BREAKING

Terbaru

Selasa, 30 April 2019

Pernyataan Sikap Seruni Menyambut Mayday 2019


“PEREMPUAN INDONESIA BERSATU DAN BERJUANG BERSAMA RAKYAT MELAWAN DISKRIMINASI DAN TINDASAN FASIS REZIM JOKOWI-JK”

Jakarta, 30 April 2019.

Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) yang tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) memastikan akan melakukan aksi dan kampanye massa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia, 1 Mei 2019 (May Day). Momentum bersejarah untuk meneladani dan memajukan tradisi berjuang klas buruh dan rakyat tertindas di seluruh dunia melawan klas penghisap dan penindas. Perjuangan tanpa kenal menyerah oleh jutaan klas buruh yang telah memberikan inspirasi terhadap jalan baru kehidupan rakyat. Keteguhan sikap, pengorbanan, serta disiplin baja dalam perjuangan yang bergelora membuahkan hasil berupa 8 jam kerja yang dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh penjuru dunia hingga saat ini.  
SERUNI bersama FPR pada May Day tahun ini mengkoordinasikan aksi dan kampanye massa di 15 (lima belas) propinsi di seluruh Indonesia: DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Puncak aksi massa akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 yang berpusat di Istana Negara, Jakarta dan juga secara serentak dijalankan tiap propinsi kota/kabupaten.  
Aktifitas SERUNI menuju hari raya klas buruh dan rakyat tertindas secara umum 1 Mei 2019 terus dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama aliansi FPR. Edukasi dan propaganda massa, dialog, seminar, aksi piket, penyebaran selebaran, dan panggung kebudayaan menjadi rangkaian kegiatan untuk memperkuat persaturan dan memajukan kesadaran rakyat dalam menyongsong May Day 2019.
Dalam momentum May Day 2019 ini SERUNI telah menetapkan tema kampanye, yaitu “PEREMPUAN INDONESIA BERSATU DAN BERJUANG BERSAMA KLAS BURUH DAN KAUM TANI SERTA RAKYAT TERTINDAS MELAWAN TINDASAN FASIS REZIM JOKOWI-JK”.
Tema ini diambil berdasarkan dari posisi gerakan kaum perempuan hari ini dimana sejatinya ialah perjuangan klas. Oleh karena itu perjuangan kaum perempuan tidak bisa eksklusif, harus menyatu dengan perjuangan klas buruh dan kaum tani sebagai klas mayoritas di negeri ini. Akibat monopoli tanah masih eksis hingga kini situasi kaum perempuan khususnya terus mengalami kemerosotan hidup akibat perampasan hak ekonomi, politik dan kebudayaan karena kebijakan rezim Jokowi yang anti rakyat dan hanya mengabdi pada kepentingan kapitalisme monopoli asing, khususnya Amerika Serikat. Imperialisme AS terus melipatgandakan penghisapan dan tindasan terhadap rakyat seluruh negeri termasuk Indonesia melalui rezim boneka Jokowi - JK. Hal tersebut dilakukan oleh Imperialis AS untuk bertahan dari degradasi sistem neoliberal karena terus mengalami krisis yang semakin tajam.
Dikte neoliberal imperialis AS secara konsisten terus dijalankan oleh rezim Jokowi-JK dengan memberikan “karpet merah” dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Pada tahun 2019, kenaikan upah buruh hanya mencapai 8,03%. Klas buruh dan pekerja lainnya mengalami defisit yang semakin tajam karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi dan cepat.
Sementara itu, untuk meningkatkan super profit dari kapitalis monopoli dan borjuasi besar komprador, pemerintah terus mengintensifkan skema Labour Market Flexibility (fleksibilitas pasar tenaga kerja) berupa kontrak jangka pendek, outsourching, dan pemagangan. Skema ini semakin merampas hak klas buruh atas kepastian kerja dan kesejahteraan. Pemagangan Nasional meningkatkan keuntungan bagi pengusaha karena mengurangi pengeluaran untuk upah buruh (merampas upah). Dengan skema ini, buruh (magang) bekerja dengan beban yang sama dengan buruh (tetap), namun hanya diberikan upah (uang saku) sekitar 60 - 70% dari upah minimum.
Rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan tanah lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu dan Perhutanan Sosial. Program bagi-bagi sertifikat sesungguhnya melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas dan sama sekali tidak mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Sebaliknya, semakin menjerat kaum tani dalam skema perampasan tanah, dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan. Kaum tani dipaksa bermitra dengan tuan tanah besar yang menjerat kaum tani melalui penghisapan feodal yang keji.
Krisis di perdesaan dan kondisi perburuhan yang semakin buruk berimbas bagi seluruh sektor dan golongan rakyat di Indonesia. Rakyat terpaksa menjadi buruh migran dan bekerja ke luar negeri tanpa perlindungan negara. Sementara itu kaum perempuan terus mendapatkan diskriminasi kerja dan upah yang semakin tajam, serta mengalami perampasan hak-hak demokratisnya sebagai manusia. Perempuan buruh pabrik mendapat upah lebih rendah dari buruh laki-laki karena pembedaan jenis pekerjaan. Begitu juga yang dialami perempuan buruh kebun di pedesaan. Hak demokratis berupa cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan selama 3 bulan sangat sulit didapatkan. Satu kasus yang cukup menarik perhatian ialah cuti haid perempuan buruh di perkebunan milik Ivo Mas (anak perusahaan Sinar Mas di kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau) yang harus melalui prosedur yang tak prosedural. Sang buruh yang hendak mengajukan cuti haid harus melalui pemeriksaan vagina oleh petugas kesehatan di klinik kebun, hingga harus menanggalkan celananya, kemudian diusap dengan kapas beralkohol hanya demi membuktikan bahwa mereka sedang dalam masa haid padahal sudah ditunjukkan pembalutnya terdapat darah. Sungguh merupakan pelecehan seksual bagi seorang perempuan!
Pihak perkebunan hanya mengijinkan perempuan mengambil cuti saat haid sedang deras-derasnya dan terjadi pada tanggal yang sama tiap bulannya. Tanpa mempertimbangkan siklus haid seorang perempuan bisa berbeda satu sama lain, bahkan bisa saja berbeda tiap bulannya. Apapun itu, pihak perusahaan tidak punya hak untuk mempersulit cuti haid bagi buruh perempuannya. Karena sejatinya cuti haid sudah diatur dalam undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan sudah menjadi hak bagi seorang buruh. Parahnya lagi, perempuan buruh kebun yang melakukan aksi menolak pelecehan seksual tersebut justru harus menghadapi PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak dengan tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Hingga kini SERUNI masih terus melakukan advokasi agar korban bisa mendapatkan haknya.
Disamping hak demokratis yang dirampas oleh pihak perkebunan, perempuan di pedesaan juga semakin terpuruk karena kehilangan aksesnya terhadap sumber daya alam di tanahnya sendiri akibat monopoli oleh perkebunan kelapa sawit. Sungai-sungai mulai mengering, air bersih kian sulit didapatkan, ikan-ikan tak lagi ada di sungai, dan tidak ada lagi makanan gratis dari hutan yang lestari. Maka tak heran jika ancaman kelaparan adalah gambaran masa depan dari anak-anak buruh perkebunan.  
Pun demikian dengan pemuda dan mahasiswa yang dihadapkan dengan biaya pendidikan mahal karena lepasnya tanggung jawab negara dan ketidakpastian mendapatkan lapangan kerja yang layak.
Pada momentum May Day tahun ini, gerakan buruh dan rakyat Indonesia juga dihadapkan dengan kontestasi elektoral Pemilu 2019. Meskipun telah selesai melaksanakan pemungutan suara, namun hingga saat ini klas buruh dan rakyat terus diseret dan dipecah konsentrasinya demi kepentingan klas penindas yang berkontestasi. Melalui janji perubahan nasib, komitmen palsu berpihak pada rakyat, hingga langkah praktis membangun kekuatan alternatif hanyalah akan menumpulkan kontradiksi dan perjuangan rakyat Indonesia.
SERUNI menegaskan bahwa fokus perjuangan politik kaum perempuan dan rakyat Indonesia saat ini adalah terus membangun persatuan melalui berbagai organisasi rakyat untuk mengintensifkan perlawanan terhadap seluruh kebijakan rezim Jokowi yang menyengsarakan kaum perempuan, klas buruh, dan kaum tani serta rakyat tertindas lainnya. Sementara itu, Rakyat harus selalu siap menghadapi siapapun pemenang Pemilu 2019 yang esensinya adalah representasi dari kepentingan imperialis-borjuasi besar komprador-tuan tanah besar.
Maka tuntutan utama SERUNI adalah:
1. Cabut Paket kebijakan ekonomi Jokowi dan seluruh aturan perundangan yang mengabdi pada       pelaksanaan skema neoliberalisme pimpinan AS; dan cabut seluruh aturan dan undang-undang yang       menindas hak politik rakyat.

2.   Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Wujudkan Upah Minimum Nasional sebagai skema baru pengupahan yang mencegah kesenjangan upah buruh.
3.   Perbaiki upah perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
4.   Perbaiki kondisi kerja perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
5.   Jalankan Land Reform Sejati dan Distribusikan Tanah Bagi Tani Perempuan
6.   Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan
7.   Berikan kepastian kerja bagi perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
8.   Hentikan penggusuran atas nama infrastruktur dan percepatan pembangunan.
9.   Berikan cuti melahirkan 6 bulan bagi perempuan buruh.
110.  Turunkan harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, air dan BBM!
111.  Turunkan pajak bagi buruh, petani dan rakyat miskin! Menolak rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan   dan turunkan iuran dengan perbaikan layanan kesehatan bagi rakyat.
112. Hentikan pemberian dan perpanjangan HGU dan HPH kepada perkebunan besar, izin usaha bagi pertambangan besar dan taman nasional; serta naikkan harga hasil produksi kaum tani.
113.  Libatkan perempuan yang tertindas dan terhisap dalam setiap pengambilan keputusan.
114.  Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi perempuan terutama perempuan buruh dan tani di pedesaan.


Peringatan Hari Buruh Internasional adalah momentum perjuangan seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia. Oleh karena itu, pada peringatan May Day 2019, Serikat Permepuan Indonesia (SERUNI) menyerukan kepada seluruh kaum perempuan dan rakyat Indonesia agar terus memperkuat dan memperluas persatuan serta mengintensifkan perlawanan dengan gegap gempita melancarkan aksi-aksi dan mobilisasi massa seluas-luasnya menentang semua kebijakan yang menindas dan menghisap serta menyengsarakan rakyat secara ekonomi, politik dan kebudayaan.
Hormat kami
Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)


Helda Khasmy                                                            Triana Kurnia Wardani
   Ketua Umum                                                                             Sekjend

Kontak Person:
Triana Kurnia Wardani (Sekjend)           : +6281293288840



Kamis, 07 Maret 2019

Pernyataan Sikap Hari Perempuan Internasional 2019


“PEREMPUAN INDONESIA BERSATU DAN BERJUANG BERSAMA RAKYAT MELAWAN KEBIJAKAN DISKRIMINASI DAN TINDASAN FASIS REZIM JOKOWI-JK”

Sejarah telah mencatat bahwa pada tanggal 8 Maret 1857 terjadi demonstrasi perempuan kelas buruh dari berbagai pabrik di New York, Amerika Serikat yang menuntut penghapusan diskriminasi dalam hubungan produksi dan membawa tuntutan kelas buruh untuk pengurangan jam kerja dan perbaikan kondisi kerja. Kemudian pada tahun 1908, diselenggarakan peringatan peristiwa 8 Maret 1857 dalam sebuah Rapat Umum yang diikuti oleh 30.000 perempuan kelas buruh dan para pendukungnya. Tuntutan utama masih terus dikumandangkan dan tuntutan tentang hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum mulai disuarakan. Kemudian pada tahun 1910, dalam Kongres Internasional Perempuan Kelas Buruh, Clara Zetkin (pemimpin lembaga perempuan pada partai Demokrasi Sosialis Jerman) mengusulkan bahwa tanggal 8 Maret harus diperingati sebagai hari perlawanan kaum perempuan kelas buruh dan upaya untuk membangkitkan gerakan pembebasan perempuan di dalam garis perjuangan. 
Setelah 111 tahun berselang, situasi perempuan di Indonesia dan di berbagai negeri terutama di negeri jajahan dan negeri setengah jajahan setengah feodal masih sama. Akar ketertindasan perempuan disebabkan karena adanya masyarakat berklas, adanya kepemilikan pribadi dan akumulasi produksi menyebabkan perempuan dalam belenggu dominasi budaya feodal patriarchal. Di aspek ekonomi perempuan buruh pabrik dan buruh kebun masih mengalami diskriminasi upah dan kondisi kerja yang buruk. Monopoli tanah oleh korporasi asing dan Negara sebagai tuan tanah di negeri setengah jajahan dan setengah feodal ini menjadi contoh nyata bahwa masyarakat berklas dan kepemilikan pribadi masih eksis dan menindas utamanya ialah kaum perempuan. Adanya akumulasi produksi oleh borjuasi besar komprador disokong penuh oleh rezim boneka imperialis Amerika Serikat menjadikan perempuan semakin miskin karena pastisipasi perempuan dalam industry hanya dipakai untuk menyediakan tenaga kerja murah dengan karakter tenaga produktif yang terbelakang.
Di aspek politik, partisipasi perempuan masih sangat rendah. Bahkan kini, di fase pemerintahan Jokowi 2014-2019 jumlah anggota DPR RI perempuan hanya 97 orang atau sekitar 17,32 persen dari total 560 orang. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPR RI wanita periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86 persen dari total 560 jiwa. Maka yang menjadi persoalan bukanlah kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga tersebut, melainkan system patriarkhi yang masih dominan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal ini.
Di aspek kebudayaan, akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi juga masih rendah. Kaum perempuan banyak terjebak perkawinan anak, tak lain dan tak bukan hanya karena ingin keluar dari kemiskinan sebab rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Gerakan perempuan dikanalkan pada organisasi-organisasi dibawah control pemerintah. Tidak berdaya membangun gerakan yang mengusung aspirasi yang sesungguhnya dari kaum perempuan untuk terbebas dari belenggu budaya feodal patriarchal dan turut aktif dalam partisipasi produksi seperti dulu saat belum muncul masyarakat berklas.
Tentang RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) yang kini tengah menjadi perhatian di kalangan gerakan perempuan di Indonesia, sesungguhnya hanya dijadikan komoditas politik rezim semata demi meraup simpatik dari kalangan perempuan di dalam negeri dan juga kalangan internasional bahwa seakan-akan Indonesia sudah memberikan perhatian yang serius terhadap kaum perempuan dan selah menjadi Negara demokrasi yang besar, padahal kenyataannya NOL BESAR. Sebab, jika ditilik dari sejarahnya, RUU ini sudah sejak lama digaungkan kalangan gerakan perempuan untuk disahkan. Jika Jokowi berniat baik melindungi kaum perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual, harusnya sejak dia terpilih menjadi presiden RUU ini menjadi PR pertama yang diselesaikannya. Jika dipelajari secara mendalam RUU ini sangatlah idealis dan jauh dari kesadaran sosial perempuan hari ini. Sebab, perlu dicatat bahwa problem pokok perempuan tidak akan selesai dengan hanya disahkannya RUU PKS ini. Selama monopoli dan perampasan tanah masih eksis di negeri ini, maka selama itu pula system dan budaya feodal patriarkal akan terus menindas kaum perempuan Indonesia tanpa kecuali.
Hiruk pikuk pesta demokrasi semakin menunjukkan kebaikan-kebaikan palsu pemerintah hari ini. Enam belas paket kebijakan Jokowi semakin nyata memiskinkan rakyat karena membuka kran investasi asing seluas-luasnya sehingga terjadi privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi kebijakan dalam negeri. Maka jangan pilih presiden yang gagal menyelesaikan problem perempuan dan rakyat, dan bersiaplah untuk melancarkan perjuangan yang lebih keras dan massif jika rezim baru terpilih.
Atas dasar kondisi dan situasi perempuan Indonesia hari ini dibawah dominasi system masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal, maka tidak ada pilihan lain bagi kaum perempuan selain menyatukan diri dalam organisasi, memperkuat dan meluaskan gerakan demokratis nasional, melebur dengan perjuangan klas buruh dan kaum tani melawan segala bentuk kekerasan dan penindasan, untuk mewujudkan reforma agraria sejati demi membangun industri nasional yang mandiri dan berdaulat menuju pembebasan sejati kaum perempuan Indonesia.
Atas dasar keadaan tersebut, kami SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) dalam momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2019 menyatakan sikap dan tuntutan:

1.   Cabut seluruh paket kebijakan ekonomi jokowi yang terbukti semakin memiskinkan dan memerosotkan penghidupan kaum perempuan dan rakyat Indonesia.
2.   Hentikan seluruh bentuk persekusi dan penangkapan terhadap perempuan pejuang HAM, serta hentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan
3.   Jalankan Land Reform Sejati dan Distribusikan Tanah Bagi kaum tani dan Perempuan tani
4.  Perbaiki upah perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan, serta perbaiki kondisi kerja perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
5.   Berikan kepastian kerja bagi perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
6.   Hentikan penggusuran atas nama infrastruktur dan percepatan pembangunan.
7.  Turunkan harga kebutuhan pokok, bebaskan buruh, petani dan rakyat miskin dari pajak dan berbagai pungutan lainnya.
8.   Libatkan perempuan yang tertindas dan terhisap dalam setiap pengambilan keputusan.
9.   Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi perempuan terutama perempuan buruh dan tani di pedesaan.

SERUNI menyerukan kepada seluruh perempuan dan rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama melawan kebijakan dan tindakan fasis Jokowi-JK serta berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum perempuan. Kita harus bersatu menolak segala usaha dan cara pecah-belah terhadap kaum perempuan dan rakyat yang menjauhkan dari perjuangan atas masalah dan tuntutan kongkret hak-hak demokratis kaum perempuan.

Hidup perempuan Indonesia!
Hidup seluruh rakyat tertindas!

Jakarta, 8 Maret 2019
Hormat Kami,
SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia)




Helda Khasmy                                                                           Triana Kurnia Wardani


        Ketua                                                                                                     Sekjend




Senin, 25 Februari 2019

Seruni Intervention on RCEP negotiation in Bali

Bali. I am Retno Dewi from women's organization SERUNI and we stand alongside the oppressed women of the global south.

You have kept us blind, you have kept the details of this deal a secret. For that reason alone, the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement or RCEP deserves an unequivocal rejection from women, and all the other sectors here present now.

But from the little details we know through leaked texts and the bits of information that government negotiators were willing to spare, and from our long experiences with neoliberal economic policies, we are sure that this new neoliberal free trade agreement will be detrimental to the welfare of women.

RCEP will further endanger women's access and ownership to land and natural resources as you allow big Corporations to further monopolize larger tracts of land. Through UPOV 91, you will allow agro-TNCs to have full control of seeds meanwhile criminalizing women farmers who practice seed-saving.

RCEP will also further allow the land-grabbing of ancestral domains of our national minority.

RCEP will further deny us and our children access to social services as these become even more privatized, deregulated, and open to foreign investors.

RCEP will worsen the condition of women workers, as labor standards are eroded at the behest of foreign capitalists.

We will never accept RCEP!

Junk RCEP!

Tolak RCEP!




Rabu, 30 Januari 2019

INTERNATIONAL LEAGUE OF PEOPLES’ STRUGGLE (ILPS) INDONESIAN CHAPTER Call for solidarity for the struggle of venezuelans to defends their nation’s sovereignty And strongly condemn the intervention of the government of the united state imperialism!


We are the International League of Peoples’ Struggle (ILPS) Indonesia Chapter; strongly condemn the intervention of the United State (US) Imperialists for the instigated coup in Venezuela by a small group of soldiers on their move last January 21, 2019 to remove Maduro government who was democratically elected. The interference of the US, that being supported by the other Imperialist governments in Europe and its other puppet government in Latin America has been clearly shown by pushed Juan Guaido, the US puppet that declared himself as interim president.  
The US imperialist support for Juan Guido and a small military group of Venezuela that were trained by the US is a way to push through to takeover of power in Venezuela that since President Hugo Chavez to Nicholas Maduro were courageously defended the sovereignty of their nation. These efforts of the US imperialist are not the first time in Venezuela and continuously faced the failures because that it is not supported by the majority of the people. Previously, they were staged a coup over the government of Hugo Chavez that was against the US dominations and intervention against the people of Venezuela, South America, and other oppressed nations. 
The US interference to Venezuela cannot be separated from the crisis of the Imperialist itself and the struggle of Venezuelans those who want to defend the sovereignty of their nation. Through its puppet president Juan Guaido, the US wants to fully control the oil reserves of Venezuela, that reached more than 300,878 millions of barrels, and even bigger than those of Saudi Arabia, Iraq, Russia.  The main goals and interest of the US Imperialist then unmasked after when its puppet president Guaido stated his plan to de-nationalize Citgo, the state petroleum firm, in order the be easily controlled by foreigners, especially the United States. 
We are also strongly condemn the US Imperialist efforts with its puppet of bourgeoisie compradors in Venezuela who had carried out a lot of economy sabotage that caused suffered against the people of Venezuela. They are also used the trickery tricks of hunger, pooverty, and criminalizations that increas are the result of the undemocratic policies of Maduro and Chavez against the majority of Venezuelan’s people. It is the same way was carried out by the United Kingdom Imperialism through the Bank of England that refuse to hand over the USD 1.2B worth of Venezuela.
The Interference and the interventions of the United States in Venezuela must absolutely be opposed by the governments of the countries those who declared themselves to refuse the interference and intervention of the sovereignty of a country in any name. The Government of Indonesian should have expressed strong condemnation and rejection of the ways in which the United States intervened in Venezuela and other nations which had suffered, including: Syria, Iraq, Libya, Afghanistan, Yemen, Sudan and other more. The Indonesian government must also show its attitude by ending treaties and treacherous cooperation with the United States which has made the Indonesian people suffer and lose the sovereignty of the nation.
For the situation and circumstances that have been explained, we the International League of People Struggles (ILPS) Indonesian chapter states:
  1. Strongly condemn the US imperialist interference with the sovereignty of Venezuela through its support for the (failed) coup by a small anti-people military group and "the interim president" Juan Guido who is a trusted puppet of US imperialism!
  2. Stop all forms of US imperialist interference with the Venezuelan nation that maintains the sovereignty of their nation, and stop all US imperialist intervention in the whole nations and people of various countries who are defend their sovereignty!
  3. Urge the Indonesian government to strongly condemn all forms of supports and interference from the United States and its allied governments towards the sovereignty of the Venezuelan nation; and stop all treasonous cooperation and treaties with the United States that have proven to rob the homeland and seize the sovereignty of the Indonesian people and make the people suffer caused of their dominance.
  4. Calls on all Indonesian people to conduct solidarity and support for the struggle of the Venezuelan people against intervention and all forms of the US imperialist and allied crimes in destroying the people sovereignty in Venezuela.
We are offer our support for the solid struggle of the Venezuelan people against the intervention and interference of the US imperialists fearlessly and exhausted. As part of the people of the world, the people of Indonesia must be unite and convey the strong support to the Venezuelan people and all oppressed nations in their struggle against all forms of the US imperialist intervention to achieve the national sovereignty and social justice that is free from the domination and oppression of the US imperialism and its puppet regimes in every country.

Stop the US Imperialist Intervention in Venezuela!
It is the Venezuelan people who determine their own fate, not the US imperialists!
Stop Imperialist Sabotage Against the Venezuelan People!
Long Live International Solidarity!


Jakarta, 30 January 2019,

Rudi HB. Daman
Chairperson
HP: +6281213172878









Kamis, 27 Desember 2018

The evacuation of women and children victims of the Banten and South Lampung tsunamis continues


Jakarta. The tsunami occurred again in Indonesia. This time it’s sweeping the coastal areas around the sea of Pandeglang, Serang, Banten Province and South Lampung. This tsunami occurred not as a result of an earthquake like what happened few time ago in Palu, Central Sulawesi. But due to the eruption of the Krakatau Mountain in the Sunda Strait that spewed large materials and pushed the sea causing high waves.

Until this news was revealed, victims of the tsunami had reached 420 dead, 1041 injured and 55 people were still declared missing. The number of refugees continues to increase with the high waves which will continue to occur until the end of 2018 (BMKG statement).


Indonesian women's unions (SERUNI) as women's mass organizations also took part in helping and serving victims of the Banten-Lampung tsunami disaster. One of them is by calling nationally to the organization till the branch level to help raise aid in the form of medicines and medical personnel recruitment, food especially for infants and children, baby diapers, blankets, sanitary napkins, decent clothes for adults and children , formula milk, the need for pregnant and lactating mothers, and rice for public kitchen needs.


As part of the Indonesia Bangkit (IB) humanitarian post aid, SERUNI also sent volunteers to the evacuation sites in Anyer sub-district spread over four points, namely in the villages of Bunihara, Mancak, Banjar Sari and Sindang Mandi. Until now the number of refugees has reached 2000 people. In addition to the evacuation of victims, volunteers from Seruni also took part in conducting social investigations on the situation of women and children affected by the tsunami and what kind of donations was specifically needed.

Refugees who are mostly tsunami victims are women, children, and the elderly while being evacuated to residents' houses, public facilities, and refugee tents to avoid high waves that often occur in the area around the coast. Refugees are not only victims of the Banten tsunami, but also people who lived around the coast, the majority of fishermen who are no longer being able to carry out their daily activities for livelihood. 


Efforts to evacuate victims continue to be carried out by Indonesian volunteers rising from various elements of society and national democratic mass organizations, including Seruni. In addition, the Indonesia Bangkit Post aid which was centered on Jalan Mutiara Raya No. 1 kelurahan Jati, kecamatan Pulogadung, East Jakarta also established a public kitchen in an effort to serve the needs of tsunami-affected refugees.


In order to reach closer to the victims of natural disasters, Indonesia Bangkit also open a main service post aid at several points in Banten, including: in the Block O No.95 BMS Perumahan Serang city (behind the Untirta campus) contact person: Ega (+62895349403986) and Abda (+6281293856381), center IB services in Anyer sub-district, Serang district, address at the refugee camp in Kampong Mulia Ulum, Cikoneng village, Anyer sub-district, contact person: Muhib (+6287873054662) and IB service in Sumur sub-district, Pandeglang district with the address Kampong Garung, Cigarondong village, Sumur District, contact person: Jumri/Kipli (+6285899859028).

Donations can be given through the nearest posts aid in your city and also can be given through bank transferred to the BRI (Bank Rakyat Indonesia) number 0368-0100-0923-303 branch of Rawamangun, swift code BRINIDJA on behalf of Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), confirmation: Widianto Satria Nugraha (+62813-1683-6857) or account number CIMB NIAGA 705378752400 branches of ARION, swift code BNIAIDJA on behalf of Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), confirmation: Rahma Sansuwardi (+62813-1334-2386).
Together let's build solidarity, to help restore the victims of the Banten-Lampung tsunami disaster. Save, protect and serve the victims!
 


Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT