Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja adalah Penghalang Baru Land Reform Sejati dan Industri Nasional di Indonesia Helda Khsamy (Serikat Perempuan Indonesia) Global Convergence on People Climate-Action, 19 October 2020

 

Pada tanggal 5 oktober 2020 Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 februari 2020 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah-tengah pandemik Covid-19 dan perlawanan luas rakyat berbagai klas dan sektor, para profesional dan guru besar.  

Ada 76 Undang-Undang yang dianggap menghambat investasi diubah dengan undang-undang ini. Hambatan investasi yang dimaksud adalah mengenai otoritas perizinan dan percepatan perizinan investasi. Negara dan pemerintah Presiden Joko Widodo mengetahui sepenuhnya bahwa izin sesungguhnya yang diharapkan diproses dengan cepat dalam rangka investasi adalah pengambilalihan penguasaan tanah dan sumber daya alam dari tangan kaum tani dan suku bangsa minoritas atas tanah serta kekayaan alam. Kedua, mengakhiri perjuangan kaum tani yang tidak bertanah dan kehilangan kontrol atas kekayaan alam yang dikuasai secara monopoli oleh para tuan tanah besar yang mengimplementasikan kapital finans milik imperialis di pedesaan luas Indonesia. Kaum tani tidak bertanah marah karena tanah tidak ada untuknya, sementara konsesi tanah baru hanya untuk kepentingan investasi asing.

Ketiga, undang-undang ini adalah izin untuk mempekerjakan klas buruh dengan upah yang lebih murah dan keadaan kerja yang lebih buruk agar tetap bisa mempertahankan ekspor barang-dagangan murah sesuai dengan keperluan pasar imperialis. Keempat, memastikan perampasan tanah dan kekayaan alam yang telah berlangsung lama memiliki “dasar hukum” dan perampasan tanah yang akan datang dilakukan berdasarkan hukum. Tindakan hukum harus dilawan dengan hukum. Karena itu perlawanan yang diharapkan pun, bila ada, adalah perlawanan hukum yang murah dan mudah bagi negara dan investor. Kelima, meningkatkan tindakan preventif dengan pengawasan-penjagaan dan melipat-gandakan ancaman hukuman atas rakyat yang “masih berani” menduduki lahan milik negara dan tuan tanah besar lainnya, mengganggu investasi asing di Indonesia. Keenam, meyakinkan rakyat bahwa investasi adalah jalan satu-satunya untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga pertumbuhan ekonomi dan seperti kata Bank Dunia menjamin kesejahteraan yang telah menjadi keinginan sangat lama rakyat Indonesia. Semua yang diatas adalah ilusi, tetapi memastikan sistem kapitalis monopoli tidak bangkrut dengan Omnibus ini jelas sangat nyata. 

Sejarah panjang investasi di Indonesia adalah sejarah perlawanan keras rakyat atas tanah. Rakyat tidak bersedia menempuh jalur hukum karena tanahnya dirampas dengan kekuatan senjata. Mereka dipaksa tidak melawan, juga dengan senjata. 

Mahalnya investasi di Indonesia, karena mahalnya biaya perampasan tanah dengan memobilisi tentara dan polisi bersenjata pada saat memulai investasi dan menjaganya secara berkelanjutan dari perlawanan rakyat yang tidak pernah menyerah. Undang-undang Omnibus Cipta Kerja adalah undang-undang yang memindahkan izin prinsipal penggunaan tanah dan kekayaan alam dari tangan rakyat khususnya kaum tani dan suku bangsa minoritas, serta izin mempekerjakan buruh dengan upah sangat murah dan kondisi kerja yang sangan minimalis ke tangan negara dan pemerintah RI untuk imperialis dan kaki tangannya di Indonesia. 

Target Undang-undang Omnibus Cipta Kerja sangat jelas. Mengakhiri perlawanan non parlemen dan non hukum oleh rakyat – yang selama ini dilakukan kaum tani dan suku bangsa minoritas menjaga harta terakhirnya, tanah dan sumber kekayaan alam yang masih bersisa – mengakhiri perlawanan klas buruh yang selama ini menginginkan perbaikan kondisi kerja dan perbaikan upah – mengakhiri perlawanan dari para intelektual yang sangat kritis terhadap dominasi kapital finans imperialis dalam bidang pertanian, manufaktur dan pertambangan, dan infrastruktur di Indonesia terutama sejak kekuasaan Orde Baru-Suharto.

Karena itu, nama yang tepat bagi undang-undang ini adalah Undang-Undang Omnibus Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia atau Undang-Undang Pencabutan Izin Prinsipal Rakyat Atas Investasi di Indonesia ke tangan Presiden Republik Indonesia!   

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia tidak menjelaskan dengan terbuka mengenai hal ini, tetapi Bank Dunia pimpinan imperialis Amerika Serikat membantu kita memahami inti undang-undang ini melalui pernyataannya 16 Oktober 2020:

“Omnibus Law on Job Creation is major reform effort to make Indonesia more competitive and support the country’s long-term of becoming prosperous country. In can support resilient economic recovery and long-term growth in Indonesia. By removing heavy restrictions on investment and signaling that Indonesia is open for business. It can help attracts investors, create jobs and help Indonesia fight poverty.

…the World Bank will committed to working with Indonesia on these reforms, towards economic recovery, and brighter future for all Indonesians.”     

Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja adalah ancaman nyata bagi lingkungan dan mempercepat perubahan iklim yang menyengsarakan rakyat Indonesia dan dunia. Undang-undang ini mengancam lingkungan hidup bukan karena upayanya mengubah aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Masalah lingkungan dan ancaman perubahan iklim sesungguhnya adalah semakin mendalamnya ketergantungan negara dan pemerintah RI dari produksi dan ekspor bahan mentah pertanian terbelakang, ekstraksi berlebihan pertambangan terutama energi batubara yang sangat anti lingkungan, minyak bumi dan gas alam. 

Dengan produksi pertanian yang terbelakang seberapa pun luasan tanah yang tersedia tidak akan pernah cukup untuk melayani “volume ekspor” karena harus terus meningkat, sementara harganya terus berusaha ditekan agar bisa memasuki pasar kapitalis monopoli internasional. Peningkatan volume dalam pertanian terbelakang berarti memperluas tanah, memperluas penanaman, memperluas eksploitasi, hingga hutan habis sama sekali. Tanah di tangan tuan tanah besar di Indonesia sangat luas. Demikian pula dengan tanah untuk pertambangan di tangan imperialis. Tidak terhitung sudah kerusakan sungai, danau, laut, kehilangan genetik lokal-keanekaragaman hayati karena pertanian besar monokultur terbelakang. Kenyataannya, banyak kaum tani terpaksa memasuki areal hutan yang bersisa di seluruh Indonesia, karena mereka tidak kebagian tanah yang cocok untuk bertanam di daerah biasa. Hati kecilnya menangis menebang kayu yang sangat besar dan dalam hitungan ratusan tahun pun belum tentu bisa sebesar itu. Sebegitu rendahnya kah tradisi, pengetahuan dan kesadaran rakyat Indonesia tentang pelestarian alam?

Kenyataannya, hutan Indonesia habis bukan karena “illegal logging” tetapi karena justru “sangat legal logging dan dijaga senjata pula” oleh negara dan pemerintah RI dan dilatih pula oleh imperialis. Demikian pula, kerusakan bentang alam-sungai-laut-danau-gunung dan tanah bukan karena ILLEGAL MINING tetapi karena “sangat legal mining”.

Tanah pertanian dan perkebunan di Indonesia yang eksisting lebih dari cukup untuk melayani keperluan seluruh rakyat bahkan sudah bisa dipergunakan untuk membantu negeri lainnya yang kekurangan apabila diproduksi secara maju. Akan tetapi tanah tersebut berada di tangan tuan tanah besar yang berproduksi dengan tenaga kaum tani dan alat kerja sisa zaman tengah dengan organisasi produksi yang sangat tidak efesien dan efektif. Maka, produksi semacam ini akan mengancam seluruh aspek tanah dan sumber daya alam. Pembukaan hutan baru adalah kemutlakan, dan kerusakan lingkungan mustahil bisa dicegah.

Dalam Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini pembukaan hutan setelah moratorium tanah untuk perkebunan justru dipertegas ditambah iming-iming “suap” tanah seluas 20% untuk rakyat yang ada disekitar hutan yang konsesinya diberikan pada korporasi (Pasal 58 Poin b). Juga, Pemerintah Pusat memiliki wewenang penuh menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan untuk keperluan mata air, pulau, manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi (Pasal 18 ayat-1). Sebelumnya, pemerintah menetapkan 30% dari luas daratan haruslah areal hutan. Dalam Pasal 19 Ayat 1, seluruh kewenangan dalam perencanaan dan penetapan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.

Undang-Undang Cipta Kerja jelas merampas seluruh kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber daya alam, merampas kesempatannya untuk berusaha dan bekerja serta memperoleh hasil kerja yang setimpal. Apalagi yang bisa dikatakan apabila hak terakhir rakyat untuk mengizinkan tanah dan kekayaan alam yang tidak seberapa lagi berada di tangannya, di sekitar desanya, di dalam masyarakat dan bangsanya dilenyapkan oleh undang-undang? 

Undang-Undang Omnibus CIPTA KERJA akan memberikan tanah bagi tuan tanah besar yang membuka perkebunan besar sawit atau karet dengan menghabisi tanah bahkan hutan yang bersisa dan hanya bisa menciptakan lapangan kerja 200 tenaga buruh tani per 1.000 hektar. Kaum tani punya tanah 1 hektar saja masih bisa digarap bersama dengan istri dan dua anaknya. Cukup tidak cukup! Bila 1.000 hektar ditangan kaum tani dan ditanami pangan berapa hasilnya dibandingkan karet dan sawit yang harus negosiasi dengan Uni Eropa dan Amerika, bergantung pada pasar miskin dan tidak jelas seperti INDIA yang 11-12 dengan Indonesia! Jelas India bisa membeli sawit Indonesia bukan karena mereka negeri kaya tapi hanya minyak sawit yang penyakitan dan sangat murah itu yang bisa dijangkaunya untuk memberi makan minyak goreng pada rakyatnya yang sangat berlimpah! 

Bagi klas buruh Indonesia, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini, meminta zin buruh yang sudah bekerja dalam pabrik agar bersedia mengurangi upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja lainnya agar semakin banyak tenaga kerja yang bisa direkrut dalam pabriknya untuk bekerja bersama-sama dengan sistem padat karya. Lagi pula upah tinggi akan menyebabkan harga barang dagangan Indonesia di pasar Internasional hanya bergantung pada “murahnya” hitungan tenaga kerja dan “belas kasihan” Amerika Serikat dengan kebijakan Generalized System of Preference (GSP) facility sejauh Indonesia tunduk pada maunya.

Jelas Undang-Undang ini adalah hambatan baru bagi tuntutan mendesak Indonesia untuk land reform sejati dan industri nasional. Sebelumnya sudah sangat sulit, dan sekarang kembali diletakkan hambatan jauh lebih kuat dan besar lagi. Tetapi bangsa dan rakyat Indonesia harus bisa menyingkirkan hambatan ini dalam kenyataannya. Dia harus bersatu menghalangi implementasi undang-undang ini di kompleks industrial, di desa dan di tengah suku bangsa minoritas serta pemukim penggarap di pedalaman dan pengunungan di seluruh Indonesia.

Pidato Politik Helda Khasmy, Ketua Seruni dalam Peringatan Hari Perempuan Desa Internasional dan Hari Kelaparan Sedunia (15, 16 Oktober 2020)

Kebangkitan Perempuan Desa adalah Kunci Kemenangan Land Reform Sejati Di Indonesia

Land reform sejati masih belum dapat dimenangkan di Indonesia. Kekuatan penggerak untuk memenangkan land reform sejati, baik kekuatan pokoknya kaum tani dan kekuatan pimpinannya klas buruh, serta kaum intelektual perkotaan sebagai pendukung setianya belum memiliki kekuatan yang cukup bila dibandingkan dengan kekuatan yang harus dikalahkan yaitu tuan tanah besar yang menjadi kaki tangan imperialisme di Indonesia. 

Program Land Reform minimum di pedesaan yang menjadikan dua bentuk penghisapan utama di pedesaan sebagai sasaran utamanya yaitu : mengurangi praktek sewa tanah-bagi hasil yang timpang di pedesaan serta pengurangan secara drastis peribaan sekalipun telah lebih baik di era sebelumnya, belum bisa menjadi program dan tuntutan mendesak kaum tani, termasuk kaum perempuan tani di pedesaan.  

Dua program dan tuntutan tersebut seharusnya menjadi poros program dan tuntutan apapun yang diajukan oleh organisasi dan gerakan massa demokratis-nasional di pedesaan, utamanya kaum tani. Di perkotaan isu tersebut, dengan bantuan kaum intelektual rakyat masalah tersebut bisa meluas di kalangan klas buruh dan menjadi semangat perjuangan jangka panjangnya, selain terus memperjuangkan tuntutan perbaikan upah dan kondisi kerja bagi klasnya sendiri.

Pada momentum peringatan Hari Perempuan Desa Dunia-yang dicetuskan dalam Konferensi Perempuan Dunia ke-4 di Beijing 1995 dan diakui oleh PBB melalui Resolusi 62/136 pada bulan Desember 2007 adalah kesempatan berharga untuk memperingatkan diri bahwa MUSUH KAUM PEREMPUAN di pedesaan sangat fokus pada masalah perempuan agar sistemnya bisa berkelanjutan. Agar dominasi imperialisme atas sistem yang berlaku di setiap negeri tetap terjaga dengan baik, dan PEREMPUAN DESA memiliki peranan kunci. Pengakuan secara resmi Konferensi Perempuan Internasional tersebut dan penetapan PBB adalah penegasan belaka atas prakteknya yang telah dijalankan dalam waktu yang sangat panjang, sejak awal abad-20. Imperialisme dan klas reaksioner khususnya di Indonesia sangat memahami betapa pentingnya mempertahankan kaum perempuan secara ekonomi, politik dan kebudayaan berada tetap dalam belenggu sistemnya dan sesekali tidak akan pernah diijinkan berpindah pada kepentingan kaum perempuan desa itu sendiri yaitu menjalankan land reform sejati, menghancurkan feodalisme sebagai basis sosial imperialisme di Indonesia. 

Hebatnya lagi, data akut mengenai kepemilikan perempuan atas tanah di pedesaan yang kurang dari 20%, ketimpangan dalam upah berbasiskan gender mencapai angka 40% dan harapannya apabila perempuan desa dapat “diberdayakan” bisa menuntaskan kemiskinan hingga 150 juta populasi menyamarkan kenyataan seolah-olah bukan mereka sebagai pembelenggu utama – penyebab keterbelakangan kaum perempuan desa di seluruh dunia. Berbasiskan data itu, mereka justru menegaskan bahwa usahanya selama ini benar tinggal di perbaiki dan diintensifkan serta diperluas kembali.    

Bisa di katakan bahwa ide dan praktek pertanian di pedesaan Indonesia, beberapa jenis pekerjaan non pertanian yang berkembang berada dalam belenggu hubungan produksi setengah feodal yang tidak memungkinkan kaum tani, termasuk kaum tani perempuan, mengembangkan tenaga produktifnya secara bebas untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan bangsanya. Dia sepenuhnya mengabdi dan bekerja untuk kepentingan tuan tanah besar, langsung maupun tidak langsung, baik dari sisi kepemilikan atas alat produksi, partisipasi dalam kerja dan distribusi hasil kerja.

Selama ratusan tahun sudah sejak era kolonial hingga sekarang di era setengah kolonial imperialisme, Perempuan Desa telah dijadikan kekuatan kunci bagi klas reaksioner menghalangi dan mencegah land reform sejati Indonesia. Mereka berusaha menghalangi dengan berbagai cara perempuan desa bangkit, berorganisasi dan bergerak untuk memperjuangkan kepentingan klasnya dan memajukan desanya. Perempuan desa adalah istrument penting untuk mencegah anak-anaknya dan saudaranya bahkan “mengikat suaminya” agar tidak ambil bagian dalam gerakan demokratis. Saat ini klas reaksioner Indonesia dan negaranya sedang dibimbing oleh imperialis Amerika Serikat agar perempuan, termasuk perempuan desa sebagai “aktor kunci” yang efektif dalam penanganan apa yang disebutnya sebagai ideologi terorisme dan kekerasan ekstrem. 

Seiring pengalaman, perlahan kondisi perempuan desa kita ketahui dengan nyata. Berapa banyak sesungguhnya dari mereka yang bisa ambil bagian dalam kerja pertanian, hanya mengantarkan anak sekolah, “dipaksa keadaan” menjadi ibu rumah tangga dan seterusnya. Berapa banyak mereka yang pandai membaca, menulis, berbicara, berhitung, sekarang mulai ada dalam kepala kenyataan sesungguhnya dibandingkan angka yang sengaja disamarkan negara, Bank Dunia, IMF dan bahkan PBB!

Perempuan Desa telah dididik secara massal sebagai “manager rumah tangga” anti krisis kronis yang tangguh di pedesaan. Bagaimana pun parahnya krisis, berapapun uang belanja yang tersedia, kaum perempuan desa harus dapat menanganinya dengan baik demi rumah tangganya, demi anak-anaknya, demi keluarga besarnya. Saat ini melalui “Bantuan” Tunai Langsung, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra), berbagai kerja – padat karya serta berbagai aktivitas sosial dan keagamaan bekerja bersama-sama dengan berbagai program ekonomi taktis-agar bisa terus “mendampingi” perempuan desa tetap berada di pihak yang sama, mengabdi pada klas reaksioner yang berkuasa di Indonesia.

Sekalipun sangat sulit, Untuk memenangkan land reform sejati, organisasi dan gerakan demokratis yang bekerja di pedesaan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja keras memenangkan kaum perempuan desa terutama dari tani miskin, buruh tani dan tani sedang bawah. Bila perempuan desa dari klas tersebut dapat dibangkitkan, diorganisasikan dan digerakkan sebagai basis massa, maka kemenangan land reform sejati bukanlah khayalan, industri nasional pasti jadi kenyataan. Negara reaksi dan lembaga multi-nasional di Indonesia adalah pemasok dan pengedar “obat penenang” bagi perempuan desa di pedesaan.  

Di tengah semua halangan musuh klas untuk membangkitkan perempuan desa; di tengah lilitan keterbatasan sendiri dalam menjalankan berbagai jenis aktivitas ekonomi, politik dan kebudayaan secara komprehensif di pedesaan; pengalaman organisasi dan gerakan demokratis nasional di Indonesia memenangkan perempuan tani berbagai lapisan dan klasnya bahkan cerita sukses memenangkan perempuan dari suku bangsa minoritas yang sebelumnya sangat terisolasi dan menderita akhirnya bersedia ambil bagian langsung dalam perjuangan land reform sejati sangat menginspirasi dan harus menjadi pelajaran utama.

Meskipun belum meluas sebagaimana di harapkan, pengalaman ini bukan hanya di satu atau dua tempat tetapi telah berlangsung di pulau-pulau besar Indonesia, di pedesaan yang cukup luas hingga pedalaman yang sulit dijangkau oleh transportasi dan komunikasi biasa. Perempuan-perempuan yang telah bergabung dalam organisasi dan geerakan demokratis nasional di tempat tersebut telah menjadi inspirasi dalam hal keberanian bagi anak-anaknya, keluarganya, masyarakatnya bahkan suami dan pasangannya sendiri. Keuletan dan kesabaran para aktivis organisasi massa seperti SERUNI, AGRA, PEMBARU Indonesia serta berbagai organisasi Suku Bangsa Minoritas di pedalaman, organisasi pemukim dan penggarap di tengah hutan memegang peranan penting membantu kebangkitan ini. Mereka adalah pahlawan perempuan desa sesungguhnya.

Selamat Hari Perempuan Desa

Selamat Hari Kelaparan Sedunia

Mari Peringatkan Diri Dengan Keras Agar Terus Sadar Dengan Kepahitan Hidup Perempuan Desa Yang Telah Berlangsung Sangat Lama Di Bawah Sistem Setengah Jajahan Dan Setengah Feodal Di Negeri ini. Agar Terus Sadar Tentang Pentingnya Kebangkitan Perempuan Desa Sebagai Kunci Land Reform Sejati Di Pedesaan.

Hidup Perempuan Desa Dari Buruh Tani, Tani Miskin dan Tani Sedang Bawah

Hidup Seruni

Terima Kasih AGRA, Kabar Bumi dan Pembaru Indonesia dan Anggota FPR Lainnya

Kobarkan Gerakan Demokratis Nasional Hingga Menang

Klas Tertindas dan Terhisap Indonesia, Bersatulah!!!

JUSTICE FOR ANIS: GALANG SOLIDARITAS KAUM PEREMPUAN DAN RAKYAT TERTINDAS

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk primitif dari dilanggengkan nya sistem feodal patriarkal di negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia. Lewat kebijakan dan kekuasaan nya Rezim boneka imperialis Joko widodo terus melanggengkan sistem feodal patriarkal, seluruh kebijakan dan program imperialis Amerika Serikat dan negara bonekanya di seluruh dunia tidak bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan, tetapi membelenggu kaum perempuan dalam sistem yang sama bahkan memobilisasi kaum perempuan untuk mempertahankan sistem yang menindas dan menghisap kaum perempuan.

Selama imperialisme masih berdominasi di seluruh dunia, selama pemerintahan bonekanya masih berkuasa di banyak negeri, selama itu pula krisis dan ketimpangan klas serta diskriminasi atas perempuan pekerja, dan penindasan patriarkal kaum laki-laki tetap dilestarikan dan bahkan digunakan untuk mempertahankan sistem. Sudah periode kedua Joko Widodo menjabat sebagai presiden tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah selesai bahkan meningkat setiap tahun nya.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus kekerasan terahadap perempuan tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus).  (CATAHU Komnas Perempuan 2020)

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Kekerasan terhadap anak perempuan di tahun ini meningkat di banding tahun 2018, mengalahkan kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16%), sisanya adalah kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. (CATAHU Komnas Perempuan 2020)

Kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada sebanyak 329 kasus pada 2019. 184 kasus adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 43 kasus kekerasan dalam pacaran, 32 kasus perkosaan, 35 kasus pelecehan seksual, 31 kasus kekerasan dalam keluarga (nonpasangan), perdagangan manusia 1 kasus dan lain-lain 3 kasus. (sumber: Rifka Annisa Woman Crisis Center, medcom.id)

Di masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi, kebijakan dan upaya pemerintah dalam menangani covid-19 masih sangat jauh dari aspirasi masyarakat. 2,8 juta lebih buruh di indonesia di PHK dan dirumahkan (sumber: cnbcindonesia) hal tersebut merupakan salah satu dampak dari upaya pemerintah yang tidak serius menangani covid-19 ini, akibatnya rakyatlah yang paling banyak terkena dampaknya.

Struktur sosial patriarkal, perempuan yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan suaminya, dan suaminya itu adalah seorang buruh yang di-PHK atau dirumahkan. Dengan kondisi seperti ini, perempuan (istri) yang harus memastikan dapurnya terisi, anggota keluarganya bisa makan hari ini dan esok. Perempuan yang terkena dampak dua kali lebih hebat, tidak adanya pemasukan ekonomi menjadi pemicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta merilis temuan bahwa kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19, khususnya sejak diterapkannya kebijakan social distancing dan work from home, mencapai 97 kasus. Jumlah ini cukup besar dalam kurun waktu satu bulan 16 maret – 19 april, dan kasus tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga hingga 33 kasus. (beritabaru.co)

Tidak adanya keberpihakan dari negara terhadap perempuan terlihat dari pengadilan perceraian yang mana pihak yang mengajukan gugatan cerai harus menanggung biaya pengadilan. Kenyataan tersebut tentu sangat memberatkan bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kemudian memilih untuk mengakhiri pernikahan tersebut, sebab di tengah perempuan yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dari pendapatan suami akan sulit bagi perempuan untuk bisa megajukan gugatan cerai akibat tidak memiliki uang untuk membayar pengadilan agar perceraiannya dapat diproses oleh pengadilan. 

Ketimpangan akibat dari diskriminasi secara ekonomi yang dialami oleh kaum perempuan telah menyebabkan dirinya tidak memiliki pilihan yang luas terhadap hidupnya. Keberanian perempuan untuk mengambil pilihan-pilihan diluar dari keadaannya selalu membentur keadaan yang semakin menyulitkan bagi dirinya. Bergantungnya perempuan (istri) pada ekonomi dari hasil pendapatan suaminya menyebabkan perempuan untuk tidak berani mengambil tindakan untuk bercerai ketika terus mangalami tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil lainnya akibat gambaran tentang bagaimana ia dapat membiayai proses persidangannya dan bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama masa proses perceraian dan setelah bercerai, telah banyak membuat kaum perempuan untuk terus pasrah dan menerima kenyataan atas hidup yang mereka alami.

Seperti kasus yang di dampingi oleh Seruni Yogyakarta, Anis (nama samaran) adalah Ibu Rumah Tangga, memiliki dua orang anak dan hanya bergantung hidup dari penghasilan suaminya. Satu tahun terakhir ini Anis sudah tidak dinafkahi, bahkan Anis sering mengalami kekerasan oleh suaminya. beberapa kali Anis ditonjok, ditendang, dikalungi celurit, bahkan diseret di tangga rumah.  Anis tidak bisa melawan karena ketika ia melawan, suaminya akan lebih menyiksanya.

Sudah hampir satu tahun suami Anis tidak pernah pulang kerumahnya, sesekali pulang kerumah dengan keadaan mabok alkohol. Pada saat itu Anis sedang tidur dengan anak terakhirnya lalu suaminya pulang dalam keadaan mabok langsung menendang Anis di depan anaknya.

Dengan keadaan tersebut Anis sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada awal 2020 Anis ingin mengajukan cerai. Mengingat Anis tidak punya penghasilan untuk membayar pengadilan dan kebutuhan hidup sehari-hari untuk dia dan dua orang anaknya, maka Seruni Yogyakarta menggalang solidaritas untuk membantu Anis. Ditengah kondisi Anis yang hanya hidup dari menggantungkan penghasilan suaminya dan jika ia bertahan itu menyiksanya, negara juga memeras Anis untuk membayar pengadilan untuk bercerai.

Melihat hal tersebut di negara yang masih melanggengkan feodal patriarkal, kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sistem feodal patriarkal ini yang terus memelihara bahwa perempuan masih di-nomorduakan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kaum perempuan untuk bersatu dan berjuang melawan kekerasan dan mengahuncurkan sistem yang terus membuat perempuan tidak berdaulat secara ekonomi, politik dan kebudayaan.

Seruni Yogyakarta juga mengajak kawan-kawan untuk dapat bersolidaritas membantu Anis untuk membiayai kehidupan dan proses persidangannya.

Bantuan dapat disalurkan melalui Rekening

Mandiri 9000045628097 a/n Ana Mariana Ulfah

BRI 100801005346537 a/n Ana Mariana Ulfah

Info lebih lanjut hubungi

Cp : 0852-9391-6838

Pernyataan sikap seruni memperingati Mayday 2020: PEREMPUAN INDONESIA BERSATU BERSAMA KLAS BURUH DAN KAUM TANI MENUNTUT TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MENGATASI KRISIS AKIBAT VIRUS CORONA

                                                                                                                Jakarta, 1 Mei 2020

Imperialis terus berusaha keluar dari krisis kronisnya ditengah wabah virus corona. Meskipun terjadi penurunan produksi dalam industri manufaktur, namun esensinya krisis overproduksi tetap terjadi. Imperialis terus berupaya menancapkan dominasi melipatgandakan kapital dengan cara ekspor kapital ke negeri-negeri kapitalis lemah atau negeri jajahan dan setengah jajahan dalam bentuk bantuan, hutang dan investasi. Persis seperti yang terjadi saat ini, ditengah wabah COVID-19 Joko Widodo sebagai boneka kesayangan AS masih terus menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan World Bank memberikan keringanan hutang dalam jumlah yang besar.  

Untuk memastikan kelancaran ekspansi kapital, AS meredam perlawanan dari klas buruh di dalam negerinya dan berusaha meredam kemenangan oposisi dalam negeri yang juga ingin berkuasa. Persaingan antar negera imperialis semakin tajam dan AS mengancam semua negeri yang berusaha menghambat pergerakan kapitalnya. Melecehkan china agar tidak mendapat prestis dunia dengan menuding laboratorium Wuhan sebagai penyebar virus corona. AS juga mengancam mencabut sokongan dana untuk WHO (world health organization) karena menganggap bantuan itu lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang menentang AS. Dalam situasi sulit seperti saat ini kebebasan rakyat dunia dihalangi, sementara kapital imperialis terus bebas bergerak.

Cara negeri Imperialis menangani wabah membuktikan adanya krisis kebudayaan dimana terjadi stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahan obat-obatan yang mereka usulkan tidak mampu mengobati penyakit dampak virus corona. Sudah menjadi watak imperialis, mereka tidak akan memproduksi sesuatu jika tidak mendapatkan keuntungan meskipun itu sangat dibutuhkan umat manusia.     

Di dalam negeri, pemerintahan Jokowi ambil bagian penting untuk memastikan Kapital Imperialis tidak “membusuk” dengan menerbitkan surat hutang dan obligasi untuk bisa mempertahankan aktivitas ekonomi guna memelihara pasar dan keadaan keamanan, meskipun tidak ada pasar karena daya beli rakyat menurun. Keadaan demikian diciptakan untuk memperlancar pergerakan kapital, ada transaksi dan pergerakan ekonomi meski ditengah wabah virus corona.

Perputaran kapital imperialis yang sangat besar di dalam negeri, tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Lapangan pekerjaan tidak tersedia dan jumlah pengangguran terus meningkat. Jumlah angkatan kerja Indonesia 133,94 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 6,87 juta jiwa atau sekitar 5,1 persen dari jumlah angkatan kerja. Sementara angka partisipasi kerja perempuan sebesar 54% dari jumlah perempuan di usia produktif. Banyak rakyat yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagian besar rakyat yang menganggur adalah perempuan. Sementara rakyat yang bekerja atau menjadi buruh terus mengalami kemerosotan hidup.

Ditengah wabah virus corona yang mematikan ini, kebijakan pemerintah memberlakukan social distancing berkembang menjadi physical distancing dan kini menjadi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) untuk semua rakyat, kecuali klas buruh yang masih harus berproduksi di pabrik-pabrik guna menyelesaikan target pekerjaannya tanpa perlindungan kesehatan yang memadai. Sebagian klas buruh yang terpaksa dirumahkan selama 14 hari harus menerima kenyataan upahnya dipangkas hingga 50%. Belum lagi ancaman PHK yang semakin meluas akibat penyebaran virus corona ini.  Sebagai pemerintahan boneka, rezim Jokowi terus berusaha melayani imperialis dengan membuat kebijakan-kebijakan memudahkan masuknya investasi dan jaminan tenaga kerja melimpah dengan upah murah. Undang-undang Omnibus Law yang secara luas ditolak oleh klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia pun masih terus dibahas dan dikejar pengesahannya.

Respon pemerintah atas wabah dengan memberlakuan PSBB menunjukkan ketidakbecusannya. Hal ini juga bukan hanya berdampak secara ekonomi bagi rakyat, tetapi juga berakibat pada kesehatan fisik dan mental sebab manusia sebagai makhluk sosial dibatasi/diisolasi kebebasannya.

Satu-satunya hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyerukan kepada rakyat untuk isolasi diri, rajin menuci tangan, dan memakai masker saat keluar rumah, serta jangan lupa berdoa. Seolah-olah semua hal tersebut berguna untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Pemerintah terlihat mampu mengatasi wabah karena sokongan dan support dari imperialis. Padahal ia bergantung pada hutang sehingga tampak lama sekali mengambil keputusan terkait COVID. Bahkan bank dunia secara langsung meminta kepada Jokowi untuk pakai saja dana desa guna keperluan bantuan langsung tunai semasa corona dan bisa diganti kapan saja. Bantuan langsung tunai yang hanya sesaat hakikatnya adalah pelepasan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian jaminan hidup bagi rakyatnya.

Peringatan Mayday 2020, memberi arti penting bagi Seruni sebagai organisasi perempuan yang memiliki karakter demokratis nasional untuk terus memperluas organisasi dan melahirkan pimpinan serta anggota yang militant tanpa kenal lelah berjuang untuk pemenuhan hak demokratis rakyat dan perempuan meski dalam situasi terbatas sekalipun. Untuk itu SERUNI menuntut:

1.       Liburkan Buruh dan berikan jaminan atas upah dan hak-hak buruh tetap dibayarkan.

2.       Hentikan PHK dan Pemotongan upah

3.       Berikan jaminan keamanan, kesehatan dan pendidikan serta jaminan hidup bagi rakyat.

4.       Berikan jaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis hingga ke perdesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik serta seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Covid-19.

5.       Berikan jaminan ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah.

6.       Berikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat serta tenaga medis lainnya dalam memerangi penyebaran Covid-19.

7.       Batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

8.        Laksanakan reforma agraria sejati dan pembangunan industry nasional yang mandiri dan berdaulat sebagai syarat terciptanya kedaulatan pangan yang bergizi bagi rakyat dan kemajuan industry untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk virus.

9.        Hapuskan sekolah online yang membebani perempuan dan anak!

Peringatan hari buruh internasional adalah momentum perjuangan seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia. Oleh karena itu, pada peringatan Mayday 2020, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) menyerukan kepada seluruh kaum perempuan dan rakyat Indonesia agar terus memperkuat dan memperluas persatuan antar sesama rakyat tertindas dan terhisap melawan kebijakan fasis dan anti rakyat rezim boneka AS, Jokowi – Ma’ruf Amin dan bahu membahu saling bantu mengatasi masalah rakyat ditengah wabah virus corona.

Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)

Helda Khasmy                                                                                                       Ketua umum                                                                                                                                     

Triana Kurnia Wardani 

         Sekjend

Pemerintahan Jokowi Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Rakyat: Berikan Jaminan Kesehatan dan Pangan Bagi Rakyat

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan simpati dan duka yang mendalam terhadap seluruh korban virus Corona dan rakyat Indonesia yang saat ini terancam dengan adanya penyebaran virus berbahaya tersebut. Ini adalah pukulan yang kuat bagi kita semua di tengah situasi rakyat yang rentan, miskin dan menderita akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini. FPR mengajak segenap rakyat untuk tetap waspada, tenang dan bersatu untuk meningkatan solidaritas kita terhadap sesama dalam menghadapi situasi sulit saat ini maupun kedepannya. Kami juga mengucapkan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang dengan gagah berani mengabdikan dirinya untuk melawan penyebaran virus corona.

Sejak November 2019, wabah Virus Corona (Covid-19) terus berkembang di Tiongkok dan meluas ke berbagai negeri. Ribuan orang telah tewas menjadi korban, puluhan ribu lainnya masih menjalani pengobatan intensif. Di Indonesia, kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan 2 orang dinyatakan positif. Kini, 18 Maret 2020 terjadi lonjakan korban Corona di Indonesia menjadi 172 orang dinyatakan positif dan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, persebaranya pun semakin meluas dan kini telah meliputi, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Manado, Pontianak, dan beberapa tempat yang saat ini masih dilakukan contact tracking. Artinya, besar kemungkinan daerah yang terpapar akan terus bertambah.

Sementara itu, dengan kondisi saat ini dimana Virus Corona dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO (World Health Organization), pemerintah tetap berkeras untuk menutup-nutupi kenyataan itu, tidak membuka informasi yang jelas, bahkan tidak juga mengambil tindakan nyata untuk menjamin keselamatan rakyat. Sedari awal pemerintahan Jokowi menutup-nutupi ketidakmampuannya (inkompetensi) dengan cara yang sombong, angkuh dan ngawur.

Jokowi justru selalu mengatakan mencegah kepanikan dan kondisifitas ekonomi. Bahkan secara langsung pemerintah tetap mencari celah saat wabah Virus Corona semakin meluas di Tiongkok untuk memaksimalkan bisnis di sektor pariwisata. Padahal sejak lama Indonesia telah mendapat masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, ahli kesehatan, hingga WHO, namun semua itu dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

Kemudian disaat rakyat membutuhkan informasi yang jelas. Fasilitas deteksi dini yang massif dan luas,dan tenaga medis yang cukup untuk menjangkau kawasan miskin yang lebih rentan terpapar, Jokowi dengan bangga justru menyatakan akan tetap membatasi sirkulasi informasi dengan melibatkan intelejen dalam penanggulangan virus ini.

Saat ini penyebaran virus Corona semakin banyak ditemukan. Kelambanan dan ketidakmampuan pemerintah menjadi factor penting jika ternyata kedepannya penyebaran ini semakin tidak terkendali. Memang beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Solo, Depok, dan institusi pendidikan telah menghentikan sementara aktifitasnya, begitu juga dengan penutupan beberapa objek wisata. Namun, tidak hanya sebatas kebijakan tersebut yang dibutuhkan rakyat.

Di tengah kemiskinan akut, tentu bagi klas buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja lainnya sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memfasilitasi rakyat dengan berbagai kebutuhan pencegahan penyebaran Virus Corona. Memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan masker, Hand Sanitizer, vitamin, dan pangan yang murah dengan gizi seimbang adalah hal yang mutlak.

Tenaga medis juga harus ditunjang dengan kelengkapan Alat Pengaman Diri (APD) berupa baju steril yang memadai, sehingga kerja keras dari tenaga medis yang hingga kini terus dilakukan tidak menambah resiko tertular yang semakin besar. Namun kenyataanya hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Soedono Madiun mengupayakan sendiri pembelian Rapidtest (alat diagnostic untuk mendeteksi pasien terjangkit virus atau tidak) karena hingga kini hanya ada tiga badan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk pengecekan sampel pasien suspect Virus Corona. Sehingga menyulitkan pihak RS mendapatkan hasil tes secara cepat dan transparan. Sebab hasil tes sampel yang dikirim ke Litbangkes akan diberikan ke dinas kesehatan bukan dikembalikan ke RS yang bersangkutan langsung dengan pasien.

Pemerintah melalui kementerian Keuangan menganggarkan Rp 1 Triliun untuk penanggulangan Virus Corona. Tentu anggaran tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan dan hidup rakyat selama wabah ini ada. Di sisi lain Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bertajuk Stimulasi Ekonomi Jilid II untuk mengantisipasi efek Virus Corona terhadap bisnis korporasi. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan untuk Ekspor dan Impor bahan baku manufaktur dapat diberikan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan pajak bahkan menanggung beberapa pajak tertentu yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku usaha. Artinya demi memfasilitasi bisnis korporasi, pemerintah rela mengeluarkan uang untuk menanggung pajak, namun bertindak lambat untuk menjamin keselamatan rakyat.

Belum lagi kebijakan menteri pariwisata yang berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp.

72 miliar dalam rangka promosi wisata. Kucuran dana tersebut diputuskan dalam rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia pada 25 Februari 2020. Sungguh keputusan yang sembrono ditengah wabah virus semakin menyebar ke seluruh Negara-negara di dunia. Meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut akhirnya ditunda setelah Jokowi mengumumkan Indonesia positif terjangkit virus corona pada 2 Maret 2020 lalu, namun dana anggaran untuk influencer, stimulant khusus untuk wisatawan asing dan promosi wisata mancanegara ini akan tetap diberikan pada semester dua tahun ini.

Oleh karena itu, kami organisasi massa rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia yang sedang berjuang menghadapi Virus Corona, solidaritas antar rakyat harus terus diperkuat untuk saling membantu dan berjuang bersama. FPR juga menyatakan sikap dan tuntutan:

1. Mengecam Sikap Sembrono dan angkuh pemerintah Jokowi melalui Menteri Kesehatan yang tidak sigap menangani Virus Corona !
2. Menuntut untuk disediakannya fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis untuk deteksi dini hingga ke pedesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik, kampus dan seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Virus Corona!
3. Menuntut pemerintah untuk segera mendistribusikan secara gratis masker, hand sanitizer, vitamin dan kelengkapan lainnya kepada rakyat!
4. Menuntut jaminan ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah!
5. Menuntut kepada pemerintah untuk menjamin upah buruh tetap dibayarkan jika ada perusahaan/pabrik yang diberhentikan sementara.
6. Memberikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dalam memerangi penyebaran virus Corona

Dalam situasi saat ini, FPR juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh menggalang persatuan dan memajukan perjuangan untuk meraih hak-hak demokratis. Kita tidak bisa berpangku tangan pada kebijakan pemerintah. Berjuang dan saling bantu adalah jalan keluar terbaik bagi perubahan nasib rakyat.

Jakarta, 18 Maret 2020

Hormat Kami,

Front Perjuangan Rakyat

Rudi HB Daman (Koordinator)

-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)-