BREAKING

Terbaru

Sabtu, 19 Oktober 2019

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Pelantikan Joko Widodo



Front Perjuangan Rakyat
AGRA GSBI PEMBARU-INDONESIA SERUNI FMN KABAR-BUMI INDIES SDMN ILPS INDONESIA
INDIVIDUAL PROGRESIF INDONESIA
20 Oktober 2019

Pernyataan Sikap Dan Deklarasi Program Perjuangan Demokratis Nasional

Pelantikan Presiden Joko Widodo (Presiden JOKOWI) sebagai Presiden Republik Indonesia (PRI) kedua kalinya 20 Oktober 2019 adalah momentum terbaik bagi Organisasi Massa Demokratis Nasional untuk tidak hanya menegaskan pandangan dan sikapnya, tetapi mendesakkan program dan tuntutan mendesaknya untuk menciptakan Indonesia yang lebih bebas, maju, adil dan hidup dalam perdamaian abadi.

Lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 lebih dari cukup dasar dan bukti bagi bangsa dan rakyat dan tertindas Indonesia untuk menyimpulkan bahwa Presiden JOKOWIDODO telah menciptakan kondisi ekonomi, politik, kebudayaan yang lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Memelihara dominasi sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang mengabdi pada kepentingan imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat korup di Indonesia.

Karena itu, selama periode pertama ini organisasi dan gerakan massa berbagai klas dan sektor di Indonesia menegaskan Program Dan Tuntutan Perjuangan Demokratis Nasionalnya untuk menentang Program dan Kebijakan Anti Rakyat dan Anti Kebangsaan Presiden JOKOWI yang telah menyebabkan rakyat berada dalam penderitaan dan bangsa Indonesia kehilangan kedaulatannya.

Kekuasaan ekonomi dan politik ada di tangan Presiden JOKOWI sepenuhnya, tanpa gangguan berarti rakyat dalam menjalankan kebijakan dan program imperialis selama lima tahun sebelumnya. Dan tidak ada perubahan apapun secara fundamental selain kemajuan artifisial, palsu dan merusak.

Saatnya rakyat Indonesia bangkit dan menyadari sungguh bahwa bahwa yang dijanjikan, ditawarkan dan dijalankan oleh Presiden JOKOWI dengan sokongan kebijakan neo-liberal imperialis, utang dan investasi asing yang diperolehnya dengan mudah atas nama rakyat, kaum tani dan klas buruh, sangatlah rendah dan murahan. Selain tidak bisa mengubah keadaan secara fundamental, menjamin kebebasan dan kemajuan rakyat serta kedaulatan bangsa, justru memberikan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang bagi kerusakan fisik dan mental rakyat, perpecahan yang berkelanjutan, perceraian dalam keluarga dan pasangan, perkosaan anak oleh bapak sendiri, kekerasan, anak-anak yang menjadi gelandangan di jalanan, rakyat mencari upah rendah hingga negeri lain, migrasi terpaksa dari satu propinsi dan kabupaten ke propinsi dan kabupaten bahkan pulau lainnya.

Kami, organisasi  dan gerakan massa demokratis nasional dengan kekuasaan tidak ada di tangan, bekerja di bawah tindasan dan penghisapan negara dan klas secara berkelanjutan dan menghadapi diskriminasi luar biasa, stigma dan teror, penangkapan dan pemenjaraan, tetapi tetap saja dapat bekerja untuk rakyat di mana kami bekerja. Membantu rakyat untuk menyadari bahwa kami saja, di mana kekuasaan tidak di tangan, di mana pengaruh sangat terbatas, dapat berbuat sesuatu untuk membebaskan, melindungi dan memajukan kehidupan rakyat apalagi Presiden JOKOWI yang tidak kekurangan suatu apapun kecuali kehendak mengabdi pada rakyat !

Karena itu, inilah saatnya memberikan pernyataan bahwa rakyat tidak lagi bersedia menerima janji murahan yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak mempersatukan tetapi terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari menghancurkan persatuan di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan rasa takut dengan operasi militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil bersenjatanya.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan sejarah peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat tertindas dan terhisap berhak memperoleh :

1.      Kami ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah harus di tangan rakyat yang butuh untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan di tangan pengembang besar dan imperialis !

Kami hanya mau berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga murah.

Kaum tani berhak atas pendapatan yang lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos jawabannya.

2.      Jangan minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasi krisis overproduksi imperialis !

Kami tidak mau ekspor logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri kapitalis di berbagai negeri. Hentikan itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi seluruh negeri.

3.      Kami berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang maju bukan mesin dan peralatan bekas.

Klas buruh berhak berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya.

Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbahan baku impor. Dan hasil kerja kami bukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar !

Klas buruh hanya mau berproduksi untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat.

4.      Kami tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang yang hanya mendesakkan kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor yang menguntungkan imperialis dan memberikan beban ganda berlipat di pundak klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.

5.      Operasi militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan perdamaian abadi.

Perjanjian militer yang tidak adil dan timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk menindas rakyat, perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas rakyat dan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri.

6.      Kami tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan. Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan  dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak, perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan kekerasan fisik maupun mental.

Kami tidak mau pendidikan dasar, menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru mengabdi pada pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya segelintir klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis birokrat.

Kami ingin buku dan alat bantu pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan rakyat dan bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet, dijadikan pekerja sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan produk teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk rakyat, bukan untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi perceraian di pedesaan dan perkotaan. 

Demikian tuntutan mendesak kami sebagai bagian utuh dari program dan tuntutan mendesak dari Program Perjuangan Demokratis Nasional Rakyat Indonesia di bawah ini.


Hidup rakyat Indonesia
Jayalah Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia !






Program Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Ekonomi :

1.      Sistem produksi setengah feodal di pedesaan yang berbasiskan pada kepemilikan monopoli tuan tanah besar atas tanah dan tenaga kerja kaum tani tidak bertanah dan memiliki tanah terbatas HARUS DIHENTIKAN dan DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL DENGAN SISTEM PRODUKSI PERTANIAN lebih maju dan adil, gotong-royong dan modern. Ko-eksistensi pertanian besar setengah feodal yang menggunakan kapital utang dan investasi imperialis dengan pertanian kecil perseorangan sangat menyengsarakan kaum tani dan hanya memberikan keuntungan besar bagi tuan tanah besar dan imperialis. Trilyunan rupiah setiap tahun produksi kaum tani dan buruh tani yang sudah terbatas dipergunakan begitu saja untuk membayar bunga utang para tuan tanah besar dan utang negara yang dibuat atas nama kaum tani yang sebagian besarnya tidak pernah dipergunakan dalam produksi tuan tanah besar sendiri maupun kaum tani. Trilyunan rupiah hanya dipergunakan untuk membayar pajak dan sewa  tanah hanya bagian sangat kecil jatuh ke tangan kaum tani dan keluarganya dan menjadi kapital produktif di pedesaan di mana pertanian atau perkebunan besar tersebut berada.   

Sistem Produksi Setengah Feodal di pedesaan yang luas di mana tanah dan tenaga kaum tani masih dan terus meluas dibiarkan berada dibawah penguasaan dan penggunaan sewenang-wenang tuan tanah besar yang mengimplementasikan berbagai bentuk penghisapan feodal SEWA TANAH DAN PERIBAAN atas kaum tani tidak bertanah dan yang memiliki tanah sangat terbatas. Kaum tani dipaksa berproduksi menanam tanaman komoditas di atas tanah tuan tanah besar dan di atas tanah kecil perseorangannya sendiri BER-ORIENTASI EKSPOR dengan HARGA SANGAT MURAH. Tanaman-tanaman pangan hasil produksi pertanian seluruhnya dipaksa menjadi komoditas ekspor termasuk PADI DAN PALAWIJA dengan bibit dan input pertanian IMPOR dari produksi imperialis.

Sekali lagi sistem produksi pertanian terbelakang harus diakhiri. Pensitaan tanpa kompensasi atas tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh para tuan tanah besar atau imperialis secara langsung untuk memproduksi pangan dan bahan mentah industrial berorientasi ekspor harus dilakukan. Bagikan tanah tersebut pada kaum tani tidak bertanah dan kekurangan tanah serta bantu kaum tani berproduksi untuk kepentingan keluarganya secara langsung dan kepentingan konsumsi rakyat secara langsung. Orientasi ekspor dan impor pangan dan bahan mentah hanya bisa apabila utang luar negeri dan investasi asing dalam pertanian dihentikan.

Reforma agraria palsu yang telah dijalankan selama lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah terbukti gagal. Hanya landreform sejati yang bisa menjamin perbaikan nilai tukar yang drastis dan mengungtungkan bagi kaum tani dan buruh tani.

2.      Menuntut perubahan fundamental atas industri Indonesia yang hanya berperan sebagai industri rakitan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan produksi serta teruknologi yang rendah.  Industri rakitan bermesin, berperalatan dan berbahan baku impor serta berperan hanya sebagai industri subsitusi impor. Menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi mengandalkan mesin bekas dan terbelakang, organisasi kerja yang tradisional dan pembuangan BAHAN BAKU IMPOR sebagai syarat utang dan kapital produktif masuk ke Indonesia adalah PENGHINAAN BERKELANJUTAN terhadap klas buruh, rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kebjakan dan regulasi rezim paten dan royalti kapitalis monopoli internasional sangat menindas dan menghambat penemuan dan penggunaan secara bebas pengetahuan dan mesin produksi baru secara bebas oleh rakyat di negeri setengah jajahan sebagai syarat pembebasan dirinya dan syarat pembangunan industri nasional. Eksplorasi dan eksploitasi serta  pengiriman energi dan mineral utama Indonesia ke luar negeri atas dasar perjanjian produksi dan perdagangan yang timpang harus dihentikan. Indonesia kehilangan syarat menciptakan industrialisasi sendiri karena praktek ini dan industri nasional harus dibangun berdasarkan pada hasil produksi pertanian setelah adanya landreform sejati.

Kaum tani di pedesaan masih menggunakan bahu dan tangannya sebagai alat kerja utama. Mereka dijauhkan dari sifat kemanusiaan yang seharusnya bekerja menggunakan alat yang dapat meringankan penggunaan fisiknya sendiri secara langsung. Cangkul, linggis, penggali, sekop, egrek dan dodos dalam perkebunan sawit, alat deres karet sangat tradisional, alat olahan tanah yang sangat terbelakang, alat pembersihan gulma yang sangat tidak manusiawi masih eksis dan dipergunakan sangat luas di pedesaan. Siapa yang akan memproduksi alat kerja sederhana tetapi maju buat mereka saat ini ? Lima tahun pemerintah JOKOWI membuktikan, jangankan membuat pengganti cangkul, justru menghina rakyat dan bangsa Indonesia sendiri dengan mengimpor cangkul dari China.

3.      Menuntut perubahan fundamental atas impor kapital utang dan produktif berkedok menutup defisit anggaran belanja negara. Defisit yang sengaja diciptakan dan melekat pada sistem moneter dan fiskal imperialis. Impor kapital harus dihentikan, pembentukan kapital dalam negeri harus dilakukan. Karena itu pembangunan infrastruktur dan produksi harus berbasis pada tenaga kerja dan mobilisasi kapital rakyat.

4.      Perluasan dan perdalaman pajak sebagaimana didikte oleh imperialis tidak boleh dilakukan pada klas buruh dan kaum tani serta produser dan pedagang kecil-menengah perkotaan serta kaum profesional. Pungutan pajak secara luas dan sangat tinggi harus dikenakan atas ekspor dan impor barang dagangan dan uang.

5.      Seluruh perjanjian produksi, keuangan dan perdagangan serta jasa yang timpang yang mencegah lahirnya industri nasional dan pembentukan kapital dalam negeri dengan imperialis harus ditinjau ulang dan di batalkan.

Progam Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Politik

1.      Seluruh dikte dan pembiayaan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam rangka pembangunan demokrasi palsu di Indonesia demi memuluskan Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program) untuk mendorong kebijakan neo-liberal IMF dan Bank Dunia yang mengabdi pada kepentingan ekspor kapital imperialis harus dihentikan.

2.      Semua operasi militer dan tindakan kepolisian termasuk di Papua dan penerapan operasi konflik intensitas rendah (Low Intensity Conflict Operation) untuk memberangus kebebasan pendapat dan berorganisasi, kebebasan dan hak rakyat berjuang menentukan nasibnya sendiri termasuk membangun sistem baru yang lebih maju dan adil hasil harus BERHENTI DIKRIMINALKAN. Pembangunan infrastruktur di pedalaman dan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer-CCT-atau di Indonesia Program Keluarga Harapan, BOS dan lainnya) harus dihentikan disalah-gunakan untuk meredam aspirasi bebas rakyat dan memecah belah antara segelintir orang yang bisa dibantu di pedesaan dengan mayoritas rakyat yang tidak pernah memperoleh bantuan apapun.

3.      Hak untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi serta berjuang harus betul-betul dijamin tanpa inusiasi, tanpa intimidasi dan teror serta tanpa penambahan syarat baru apapun demi melindungi kepentingan tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador serta pemerintah yang berkuasa. Semua upaya untuk menjadikan pemerintah lokal dan aparatur sipil dan militer  sebagai perisai hidup kebijakan dan peraturan tingkat pusat melalui operasi anti korupsi dan narkotika yang bertujuan untuk memperkuat kontrol kekuasaan pusat atas kekayaan alam dan tenaga kerja di daerah-daerah HARUS DIHENTIKAN. Pemerintah pusat harus mengambil tanggung-jawab atas penindasan dan penghisapan yang terjadi di tingkal lokal.

4.      Seluruh kebijakan negara strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan bangsa sangat luas dan berjangka panjang harus dibuat melalui penentuan pendapat umum secara bebas atau plebisit nasional dan regional.      

Program Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Kebudayaan

Rakyat Tertindas dan Terhisap Indonesia bersatu menuntut kebudayaan yang sehat dan ilmiah, menghargai sama pekerjaan fisik dalam produksi dan intelektual untuk memajukan produksi dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan harus bebas dari dominasi imperialis yang secara sovinis meletakkan kebudayaan barat di atas seluruh kebudayaan bangsa dan masyarakat lainnya. Kebudayaan harus terus bergerak maju menciptakan sistem yang lebih adil dan mempromosikan perdamaian abadi atas dasar kesamaan kedudukan ekonomi dan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia.

1.      Sistem pendidikan dasar dan menengah harus dibebaskan dari upaya menjauhkan anak-anak dari kecintaannya pada kerja manual dan apalagi merendahkannya kerja intelektual sekaligus. Dalam waktu bersamaan meninggikan kerja administratif secara serampangan. Pendidikan bagi orang dewasa harus imbang bahkan lebih mendesak dibandingkan dengan pendidikan bagi anak-anak. Pertentangan antara pikiran dan tindakan anak-anak dengan orang tuanya akan semakin berat bila pendidikan bagi orang dewasa tidak diutamakan. Orang dewasa menjadi ancaman dan penghambat kemajuan fisik dan inteletual anak serta segenap moralitasnya.

Pendidikan anak-anak yang berkualitas dan membebaskan dengan mensyaratkan kemampuan keuangan keluarga HARUS DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL. Anak-anak di pedesaan berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan, alat bantu pendidikan yang sama majunya dengan yang lain. Anak-anak di sekolah swasta berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan dan alat bantu pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah negara. Anak-anak yang telalu dari sekolah harus ditempatkan dengan biaya negara di sekolah terbaik terdekat yang ada, termasuk biaya para orang tua untuk berkunjung secara reguler.

Pendidikan harus memperhatikan pengembangan dan penguatan fisik anak-anak.
Pendidikan harus mengutamakan pendidikan sejarah yang sebenarnya tentang perjuangan peradaban rakyat Indonesia yang sudah lahir dalam waktu lama. Tentang kekayaan alam dan tenaga Indonesia yang berlimpah yang lebih dari cukup untuk membebaskan bangsa dan rakyat akan tetapi berada dibawah kontrol imperialis dan dimanfaatkan untuk kepentingannya dan kepentingan segelintir klas yang berkuasa. Tentang adanya sistem baru yang dapat dibangun yang jauh lebih adil, maju dan menghidupi seluruh rakyat serta menjamin perdamaian yang lebih abadi daripada sistem setengah jajahan dan setengah feodal, maupun kapitalisme yang telah terbukti tidak adil, terbelakang dan menghancurkan kemanusiaan.

Adalah hak bagi seluruh rakyat untuk mengakses pengetahuan dan tekonologi tinggi untuk kepentingan bangsa dan rakyat sendiri bukan untuk memperkenalkan dan menjadi tenaga kerja sukarela, tenaga pemasaran gratis bagi produk teknologi tinggi dan pengetahuan imperialisme di Indonesia. Hak rakyat untuk membuat usaha berbasis internet untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan seperti sekarang mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan menjadikan dirinya pelayan dan sekarelawan bahkan pekerja gratisan imperialis.

2.      Adalah hak bagi rakyat untuk memperoleh pengetahuan dan mempraktekkan cara hidup yang sehat, bersih dan higenis. Pemerintah tidak bisa memberi beban bagi setiap individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atas nutrisi dan gizi yang cukup terutama bagi anak-anak, pekerja fisik dan orang lanjut usia. Seluruh jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan hari tua harus murah dan tidak memakan proporsi upah dan tidak dalam rangka eksploitasi sistem keuangan imperialis dan kepentingan fiskal negara dan kepentingan para kapitalis birokrat.

3.      Bukan tanggung-jawab ekslusif setiap keluarga untuk mengasuh anak-anak dan orang tua lanjut usia apalagi keluarga yang memiliki pendapatan dan upah terbatas, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan mata rantai kemiskinan dan tenaga tidak produktif karena menjalankan kerja pengasuhan anak-anak dan orang tua lanjut usia sebagai “kewajiban” orang tua pada anak-anak dan atau kewajiban anak-anak pada orang tua, sementara negara menjadikan dirinya seolah-olah penengah setiap masalah dalam keluarga.

4.      Olahraga dan kesenian harus menjadi tradisi masyarakat dan bangsa yang sehat. Komersialisasi olahraga dan kesenian telah berada pada tingkatan ekstrem dan sangat merusak. Kompetisi untuk kepentingan kapital dan pengembangannya sangat merusak kerja fisik dan mental atlet dan rakyat secara luas. Olahraga dan kesenian harus dihentikan menjadi bisnis dan kompetisi dalam rangka pengembangan bagi yang segelintir orang dan diperjuangkan menjadi tradisi, rutinitas masyarakat dan bangsa yang sehat dan maju.

Olahraga ekstrem yang merusak fisik dan kesenian vulgar dan sensual yang merusak mental-intelektualitas harus ditentang.

5.      Kaum tani dipedesaan dan kaum buruh di perkotaan serta para pekerja setengah proletariat harus dapat menjangkau buku, majalah dan koran, lagu dan material kesusateraan. Para kaum intelektual di perkotaan harus membiasakan dirinya pekerjaan fisik dalam produksi dan tidak merendahkan pekerjaan fisik.

   




Jumat, 18 Oktober 2019

DUKUNGAN SERUNI UNTUK KELUARGA KORBAN AKSI PELAJAR MAHASISWA

SERUNI mengunjungi keluarga korban aksi pelajar - mahasiswa 25 September lalu di Senayan, Jakarta, rumah almarhum Akbar Alamsyah. Guna memberikan dukungan moril bagi yang ditinggalkan.
Alam, (begitu sapaan almarhum) dikenal baik, supel, dan pekerja keras. Kebetulan rumah yang kami kunjungi adalah rumah nenek Alm. Sebab ternyata sedari kecil Alm diasuh oleh sang nenek ketika ibunya harus bekerja sebagai BMI ke Arab selama 4th. Jadi pada kunjungan kali ini, kami belum bisa berjumpa dengan orang tuanya secara langsung, hanya dengan nenek dan paman Almarhum. Sejak awal kedatangan kami, keluarga almarhum begitu ramah menerima dan meminta doa untuk Alam. Berusaha ikhlas meskipun sadar kematian Alam sangat janggal.
Bahkan sang paman sangat kaget bahwa ternyata masih ada puluhan pelajar dan mahasiswa yang masih belum diketahui keberadaannya.. Entah  hilang, ditahan, atau berada di rumah sakit. Seperti dilansir beberapa media nasional, pihak kepolisian tidak memberikan akses informasi bahkan kepada keluarga sekalipun. Persis seperti saat orang tua almarhum mencari-cari keberadaanya ke Polda Metro Jaya, kemudian berpindah ke polsek, hingga ditemukan nama Akbar alamsyah dideretan korban aksi, itupun pihak keluarga masih belum diijinkan untuk bertemu, dan baru bisa ditengok setelah dalam keadaan kritis di RS Polri, setelah sebelumnya dirawat di RS Pelni, dan pada akhirnya dipindahkan ke RSPAD, Jakpus.
SERUNI memperkenalkan diri sebagai organisasi perempuan yang juga turut ambil bagian aktif dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah akan berbagai persoalan di negeri ini yang tak serius diselesaikan (bahkan hingga akhir masa jabatannya, sebelum nanti dilantik sebagai presiden terpilih pada beberapa hari ke depan), mulai soal asap, soal Papua, dan berbagai perundang-undangan anti rakyat. SERUNI juga mengajak keluarga untuk bersama-sama keluarga korban yang lain menuntut keadilan dan mengungkap kebenaran tentang kematian Akbar alamsyah. Pihak keluarga memahami bahwa aksi yang dilakukan Alam dan berbagai organisasi sektor rakyat lainnya bukan hal yang sia sia. Bahwa kami betul-betul memperjuangkan problem dan aspirasi rakyat yang sejati, Karena itu kami akan terus bersuara hingga puncak aksi kampanye tepat pada hari pelantikan presiden terpilih nanti.
Selain dukungan moril, SERUNI juga memberikan hasil penggalangan donasi bagi korban kekerasan aparat kepolisian pada aksi-aksi beberapa waktu lalu.




Rabu, 16 Oktober 2019

Rangkaian Puncak Peringatan Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional

Aktifitas ketiga dan sekaligus sebagai puncak aksi kampanye memperingati Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional dipusatkan di kampus Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Serang, Propinsi Banten.
Hari ketiadaan pangan diperingati sebagai anti tesis dari peringatan hari pangan sedunia yang digagas oleh FAO (badan pangan dunia) dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
Aksi kampanye ini merupakan bagian dari aktifitas kampanye secara bersama yang dilaksanakan di level Asia Pasific dan Dunia.
Dunia harus tau kenyataan yang dihadapi kaum tani utamanya perempuan pedesaan di Indnesia sehari-hari. Rakyat kesulitan mendapatkan sumber pangan yang bisa diakses dengan mudah dan murah di sekitar tempat tinggal. Karena keterbatasan alat produksi pertanian.
Sistem pertanian setengah feodal yang terbelakang menjadi penyebab krisis pangan dan krisis iklim di negeri SJSF ini. Sistem pertanian yang mengandalkan monopoli atas tanah tanpa teknologi maju menjadi penyebab produksi pertanian di negeri ini tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat, karena didominasi oleh tuan tanah dan borjuasi besar komprador sehingga produksi pertanian didasarkan pada kebutuhan pasar berorientasi ekspor bukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
Kaum tani tak punya daulat atas input dan output pertanian. Sarana produksi mahal, sedangkan hasil panen dihargai rendah oleh tengkulak, menyebabkan kemerosotan penghidupan rakyat utamanya perempuan yang hingga kini masih berperan dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga bahkan msyarakat.
Untuk itu SERUNI menyerukan pada seluruh kaum perempuan untuk berperan aktif ambil bagian dalam upaya mendesak pemerintah untuk menjalankan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional sebagai jalan keluar dari krisis pangan dan iklim yang kita hadapi di depan mata.



Minggu, 29 September 2019

Presiden Joko Widodo Harus Bertanggung Jawab atas Bencana Asap Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Kekerasan dan Korban Jiwa di tanah Papua, dan Berbagai Perundang-undangan Anti Rakyat!!


Situasi politik yang semakin memanas beberapa waktu terakhir ini, direspon fasis oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Hal ini semakin menunjukkan watak anti demokrasi yang menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara dan tertindas. Pemerintah Joko Widodo terbukti tidak cakap dan gagal melindungi dan mensejahterakan rakyat di Papua, dan lebih parah lagi untuk kedua kali juga gagal melindungi rakyat Sumatera dan Kalimantan dari asap yang lahir dari konsesi-konsesi HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan dan pertambangan skala besar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan agenda sangat penting sebagai amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi juga gagal total di bawah pemerintahan Jokowi.

Sikap dan respon Pemerintahan Joko Widodo dan aparatur di bawahnya sungguh memalukan dan tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah mendasar hidup rakyat Indonesia. Pemerintah Joko Widodo tidak pernah mampu menyelesaikan problem kaum tani atas masalah tanah dan memajukan produksi pertanian yang masih miskin dan terbelakang sejak jaman kolonial hingga sekarang. Pemerintah masih melestarikan monopoli tanah atas perkebunan skala luas. Tidak hanya kemiskinan akut yang dialami oleh mayoritas kaum tani Indonesia, bahkan bencana asap kembali menyengsarakan rakyat di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Jokowi secara sembrono dan tidak bertanggung jawab menangkap dan menyalahkan petani kecil, membiarkan tuan tanah besar pemilik perkebunan bebas mendapatkan HGU kembali, selain itu pemerintah juga sangat lamban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, membiarkan rakyat dan korban asap semakin sengsara. 

Sesungguhnya kebakaran dan kabut asap yang terjadi berakar dari monopoli tanah dalam system pertanian terbelakang yang menggunakan cara-cara murah untuk membuka lahan, yakni dengan cara membakar. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Merekalah penerima HGU jutaan hektar yang membakar di lahan-lahan konsesi perkebunan besar kayu, areal hutan, dan tanah gambut. Merekalah penerima kredit investasi dari lembaga keuangan milik imperialis. Merekalah yang menghisap kaum tani dan klas buruh untuk komoditas berorientasi eksport bagi keuntungan imperialis. Karena itu, monopoli tanah dalam system pertanian terbelakang merupakan akar utama tindakan korup sesungguhnya. Selama akar masalah ini tidak diselesaikan maka tidak akan pernah ada jaminan Indonesia bebas dari korupsi maupun bencana asap. 

Demikian juga masalah rakyat Papua yang semakin menderita oleh eksploitasi besar-besaran atas hutan dan kekayaan alamnya sejak jaman kolonial hingga sekarang. Nasib rakyat papua terus dimiskinkan, hak politiknya ditindas dan sikap rasis yang melekat dalam watak pemerintah sejak jaman kolonial hingga sekarang. Kekerasan Negara makin intensif dan telah menjadikan banyak korban jiwa berjatuhan di tanah papua. 

Di Wamena – Papua, kembali terjadi isu rasisme yang menimbulkan protes besar oleh siswa dan masyarakat asli papua hingga terjadi kerusuhan. Dalam kesempatan ini, kami menyatakan duka sedalam-dalamnya atas tragedi kerusuhan di Wamena dan Jayapura yang menjadikan 30 orang meninggal, satu diantaranya ialah balita berusia 3 tahun yang dikampak kepalanya hingga tewas (kompas.com hingga rabu 25 September 29, 2019) dan 5,500 lainnya mengungsi karena takut dan trauma, dimana mayoritas pengungsi ialah perempuan dan anak-anak (CNNIndonesia.com, 28 Sept 2019). Meninggalnya puluhan masyarakat di Papua telah menambah daftar korban-korban sebelumnya termasuk penangkapan dan penghilangan. Pemerintah tidak pernah bersedia menyelesaikan akar masalah di Papua dan peristiwa penyerangan dan kekerasan semena-mena di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus. Pemerintah justru lebih merespon dengan menindak perjuangan demokratis mahasiwa dan rakyat Papua (di Jawa, Sulawesi, dan Papua) yang mengancam sikap rasis dan fasis Negara dengan penangkapan, kekerasan, dan tuduhan makar.

Rakyat papua TIDAKLAH RASIS! Justru rakyat Papua melawan kebijakan diskriminatif dan rasis Negara terhadap rakyat Papua, baik orang asli Papua dan masyarakat dari daerah lain yang lahir, besar, atau hidup lama di Papua puluhan tahun berdampingan dengan baik. Masyarakat pendatang di tanah Papua merupakan klas buruh, petani, dan pemilik usaha kecil yang juga mengalami penghisapan dan penindasan dari kebijakan Negara yang diskriminatif.  
Gelombang perlawanan semakin meluas dibuktikan dengan gerakan rakyat (buruh, tani, perempuan, mahasiswa, pemuda, dan pelajar) yang menolak aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak demokratisnya. Rakyat menuntut untuk dicabut UU KPK, menolak pengesahan RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, rencana kenaikan BPJS, dan banyak lagi aturan perundang-undangan lainnya semata-mata karena rakyat ingin ada perubahan dan juga muak atas tindakan semena-mena pemerintah yang terus mempertahankan sistem korup, menguntungkan klas-klas berkuasa yakni borjuasi besar komprador dan tuan tanah disaat rakyat semakin sulit kehidupannya dan tidak ditolong pemerintah, justru memeras dengan menaikkan pajak, harga-harga kebutuhan pokok, BPJS, dan banyak pungutan lainnya. Disitulah hakekat dari perjuangan rakyat menolak dan melawan pemerasan dan penindasan, termasuk melawan korupsi!

Karena itu, SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) sebagai organisasi yang menghimpun perempuan dari semua sektor dan golongan mendukung sepenuhnya perjuangan dan tuntutan demokratis rakyat (pemuda-mahasiswa, buruh, petani, perempuan) untuk menolak aturan dan perundangan yang anti rakyat di berbagai daerah. Kami menuntut dibatalkannya undang-undang yang dibahas di DPR RI. Kami juga mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian yang berlebihan terhadap aksi mahasiswa pada 24 September dan gelombang aksi protes selanjutnya, penangkapan ratusan pelajar (STM) pada 25 September serta mengecam keras kematian 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari-Sulawesi Tenggara yang ditembak dan dianiaya kepolisian pada 26 September 2019.

Kami mengecam cara-cara kuno aparatur pemerintah Jokowi yang dengan mudah menuduh, menstigma, dan mengkriminalisasikan perjuangan rakyat dengan kata dan kalimat; penunggang, penyusup, provokator, makar, serta aktor intelektual yang menyudutkan perjuangan demokratis rakyat. Ini adalah cara-cara fasis yang meneror rakyat yang sama dilakukan pada masa orde baru Soeharto. Rakyat Indonesia justru ingin tahu siapa penunggang dan penyusup dalam pembuatan RUU Pertanahan, RUU KUHP, UU KPK, dan banyak aturan perundangan yang meneror rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia juga harus tahu siapa sejatinya yang menunggangi pemerintah Indonesia dan diuntungkan atas kehancuran alam dan penderitaan rakyat Papua. 

Atas situasi tersebut kami Komite Eksekutif Nasional Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) menuntut pemerintah Joko Widodo untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas penderitaan rakyat Indonesia dan tanpa syarat untuk melaksanakan  tuntutan rakyat, yakni:
1. Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap!
2. Cabut HGU, tangkap dan adili pemilik perusahaan pembakar lahan perkebunan yang menyebabkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan!
3. Hentikan ijin HGU baru untuk perkebunan besar!
4. BATALKAN segera UU KPK, tolak RUU Pertanahan, RUU ketenagakerjaan, dan RUU KUHP tanpa syarat! Laksanakan tuntutan rakyat yang menolak seluruh aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak-hak demokratis rakyat!
5. Jokowi harus bertanggung jawab atas meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulteng! Pecat Kapolri, Kapolda, dan Kapolres setempat yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa!
6. Penuhi tuntutan rakyat Papua akan hak menentukan nasibnya sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri dan sesuai dengan aspirasinya!
7. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industry nasional!

Seruni juga menyerukan kepada kaum perempuan, pemuda, mahasiswa serta pelajar untuk terus bersatu dan membantu masyarakat korban asap di Sumatera dan Kalimantan yang semakin menderita dengan bantuan sesuai kebutuhan. Selain itu, seluruh rakyat harus tetap bersatu dan mengintensifkan perjuangan ini agar semakin besar dan luas melawan seluruh kebijakan dan tindasan pemerintah yang semakin anti rakyat. Dengan persatuan dan perjuangan inilah rakyat terus dapat membangun organisasi-organisasi rakyat demokratis semakin besar dan luas.

Padamkan api, selamatkan korban!
Akhiri produksi perkebunan monopoli terbelakang berorientasi ekspor!
Tolak dan cabut seluruh undang-undang dan aturan yang anti rakyat!
Berikan hak menetukan nasib sendiri bagi rakyat papua!
Seluruh rakyat Indonesia yang terhisap dan tertindas, bersatulah!

“Perempuan Indonesia, bangkit melawan penindasan!”

#PeopleDistrustJokowi
#JokowiTidakBecusUrusAsap
#JokowiTIdakBecusUrusPapua
#JokowiTidakBecusLindungiRakyat


Komite Eksekutif Nasional SERUNI

Helda Khasmy
Ketua
Triana Kurnia Wardani
Sekjend



Rabu, 25 September 2019

PERNYATAAN SIKAP FPR: Presiden Joko Widodo harus Bertanggung Jawab atas Bencana Asap Kahutla di Sumatra dan Kalimantan, Kekerasan dan korban Jiwa di tanah Papua, dan Berbagai Perundang-undangan Anti Rakyat!




Setelah hampir 5 tahun berkuasa dan belum juga dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kali, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin menunjukkan watak anti rakyat yang menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara dan tertindas. Pemerintah Joko Widodo terbukti tidak cakap dan gagal melindungi dan mensejahterakan rakyat di Papua, dan lebih parah lagi untuk kedua kali juga gagal melindungi rakyat di Sumatra dan Kalimantan dari asap yang lahir dari konsesi-konsesi HGU perkebunan dan pertambangan skala besar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Agenda sangat penting sebagai amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi juga gagal total di bawah Pemerintah Jokowi.

Sikap dan respon Pemerintah Joko Widodo dan aparatus di bawahnya sungguh memalukan dan tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah mendasar hidup rakyat Indonesia. Pemerintah Joko WIdodo tidak pernah mampu menyelesaikan problem kaum tani atas masalah tanah dan memajukan produksi pertanian yang masih miskin dan terbelakang sejak jaman kolonial hingga sekarang, yang masih melestarikan monopoli tanah bagi perkebunan skala luas. Tidak hanya kemiskinan akut yang dialami oleh mayoritas kaum tani Indonesia, bahkan bencana asap kembali menyengsarakan rakyat di Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah Jokowi secara sembrono dan tidak bertanggung jawab menangkap dan menyalahkan petani kecil, membiarkan tuan tanah besar pemilik perkebunan bebas mendapatkan HGU kembali, selain sangat lamban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan semakin membiarkan rakyat dan korban asap sengsara.

Sesungguhnya kebakaran dan asap yang ditimbulkan berakar pada monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang yang melegalkan cara-cara murah dalam membuka lahan, yakni dengan membakar, oleh perusahan-perusahaan besar perkebunan. Merekalah penerima Hak Guna Usaha (HGU) jutaan hektar yang membakar di lahan konsesi perkebunan besar kayu, areal hutan, dan tanah gambut. Mereka lah penerima kredit investasi dari lembaga keuangan milik kapitalis monopoli asing. Mereka lah yang menghisap kaum tani dan klas buruh untuk komoditas berorientasi eksport bagi keuntungan imperialis. Karena itu, monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang merupakan akar utama tindakan korup sesungguhnya.
Selama akar masalah ini tidak diselesaikan maka tidak akan pernah ada jaminan Indonesia bebas dari korupsi maupun bencana asap.

Demikian juga masalah rakyat Papua yang semakin menderita oleh eksploitasi besar-besaran atas hutan dan kekayaan alamnya, nasib rakyat Papua terus dimiskinkan, hak politiknya ditindas dan sikap rasis yang melekat dalam watak pemerintah sejak jaman kolonial hingga sekarang. Kekerasan negara makin intensif dan telah menjadikan banyak korban jiwa berjatuhan di tanah Papua.

Dalam kesempatan ini, kami menyatakan duka sedalam-dalamnya atas tragedi yang terjadi di Wamena dan Jayapura yang menjadikan meninggalnya 27 orang. Meninggalnya puluhan masyarakat di Papua telah menambah daftar korban-korban sebelumnya termasuk penangkapan dan penghilangan. Pemerintah tidak pernah bersedia menyelesaikan akar masalah di Papua dan peristiwa penyerangan dan kekerasan semena-mena di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus, justru lebih merespon menindak perjuangan demokratis mahasiswa dan rakyat Papua (di Jawa, Sulawesi, dan Papua) yang mengecam sikap rasis dan fasis negara dengan penangkapan, kekerasan, dan tuduhan makar. Rakyat Papua TIDAKLAH RASIS ! Justru, rakyat Papua melawan kebijakan diskriminatif dan rasis negara terhadap rakyat Papua, baik orang asli Papua dan masyarakat dari daerah lain yang lahir, besar, atau hidup lama di Papua puluhan tahun berdampingan dengan baik. Masyarakat non-asli Papua juga merupakan klas buruh, petani, dan pemilik usaha kecil yang mengalami penghisapan dan penindasan dari kebijakan negara yang diskriminatif.

Sikap anti rakyat Jokowi juga dikuatkan dengan mempertahankan beberapa rencana undang-undang baru yang semakin merampas hak demokratis rakyat sampai titik paling rendah. Sikap anti rakyat pemerintah Jokowi ditunjukkan terus mengeluarkan aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak demokratisnya di saat krisis dan beban berat penghidupan rakyat. Rakyat menolak pengesahan RUU Pertanahan, RUU KPK, RUU KUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS, dan banyak aturan lain  semata-mata rakyat ingin ada perubahan dan juga muak atas tindakan semena-mena pemerintah yang terus mempertahankan sistem korup, menguntungkan klas-klas berkuasa yakni borjuasi komprador dan tuan tanah besar di saat rakyat semakin sulit kehidupannya dan tidak ditolong pemerintah selain memeras dengan menaikkan pajak, harga-harga kebutuhan pokok, BPJS, dan banyak pungutan lainnya. Di situ lah hakekat dari  perjuangan rakyat menolak dan melawan pemerasan dan penindasan, termasuk melawan korupsi !

Karena itu, Front Perjuangan Rakyat mendukung sepenuhnya perjuangan dan tuntutan demokratis pemuda-mahasiswa, buruh, petani, perempuan menolak aturan dan perundangan yang anti rakyat. Kami menuntut rencana undang-undang yang akan dikeluarkan tidak cukup ditunda melainkan harus dibatalkan! Kami juga mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian yang berlebihan terhadap aksi mahasiswa pada 24 September 2019 yang mengakibatkan puluhan korban luka-luka. Rakyat Indonesia muak dengan kekerasan negara dan mendukung perjuangan pemuda-mahasiswa dengan memberikan bantuan selama aksi dan saat mereka terluka, haus dan lapar.

Kami mengecam cara-cara kuno aparatus Pemerintah Joko Widodo yang mudah menuduh, menstigma, dan mengkriminalisasikan perjuangan rakyat dengan kata dan kalimat: Penunggang, penyusup, provokator, makar, aktor intelektual yang menyudutkan perjuangan demokratis rakyat. Ini adalah cara-cara fasis yang meneror rakyat yang sama dilakukan pada masa kediktaturan fasis Soeharto. Rakyat Indonesia justru ingin tahu siapa PENUNGGANG dan PENYUSUP dalam pembuatan RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU KPK, dan banyak aturan perundangan yang meneror rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga harus tahu siapa sejatinya yang menunggangi pemerintah Indonesia dan diuntungkan atas kehancuran alam dan penderitaan rakyat Papua?

Atas situasi tersebut kami Front Perjuangan Rakyat menuntut pemerintah Joko Widodo bertanggungjawab sepenuhnya atas penderitaan rakyat Indonesia dan tanpa syarat untuk melaksanakan tuntutan rakyat, yakni:

1.     Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap!
2.     Cabut HGU dan Hentikan izin baru perkebunan besar pelaku utama kebakaran dan masalah asap!
3.     Tangkap dan adili perusahaan-perusahaan besar pelaku utama pembakaran! Dan Hentikan penangkapan dan bebaskan kaum tani yang ditangkap karena mereka tidak bersalah!
4.     BATALKAN segera RUU Pertanahan, KUHP, KPK tanpa syarat!  Laksanakan tuntutan rakyat yang menolak seluruh aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak-hak demokratis rakyat!
5.     Hentikan kekerasan negara dan pecah-belah terhadap rakyat di tanah Papua! Tarik segera pasukan TNI-POLRI dari tanah Papua sebagai sumber kekerasan dan jatuhnya korban jiwa!
6.     Penuhi tuntutan rakyat Papua tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri dan sesuai aspirasinya!
7.     Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional!

Kami juga menyerukan kepada rakyat untuk terus bersatu dan membantu masyarakat korban asap di Kalimantan dan Sumatera yang semakin menderita dengan bantuan sesuai kebutuhan. Selain itu, seluruh rakyat harus tetap bersatu dan mengintensifkan perjuangan ini semakin besar dan luas melawan seluruh kebijakan dan tindasan pemerintah yang semakin anti rakyat  Dengan persatuan dan perjuangan ini rakyat terus dapat membangun organisasi-organisasi rakyat demokratis semakin besar dan luas.

Padamkan Api, Selamatkan Korban!
Akhiri Produksi Pertanian/perkebunan-Monopoli Terbelakang Berorientasi Ekspor!
Tolak dan Lawan seluruh undang-undang dan aturan yang anti rakyat!
Seluruh Rakyat Indonesia yang terhisap dan tertindas, Bersatulah!



Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratis Mahasiswa Nasional (SDMN), Pemuda Baru Indonesia  (Pembaru Indonesia), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabarbumi), MINERAL7, SERIKAT Pekerja Hukum Progresif (SPHP), INDIES
Contact Person : Sympathi Dimas  (082227526399) Emilia Yanti (081387696731)



Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT