BREAKING

Terbaru

Kamis, 19 Maret 2020

Pemerintahan Jokowi Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Rakyat: Berikan Jaminan Kesehatan dan Pangan Bagi Rakyat


Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan simpati dan duka yang mendalam terhadap seluruh korban virus Corona dan rakyat Indonesia yang saat ini terancam dengan adanya penyebaran virus berbahaya tersebut. Ini adalah pukulan yang kuat bagi kita semua di tengah situasi rakyat yang rentan, miskin dan menderita akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini. FPR mengajak segenap rakyat untuk tetap waspada, tenang dan bersatu untuk meningkatan solidaritas kita terhadap sesama dalam menghadapi situasi sulit saat ini maupun kedepannya. Kami juga mengucapkan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang dengan gagah berani mengabdikan dirinya untuk melawan penyebaran virus corona.
Sejak November 2019, wabah Virus Corona (Covid-19) terus berkembang di Tiongkok dan meluas ke berbagai negeri. Ribuan orang telah tewas menjadi korban, puluhan ribu lainnya masih menjalani pengobatan intensif. Di Indonesia, kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan 2 orang dinyatakan positif. Kini, 18 Maret 2020 terjadi lonjakan korban Corona di Indonesia menjadi 172 orang dinyatakan positif dan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, persebaranya pun semakin meluas dan kini telah meliputi, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Manado, Pontianak, dan beberapa tempat yang saat ini masih dilakukan contact tracking. Artinya, besar kemungkinan daerah yang terpapar akan terus bertambah.
Sementara itu, dengan kondisi saat ini dimana Virus Corona dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO (World Health Organization), pemerintah tetap berkeras untuk menutup-nutupi kenyataan itu, tidak membuka informasi yang jelas, bahkan tidak juga mengambil tindakan nyata untuk menjamin keselamatan rakyat. Sedari awal pemerintahan Jokowi menutup-nutupi ketidakmampuannya (inkompetensi) dengan cara yang sombong, angkuh dan ngawur.
Jokowi justru selalu mengatakan mencegah kepanikan dan kondisifitas ekonomi. Bahkan secara langsung pemerintah tetap mencari celah saat wabah Virus Corona semakin meluas di Tiongkok untuk memaksimalkan bisnis di sektor pariwisata. Padahal sejak lama Indonesia telah mendapat masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, ahli kesehatan, hingga WHO, namun semua itu dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Kemudian disaat rakyat membutuhkan informasi yang jelas. Fasilitas deteksi dini yang massif dan luas,dan tenaga medis yang cukup untuk menjangkau kawasan miskin yang lebih rentan terpapar, Jokowi dengan bangga justru menyatakan akan tetap membatasi sirkulasi informasi dengan melibatkan intelejen dalam penanggulangan virus ini.
Saat ini penyebaran virus Corona semakin banyak ditemukan. Kelambanan dan ketidakmampuan pemerintah menjadi factor penting jika ternyata kedepannya penyebaran ini semakin tidak terkendali. Memang beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Solo, Depok, dan institusi pendidikan telah menghentikan sementara aktifitasnya, begitu juga dengan penutupan beberapa objek wisata. Namun, tidak hanya sebatas kebijakan tersebut yang dibutuhkan rakyat.



Di tengah kemiskinan akut, tentu bagi klas buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja lainnya sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memfasilitasi rakyat dengan berbagai kebutuhan pencegahan penyebaran Virus Corona. Memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan masker, Hand Sanitizer, vitamin, dan pangan yang murah dengan gizi seimbang adalah hal yang mutlak.
Tenaga medis juga harus ditunjang dengan kelengkapan Alat Pengaman Diri (APD) berupa baju steril yang memadai, sehingga kerja keras dari tenaga medis yang hingga kini terus dilakukan tidak menambah resiko tertular yang semakin besar. Namun kenyataanya hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Soedono Madiun mengupayakan sendiri pembelian Rapidtest (alat diagnostic untuk mendeteksi pasien terjangkit virus atau tidak) karena hingga kini hanya ada tiga badan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk pengecekan sampel pasien suspect Virus Corona. Sehingga menyulitkan pihak RS mendapatkan hasil tes secara cepat dan transparan. Sebab hasil tes sampel yang dikirim ke Litbangkes akan diberikan ke dinas kesehatan bukan dikembalikan ke RS yang bersangkutan langsung dengan pasien.
Pemerintah melalui kementerian Keuangan menganggarkan Rp 1 Triliun untuk penanggulangan Virus Corona. Tentu anggaran tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan dan hidup rakyat selama wabah ini ada. Di sisi lain Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bertajuk Stimulasi Ekonomi Jilid II untuk mengantisipasi efek Virus Corona terhadap bisnis korporasi. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan untuk Ekspor dan Impor bahan baku manufaktur dapat diberikan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan pajak bahkan menanggung beberapa pajak tertentu yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku usaha. Artinya demi memfasilitasi bisnis korporasi, pemerintah rela mengeluarkan uang untuk menanggung pajak, namun bertindak lambat untuk menjamin keselamatan rakyat.
Belum lagi kebijakan menteri pariwisata yang berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp.
72 miliar dalam rangka promosi wisata. Kucuran dana tersebut diputuskan dalam rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia pada 25 Februari 2020. Sungguh keputusan yang sembrono ditengah wabah virus semakin menyebar ke seluruh Negara-negara di dunia. Meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut akhirnya ditunda setelah Jokowi mengumumkan Indonesia positif terjangkit virus corona pada 2 Maret 2020 lalu, namun dana anggaran untuk influencer, stimulant khusus untuk wisatawan asing dan promosi wisata mancanegara ini akan tetap diberikan pada semester dua tahun ini.
Oleh karena itu, kami organisasi massa rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia yang sedang berjuang menghadapi Virus Corona, solidaritas antar rakyat harus terus diperkuat untuk saling membantu dan berjuang bersama. FPR juga menyatakan sikap dan tuntutan:
  1. Mengecam Sikap Sembrono dan angkuh pemerintah Jokowi melalui Menteri Kesehatan yang tidak sigap menangani Virus Corona !
  2. Menuntut untuk disediakannya fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis untuk deteksi dini hingga ke pedesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik, kampus dan seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Virus Corona!
  3. Menuntut pemerintah untuk segera mendistribusikan secara gratis masker, hand sanitizer, vitamin dan kelengkapan lainnya kepada rakyat!
  4. Menuntut jaminan ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah!
  5. Menuntut kepada pemerintah untuk menjamin upah buruh tetap dibayarkan jika ada perusahaan/pabrik yang diberhentikan sementara.
  6. Memberikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dalam memerangi penyebaran virus Corona
Dalam situasi saat ini, FPR juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh menggalang persatuan dan memajukan perjuangan untuk meraih hak-hak demokratis. Kita tidak bisa berpangku tangan pada kebijakan pemerintah. Berjuang dan saling bantu adalah jalan keluar terbaik bagi perubahan nasib rakyat.
Jakarta, 18 Maret 2020

Hormat Kami,
Front Perjuangan Rakyat


Rudi HB Daman (Koordinator)

-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)-


Sabtu, 07 Maret 2020

“PEREMPUAN INDONESIA BERSATU DAN BERJUANG BERSAMA RAKYAT MELAWAN PENGESAHAN OMNIBUS LAW DAN RUU KETAHANAN KELUARGA!


Sejarah telah mencatat bahwa pada tanggal 8 Maret 1857 terjadi demonstrasi perempuan kelas buruh dari berbagai pabrik di New York, Amerika Serikat yang menuntut penghapusan diskriminasi dalam hubungan produksi dan membawa tuntutan kelas buruh untuk pengurangan jam kerja dan perbaikan kondisi kerja. Kemudian pada tahun 1908, diselenggarakan peringatan peristiwa 8 Maret 1857 dalam sebuah Rapat Umum yang diikuti oleh 30.000 perempuan kelas buruh dan para pendukungnya. Tuntutan utama masih terus dikumandangkan dan tuntutan tentang hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum mulai disuarakan. Kemudian pada tahun 1910, dalam Kongres Internasional Perempuan Kelas Buruh, Clara Zetkin (pemimpin lembaga perempuan pada partai Demokrasi Sosialis Jerman) mengusulkan bahwa tanggal 8 Maret harus diperingati sebagai hari perlawanan kaum perempuan kelas buruh dan upaya untuk membangkitkan gerakan pembebasan perempuan di dalam garis perjuangan.
Kaum perempuan se-dunia dan juga Indonesia mengalami penindasan dan penghisapan klas reaksioner yang berkuasa, negara reaksioner, patrialkal didominasi oleh kaum laki-laki, oleh ajaran filsafat reaksioner dan nilai-nilai agama yang disalah-gunakan untuk memelihara kekuasaan klas dan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Penindasan dan Penghisapan kaum perempuan di Indonesia telah ada sejak kelahiran masyarakat berklas, setelah krisis dan kehancuran komunal primitif secara fundamental dan luas. Penindasan dan penghisapan ini semakin memburuk dan berlipat-ganda dibawah sistem SJSF (setengah jajahan dan setengah feodal) yang masih eksis saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Perempuan masih tertindas dan terus mengalami diskriminasi di berbagai aspek baik ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Di aspek ekonomi, perempuan masih mengalami diskriminasi upah baik perempuan buruh pabrik maupun perempuan buruh tani dan buruh kebun di pedesaan. Di aspek politik, pastisipasi perempuan masih sangat rendah. Perempuan hanya di mobilisasi oleh partai politik sebagai syarat memenuhi kuota 30% dalam pemilu tanpa dibarengi dengan edukasi untuk memastikan keterlibatan perempuan semakin meningkat. Secara umum dapat dilihat komposisi keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif hanya kurang lebih 17% saja. Di aspek kebudayaan, kondisi perempuan masih terbenam dalam kemiskinan karena akses terhadap pendidikan masih sangat rendah. Terbukti dari angka partisipasi masyarakat (APM) perempuan di perguruan tinggi yang dirilis kementrian perempuan dan anak pada tahun 2015 turun menjadi 19,09% dari tahun sebelumnya 20,60%. Hal ini berakibat banyaknya perempuan masih terjebak dalam perkawinan anak. Di pedesaan, dimana mayoritas masih didominasi kaum tani, perempuan terjebak dalam kemiskinan yang dalam. Karena minimnya akses terhadap tanah sebab monopoli dan perampasan yang masih eksis di negeri SJSF ini.
Situasi ini diperparah dengan niat pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan RUU (rancangan undang-undang) Cipta Kerja atau Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga yang akan semakin mendiskriminasi perempuan di lapangan pekerjaan, serta mengembalikan perempuan ke ranah domestik.
Jika diperiksa secara cermat, tujuan Omnibus Law yang kita sebut sebagai UU (undang-undang) “sapu jagad” karena berusaha menyederhanakan 11 klaster UU yang sudah ada ini dirancang adalah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menyederhanakan aturan yang memperlambat proses ekonomi, untuk meningkatkan dan memastikan masuknya investasi ke Indonesia bebas hambatan, untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dengan penyederhanaan perizinan bagi masuknya investasi dan berusaha di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat untuk mencapai tujuan Indonesia maju 2045, dimana ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia dan keluar dari middle income trap. RUU ini diciptakan untuk memberikan karpet merah bagi pengusaha dan investor, namun secara bersamaan merampas hak pekerja dan rakyat secara umum.
Secara khusus, perempuan buruh akan terdampak dengan RUU ini dikarenakan dalam RUU ini tidak lagi mengatur hak cuti haid, melahirkan, keguguran, menikah/menikahkan tetapi semua diserahkan kepada pengusaha. Artinya hak atas upah dari cuti diatas akan dihilangkan.
Begitu pula RUU Ketahanan Keluarga dalam pasal Pasal 25 ayat 3 (tiga) yang berbunyi: kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a). Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, b). Menjaga keutuhan keluarga, serta c). Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perempuan dibebankan oleh negara untuk memenuhi hak suami dan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tampak sekali disini Negara kembali mendomestifikasi perempuan, menghambat kemajuan perempuan sebagai tenaga produktif yang setara dengan laki-laki.
Jika kedua RUU ini disahkan, bukan tidak mungkin perjuangan perempuan untuk terbebas dari penghisapan dan penindasan akan semakin jauh dari capaian.
Tidak ada yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah tersebut secara fundamental, perubahan reform pun tidak mampu. Kemajuan dan kebebasan yang bisa diraih oleh satu orang perempuan di Indonesia “untuk naik klas” atau para perempuan dari klas reaksioner berkuasa untuk mempertahankan klasnya, maka dibutuhkan lebih banyak lagi perempuan yang menjadi “korban” penindasan dan penghisapannya. Seorang perempuan bisa maju dan bebas mensyaratkan penindasan dan penghisapan yang lebih banyak dan berat atas perempuan dari klas buruh maupun kaum tani serta pekerja rendahan lainnya.
Pemerintahan Joko Widodo didikte oleh imperialis menjadi pasar bahkan tenaga pemasaran “gratis” bagi imperialis melalui internet dan “media sosial” dari perkampungan miskin kota hingga pedesaan.
Atas dasar keadaan tersebut, kami SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) dalam momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2020 menyatakan sikap dan tuntutan:

1.  Tolak disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga
2. Cabut seluruh paket kebijakan ekonomi jokowi yang terbukti semakin memiskinkan dan memerosotkan penghidupan kaum perempuan dan rakyat Indonesia.
3.  Hentikan seluruh bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan pejuang HAM
4.  Jalankan Land Reform Sejati dan Distribusikan Tanah Bagi kaum tani dan Perempuan tani
5.  Perbaiki upah Perempuan Buruh Pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan, serta perbaiki kondisi kerja perempuan buruh pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
6.  Berikan kepastian kerja bagi Perempuan Buruh Pabrik dan Buruh Tani Di Perkebunan
7.  Hentikan penggusuran atas nama infrastruktur dan percepatan pembangunan.
8. Turunkan harga kebutuhan pokok, bebaskan buruh, petani dan rakyat miskin dari pajak dan berbagai pungutan lainnya.
9.  Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi perempuan terutama perempuan buruh dan tani di pedesaan.
10.  Libatkan perempuan yang tertindas dan terhisap dalam setiap pengambilan keputusan.

SERUNI menyerukan kepada seluruh perempuan dan rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama melawan kebijakan dan tindakan fasis Jokowi-MA serta berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum perempuan. Kita harus bersatu menolak segala usaha dan cara pecah-belah terhadap gerakan perempuan dan rakyat yang menjauhkan dari perjuangan atas masalah dan tuntutan kongkret hak-hak demokratis kaum perempuan.

Hidup perempuan Indonesia!
Hidup seluruh rakyat tertindas!


Jakarta, 8 Maret 2020
Hormat Kami,
SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia)




Helda Khasmy                                                           Triana Kurnia Wardani
       Ketua                                                                                Sekjend



Selasa, 14 Januari 2020

BPJS Kesehatan Harus Bertanggung Jawab atas 2 (dua) Korban Meninggal istri dari Buruh PT. Sulindafin!



Lagi-lagi BPJS kesehatan kembali merugikan rakyat Indonesia!!
Kali ini buruh PT. Sulindafin Tangerang, ibarat jatuh tertimpa tangga. Pasalnya, pada tanggal 28 Nopember 2019 yang lalu, manajemen PT. Sulindafin mengumumkan untuk menghentikan produksi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan demikian telah melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak dengan memberi kompensasi sebesar 70% dari 1 kali ketentuan sesuai UUK (Undang-undang ketenagakerjaan). Tentu hal tersebut sangat merugikan kaum buruh, utamanya yang telah bekerja selama 30 hingga 38 tahun di perusahaan tersebut.
Kemudian dengan arogan dan semena-mena kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan oleh pihak Managemen PT. Sulindafin per tanggal 1 Desember 2019 dengan alasan sudah tidak mampu lagi membayarkan iurannya terhitung dari pengumuman “stop produksi” dari pihak perusahaan nomor 22/Dir/Hrd/Sldf/XI/2019. Padahal sesuai aturan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang menyatakan:
Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (red: PHK). Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 27 ayat (1) menyatakan:
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK, tetap memperoleh hak manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran. Dengan kata lain, perusahaan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan pekerjanya yang di PHK selama paling lama 6 bulan ke depan. Kemudian perhitungan jangka waktu tersebut terhitung sejak PHK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 151 ayat (3) UUK sebagai berikut:
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dalam kaitannya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, PHK dapat dikatakan “sah” apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Jaminan Kesehatan, yaitu:
PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;
PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta Notaris;
PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau
PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.
Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan atau buruh yang mengundurkan diri atau mengalami PHK seharusnya mereka tetap memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan, yaitu paling lama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran.
Namun peraturan hanyalah indah diatas kertas. Kenyataannya, buruh PT. Sulindafin sudah tidak dapat lagi memanfaatkan kepesertaan BPJS kesehatan tersebut, bahkan sebelum ada keputusan apapun sesuai peraturan yang berlaku.
Sejak pertama kali dibentuk pada akhir Desember 2013 (dibawah peraturan SJSN), lembaga ini memang menuai banyak kontroversi. Dimana menghapuskan peran Negara memberi layanan sosial dalam hal ini kesehatan dengan mengutip biaya kesehatan kepada rakyat. Layanan sosial yang seharusnya disediakan oleh pemerintah tidak lagi bisa dinikmati secara gratis. Meski 7 (tujuh) tahun berselang, bukan menunjukkan perbaikan, justru sebaliknya BPJS semakin terpuruk karena lagi-lagi hanya dimanfaatkan oleh Negara untuk menggalang dana publik. Berbanding terbalik dengan pelayanannya yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebab terus saja memangkas hak pesertanya.
Tak ubahnya asuransi swasta yang mencari keuntungan, pemerintah terus menaikkan iuran BPJS kesehatan. Per 1 januari 2020 ini bahkan iuran kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tak tanggung-tanggung mengalami kenaikan hingga 100%, sementara upah buruh hanya naik sekitar 8,5% saja. Sudah pasti diikuti kenaikan harga bahan pokok dan TDL (tariff dasar listrik), sehingga kenaikan upah tersebut tidaklah berarti apa-apa!!
Hingga berita ini diturunkan, sudah 2 (dua) orang korban meninggal akibat arogansi BPJS kesehatan menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga. Akibat dicabutnya kepesertaan BPJS Kesehatan, buruh PT. Sulindafin kesulitan untuk berobat karena harus melakukan pembayaran secara mandiri. Adalah Siti Sumiyati, istri dari Taufiqurohman (buruh PT. Sulindafin bagian Texturizing) yang meninggal pada 2 Januari lalu akibat sakit komplikasi yang dideritanya hingga harus masuk ke ICU (Intensive Care Unit). Taufiq harus menjaminkan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) motornya ke RS (Rumah Sakit) demi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Begitu pun halnya dengan Retno Wulandari, istri dari Bangun Nugroho (buruh PT. Sulindafin bagian QA/Laborat). Setelah melahirkan secara caesar sekitar 2 bulan yang lalu, bayi yang dilahirkan Retno harus masuk incubator karena lahir premature. Belum genap 1 bulan usia sang bayi, kondisi kesehatan Retno yang sudah drop karena syndrome babyblues yang menyerangnya semakin parah setelah mendengar suami tercinta menjadi salah satu buruh korban PHK ilegal PT. Sulindafin Kota Tangerang. Retno pun harus dirawat di RS selama 10 hari sebelum akhirnya meninggal pada hari minggu, 12 Januari 2020. Ditambah lagi anaknya harus kembali masuk NICU pada selasa, 14 Januari karena harus mendapat transfusi darah setiap waktu. Entah biaya darimana yang akan digunakan untuk pembayaran nanti. Sungguh menyedihkan!!
Belum lagi deretan kasus korban PHK illegal yang dilakukan oleh PT. Sulindafin dibawah ini atas nama:
1. Yayan Sopian (bagian QA/Laborat): istrinya harus melakukan proses kemotherapy rutin karena sakit kanker usus yang dideritanya.
2. Maman Suyatman (bagian Texturizing): mengalami kecelakaan pasca melaksanakan tugas piket di Posko Perjuangan hingga mengalami patah tulang di bagian bahu sebelah kanan. Pada akhirnya Maman harus berobat ke alternatif karena terganjal dinonaktifkannya iuran BPJS.
3. Surya Alamsyah (bagian Polymer): harus berobat rutin akibat sakit Diabetes kering yang dideritanya.
4. Ning Mujiati (bagian QC Texturizing): menderita sakit Diabetes dan harus kontrol rutin.
Dari sekian kasus yang dialami para buruh akibat dari dinonaktifkannya iuran BPJS Kesehatan ini, mereka mengalami beban yang sangat berat. Mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan, bahkan sampai harus meminjam uang demi untuk mendapatkan pengobatan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Namun ketika buruh PT. Sulindafin berdialog dengan BPJS Kesehatan Kota Tangerang untuk mencari solusi, pihak BPJS Kesehatan justru menyarankan kepada para buruh untuk beralih menjadi peserta BPJS Mandiri. Sungguh tidak punya hati!! Buruh yang baru saja di-PHK tentu saja sudah tidak lagi menerima upah, malah disuruh beralih menjadi peserta mandiri. Evaluasi besar bagi lembaga ini jika masih melakukan praktek illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu SERUNI sebagai organisasi massa perempuan, yang menghimpun perempuan dari seluruh sektor termasuk klas buruh, terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh PT. Sulindafin, kota Tangerang agar mendapatkan haknya sesuai undang-undang. Agar kawan-kawan terus bersemangat dan tidak goyah oleh bujuk rayu pengusaha yang berusaha memangkas hak buruh PT. Sulindafin kota Tangerang. Serta menuntut kepada lembaga BPJS Kesehatan untuk kembali mengaktifkan kepesertaan buruh PT. Sulindafin hingga keluar putusan dari pihak yang berwenang!

Hidup Buruh!!
Jayalah Perjuangan Massa!!





Minggu, 22 Desember 2019

Krisis Iklim: Petani Terancam Gagal Panen

Isu tentang krisis iklim dunia yang sudah bergulir selama beberapa tahun terakhir telah menjadi isu panas yang juga mencuri perhatian rakyat Indonesia, terlebih setelah terjadinya kasus Kebakaran Hutan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan pada bulan Agustus-Oktober 2019 lalu yang dinilai sebagai salah satu penyumbang terjadinya krisis iklim yang saat ini terjadi.
Menyikapi isu tersebut, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), INDIES, IBON International dan Koalisi Clean Biofuel For All mengadakan Dialog Multipihak pada Rabu, 18/12/2019 bertempat di Hotel Sofyan, Tebet -- Jakarta Selatan.
Dialog ini dihadiri oleh Abednego Tarigan perwakilan dari kantor Staff Kepresidenan Republik Indonesia (KSP-RI) serta perwakilan dari berbagai organisasi dan NGO seperti AGRA, SERUNI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), LSAM, SP JICT, PEMBARU, SPI, INDIES, Koalisi Clean Biofuel for All dan FMN. Dalam dialog tersebut membahas tentang masalah perubahan dan krisis iklim yang terjadi serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan yang berdasarkan pada tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan krisis iklim.
Nego dari KSP menjelaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus krisis iklim dengan 2 (dua) tahapan, yaitu Litigasi dan Mitigasi. Pemerintah telah melakukan upaya dalam tahapan litigasi yang mencakup sektor energi, kehutanan, pertanian, limbah dan IPPU (Industrial Prosess and Product Use). Dalam tahapan Mitigasi, Presiden telah berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, "Mitigasi perubahan iklim ini juga sudah tertuang secara eksplisit dalam janji presiden sejak periode pertamanya" tambahnya.
Namun apa yang sudah dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah seperti apa yang disampaikan oleh Nego tidak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi rakyat, terkhusus kaum tani yang paling terdampak dari adanya perubahan iklim tersebut.
Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Rahmat Ajiguna dari AGRA. Rahmat menjelaskan bahwa akibat krisis perubahan iklim ini kaum tani mengalami kerugian dengan semakin merosotnya hasil produksi pertanian bahkan kaum tani terancam mengalami gagal panen akibat kemarau panjang dan curah hujan yang semakin sedikit. 
"Petani kita ini masih sangat bergantung pada iklim dan cuaca dalam proses produksinya yang masih menggunakan alat-alat tradisional yang terbelakang, sekarang saja biasanya pada bulan-bulan berakhiran 'Ber' petani sudah mulai memasuki masa tanam karena hujan harusnya sudh turun, tapi sampai mendekati Januari, petani masih kebingungan karena curah hujan yang masih tidak menentu" paparnya.
Akibat dari ketergantungan petani pada iklim dan penggunaan alat pertanian terbelakang juga tidak jarang petani harus menjadi korban dari permainan tengkulak nakal, "Saat panen, karena tidak adanya sinar matahari, petani terpaksa harus menjual padinya yang tidak kering bahkan berjamur dengan harga yang sangat murah" tambahnya lagi.
Hal serupa pula disampaikan oleh Agus Sutomo dari koalisi Clean Biofuel. Menurutnya Pemerintah memang sudah ada upaya dalam menikapi krisis iklim ini seperti membuat listrik dari sampah serta penggunaan bahkan memproduksi Biofuel dan menempatkan Indonesia di posisi nomor 5 terbesar di dunia dalam produksi Biofuel. "Tapi apakah kemudian Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengatasi wilayah-wilayah yang terbakar tersebut?" tanyanya.
Dalam konteks hutan yang masih belum mendapatkan penegakan hukum, bahkan menurut Tomo, Pemerintah Pusat/KLHK malah sibuk menangkapi, segel, gugat, para pegiat lingkungan.
"KLHK sebenarnya adalah tempat atau papan bermain catur untuk mendapatkan wilayah konsesi di hutan yang memberi perlindungan hutan namun juga memeberi Hak konsesi hutan." Paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nego juga mengakui bahwa tekanan populasi mengalami kenaikan yang signifikan yang berakibat pada Situasi ekonomi, politik semakin rawan. Situasi yang tidak stabil memunculkan problem baru di wilayah lain.
"Isu populasi yang ditelusuri oleh Demografi dan Pemerintah tidak melihat dan membahas masalah pertambahan populasi, sehingga kira-kira di tahun 2050 manusia akan mulai makan serangga." Akunya.
Dalam sesi terakhir, yang menarik perhatian adalah apa yang disampaikan oleh Harry Sandi dari AGRA. Sandi menyampaikan dengan jelas bahwa akar dari permasalahan perubahan iklim dan posisi Indonesia dalam menangani masalah ini yang perlu dilihat, Indonesia berperan sebagai adaptor untuk mendorong perluasan lahan, penguasaan tanah secara luas melahirkan problem baru.
"Rakyat malah dibiarkan menyelesaikan masalah perubahan iklim ini sendiri. Masalah yang langsung berkaitan dengan perubahan iklim adalah karena masih eksisnya monopoli dan rampasan tanah yang terjadi di Indonesia." tegasnya.
Dialog tersebut berlangsung selama 4 jam dan berjalan secara Roundtable sehingga setiap peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat serta pengetahuannya terkait tentang perubahan iklim yang terjadi dan dampaknya terhadap rakyat secara umum.


Senin, 09 Desember 2019

PEMERINTAH JOKOWI TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN RAKYAT


10 Desember 2019

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia dan di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.
Momentum hari HAM tahun ini menjadi penting bagi SERUNI secara khusus dan rakyat secara umum, kerena periode kedua terpilihnya Jokowi menjadi presiden ditandai dengan praktek-praktek pelanggaaran HAM terhadap perempuan dan rakyat. Perubahan dan pengesahan undang-undang yang kontroversial yang menuai protes massa, bencana asap tahunan yang tidak pernah sanggup diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, dan  naiknya isu pelanggaran HAM di Papua.  
Masih segar dalam ingatan kita, dimana 554 petugas KPPS, panwas dan polisi meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu dengan berbagai sebab. Sembilan orang meninggal dunia saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. Lima pelajar/mahasiswa meninggal dunia dalam aksi-aksi massa yang terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia sepanjang bulan September – Oktober karena melakukan protes atas pengesahan undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mendorong revisi beberapa undang-undang krusial bagi rakyat seperti RKUHP dan UU ketenagakerjaan. Bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun sejak 22 tahun lalu menelan lebih kurang 10 korban jiwa dan 919.516 orang terjangkit ISPA dan hingga kini pemerintah tidak mampu menemukan jalan keluar. Perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling merasakan penderitaan akibat bencana kabut asap yang di lakukan oleh manusia dengan penuh kesengajaan. Penangkapan dan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan haknya atas tanah di beberapa tempat masih menjadi highlight isu pelanggaran HAM dibawah kepemimpinan Jokowi.
Pelanggaran HAM perempuan yang terjadi selama pemerintah Jokowi juga terjadi dengan sangat massif. Terakhir kita mendapat kabar dari serikat buruh GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) tentang seorang pekerja perempuan dipecat dari perusahaan karena mengajukan cuti hamil, disaat masalah cuti haid juga masih menjadi momok yang ditakuti pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit, karena harus melalui cek vagina sebelum mendapatkan haknya tersebut. Amnesti Jokowi untuk Nuril sebagai contoh, bukanlah karena kebaikan hati Jokowi , melainkan karena dorongan gerakan massa yang massif mendukung korban. Pun bisa kita lihat tidak ada upaya keras dari Jokowi untuk memastikan undang-undang yang berpihak pada perempuan untuk di sahkan sebelum periode pertamanya.
Data kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas Perempuan berdasarkan data 2018 yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang menapai angka 71% (9.609). ranah pribadi paling banyak dilaporlan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas /publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% 9217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan sesksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Tiga ratus lima Ibu Indonesia yang meninggal setiap 100.000 kelahiran bayi, dari 5 juta kelahiran pertahun di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk 2%, maka masih ada sekurang-kurangnya 13.500 ibu meninggal dunia setiap tahun.
Seluruh kebijakan dan program perempuan di bawah pemerintah Jokowi tidak bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, membebaskan kaum perempuan, tetapi membelenggu kaum perempuan dalam sistem yang sama bahkan memobilisasi kaum perempuan untuk mempertahankan sistem yang menindas dan menghisap kaum perempuan. Sistem yang terus melestarikan kekerasan primitif dan barbar terhadap perempuan dan tidak bisa berbuat banyak untuk menghapuskannya.
Tema kampanye Hari HAM kali ini adalah PEMERINTAH JOKOWI TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN RAKYAT”
Seruan kampanye adalahPerkuat Dan Perluas Organisasi Massa Perempuan Demokratis Nasional, Perhebat Perjuangan Massa, Hentikan Kekerasan Dan Penindasan Terhadap Kaum Perempuan.
Hidup perempuan Indonesia!
Hidup Rakyat!
Hormat Kami,
Komite Eksekutif Nasional SERUNI


Helda Khasmy                                                                                   Triana Kurnia Wardani
      Ketua                                                                                                              Sekjend




Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT