pendidikan bagi orang dewasa harus imbang bahkan lebih mendesak dibandingkan dengan pendidikan bagi anak-anak. Pertentangan antara pikiran dan tindakan anak-anak dengan orang tuanya akan semakin berat bila pendidikan bagi orang dewasa tidak diutamakan. Orang dewasa menjadi ancaman dan penghambat kemajuan fisik dan inteletual anak serta segenap moralitasnya.

Pendidikan anak-anak yang berkualitas dan membebaskan dengan mensyaratkan kemampuan keuangan keluarga HARUS DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL. Anak-anak di pedesaan berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan, alat bantu pendidikan yang sama majunya dengan yang lain. Anak-anak di sekolah swasta berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan dan alat bantu pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah negara. Anak-anak yang telalu dari sekolah harus ditempatkan dengan biaya negara di sekolah terbaik terdekat yang ada, termasuk biaya para orang tua untuk berkunjung secara reguler.

Pendidikan harus memperhatikan pengembangan dan penguatan fisik anak-anak.

Pendidikan harus mengutamakan pendidikan sejarah yang sebenarnya tentang perjuangan peradaban rakyat Indonesia yang sudah lahir dalam waktu lama. Tentang kekayaan alam dan tenaga Indonesia yang berlimpah yang lebih dari cukup untuk membebaskan bangsa dan rakyat akan tetapi berada dibawah kontrol imperialis dan dimanfaatkan untuk kepentingannya dan kepentingan segelintir klas yang berkuasa. Tentang adanya sistem baru yang dapat dibangun yang jauh lebih adil, maju dan menghidupi seluruh rakyat serta menjamin perdamaian yang lebih abadi daripada sistem setengah jajahan dan setengah feodal, maupun kapitalisme yang telah terbukti tidak adil, terbelakang dan menghancurkan kemanusiaan.

Adalah hak bagi seluruh rakyat untuk mengakses pengetahuan dan tekonologi tinggi untuk kepentingan bangsa dan rakyat sendiri bukan untuk memperkenalkan dan menjadi tenaga kerja sukarela, tenaga pemasaran gratis bagi produk teknologi tinggi dan pengetahuan imperialisme di Indonesia. Hak rakyat untuk membuat usaha berbasis internet untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan seperti sekarang mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan menjadikan dirinya pelayan dan sekarelawan bahkan pekerja gratisan imperialis.

2.      Adalah hak bagi rakyat untuk memperoleh pengetahuan dan mempraktekkan cara hidup yang sehat, bersih dan higenis. Pemerintah tidak bisa memberi beban bagi setiap individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atas nutrisi dan gizi yang cukup terutama bagi anak-anak, pekerja fisik dan orang lanjut usia. Seluruh jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan hari tua harus murah dan tidak memakan proporsi upah dan tidak dalam rangka eksploitasi sistem keuangan imperialis dan kepentingan fiskal negara dan kepentingan para kapitalis birokrat.

3.      Bukan tanggung-jawab ekslusif setiap keluarga untuk mengasuh anak-anak dan orang tua lanjut usia apalagi keluarga yang memiliki pendapatan dan upah terbatas, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan mata rantai kemiskinan dan tenaga tidak produktif karena menjalankan kerja pengasuhan anak-anak dan orang tua lanjut usia sebagai “kewajiban” orang tua pada anak-anak dan atau kewajiban anak-anak pada orang tua, sementara negara menjadikan dirinya seolah-olah penengah setiap masalah dalam keluarga.

4.      Olahraga dan kesenian harus menjadi tradisi masyarakat dan bangsa yang sehat. Komersialisasi olahraga dan kesenian telah berada pada tingkatan ekstrem dan sangat merusak. Kompetisi untuk kepentingan kapital dan pengembangannya sangat merusak kerja fisik dan mental atlet dan rakyat secara luas. Olahraga dan kesenian harus dihentikan menjadi bisnis dan kompetisi dalam rangka pengembangan bagi yang segelintir orang dan diperjuangkan menjadi tradisi, rutinitas masyarakat dan bangsa yang sehat dan maju.

Olahraga ekstrem yang merusak fisik dan kesenian vulgar dan sensual yang merusak mental-intelektualitas harus ditentang.

5.      Kaum tani dipedesaan dan kaum buruh di perkotaan serta para pekerja setengah proletariat harus dapat menjangkau buku, majalah dan koran, lagu dan material kesusateraan. Para kaum intelektual di perkotaan harus membiasakan dirinya pekerjaan fisik dalam produksi dan tidak merendahkan pekerjaan fisik.