Rangkaian Puncak Peringatan Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional

Aktifitas ketiga dan sekaligus sebagai puncak aksi kampanye memperingati Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional dipusatkan di kampus Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Serang, Propinsi Banten.
Hari ketiadaan pangan diperingati sebagai anti tesis dari peringatan hari pangan sedunia yang digagas oleh FAO (badan pangan dunia) dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
Aksi kampanye ini merupakan bagian dari aktifitas kampanye secara bersama yang dilaksanakan di level Asia Pasific dan Dunia.
Dunia harus tau kenyataan yang dihadapi kaum tani utamanya perempuan pedesaan di Indnesia sehari-hari. Rakyat kesulitan mendapatkan sumber pangan yang bisa diakses dengan mudah dan murah di sekitar tempat tinggal. Karena keterbatasan alat produksi pertanian.
Sistem pertanian setengah feodal yang terbelakang menjadi penyebab krisis pangan dan krisis iklim di negeri SJSF ini. Sistem pertanian yang mengandalkan monopoli atas tanah tanpa teknologi maju menjadi penyebab produksi pertanian di negeri ini tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat, karena didominasi oleh tuan tanah dan borjuasi besar komprador sehingga produksi pertanian didasarkan pada kebutuhan pasar berorientasi ekspor bukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
Kaum tani tak punya daulat atas input dan output pertanian. Sarana produksi mahal, sedangkan hasil panen dihargai rendah oleh tengkulak, menyebabkan kemerosotan penghidupan rakyat utamanya perempuan yang hingga kini masih berperan dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga bahkan msyarakat.
Untuk itu SERUNI menyerukan pada seluruh kaum perempuan untuk berperan aktif ambil bagian dalam upaya mendesak pemerintah untuk menjalankan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional sebagai jalan keluar dari krisis pangan dan iklim yang kita hadapi di depan mata.

Presiden Joko Widodo Harus Bertanggung Jawab atas Bencana Asap Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Kekerasan dan Korban Jiwa di tanah Papua, dan Berbagai Perundang-undangan Anti Rakyat!!

Situasi politik yang semakin memanas beberapa waktu terakhir ini, direspon fasis oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Hal ini semakin menunjukkan watak anti demokrasi yang menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara dan tertindas. Pemerintah Joko Widodo terbukti tidak cakap dan gagal melindungi dan mensejahterakan rakyat di Papua, dan lebih parah lagi untuk kedua kali juga gagal melindungi rakyat Sumatera dan Kalimantan dari asap yang lahir dari konsesi-konsesi HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan dan pertambangan skala besar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan agenda sangat penting sebagai amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi juga gagal total di bawah pemerintahan Jokowi.

Sikap dan respon Pemerintahan Joko Widodo dan aparatur di bawahnya sungguh memalukan dan tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah mendasar hidup rakyat Indonesia. Pemerintah Joko Widodo tidak pernah mampu menyelesaikan problem kaum tani atas masalah tanah dan memajukan produksi pertanian yang masih miskin dan terbelakang sejak jaman kolonial hingga sekarang. Pemerintah masih melestarikan monopoli tanah atas perkebunan skala luas. Tidak hanya kemiskinan akut yang dialami oleh mayoritas kaum tani Indonesia, bahkan bencana asap kembali menyengsarakan rakyat di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Jokowi secara sembrono dan tidak bertanggung jawab menangkap dan menyalahkan petani kecil, membiarkan tuan tanah besar pemilik perkebunan bebas mendapatkan HGU kembali, selain itu pemerintah juga sangat lamban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, membiarkan rakyat dan korban asap semakin sengsara. 

Sesungguhnya kebakaran dan kabut asap yang terjadi berakar dari monopoli tanah dalam system pertanian terbelakang yang menggunakan cara-cara murah untuk membuka lahan, yakni dengan cara membakar. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Merekalah penerima HGU jutaan hektar yang membakar di lahan-lahan konsesi perkebunan besar kayu, areal hutan, dan tanah gambut. Merekalah penerima kredit investasi dari lembaga keuangan milik imperialis. Merekalah yang menghisap kaum tani dan klas buruh untuk komoditas berorientasi eksport bagi keuntungan imperialis. Karena itu, monopoli tanah dalam system pertanian terbelakang merupakan akar utama tindakan korup sesungguhnya. Selama akar masalah ini tidak diselesaikan maka tidak akan pernah ada jaminan Indonesia bebas dari korupsi maupun bencana asap. 

Demikian juga masalah rakyat Papua yang semakin menderita oleh eksploitasi besar-besaran atas hutan dan kekayaan alamnya sejak jaman kolonial hingga sekarang. Nasib rakyat papua terus dimiskinkan, hak politiknya ditindas dan sikap rasis yang melekat dalam watak pemerintah sejak jaman kolonial hingga sekarang. Kekerasan Negara makin intensif dan telah menjadikan banyak korban jiwa berjatuhan di tanah papua. 

Di Wamena – Papua, kembali terjadi isu rasisme yang menimbulkan protes besar oleh siswa dan masyarakat asli papua hingga terjadi kerusuhan. Dalam kesempatan ini, kami menyatakan duka sedalam-dalamnya atas tragedi kerusuhan di Wamena dan Jayapura yang menjadikan 30 orang meninggal, satu diantaranya ialah balita berusia 3 tahun yang dikampak kepalanya hingga tewas (kompas.com hingga rabu 25 September 29, 2019) dan 5,500 lainnya mengungsi karena takut dan trauma, dimana mayoritas pengungsi ialah perempuan dan anak-anak (CNNIndonesia.com, 28 Sept 2019). Meninggalnya puluhan masyarakat di Papua telah menambah daftar korban-korban sebelumnya termasuk penangkapan dan penghilangan. Pemerintah tidak pernah bersedia menyelesaikan akar masalah di Papua dan peristiwa penyerangan dan kekerasan semena-mena di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus. Pemerintah justru lebih merespon dengan menindak perjuangan demokratis mahasiwa dan rakyat Papua (di Jawa, Sulawesi, dan Papua) yang mengancam sikap rasis dan fasis Negara dengan penangkapan, kekerasan, dan tuduhan makar.

Rakyat papua TIDAKLAH RASIS! Justru rakyat Papua melawan kebijakan diskriminatif dan rasis Negara terhadap rakyat Papua, baik orang asli Papua dan masyarakat dari daerah lain yang lahir, besar, atau hidup lama di Papua puluhan tahun berdampingan dengan baik. Masyarakat pendatang di tanah Papua merupakan klas buruh, petani, dan pemilik usaha kecil yang juga mengalami penghisapan dan penindasan dari kebijakan Negara yang diskriminatif.  

Gelombang perlawanan semakin meluas dibuktikan dengan gerakan rakyat (buruh, tani, perempuan, mahasiswa, pemuda, dan pelajar) yang menolak aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak demokratisnya. Rakyat menuntut untuk dicabut UU KPK, menolak pengesahan RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, rencana kenaikan BPJS, dan banyak lagi aturan perundang-undangan lainnya semata-mata karena rakyat ingin ada perubahan dan juga muak atas tindakan semena-mena pemerintah yang terus mempertahankan sistem korup, menguntungkan klas-klas berkuasa yakni borjuasi besar komprador dan tuan tanah disaat rakyat semakin sulit kehidupannya dan tidak ditolong pemerintah, justru memeras dengan menaikkan pajak, harga-harga kebutuhan pokok, BPJS, dan banyak pungutan lainnya. Disitulah hakekat dari perjuangan rakyat menolak dan melawan pemerasan dan penindasan, termasuk melawan korupsi!

Karena itu, SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) sebagai organisasi yang menghimpun perempuan dari semua sektor dan golongan mendukung sepenuhnya perjuangan dan tuntutan demokratis rakyat (pemuda-mahasiswa, buruh, petani, perempuan) untuk menolak aturan dan perundangan yang anti rakyat di berbagai daerah. Kami menuntut dibatalkannya undang-undang yang dibahas di DPR RI. Kami juga mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian yang berlebihan terhadap aksi mahasiswa pada 24 September dan gelombang aksi protes selanjutnya, penangkapan ratusan pelajar (STM) pada 25 September serta mengecam keras kematian 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari-Sulawesi Tenggara yang ditembak dan dianiaya kepolisian pada 26 September 2019.

Kami mengecam cara-cara kuno aparatur pemerintah Jokowi yang dengan mudah menuduh, menstigma, dan mengkriminalisasikan perjuangan rakyat dengan kata dan kalimat; penunggang, penyusup, provokator, makar, serta aktor intelektual yang menyudutkan perjuangan demokratis rakyat. Ini adalah cara-cara fasis yang meneror rakyat yang sama dilakukan pada masa orde baru Soeharto. Rakyat Indonesia justru ingin tahu siapa penunggang dan penyusup dalam pembuatan RUU Pertanahan, RUU KUHP, UU KPK, dan banyak aturan perundangan yang meneror rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia juga harus tahu siapa sejatinya yang menunggangi pemerintah Indonesia dan diuntungkan atas kehancuran alam dan penderitaan rakyat Papua. 

Atas situasi tersebut kami Komite Eksekutif Nasional Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) menuntut pemerintah Joko Widodo untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas penderitaan rakyat Indonesia dan tanpa syarat untuk melaksanakan  tuntutan rakyat, yakni:

1. Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap!

2. Cabut HGU, tangkap dan adili pemilik perusahaan pembakar lahan perkebunan yang menyebabkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan!

3. Hentikan ijin HGU baru untuk perkebunan besar!

4. BATALKAN segera UU KPK, tolak RUU Pertanahan, RUU ketenagakerjaan, dan RUU KUHP tanpa syarat! Laksanakan tuntutan rakyat yang menolak seluruh aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak-hak demokratis rakyat!

5. Jokowi harus bertanggung jawab atas meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulteng! Pecat Kapolri, Kapolda, dan Kapolres setempat yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa!

6. Penuhi tuntutan rakyat Papua akan hak menentukan nasibnya sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri dan sesuai dengan aspirasinya!

7. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industry nasional!

Seruni juga menyerukan kepada kaum perempuan, pemuda, mahasiswa serta pelajar untuk terus bersatu dan membantu masyarakat korban asap di Sumatera dan Kalimantan yang semakin menderita dengan bantuan sesuai kebutuhan. Selain itu, seluruh rakyat harus tetap bersatu dan mengintensifkan perjuangan ini agar semakin besar dan luas melawan seluruh kebijakan dan tindasan pemerintah yang semakin anti rakyat. Dengan persatuan dan perjuangan inilah rakyat terus dapat membangun organisasi-organisasi rakyat demokratis semakin besar dan luas.

Padamkan api, selamatkan korban!

Akhiri produksi perkebunan monopoli terbelakang berorientasi ekspor!

Tolak dan cabut seluruh undang-undang dan aturan yang anti rakyat!

Berikan hak menetukan nasib sendiri bagi rakyat papua!

Seluruh rakyat Indonesia yang terhisap dan tertindas, bersatulah!

“Perempuan Indonesia, bangkit melawan penindasan!”

#PeopleDistrustJokowi

#JokowiTidakBecusUrusAsap

#JokowiTIdakBecusUrusPapua

#JokowiTidakBecusLindungiRakyat

Komite Eksekutif Nasional SERUNI

Helda Khasmy

Ketua

Triana Kurnia Wardani

Sekjend

PERNYATAAN SIKAP FPR: Presiden Joko Widodo harus Bertanggung Jawab atas Bencana Asap Kahutla di Sumatra dan Kalimantan, Kekerasan dan korban Jiwa di tanah Papua, dan Berbagai Perundang-undangan Anti Rakyat!

Setelah hampir 5 tahun berkuasa dan belum juga dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kali, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin menunjukkan watak anti rakyat yang menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara dan tertindas. Pemerintah Joko Widodo terbukti tidak cakap dan gagal melindungi dan mensejahterakan rakyat di Papua, dan lebih parah lagi untuk kedua kali juga gagal melindungi rakyat di Sumatra dan Kalimantan dari asap yang lahir dari konsesi-konsesi HGU perkebunan dan pertambangan skala besar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Agenda sangat penting sebagai amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi juga gagal total di bawah Pemerintah Jokowi.

Sikap dan respon Pemerintah Joko Widodo dan aparatus di bawahnya sungguh memalukan dan tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah mendasar hidup rakyat Indonesia. Pemerintah Joko WIdodo tidak pernah mampu menyelesaikan problem kaum tani atas masalah tanah dan memajukan produksi pertanian yang masih miskin dan terbelakang sejak jaman kolonial hingga sekarang, yang masih melestarikan monopoli tanah bagi perkebunan skala luas. Tidak hanya kemiskinan akut yang dialami oleh mayoritas kaum tani Indonesia, bahkan bencana asap kembali menyengsarakan rakyat di Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah Jokowi secara sembrono dan tidak bertanggung jawab menangkap dan menyalahkan petani kecil, membiarkan tuan tanah besar pemilik perkebunan bebas mendapatkan HGU kembali, selain sangat lamban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan semakin membiarkan rakyat dan korban asap sengsara.

Sesungguhnya kebakaran dan asap yang ditimbulkan berakar pada monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang yang melegalkan cara-cara murah dalam membuka lahan, yakni dengan membakar, oleh perusahan-perusahaan besar perkebunan. Merekalah penerima Hak Guna Usaha (HGU) jutaan hektar yang membakar di lahan konsesi perkebunan besar kayu, areal hutan, dan tanah gambut. Mereka lah penerima kredit investasi dari lembaga keuangan milik kapitalis monopoli asing. Mereka lah yang menghisap kaum tani dan klas buruh untuk komoditas berorientasi eksport bagi keuntungan imperialis. Karena itu, monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang merupakan akar utama tindakan korup sesungguhnya.

Selama akar masalah ini tidak diselesaikan maka tidak akan pernah ada jaminan Indonesia bebas dari korupsi maupun bencana asap.

Demikian juga masalah rakyat Papua yang semakin menderita oleh eksploitasi besar-besaran atas hutan dan kekayaan alamnya, nasib rakyat Papua terus dimiskinkan, hak politiknya ditindas dan sikap rasis yang melekat dalam watak pemerintah sejak jaman kolonial hingga sekarang. Kekerasan negara makin intensif dan telah menjadikan banyak korban jiwa berjatuhan di tanah Papua.

Dalam kesempatan ini, kami menyatakan duka sedalam-dalamnya atas tragedi yang terjadi di Wamena dan Jayapura yang menjadikan meninggalnya 27 orang. Meninggalnya puluhan masyarakat di Papua telah menambah daftar korban-korban sebelumnya termasuk penangkapan dan penghilangan. Pemerintah tidak pernah bersedia menyelesaikan akar masalah di Papua dan peristiwa penyerangan dan kekerasan semena-mena di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus, justru lebih merespon menindak perjuangan demokratis mahasiswa dan rakyat Papua (di Jawa, Sulawesi, dan Papua) yang mengecam sikap rasis dan fasis negara dengan penangkapan, kekerasan, dan tuduhan makar. Rakyat Papua TIDAKLAH RASIS ! Justru, rakyat Papua melawan kebijakan diskriminatif dan rasis negara terhadap rakyat Papua, baik orang asli Papua dan masyarakat dari daerah lain yang lahir, besar, atau hidup lama di Papua puluhan tahun berdampingan dengan baik. Masyarakat non-asli Papua juga merupakan klas buruh, petani, dan pemilik usaha kecil yang mengalami penghisapan dan penindasan dari kebijakan negara yang diskriminatif.

Sikap anti rakyat Jokowi juga dikuatkan dengan mempertahankan beberapa rencana undang-undang baru yang semakin merampas hak demokratis rakyat sampai titik paling rendah. Sikap anti rakyat pemerintah Jokowi ditunjukkan terus mengeluarkan aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak demokratisnya di saat krisis dan beban berat penghidupan rakyat. Rakyat menolak pengesahan RUU Pertanahan, RUU KPK, RUU KUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS, dan banyak aturan lain  semata-mata rakyat ingin ada perubahan dan juga muak atas tindakan semena-mena pemerintah yang terus mempertahankan sistem korup, menguntungkan klas-klas berkuasa yakni borjuasi komprador dan tuan tanah besar di saat rakyat semakin sulit kehidupannya dan tidak ditolong pemerintah selain memeras dengan menaikkan pajak, harga-harga kebutuhan pokok, BPJS, dan banyak pungutan lainnya. Di situ lah hakekat dari  perjuangan rakyat menolak dan melawan pemerasan dan penindasan, termasuk melawan korupsi !

Karena itu, Front Perjuangan Rakyat mendukung sepenuhnya perjuangan dan tuntutan demokratis pemuda-mahasiswa, buruh, petani, perempuan menolak aturan dan perundangan yang anti rakyat. Kami menuntut rencana undang-undang yang akan dikeluarkan tidak cukup ditunda melainkan harus dibatalkan! Kami juga mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian yang berlebihan terhadap aksi mahasiswa pada 24 September 2019 yang mengakibatkan puluhan korban luka-luka. Rakyat Indonesia muak dengan kekerasan negara dan mendukung perjuangan pemuda-mahasiswa dengan memberikan bantuan selama aksi dan saat mereka terluka, haus dan lapar.

Kami mengecam cara-cara kuno aparatus Pemerintah Joko Widodo yang mudah menuduh, menstigma, dan mengkriminalisasikan perjuangan rakyat dengan kata dan kalimat: Penunggang, penyusup, provokator, makar, aktor intelektual yang menyudutkan perjuangan demokratis rakyat. Ini adalah cara-cara fasis yang meneror rakyat yang sama dilakukan pada masa kediktaturan fasis Soeharto. Rakyat Indonesia justru ingin tahu siapa PENUNGGANG dan PENYUSUP dalam pembuatan RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU KPK, dan banyak aturan perundangan yang meneror rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga harus tahu siapa sejatinya yang menunggangi pemerintah Indonesia dan diuntungkan atas kehancuran alam dan penderitaan rakyat Papua?

Atas situasi tersebut kami Front Perjuangan Rakyat menuntut pemerintah Joko Widodo bertanggungjawab sepenuhnya atas penderitaan rakyat Indonesia dan tanpa syarat untuk melaksanakan tuntutan rakyat, yakni:

1.     Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap!

2.     Cabut HGU dan Hentikan izin baru perkebunan besar pelaku utama kebakaran dan masalah asap!

3.     Tangkap dan adili perusahaan-perusahaan besar pelaku utama pembakaran! Dan Hentikan penangkapan dan bebaskan kaum tani yang ditangkap karena mereka tidak bersalah!

4.     BATALKAN segera RUU Pertanahan, KUHP, KPK tanpa syarat!  Laksanakan tuntutan rakyat yang menolak seluruh aturan dan perundangan yang semakin menindas dan merampas hak-hak demokratis rakyat!

5.     Hentikan kekerasan negara dan pecah-belah terhadap rakyat di tanah Papua! Tarik segera pasukan TNI-POLRI dari tanah Papua sebagai sumber kekerasan dan jatuhnya korban jiwa!

6.     Penuhi tuntutan rakyat Papua tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri dan sesuai aspirasinya!

7.     Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional!

Kami juga menyerukan kepada rakyat untuk terus bersatu dan membantu masyarakat korban asap di Kalimantan dan Sumatera yang semakin menderita dengan bantuan sesuai kebutuhan. Selain itu, seluruh rakyat harus tetap bersatu dan mengintensifkan perjuangan ini semakin besar dan luas melawan seluruh kebijakan dan tindasan pemerintah yang semakin anti rakyat  Dengan persatuan dan perjuangan ini rakyat terus dapat membangun organisasi-organisasi rakyat demokratis semakin besar dan luas.

Padamkan Api, Selamatkan Korban!

Akhiri Produksi Pertanian/perkebunan-Monopoli Terbelakang Berorientasi Ekspor!

Tolak dan Lawan seluruh undang-undang dan aturan yang anti rakyat!

Seluruh Rakyat Indonesia yang terhisap dan tertindas, Bersatulah!

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratis Mahasiswa Nasional (SDMN), Pemuda Baru Indonesia  (Pembaru Indonesia), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabarbumi), MINERAL7, SERIKAT Pekerja Hukum Progresif (SPHP), INDIES

Contact Person : Sympathi Dimas  (082227526399) Emilia Yanti (081387696731)

“PEREMPUAN INDONESIA BERSATU DAN BERJUANG BERSAMA KAUM TANI DAN KORBAN ASAP MELAWAN MONOPOLI TANAH OLEH NEGARA DAN BORJUASI BESAR KOMPRADOR DIBAWAH REZIM JOKOWI-JK”

Hari Tani Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 24 September utamanya oleh kalangan kaum tani dan gerakan sektoral lainnya di Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu tahun 1960, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).  Melalui Keppres No.169 tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional.

Melalui semangat UUPA yang bermakna sebagai penjungkirbalikan hukum agraria kolonial ke hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan rakyat Indonesia,    kaum tani Indonesia menginginkan perubahan struktural utamanya perihal kepemilikan tanah. Namun, setelah 59 tahun berselang, situasi kaum tani Indonesia tak ubahnya seperti jaman kolonial. Monopoli tanah oleh Negara dan Borjuasi Besar Komprador masih eksis hingga kini bersanding dengan tani kecil perseorangan yang menggarap lahan skala kecil hanya untuk menyambung hidup.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar masalah kabut asap adalah sistem pertanian setengah feodal yang dipelihara oleh negara reaksi dan tuan tanah besar sebagai kaki tangan imperialis. Sistem pertanian setengah feodal merupakan sistem pertanian terbelakang monopoli khas negeri agraris non industrial yang dipaksakan untuk menanam komoditas oleh imperialis. Tuan tanah besar hanya mengandalkan monopoli tanah sangat luas dan tenaga kaum tani miskin dan buruh tani yang berlimpah. Sementara tenaga kerja terampil, pengetahuan, teknologi-peralatan dan mesin pertanian maju, serta investasi sangat terbatas. Akan tetapi dipaksa berproduksi dalam jumlah besar berorientasi ekspor ke pabrik-pabrik olahan industri imperialis dengan harga yang sangat murah. Karena itu tendensi meningkatkan produksi adalah dengan memperluas/ekspansi lahan secara berkelanjutan, mempekerjakan buruh tani dan tani miskin dalam jumlah besar dengan upah yang sangat rendah (padat karya), dan meminimalkan biaya termasuk dengan membakar lahan pertanian. Seluruh kapital yang digunakan dalam perkebunan besar tersebut adalah kapital utang dan investasi imperialis melalui bank-bank besar monopolinya. Merekalah penikmat terbesar dari hasil keringat kaum tani miskin dan buruh tani di pedesaan berbagi dengan kaki tangannya di Indonesia.

Sehingga untuk mengatasi masalah asap, maka negara harus dapat menangani masalah pertanian terbelakang yang eksis di Indonesia secara fundamental. Harus dapat menyediakan pengetahuan dan tekonologi yang cukup, menyediakan input dan investasi pertanian yang berasal dari kapital dalam negeri bukan dari utang asing, dan ini hanya dapat dilakukan dengan mempromosikan reforma agraria sejati.

Pernyataan pemerintah melalui kementrian politik hukum dan keamanan (Wiranto) yang mengatakan bahwa penyebab kebakaran lahan adalah peladang memang benar adanya akan tetapi sangat keterlaluan apabila peladang yang membakar lahannya dengan skala kecil dan terbatas dijadikan faktor utama penyebab bencana asap. Dari data yang ada lahan yang kebakaran sejak Januari hingga Agustus 2019 mencapai  328.724 Ha, 80% dari luasan hutan dan lahan yang di bakar, berada di areal konsesi perusahaan.

Selama beberapa bulan kebelakang menuju kekuasaan Jokowi periode ke II, berbagai kebijakan dan politik anti rakyat justru dikeluarkan dengan tanpa beban. Mulai dari cara menangani masalah di Papua yang militeristik, memperkuat posisi tuan tanah besar dan praktek monopoli tanah dalam RUU pertanahan, perampasan upah melalui revisi UUK 2003 dan kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen, memperkuat posisi dan karakter birokrat kapitalis yang korup dalam revisi UU KPK serta kebijakan–kebijakan lainnya.

Atas dasar kondisi dan situasi diatas, dibawah dominasi sistem masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal, maka tidak ada pilihan lain bagi kaum perempuan selain menyatukan diri dalam organisasi, memperkuat dan meluaskan gerakan demokratis nasional, melebur dengan perjuangan klas buruh dan kaum tani melawan monopoli atas tanah oleh Negara dan borjuasi besar komprador untuk mewujudkan reforma agraria sejati demi membangun industri nasional yang mandiri dan berdaulat menuju pembebasan sejati kaum perempuan dan rakyat Indonesia.

Maka, SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2019 menyatakan sikap dan tuntutan:

    1.      Menuntut kepada pemerintah Jokowi bertanggung jawab atas masalah asap dengan segera memadamkan kebakaran dan selamatkan korban, berikan perawatan gratis pada korban yang sakit akibat Asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap.

    2.      Cabut HGU dan Hentikan perijinan perkebunan besar dan stop perijinan perkebunan baru yang menjadi penyebab utama masalah Asap.

    3.      Tangkap dan adili perusahaan-perusahaan besar perkebunan yang melakukan pembakaran lahan.

    4.      Bebaskan kaum tani yang ditangkap akibat melakukan pembakaran lahan skala kecil untuk pertanian.

    5.      Lindungi dan majukan kemampuan rakyat untuk berproduksi secara bebas di pedesaan sehingga bisa berproduksi secara efektif dan efesien tanpa membakar lahan.

    6.      Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional

SERUNI menyerukan kepada seluruh perempuan dan rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama melawan monopoli atas tanah dan tindakan fasis Jokowi-JK serta berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani.

Hidup perempuan Indonesia!

Hidup seluruh rakyat tertindas!

Jakarta, 19 September 2019

Hormat Kami,

SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia)

Helda Khasmy                                                           Triana Kurnia Wardani

                    Ketua                                                                               Sekjend

"Extinguish the Fire, Save the Haze Victims, End the Export of Backward Agriculture-Monopoly Production oriented, End the Monopoly of Land and Forest Control"

The haze disaster that caused by forest and agricultural land fires that was occurred in two large islands of Kalimantan and Sumatra, precisely in 12 provinces, is still ongoing and cannot be extinguished by the Indonesian government. Forest and agricultural land fires occur in forest areas, large timber plantation concessions, oil palm plantations, and on peatlands which is granted by the Indonesian government for a land using permit (HGU). Forests and land that are burned by large oil palm and timber plantation companies occurs every year in dry season.

Based on data that released by BNPB (National Board of Disaster Management) on September 14, 2019, during January-August 2019 the burned areas was 328,724 hectares. Twenty-seven percent (89,563 Ha) are peatlands with 6,255 hotspots spread across in seven provinces with details; Conservation Forest (28,854 Ha), Protection Forest (18,978 Ha), Limited Production (23,692 Ha), Production (61,140 Ha), Conservation Production (29,642 Ha) and APL (166,417 Ha). Eighty percent of the forest areas and land burned is in the company's concession area (Mongabay.Co.Id, 15 September 2019).

It is true that there were agricultural land fires too that occur on individual small farmers on 2-5 hectares of land. However, it is very small to compared with the extent of fires that occur in large plantation concessions and forest areas.

The Government efforts to overcome the haze is currently just trying to extinguish the fire (not on the cause of the fire), and arresting small farmers who burn land and been threatened them with a sentence of over 5 years in prison. The impact of it is that millions of small-scale peasants cannot cultivate their land for their agriculture, while farmers who try to survive by forcing themselves to burn their land have been arrested and are in the judicial process.

As of September 18, 230 people had been suspected because they were thought to have burned their land intentionally. While according to data from CNBC Indonesia on September 14, 2019 only four corporations were named as suspects, it is PT. ABP, PT. AEL and PT. SKN (a palm oil company in West Kalimantan), and PT. KS (Central Kalimantan) and in Riau to be a suspect is Riau Regional Police determined PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) (Detiknews, 9 August 2019). The Eyes On Forest investigation results from July to December 2018 found that several APP Group companies did not carry out restoration and even the company replanted Acacia wood at the burnt areas in 2015. Those company it was PT Satria Perkasa Agung, PT Sakato Pratama Makmur, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Rimba Rokan Perkasa.

The data from the Ministry of Health Crisis Center on September 16, 2019, patients with ARI in Riau Since January to September 2019, waere detected 281,626 peoples was infected with ARI in Riau on 1-15 September 2019 it reaching up to 15,346 peoples. In Jambi during July to August 15,047 peoples, Palembang from March to September reached 76,236 people, South Sumatra during August to the first week of September 32,815 peoples, in West Kalimantan on July amounted to 15,468 peoples, Palangkaraya from May to September 11,758 peoples, Banjar Baru Kalimantan South from June to August 10,360 peoples. While one baby died in Banyuasin, 1 adult in Riau. Based on the official release that issued by the Ministry of Health's crisis center that the diseases caused by exposure to smog are ISPA, Asthma, Chronic Obstructive Lung, heart and irritation, even based on research results found that the effects of long-term smoke can be causing cancer, however Until now the government has not paid seriously attention to the impact that caused by Smoke. Even the government through the ministry of health has not built a rehabilitation and treatment center for haze victims in long term even though the disaster has lasted almost 22 years.

In addition to health problems due to the haze disaster, the peoples, especially in several regions in Kalimantan, Sumatra must be faced with increasingly worrisome economic problems, due to the prohibition on opening land up for farmers and they can not being able to produce, as well as traders, motorcycle taxi drivers, and other workers they are can not carry out their economic activities, children were also cannot do any school activities and play because it is closed, even the latest developments of some airports cannot be operate because of the thick haze.

The main root of the haze problem is a semi-feudal agricultural system that still maintained by the reactionary state and large landlords as imperialist accomplices. The semi-feudal agricultural system is a monopoly backward agricultural system typical of non-industrial agrarian countries that are forced to grow the commodities by the imperialist.

The large landlords is just rely on vast land monopolies and the power of poor peasants and abundant farm laborers. While skilled labor, knowledge, technology-equipment and advanced agricultural machinery, and investment are very limited. However, they were forced to produce large quantities of export-oriented to imperialist industrial processing factories with a very cheap prices. Therefore, the tendency to increase production is to expanding land in a sustainable manner, employing the large numbers of poor farm laborers and farmers with very low wages (labor intensive), and minimize costs including burning agricultural land.

All the capitals that used to these large estates is the debt capital and imperialist investment through their large monopoly banks. They are the biggest connoisseurs of the sweat of poor farmers and farm laborers in rural areas that they share with their accomplices in Indonesia.

So to overcome the problem of the haze, the country must be able to fundamentally address the problem of underdeveloped agriculture in Indonesia. It must be able to provide sufficient knowledge and technology, provide agricultural inputs and investment that comes from domestic capital rather than foreign debt, and this can only be done by promoting the genuine agrarian reform.

Based on those situations and conditions, SERUNI (National Women’s Organization of Indonesian) called and demands for:

1.   Demand that the Jokowi government should be responsible for the haze problem by extinguishing fires and rescuing victims immedietly, providing free care to smog victims, and build the rehabilitation and handling smog victims center.

2.   Revoke the land permit (HGU) and stop the licensing of large estates and the new license of plantations which it is are the main causes of the haze problems.

3.   Arrest and prosecute the large plantation companies that burn land.

4.   Release the peasants who were arrested for burning small scale of land for agriculture.

5.   To Protect and advance the ability of peoples to reproduce as freely in rural areas so that they can produce effectively and efficiently without burning land.

6.   Implementing the genuine land reform and build the national industry.

To all the peoples who are living in the thick clouds of haze, suffering from several illnesses of themselves and their relatives, unable to work and even unable to do the necessities of life, we are not alone and may not feel alone. We must help one another, reaching out to those who need it most even when we were experiencing the same hardships. We must continue to fight, to push over so that the government can be deal with the haze immedietly and the hight costs cannot be incurred burden to the poor peoples.

To all Indonesian peoples at the islands and cities and also villages that are uncovering with the haze. Some of the same Indonesian people are oppressed and exploited. In Sumatra and Kalimantan, they are living in a very severe puff of haze. We must helping them to free from the haze in every possible way. Including urging demands to Indonesian government to stop this routine haze forever.

Also, we must help alleviate the ARI and various other diseases, gather medicines and food ingredients, as well as various useful equipment. If we are medical staff and / or understanding about the health issues and have time and energy to allowance, let's get together to help them directly in Sumatra and Kalimantan!

To all the people of various nations around the world, including neighbors countries who are also the victims of shipment fumes. The majority of Indonesian people are peasants. The majority of those who are living in Sumatra and Kalimantan where the smoke is taking place are also farmers. And these peasants are also the victims of land fires, not the culprit. We are both victims. The real culprits are the big landlords of imperialist compradors. They are the biggest land ruler, the biggest user of poor agricultural laborers and farm laborers, and by making Indonesia is the No. 1 exporter of various types of raw materials for agricultural food and industry such as CPO and rubber.

The haze will only disappear from Indonesia if the domination of monopoly international capital which provides debt and investment to landlords and finances Indonesia's political system can be stopped. Look, the World Bank is at stake by financing the transmigration and clearing the large forests in Sumatra and Kalimantan. And until now the World Bank finances various land, forest and agriculture projects in Indonesia. We cannot free ourselves without any help from the peoples and nations around the world. Real international solidarity is needed.

To solidify the victims of the haze, SERUNI opened donations for victims of the haze, especially for children, pregnant women and the elderly. We need:

•           Medicines

•           N-95 mask

•           Vitamins

•           Oxycan

•           Evacuation House Needs (Air Con, Air Purifier, Milk and Baby Diapers, foods)

The donations can be distributed to the central post in cooperation with Indonesia Bangkit, having at the address:

Jalan Mutiara Raya no. 1, kelurahan Jati, kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur – 13420.

Or Bank Transfer to:

Account Name            : Serikat Perempuan Indonesia

Bank Name                 : CIMB NIAGA

Swift Code                  : BNIAIDJA

Address of the bank   : Arion Mall Ruang G15, Jalan Pemuda Kav 3-4, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur 13220

Account Number        : 705378752400

Currency                     : IDR

Spoke person:
Helda (+6281328364574)
Tika (+6281332259371)

Contact person for donations:

Citra : (+6282237884288)

Widi : (+621316836857)

Email: seruniindonesia@yahoo.com