BREAKING

Terbaru

Sabtu, 03 Desember 2022

Seminar: Skema Kebijakan Iklim dalam Pertemuan G20 serta Perjuangan Perempuan dan Rakyat Mewujudkan Keadilan Iklim

Pada tangal 15-16 November 2022 KTT G20 telah dilaksanakan dan menghasilkan deklarasi yang dinamai “G20 Bali Leaders Declaration” atau Deklarasi Bali 2022. Pertemuan ini menghasilkan 52 poin, salah satu poin penting yang dihasilkan adalah terkait dengan perubahan iklim.  Pada poin ini, para pemimpin G20 menyepakati upaya penanganan bersama terhadap masalah perubahan iklim dan krisis energi yang diperparah oleh konflik geopolitik. Demikian pula pada poin ke-12 yang menjadikan Bali Compact dan Bali Energy Transition Roadmap sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah krisis energi. Sebelumnya, Environment Deputies Meeting (EDM) dan Climate Sustainability Working Group (CSWG) diadakan, yaitu pada Maret di Jogjakarta dan Juni di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan tiga isu prioritas penting yang kemudian dibahas pada setiap pertemuan antara lain (1) Mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan; (2) Meningkatkan aksi basis darat dan laut untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim; dan (3) Meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim (meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim). Untuk itu, kelompok inti keadilan iklim Indonesia merasa perlu menanggapi hasil pertemuan global ini, terutama menyoroti kebijakan terkait pengelolaan perubahan iklim di Indonesia.

Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang abstrak dan tidak berdampak langsung pada penanganan perubahan iklim di Indonesia. Sehingga tidak ada komunike yang keluar dari EDM dan CSWG. Sementara itu, masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim setiap hari yang sangat brutal dan menimbulkan penderitaan akibat gagal panen, banjir, perubahan cuaca ekstrim, kekeringan, dan lain-lain.

Generasi muda terancam tidak memiliki masa depan karena dampak perubahan iklim yang terus memburuk dari waktu ke waktu. Sementara pemerintah tidak mengambil aksi nyata untuk mencegah memburuknya perubahan iklim di Indonesia. Sebagai generasi yang akan menanggung kerusakan akibat perubahan iklim ini, sudah selayaknya generasi muda turut ambil bagian dalam aksi dan kampanye menyebarluaskan bahaya perubahan iklim dan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan sekarang juga untuk mencegah memburuknya dampak perubahan iklim tersebut.

Situasi tersebut menjadi dasar bagi kami untuk melakukan seminar ini sebagai upaya untuk memahami kebijakan pemerintah terkait keadilan iklim yang dibahas pada pertemuan G20 tahun ini di Bali, Indonesia. Adapun tema yang menjadi pembahasan dalam seminar adalah Skema Kebijakan Iklim dalam Pertemuan G20 serta Perjuangan Perempuan dan Rakyat Mewujudkan Keadilan Iklim. 

Seminar ini menghadirkan Akademisi, Jurnalis, Aktivis Lingkungan, dan pemuda mahasiswa pegiat isu perubahan iklim. Sesi pertama adalah pemutaran video climate change di Indonesia yang menjelaskan penyebab utama global warming dan krsis iklim ialah karena monopoli sumber daya alam oleh tuan tanah dan borjuasi besar komprador yang rakus dan hanya memikirkan keuntungan semata dengan terus mengeksploitasi alam dan seisinya. 

Selanjutnya disusul pemaparan dari Jurnalis CNBC tentang bagaimana upaya media menyebarluaskan dampak perubahan iklim di Indonesia dan menggaungkan perjuangan keadilan iklim oleh rakyat hingga saat ini. 
Sebagai penutup, seminar ini juga menghadirkan aktifis lingkungan yang lebih banyak sharing tentang upaya gerakan rakyat mewujudkan keadilan iklim di Indonesia dimulai dari level lokal, nasional, hingga global. 










Rabu, 30 November 2022

Pernyataan Sikap HPI 2022: Hentikan Perang Rusia – Ukraina, Lawan Perang Imperialis, Imperialisme Hancurkan! “Perempuan Tertindas dan Terhisap Bersatu untuk Perdamaian dan Keadilan Sejati”

Seperti kata Lenin, imperialisme adalah era perang dan sekurang-kurangnya persiapan untuk perang. Sedamai apapun keadaan dunia di bawah imperialisme, perdamaian tersebut hanya terbatas bersifat sementara dan palsu. Perdamaian di tengah kobaran perang dalam negeri beberapa negara, perang antar negara, dan negara sisanya sedang mempersiapkan perang yang pasti akan terjadi di masa datang.

Seperti yang diharapkan Amerika Serikat, Rusia akhirnya menyatakan perang terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 dengan alasan untuk melindungi kemerdekaan Republik Rakyat Donest dan Republik Rakyat Lushank yang diakui kemerdekaannya oleh Presiden Putin, 21 Februari 2022. Laporan media internasional menyebutkan serbuan Rusia ke Ukraina hingga sekarang telah membunuh ratusan penduduk sipil yang tidak bersenjata, melukai dan memaksa jutaan penduduk mengungsi ke negeri terdekat, Polandia dan Romania.

Bersama-sama dengan China di bawah Presiden Xi Jingping, Rusia di bawah Presiden Putin telah lama mengajukan tuntutan secara terbuka agar “Tata Dunia Baru Paska Perang Dingin”. Tata dunia baru yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan teritorial dan ekonomi antar negara imperialis dan kekuatan kapitalis monopoli internasional di mana Rusia dan China ambil bagian di dalamnya. Amerika Serikat harus berhenti menganggap dirinya sebagai pemegang supremasi tunggal negara adidaya.

Bagi Rusia dan China, NATO adalah organisasi pertahanan produk Perang Dingin yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropa Barat-nya yang berhadap- hadapan dengan PAKTA WARSAWA, aliansi militer bentukan Uni Soviet dan negara Eropa Timur. Rusia dan China juga menuntut pembubaran NATO. Uni Soviet telah bubar menjadi Federasi Rusia, demikian pula dengan PAKTA WARSAWA. Akan tetapi, NATO terus memperluas keanggotaannya bahkan hingga ke negara-negara baru eks Uni Soviet dan sekutunya untuk mengisolasi Rusia, menghambat perkembangannya sebagai kekuatan imperialis baru. Rusia sangat terganggu dengan program perluasan NATO ini. Terutama setelah Amerika Serikat dengan berbagai cara merayu Ukraina menjadi anggota NATO.

Di era Soviet, Ukraina adalah wilayah industri dan pertahanan strategis bagi Rusia. Berbagai instalasi militer strategis seperti nuklir ditempatkan. Reaktor nuklir Chernobyl yang pernah mengalami kebocoran dan menjadi bencana nuklir dengan ancaman radiasi paling mematikan di dunia adalah salah-satu dari tujuh reaktor nuklir peninggalan Soviet di Ukraina. Rusia, tentu saja, tidak akan bersedia menyerahkan begitu saja instalasi tersebut di bawah kekuasaan NATO apabila Ukraina menjadi anggotanya. Kemerdekaan Donest dan Lushank hanyalah momentum yang sengaja diciptakan oleh Rusia untuk melancarkan pukulan terhadap Amerika Serikat dan NATO. Dan Ukraina adalah sasaran taktis yang paling dekat dan masuk akal.

Kekuasaan atas territorial dan ekonomi politik menjadi dasar paling kuat untuk melancarkan perang terhadap Ukraina. Perang Rusia-Ukraina memiliki karakter ekonomi yang sangat kuat dan telanjang. Rusia memiliki potensi yang sangat besar mengendalikan kebutuhan energi Eropa dengan pasokan gasnya. Namun, Ukraina adalah salah satu hambatan karena suplai gas dari Rusia ke Eropa melintasi Ukraina. Amerika Serikat berulangkali dengan keras meminta sekutunya di Eropa, seperti Jerman dan Italia untuk menghentikan pasokan gas dari Rusia. AS juga mendesak penghentian proyek pipa gas raksasa Nord Stream

2 dan terus menekan Ukraina untuk memutus jalur pipa gas yang melintasi negerinya.

Dalam masa perang, pasokan senjata akan terus bertambah utamanya dari negeri Imperialis Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka menangguk keuntungan sangat besar dari bond perang Rusia-Ukraina. Tentu saja, Amerika Serikat dan NATO bersorak-sorai dengan deklarasi perang ini karena mereka telah lama mempersiapkan diri untuk mengambil keuntungan dari momentum ini. Mereka telah mempersiapkan berbagai jenis kamp pengungsian, bantuan senjata dan uang untuk membiayai perang jangka panjang. Logistik mengalir deras dari negeri imperialis berkat perang. Secara internasional, imperialis mempersiapkan mekanisme perdagangan dan keuangan baru yang lebih menguntungkan berkedok situasi perang. Biaya dan harga produksi keperluan hidup meningkat, perampasan upah memiliki alasan yang kuat, menyempitnya lapangan kerja.


Di tengah perebutan keuntungan para imperialis dunia melalui perang di Ukraina, rakyat menjadi korban utamanya perempuan dan anak-anak di area perang. Hanya dalam 3 hari sejak Rusia melancarkan serangan pertama pada 24 Februari 2022, lebih dari 115.000 perempuan dan anak-anak terpaksa mengungsi, meninggalkan negaranya dengan harapan untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Jumlah ini terus bertambah seiring intensitas perang yang semakin meningkat hingga hari ini. Kaum perempuan yang belum bisa mengungsi atau terpaksa tetap tinggal di Ukraina menjadi korban keganasan perang.

Berdasarkan data Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sudah ada 752 warga sipil Ukraina yang menjadi korban akibat invasi Rusia (per 2 Maret 2022). Dari jumlah korban tersebut, 227 warga sipil ditemukan meninggal yang terdiri dari 31 laki-laki, 25 perempuan,

6 anak laki-laki, 3 anak perempuan, serta 6 anak dan 156 orang dewasa yang belum diketahui jenis kelaminnya. Sementara itu, ada 525 warga sipil yang terluka. Ini terdiri dari 42 laki-laki, 33 perempuan, 2 anak laki-laki, anak perempuan, serta 19 anak dan 422 orang dewasa yang jenis kelaminnya belum diketahui. Angka ini sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingan kenyataannya di lapangan. Karena jumlah yang dicatat hanya mencakup korban yang masih bisa diidentifikasi, diverifikasi, dan dikonfirmasi oleh pemerintah maupun badan-badan independent lainnya.


Penderitaan hidup yang tidak bisa lagi dituliskan dengan sederhana. Rakyat dan kaum perempuan di Ukraina telah menderita akibat krisis ekonomi dan pandemic Covid-19. Secara global, kini mereka paling menderita karena terpaksa menghadapi perang, wujud dari puncak krisis imperialism yang pasti terjadi. Para ibu, istri dan anak-anak terpaksa merelakan suami, ayah, saudara, tetangga, ataupun sahabat laki-lakinya untuk tetap tinggal di Ukraina, berjuang mempertahankan negerinya. Tak ada yang lebih pedih karena terpaksa meninggalkan negeri sendiri, kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, berpisah dari keluarga dan sahabat, kehilangan sekolah, tempat dan kesempatan bermain, menyaksikan yang lainnya meninggal, luka-luka, menjadi korban kekerasan perang imperialis. Di satu sisi, kaum perempuan yang bertahan harus merawat diri, melindungi keluarga dan anak-anak, memberi makan, menanggung kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit dan mahal akibat perang maupun nanti pasca perang. Setiap hari, di setiap tempat dihantui rasa takut, trauma akibat serangan tembakan senjata, rudal, letusan bom dan granat yang dapat merenggut jiwa setiap saat. Kedamaian semakin semu dan menjauh. Kedamaian yang tidak akan mungkin terwujud selama tatanan imperialism dunia tidak dihancurkan.


Di momentum peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2022, kita menentang semua perang imperialis dan fasisme yang menyengsarakan rakyat dan kaum perempuan dunia, utamanya yang saat ini bertahan dan berjuang di area perang Rusia – Ukraina. Sembari kita melihat lebih dalam lagi kondisi rakyat dan kaum perempuan di Indonesia saat ini yang juga merasakan penderitaan karena perang imperialis. Pemerintah Indonesia adalah kaki tangan imperialis dan tidak bisa diharapkan dalam bersikap dan menangani dampak perang ini. Indonesia sebagai Presidensi G-20 di bawah pemerintahan Jokowi dipaksa untuk bertindak atas perang Rusia-Ukraina, dan justru bersikap seolah tak terjadi apa-apa dan tak ada hubungan antara G-20 dengan situasi krisis dan perang dengan masalah ekonomi di negeri sendiri.


Dalam masa krisis, pandemic Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, rakyat di Indonesia utamanya kaum perempuan di pedesaan dan perkotaan juga mengalami penderitaan hebat. Meski tidak dalam situasi perang agresi seperti di Ukraina, masalah kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, kedelai, dan harga kebutuhan pokok saat ini telah menjadi serangan telak yang memukul kehidupan kaum perempuan. Di saat yang sama harus menelan pahit dari rendahnya upah buruh industrial dan buruh tani, meningkatnya biaya kesehatan dan pendidikan di saat utang kaum tani semakin tinggi, harga komoditas pertanian semakin rendah, serta bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai daerah telah membuat kaum perempuan Indonesia semakin tenggelam dalam penderitaan.


Masalah minyak goreng bukanlah persoalan biasa. Pemerintah Indonesia dan barisan pendukungnya sibuk berargumentasi tentang tingginya harga Crude Palm Oil (CPO) dunia dan permainan kartel sebagai masalah utama. Namun,masalah ini sudah cukup membutikan bahwa tak ada yang bisa diharapkan oleh rakyat dari monopoli tanah puluhan juta hektar untuk perkebunan besar sawit yang telah membuat Indonesia sebagai negeri dengan perkebunan sawit dan produksi Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia. Di negeri agraris yang kaya dengan kelapa dan perkebunan sawit terluas di dunia, tetapi mengalami masalah minyak goreng.


Pemerintah sibuk operasi tindakan spekulan, pembelian panik (panic buying), serta menegaskan pemberian subsidi minyak goreng untuk mengatasi masalah semakin invalid dan konyol. Karena kenyataannya, rakyat dan mayoritas kaum perempuan harus berjuang sendiri, antrian panjang, melelahkan dan berebut membeli minyak goreng yang sangat terbatas, dengan mengandalkan utang, upah yang sudah sangat rendah nilainya, atau bahkan harus menggadai barang, sawah dan ladang karena tak ada lagi yang bisa digunakan untuk belanja. Sedangkan, pemerintah hanya terus berupaya meredam rakyat dan menyembunyikan akar masalah yang sebenarnya, kerapuhan dan kegagalan ekonomi terbelakang setengah feudal berbasis monopoli tanah untuk produksi komoditas berorientasi ekspor dibawah dominasi imperialism Amerika Serikat di Indonesia. Ketergantungan pada monopoli komoditas, pasar, dan harga minyak dunia tidak terelakkan menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng bagi rakyat.


Seluruh situasi ini menghubungkan nasib rakyat di seluruh negeri. Rakyat dan kaum perempuan Rusia dan Ukraina harus bangkit, bersatu menghancurkan klas berkuasa, presiden gila perang di negerinya masing-masing. Dalam waktu bersamaan bergandengan tangan dengan seluruh kaum buruh dan perempuan dari negeri imperialis serta kaum buruh dan kaum tani dari negeri setengah jajahan dan setengah feodal untuk menggulingkan imperialis di negerinya dan seluruh dunia. Tuntutan menghentikan perang harus digemakan sekuat mungkin. Tuntutan persatuan rakyat tertindas dan terhisap dunia untuk menghentikan perang adalah berbeda dengan tuntutan menghentikan perang yang disuarakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang hipokrit dan palsu. Mereka, sekali lagi, meneriakkan penghentian perang sembari membiayai perang, mengirim senjata, menghasut dan mendidik tentara reaksioner, mengambil keuntungan dari perang dan berharap perang bisa berlangsung lama.


Rakyat Indonesia utamanya kaum perempuan tertindas dan terhisap seluruh klas dan sektor harus ambil bagian aktif dalam kerja kemanusiaan anti perang. Seluruh barisan organisasi dan massa luas harus ambil bagian dalam perjuangan mengakhiri perang secara aktif dalam kerangka memerosotkan dominasi imperialisme di Indonesia dan dunia. Di dalam negeri, perjuangan untuk pembebasan rakyat dan kaum perempuan harus diintensifkan. Bahu membahu membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan kaum perempuan dalam organisasi demokratis, maju dan modern dalam rangka memenangkan tuntutan- tuntutan mendesak dan perjuangan jangka panjang mewujudkan land reform sejati dan pembangunan industri nasional.


Dalam momentum Hari Perempuan Internasional 2022 ini, FPR juga menegaskan tuntutan:

1. Hentikan serangan Rusia atas Ukraina.

2. Hentikan bantuan dan dukungan imperialis Amerika Serikat dan NATO terhadap Ukraina.

3. Berikan bantuan kemanusiaan untuk perempuan dan anak-anak.

4. Menuntut minyak goreng murah, sehat, dan mencukupi kebutuhan semua rakyat Indonesia di berbagai daerah.

5. Hancurkan monopoli atas tanah untuk perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia.

6. Menuntut produksi minyak goreng yang sehat, tidak merusak lingkungan dan tanpa monopoli.

7. Menuntut kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi dan hak bagi rakyat untuk berjuang memperbaiki dan merombak keadaan hidup secara fundamental.



Jakarta, 8 Maret 2022

Hormat kami


Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman 

Koordinator Umum


Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

OBR Indonesia: Kebangkitan Kesadaran Baru Untuk Melindungi Perempuan dan Anak Perempuan Serta Alam Dari Berbagai Jenis Kejahatan Yang Merusak

Kampanye Global One Billion Rising (OBR) 2022 telah memilih “RISE for the Bodies of All Women, Girls & the Earth” sebagai temanya. OBR Indonesia menyambut tema itu dengan memilih tema nasional “Rise for Women, Girls and Mother Earth” untuk kampanye OBR tahun 2022. Tema ini sangat relevan dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang masih intensif dan kerusakan bumi yang sangat parah secara berkelanjutan.

Sesuai dengan misi kelahirannya pada tahun 2012, Kampanye Global OBR berjuang untuk menghapus berbagai bentuk penindasan atau kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja dan tempat tinggal serta seluruh ruang publik di seluruh dunia. Dalam waktu yang sama berusaha bangkit secara bersama untuk mencegah kerusakan bumi secara berkelanjutan. Bumi kehilangan air dan oksigen dalam jumlah besar karena menipisnya lapisan ozon secara drastis. Pemanasan global dan perubahan iklim memberikan beban berlipat pada manusia untuk bisa bertahan hidup.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), satu dari tiga perempuan hingga sekarang masih mengalami berbagai bentuk kekerasan verbal dan non verbal tidak berkurang justru semakin intensif. Dengan tema “Rise for the bodies of all women, girls and the earth” kelahiran kesadaran baru bahwa tubuh perempuan dan anak perempuan serta bumi sangat berharga harus diraih. Pesan Kampanye Global OBR 2022 tahun ini sangat jelas bahwa melindungi perempuan, anak perempuan dan bumi dari berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan memerlukan kesadaran baru dan aksi bersama yang lebih luas dan kuat. Bagaimana pun, pandemi Covid-19 telah melipatgandakan kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan serta bumi. Perang agresi dan intervensi imperialis serta perang saudara di berbagai negeri semakin memperburuk kondisi perempuan, anak perempuan dan manusia.
Sepanjang 2021 hinggal awal 2022, kaum perempuan, anak perempuan dan alam tidak henti-hentinya dicabik-cabik oleh berbagai bentuk kejahatan yang mengerikan dan memerosotkan kehidupan sosial manusia sekarang dan di masa yang akan datang. Beban kerja berlebihan di tempat kerja di industrial dan pertanian bahkan di sekolah dan universitas yang merusak kondisi fisik perempuan dan mengganggu pertumbuhan anak perempuan. Mesin dan alat kerja yang dipergunakan oleh kaum perempuan di dalam industri manufaktur dan pertanian utamanya di negeri agraris non industrial telah menyebabkan kerusakan fisik secara dini. Aneka jenis penyakit baru lahir, termasuk ancaman kanker rahim dan payudara telah meningkatkan biaya kesehatan yang harus ditanggung untuk tetap bisa bertahan hidup.
Produksi massal dan monopoli komoditas imperialis menjadi sandaran pemenuhan hidup di seluruh negeri. Tubuh perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, luar dan dalam, sangat bergantung padanya. Dari pakaian yang dikenakan hingga kosmetika, obat-obat kecantikan, hingga aneka jenis makanan dan suplemen sampah yang menggerogoti fisik dan kekebalan tubuh. Mereka menciptakan standar kesehatan bahkan kecantikan dan selanjutnya memasok berbagai keperluan untuk meraih standar kesehatan dan kecantikan tersebut dengan membanjiri pasar komoditas untuk mengeruk keuntungan. Standar lokal dan nasional kesehatan dan kecantikan perempuan yang sangat variatif bahkan berbeda di berbagai negeri tropis dan subtropis, maju dan terbelakang mengalami kehancuran. Upah perempuan yang sudah terbatas dan timpang dengan laki-laki tergerus semakin besar karena standar hidup, kesehatan dan kecantikan yang tidak ilmiah dan merusak.
Ancaman laten terhadap tubuh perempuan dan anak perempuan tidak berubah secara fundamental. Kejahatan seksual yang barbar dan primitif berupa pelecehan, aneka penghinaan fisik, perkosaan hingga pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan masih berlangsung di seluruh dunia. Tidak ada tanda-tanda bahwa kejahatan tersebut akan berkurang di bawah sistem sosial yang dominan dan sangat patriarkal seperti sekarang. Perkembangan teknologi informasi – internet dan digitalisasi dalam banyak aspek memperkaya pola kejahatan dan memperluas korban hingga semakin sulit dihadapi dan ditangani.
Di Indonesia kejahatan pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur berlangsung di seluruh daerah. Perkosaan di Bandung Jawa Barat oleh seorang uztad terhadap 13 orang santrinya sendiri yang berasal dari pedesaan yang ingin sekolah gratis karena miskin. Anak-anak tersebut sebagian besar hamil di usia yang sangat muda bahkan telah melahirkan. Saat ini masih mengalami trauma dan akan mengalami masalah mental sepanjang hidupnya. Dalam waktu hampir bersamaan, anak perempuan berusia 14 tahun diperkosa oleh 16 orang dan jadikan budak seks. Di Jombang Jawa Timur, sejak tahun 2017 seorang anak pengasuh pondok pesantren terkenal juga melakukan tindakan serupa. Sekalipun demonstrasi berulangkali dilakukan korban dan memperoleh dukungan solidaritas luas, Kepolisian Negara tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan untuk pemeriksaan. Bahkan pondok pesantren melakukan aksi tandingan dengan mobilisasi santrinya sendiri.
Pemerkosaan anak perempuan dalam rumah dan dilingkungannya sendiri oleh bapak kandung, bapak tiri, bahkan oleh kakak dan keluarga terdekat semakin mengerikan dan akut. Depresi karena kondisi kemiskinan, hubungan dis-harmoni hubungan suami istri, pelampiasan dendam dan kemarahan pada anak perempuan yang lemah, cerminan dari ketimpangan ekonomi yang sangat tajam dan kekuasaan patriarki kaum laki-laki serta keterbelakangan kebudayaan menjadi alasan yang paling mengemuka dalam pemeriksaan kepolisian dan pengadilan.
Di universitas-universitas terkemuka Indonesia, di mana tingkat pengetahuan lebih tinggi dari umumnya, belum mampu menjadi benteng bagi perempuan muda menghadapi kejahatan seksual termasuk pemerkosaan. Bahkan beberapa kasus pemerkosaan di kampus berubah menjadi misogamy terhadap perempuan. Beberapa pelecehan dan pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan biasa karena perempuannya dianggap membuka peluang untuk itu. Beberapa kasus dianggap sebagai hubungan seksual “yang sadar” dan dilaporkan sebagai akibat dari dendam karena putus hubungan atau tidak dinikahi.
Kehamilan dan pernikahan usia dini, komersialisasi terhadap tubuh perempuan dan anak perempuan intensitasnya terus meningkat dengan pola yang semakin kaya dan gila. Klaim negara tentang penurunan angka kejahatan ekstrem ini secara statistikal termasuk di Indonesia tidak menggambarkan kejadian yang berkurang, melainkan asas legalitas dan persepsi terhadap kejahatan perempuan beserta nilai kemanusiaan yang sengaja diubah dan samarkan. Mereka berkepentingan menunjukkan kemampuan sistemnya bekerja menangani kejahatan tersebut secara gradual dan membangun optimisme tanpa dasar seolah-olah berbagai jenis kejahatan tersebut dapat dilenyapkan dengan mereformasi kebijakan negara dan bergantung pada siapa yang memerintah di bawah sistem sosial yang sama, imperialisme.
Kehamilan dan pernikahan usia dini akan melahirkan berbagai masalah ikutan yang akut. Kekerasan seksual dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak-anak, masalah pengasuhan, pemenuhan kebutuhan hidup hingga masalah mental kronis bagi kaum perempuan dan remaja. Save the Children dalam laporannya Global Girlhood Report 2020 memperkirakan 1,04 juta gadis remaja hamil dalam setahun di seluruh dunia. Kehamilan ini merupakan akibat dari kekerasan dalam berbagai bentuknya dan akan melahirkan berbagai kejahatan ikutan dalam perkembangannya. Sementara pernikahan dini berada dalam rasio 1:5 dalam satu dekade ini tanpa memperhitungkan Pandemi Covid-19 atau sekitar 100 juta gadis remaja. Selama Pandemi Covid-19 angka tersebut berlipat. Anak-anak sekolah di kalangan kaum miskin pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan sistem belajar online karena Pandemi Covid-19 dalam kenyataannya telah putus sekolah. Kehamilan dan pernikahan usia dini serta lebih beresiko mengalami berbagai bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual. Angka kekerasan terhadap perempuan dan gadis remaja selama Pandemi telah ditunjukkan oleh meningkatnya laporan kekerasan dalam rumah tangga di seluruh kota di Indonesia.
Pemerkosaan terhadap Yuyun yang masih berusia 16 tahun oleh kelompok pemuda masih terus berlangsung. Pada bulan Februari 2022 ini seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kabupaten Siak Riau dibunuh dan diperkosa di kebun kelapa sawit oleh anak laki-laki yang juga 16 tahun. Bahkan kekerasan seksual oleh aparat kepolisian terhadap perempuan dan gadis remaja hingga berujung kematian masih berlangsung. Tidak sedikit mereka yang sengaja menggunakan atribut aparat negara, TNI maupun POLRI, untuk memperoleh keuntungan material dan seksual dari kaum perempuan dan gadis remaja.
Tidak terhitung banyaknya kejahatan seksual yang terus bermunculan. Aksi meremas payudara di tempat umum, aksi pelecehan seksual di dalam kereta dan kendaraan umum, berbagai jenis pelecehan seksual dan lelucon porno di media massa termasuk dengan penggunaan massal media sosial. Penggunaan narkotika berbagai jenis secara paksa pada kaum perempuan dan gadis remaja yang berujung pada kekerasan seksual. Dalam pabrik dan perkantoran ancaman fisik terhadap kaum perempuan dan gadis berlangsung intensif terutama oleh atasan.
Berbagai diskriminasi terhadap kaum perempuan yang berbasis pada kekuasaan patriarkal memperlemah kekuatan perempuan dan anak perempuan secara sistematis, menjadi pembuka jalan selebar-lebarnya bagi kejahatan seksual. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan dalam sektor jasa sangat tinggi hingga mencapai 45,57 persen. Dalam sektor pertanian dan industri mencapai 36 persen bahkan pekerja profesional menghadapi kesenjangan upah laki-laki dan perempuan hingga 34,71 persen. Ketimpangan tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat independensi ekonomi dan politik perempuan serta meluasnya angka pengangguran kaum perempuan.
Data Gender Inequality Index (GII) Indonesia berdasarkan dapat United Nation Development Program (UNDP) adalah tertinggi di ASEAN pada angka 0,48 jauh dari Singapura dengan GII 0,065 bahkan tertinggal dari Malaysia da Brunai Darussalam dengan GII masing-masing 0,253 dan 0,255. GII Indonesia berada di atas rata-rata dunia 0,436 atau peringkat 121 dari 162 negara di tahun 2019. Data tersebut adalah ironi di tengah klaim Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia.
Kampanye Global OBR 2022 sangat penting dan relevan bagi perempuan dan anak perempuan di negeri di mana perang agresi dan intervensi imperialis serta perang kontra-insurgensi berlangsung. Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi perang sangat rentan dilakukan oleh kekuatan dominan akan tetapi “asing” di wilayah tersebut serta mengalami frustrasi dalam menangani pemberontak. Perempuan dan anak perempuan menjadi sandra sekaligus tameng hidup, dipaksa menjadi informan dan diperbudak secara secara seksual selama operasi berlangsung dan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan hamil dan melahirkan ketika operasi selesai. Pengalaman di Aceh dan Papua serta berbagai wilayah perang lainnya kejadian serupa sudah dianggap sebagai bagian dari “hukum perang” itu sendiri.
Kehancuran pencarian hidup bahkan kehilangan harta kekayaan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun karena bencana alam mengantarkan kaum perempuan dan anak perempuan dalam jumlah besar dalam kefrustrasian dan akhirnya menjadi sasaran empuk kejahatan seksual. Kehidupan di kamp pengungsian dalam waktu lama membuka peluang kejahatan seksual yang sangat besar bila tanpa edukasi dan aturan. Tenggelamnya beberapa desa karena Lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur tidak hanya merusak bumi tetapi telah menghancurkan hidup ribuan perempuan dan anak perempuan yang hidup lama di kamp pengungsian. Banyak dari mereka mengalami kejahatan seksual dan akhirnya dipaksa menjadi pelacur. Cerita yang sama berlangsung masif di area bencana alam fatal dan kamp pengungsian dan area migrasi.
Kerusakan lingkungan-kehilangan areal pertanian telah melipat-gandakan migrasi dari desa ke kota, gelombang migrasi antar propinsi karena mencari tanah pertanian baru yang subur dan murah meletakkan perempuan dan anak perempuan dalam situasi rentan dari kejahatan seksual, merusak pola pengasuhan terhadap anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan dari Suku Bangsa Minoritas menderita karena kehilangan hutan, sungai, rotan dan sumber daya alam yang menjadi gantungan hidup turun-temurun karena degradasi alam dan perampasan oleh klas yang berkuasa. Kerusakan alam telah mempercepat kerusakan sosial dan degradasi nilai kemanusiaan universal yang melindungi perempuan dan anak perempuan dari berbagai jenis kejahatan kemanusiaan.
OBR Indonesia di mana Organisasi Perempuan Demokratis Nasional – SERUNI sebagai koordinator kampanye Indonesia berkomitmen untuk memperluas penyebar-luasan kebangkitan kaum perempuan, anak-anak perempuan, kaum laki-laki dari buruh, tani, kaum profesional dengan berbagai cara untuk perubahan keadaan perempuan, anak perempuan dan alam yang fundamental.

Pernyataan Sikap FPR: Hentikan Penggusuran Pemukiman Warga di Pantai Merpati-Bulukumba Pemerintah Bulukumba Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian Masyarakat

Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam keras penggusuran rumah dan perampasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan terhadap warga di Kelurahan Bentenge, pesisir Pantai Merpati. Penggusuran ini merupakan upaya untuk menyiapkan lokasi untuk berbagai proyek pemerintah dengan alasan revitalisasi kawasan pantai. Salah satunya untuk pembangunan sentra kuliner Bulukumba.

Pada 15 Januari 2022 warga di Kelurahan Terang-terang juga mengalami pemutusan aliran listrik, diancam akan digusur, bahkan intimidasi dengan memobilisasi satuan dari Polri dan TNI juga dilakukan. Sedangkan penggusuran di kelurahan Bentenge dilakukan pada 31 Januari 2022 dimulai dengan pembongkaran rumah warga pada pukul 09.00 WITA.
Pemerintah Bulukumba mengerahkan aparat gabungan dari Kodim 1411 Bulukumba, Polres Bulukumba dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan menggunakan dua unit ekskavator untuk eksekusi penggusuran. Warga sempat melakukan protes dan mengajukan dialog untuk menunda penggusuran karena belum ada kejelasan tempat hunian baru bagi masyarakat. Ajuan tersebut justru direspon oleh DANDIM Bulukumba dengan mengambil alih operasi penggusuran yang awalnya dipimpin oleh Kepala Dinas Tata Ruang Bulukumba. Penggusuran terus dilakukan, rumah dan bangunan milik warga dibongkar, warga hanya bisa menyelamatkan sedikit barang-barangnya. Penggusuran berlangsung hingga pukul 18.30 WITA dengan total rumah warga yang dibongkar sebanyak 33 unit, dan menelantarkan 21 kepala keluarga.
Seperti yang dialami warga keluarahan Terang-terang yang dipaksa untuk mengosongkan permukimannya. Warga Bentenge yang tergusur juga sama sekali tidak mendapat kompensasi, relokasi atau sebatas tempat tinggal sementara. Penggusuran ini telah merampas kerja ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, petani rumput laut, dan pedagang kecil. Kehidupan sosial yang selama ini dibangun, upaya untuk hidup lebih layak, serta hak anak-anak untuk pendidikan terganggu akibat penggusuran ini.
Penggusuran seperti ini telah lama dikhawatirkan dan ditentang oleh masyarakat Bulukumba utamanya saat perencanaan pembangunan Waterfront City. Pembangunan sentra kuliner Bulukumba di pantai Merpati saat ini adalah lokasi section I dari masterplan Waterfront City (WFC) Bulukumba yang terhenti karena perjuangan rakyat bersama FPR Bulukumba pada tahun 2013 hingga 2014. WFC akan memakan lahan seluas 111,18 hektar di sepanjang pesisir Bulukumba di kecamatan Ujung Bulu yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bulukumba yang meliputi 5 (empat) kelurahan yakni Bintarore, Kasimpureng, Bentenge, Terang-terang, dan Ela-ela. Dengan demikian, penggusuran di Pantai Merpati saat ini menjadi permulaan pembangunan proyek yang lebih besar sebagaimana perencanaan WFC. Masyarakat yang akan mengalami dampak akan lebih luas lagi utamanya menyasar petani rumput laut, nelayan tradisional, papuka’, palanra, patude-tude, dan lain-lain.
Penggusuran seperti ini sering terjadi bahkan terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia karena sistem pembangunan yang tidak demokratis bagi rakyat. Oleh karena itu, FPR mengecam tindakan penggusuran dan menuntut agar pemerintah Bulukumba segera bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat yang telah digusur.
Pemerintah Bulukumba seharusnya memberikan perhatian lebih serius dalam membantu kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Pembangunan di Pantai Merpati seharusnya menjadi cara untuk mengintegrasikan nelayan dan masyarakat pesisir dalam pembangunan di Bulukumba. Pemerintah harusnya mendukung masyarakat di lokasi pembangunan dan sekitarnya agar menjadi tenaga produktif untuk kesuksesan rencana pembangunan baik untuk kuliner, wisata, perdagangan, perikanan, dll. Hal ini hanya bisa dilakukan jika pemerintah membuka dialog yang lebih luas dan komprehensif dengan masyarakat, bukan mengedepankan tindakan represif dan penggusuran.
FPR menyampaikan solidaritas atas perjuangan rakyat di pantai Merpati Bulukumba. FPR menyerukan seluruh anggota organisasi dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk memobilisasi bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang tergusur. Bagi organisasi yang berjuang di lokasi penggusuran, FPR menyatakan dukungan kuat atas segala upaya untuk membangun, memperkuat, dan memperluas organisasi massa, serta membantu meringankan beban masyarakat sembari berupaya memenangkan tuntutan-tuntutan minimun yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Bulukumba.

Jakarta, 1 Februari 2022

Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman
Koordinator Umum
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

OBR Indonesia: Sindy Novela, Puteri Indonesia Jambi Favorit 2022

Saya berhasil lulus Audisi Nasional di Jakarta dan bersaing dengan ratusan kandidat yang mendaftar untuk menjadi Puteri Indonesia. Setelah 2 tahap audisi, saya terpilih menjadi Top 3 Finalis Puteri Indonesia Jambi 2022. Selanjutnya, saya mengikuti voting untuk pemilihan Puteri Indonesia Jambi Terfavorit 2022, dan saya berhasil memenangkan gelar itu dengan perolehan vote terbanyak. Sekarang saya dalam proses persiapan voting untuk menjadi Puteri Indonesia Kepulauan Sumatera 2022 sekaligus finalis Puteri Indonesia 2022.

Status saya sebagai Puteri Indonesia Jambi Favorit membuat saya lebih leluasa mempromosikan berbagai masalah dan penyelesaiannya berkaitan dengan isu lingkungan, perempuan dan anak yang menjadi konsen utama saya. Begitu banyak kerugian ekonomi, politik dan kebudayaan yang harus dialami oleh rakyat dan bangsa Indonesia karena kerusakan lingkungan dan pengabaian hak dasar perempuan dan anak. Kedudukan saya sebagai Puteri Indonesia Jambi Favorit sangat berguna bagi status baru yang sangat saya banggakan sebagai aktivis lingkungan, perempuan dan anak. Dapat dikatakan dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia sekarang ini, saya adalah satu-satunya peserta yang berprofesi sebagai aktivis.
Pengetahuan baru saya sebagai aktivis membuat saya lebih terang melihat berbagai masalah lingkungan dan sosial yang ada disekitar saya, yang sebelumnya saya anggap sebagai sesuatu yang wajar, biasa-biasa saja, bukan masalah, bahkan bukan sebagai krisis yang membuat banyak orang menderita dan mendesak untuk diselesaikan. Karena itu, saya sangat senang dengan status sebagai aktivis dan sebagai Puteri Indonesia Jambi Favorit 2022. Saya berharap bisa menjadi Puteri Indonesia agar lebih leluasa lagi memperluas isu lingkungan, perempuan dan anak dan jalan keluar yang relevan atas masalah tersebut.
Saya sudah pernah ambil bagian dalam kampanye One Billion Rising (OBR) bahkan sebelum saya menjadi aktivis dan Puteri Indonesia seperti sekarang. Saya punya komitmen untuk ambil bagian dalam kampanye OBR Karena kampanye ini adalah salah satu jalan untuk mengenalkan pada masyarakat luas dan dunia tentang masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak saat ini khususnya di Indonesia. Persoalan kekerasan terhadap permpuan dan anak bukan persoalan yang bisa diabaikan, ini merupakan masalah penting yang harus segera diselesaikan agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh perempuan, anak dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Lebih penting dari pada itu, bagaimana peranan penting kaum perempuan dalam menyelesaikan berbagai masalah alam dan sosial secara aktif, karena tanpa kebangkitan kaum perempuan sendiri, berbagai masalah kronis yang dihadapi oleh masyarakat mustahil bisa diselesaikan.
Hari ini dalam acara launching OBR Indonesia 2022, kita semua akan bertekad mempersiapkan tarian perlawanan pada tanggal 14 Februari 2022 mendatang dengan tema “Bangkit untuk Perempuan, Remaja Perempuan dan Bumi”.
Keyakinan dan semangat ini akan saya bawa dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia Kepulauan Sumatera hingga ke Grand Final Puteri Indonesia 2022. Saya juga yakin bahwa ini bukan hanya keyakinan saya tetapi keyakinan kita Bersama, yang menyatukan kita dalam berfikir dan bertindak untuk kemajuan perempuan. Oleh karena itu, saya berharap dukungan yang kuat untuk memenangkan tahap selanjutnya untuk menjadi Puteri Indonesia Kepulauan Sumatera hingga menjadi pemenang Puteri Indonesia 2022.
Terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika penyampaian saya belum mampu memenuhi semua harapan kita untuk saat ini. Semoga dimasa mendatang kita bertemu dengan semangat dan kualitas yang jauh lebih maju dari saat ini. Sekian dan terima kasih.

Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT