BREAKING

Terbaru

Selasa, 16 Juli 2019

AMNESTI JOKOWI BUKANLAH BUKTI KEBERPIHAKAN PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL!!


Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi terhadap Perempuan
Cabut Uundang Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 Tahun 2008
Amnesti Jokowi bukanlah bukti keberpihakan pada korban kekerasan seksual


Salam Demokrasi...!!!

Pada hari Kamis tanggal 4 juli 2019 permohonan PK (peninjauan kembali) Baiq Nuril Maknun di tolak oleh MA (Mahkamah Agung). Itu artinya Nuril akan kembali ke bui dan menjalani masa hukumannya. Korban pelecehan seksual, yang justru dipidanakan! Sungguh ironi di negeri setengah jajahan setengah feudal ini.

Dalam putusan PK tersebut, MA menyatakan Nuril pantas menerima ganjaran kurungan karena telah merekam dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya percakapan mesum dengan seorang pimpinan sekolah menengah atas di kota Mataram, sehingga membuat malu keluarga yang bersangkutan. Dalam putusannya MA menyatakan bahwa Nuril bersalah karena mentransmisikan konten asusila. MA mengamini putusan kasasi dengan menyatakan tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, dan bahwa pertimbangan hukum putusan judex juris itu sudah tepat. (*sumber: amnestyindonesia.org)

Baiq Nuril kini menempuh jalan terakhir yaitu memohon amnesti dari presiden RI, Joko Widodo. Menurut undang-undang dasar 1945 pasal 14 ayat (2) presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan amnesti atas pertimbangan DPR-RI. Sesuai prosesnya, surat amnesti Jokowi untuk nuril telah dikirimkan ke DPR-RI dan akan dibicarakan di rapat paripurna selasa 16 juli 2019. 

Sebelumnya, Baiq Nuril merupakan pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram, kasusnya berawal pada 2012 lalu. Saat itu, ia ditelepon oleh kepala sekolahnya, Muslim. Percakapan telepon tersebut mengarah pada pelecehan seksual. Kejadian serupa terjadi lebih dari sekali, Nuril bahkan kerap kali dipanggil ke ruangan kepala sekolahnya tersebut, 5 menit membicarakan pekerjaan, namun kemudian lebih banyak bercerita tentang pengalaman seksualnya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Karena selama ini kerap dituding memiliki hubungan dengan Muslim, Nuril kemudian merekam percakapan tersebut pada telepon genggamnya.

Didesak teman-teman sejawatnya, Nuril kemudian menyerahkan rekaman tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti laporan dugaan pelecehan seksual atau pencabulan oleh Muslim ke dinas pendidikan. Akibat laporan tersebut sang Kepala Sekolah akhirnya dimutasi. Merasa tidak terima, Muslim lalu melaporkan Nuril ke polisi dengan tuduhan pelanggaran UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik), khususnya Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU ITE karena menyebarkan rekaman percakapan tersebut. Laporan itu membuat Nuril sempat ditahan oleh Kepolisian.

Di Pengadilan Negeri Mataram Nuril di Vonis bebas, namun Jaksa penuntut umum saat itu tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim MA justru memutus Nuril bersalah pada 26 September 2018. Ia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta. Kasus tersebut kemudian mengundang simpati publik. Apalagi kemudian sang kepala sekolah Muslim justru mendapatkan Promosi jabatan sebagai kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. 

Kasus Baiq Nuril begitu menyita perhatian baik secara nasional maupun internasional. Sedikit banyak tentu memberi pengaruh bahwa perempuan korban harus berani melapor agar mendapat keadilan. Meskipun kita tahu bagaimana hukum berlaku di negeri ini, apalagi bagi korban pelecehan seksual dalam hal ini perempuan.
Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 yang berkala disampaikan oleh komnas perempuan, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual sebanyak 64% lalu kekerasan psikis sebanyak 20%, kekerasan ekonomi sebanyak 9% dan kekerasan fisik sebanyak 7%. 

Kami dari Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) yang merupakan organisasi massa yang menghimpun kaum perempuan Indonesia dari berbagai macam sektor berpandangan bahwa kasus pidana yang menjerat Baiq Nuril bertentangan dengan keadilan dan rasa kemanusiaan. Baiq Nuril adalah korban dari tindakan pelecehan yang berusaha melawan dengan keberanianya justru di putuskan bersalah oleh pengadilan karena melanggar UU ITE yang sejak di undangkan tahun 2018 telah ditentang oleh mayoritas rakyat Indonesia. Seharusnya negara memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Baiq Nuril karena dengan keberaniannya, kasus pelecehan yang menimpa dirinya dapat terungkap. Sebab sampai hari ini banyak kasus pelecehan terhadap perempuan tidak terungkap karena masih banyak kaum perempuan tidak berani melawan.

Pada kasus Baiq Nuril Maknun kita harus terang melihat amnesti yang diberikan presiden Jokowi. Mengapa amnesti baru diberikan setelah desakan dan dukungan yang luas dari kalangan masyarakat? setelah Baiq Nuril sudah mengalami penderitaan yang panjang sejak pertama kali kasus ini terjadi 2012. Terpisah dari anak-anak, suami dan keluarganya. Harus merasakan dibui, kehilangan pekerjaan, menderita secara psikis karena fitnah dan tuduhan kepadanya, dan menjalani proses hukum yang panjang dan berbelit-belit. Kini setelah penggalangan petisi mencapai ratusan ribu dan kasusnya mengundang simpati publik hingga ke skala internasional, Jokowi tidak lagi punya pilihan selain memberi amnesti pada Baiq Nuril.

Atas dasar tersebut  SERUNI menilai bahwa amnesti yang dikeluarkan oleh Jokowi bukanlah bukti keberpihakannya pada perempuan korban kekerasan seksual, namun karena desakan masyarakat luas sehingga pilihan populislah yang harus diambil. Selain itu, SERUNI juga menuntut kepada pemerintah segera MENCABUT UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, karena telah terbukti membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi bagi rakyat dalam menyuarakan kebenaran. Kami menyerukan kepada kaum perempuan agar terus memperkuat persatuan dengan membangun organisasi dan berjuang melawan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan seksual serta menentang segala bentuk ketidak adilan.

Hormat Kami,
Komite Eksekutif Nasional SERUNI



Helda Khasmy                                                                         Triana Kurnia Wardani
Ketua                                                                                       Sekjend

                   sumber foto: google.com

Rabu, 03 Juli 2019

Helda Khasmy, berpidato pada Kongres 6 ILPS di Hongkong.


Kongres ke-6 ILPS telah sukses dilaksanakan pada tanggal 23-26 Juni 2019 di Hongkong. Perhelatan empat tahun sekali ini dihadiri 450 delegasi dari 45 negara, mewakili lima benua.  Atmosfer semangat dari gerakan akar rumput terasa begitu kuat. Issue dari masing-masing sektor dari masing-masing negara dan benua merepresentasikan kenyataan bahwa dominasi imperialis Amerika Serikat menjadi biang kerok penindasan dan penghisapan yang dirasakan rakyat seluruh dunia. 
Pada kongres kali ini, ketua SERUNI Helda khasmy mendapat kesempatan menjadi pembicara utama (keynote speaker) pada hari ke-4. Helda memaparkan dengan terang situasi rakyat Indonesia dibawah dominasi pemerintahan boneka Jokowi dan apa yang sudah dan perlu dilakukan oleh gerakan demokratis nasional guna mencapai cita-cita kemenangan rakyat tertindas. Dalam pidatonya Helda juga menyebutkan bahwa krisis imperialis semakin menajam dari hari ke hari, sistem kapitalis kian usang namun tetap tak dapat menguburkan dirinya sendiri, kecuali oleh gerakan massa yang masif dan meluas. Imperialis  AS terus memanipulasi data, seolah-olah sistemnya masih "sehat" dan mampu melahirkan kesejahteraan untuk semua negara dan seluruh rakyat di dunia.  Padahal kenyataannya, imperialis AS telah kehilangan statusnya sebagai satu-satunya negara adikuasa dan semakin terancam oleh kekuatan kekaisaran lain, seperti Rusia dan China. Persaingan mereka untuk neokolonialisme meningkat dan menjadi lebih agresif. Karenanya menjadi penting bagi gerakan rakyat untuk meluaskan gerakan anti imperialisme ke seluruh penjuru dunia. 
Berikut petikan pidato Helda khasmy (dalam bahasa Inggris):
In Indonesia, we must continue to improve our commitment so that we can gather a wider network of organizations and a bigger number of people. Shoulder-to-shoulder, we shall build ILPS at the regional level, improve coordination of campaigns and actions, and continue to advance so that we can truly isolate and overthrow imperialism in Indonesia, Southeast Asia, Asia, and the world. Of course, we are really hoping for a direct helping hand, unlimited cooperation, and solidarity from the more advanced people's movements and organizations from various countries  so that the anti-imperialist democratic movement in Indonesia can continue to develop and advance. We shall deepen the struggle for genuine land reform and national industrialization and for the new system that brings just and lasting peace! We are looking forward to liberating women and all the oppressed classes and building a bright socialist future with all the nations in the world!
Hidup ILPS
Hancurkan Imperialisme
Rakyat tertindas dan terhisap seluruh dunia bersatulah!

Long Live ILPS!
Down with Imperialism!
The oppressed and exploited people, United!






Selasa, 28 Mei 2019

Political statement on the announcement of the Election Result in Indonesia


Political Statement of
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
To the Announcement of the Election Result and the Fascist Oppression of Joko Widodo's Government
Introduction
Pemilihan umum or the General Elections in Indonesia have become a once-five-year political scrambling of power routines heralded by the ruling classes, as a way for the better of peaceful change for people of Indonesia. The history of elections in Indonesia has occurred 12 times, but in reality the fates of the majority of the Indonesian people continue to deteriorates, civil liberties are increasingly suppressed and people's welfare is increasingly far from expectations. The election that is held up to bring better changes to the fates of the majority of the people is the most superstition political and the mass and great HOAX that continues to be cared for by the ruling classes in Indonesia.
The voices of Indonesian people has been the political exploitation target by justifying all means by the ruling classes, through the most abusive practices of money politics, oppression, intimidation, splits, fraud without blatantly, so that the hopes of the people always run aground and in vain. That was the case for the majority of Indonesians in this currently election 2019.
KPU/The General Election Commission is Not Competent, Unprofessional and Not Worth to be Trusted!
The Wins of Joko Widodo and Ma'ruf Amin Does Not Represent the Majority of the Indonesian People!
In the midst of the most futile hopes of the majority of Indonesian people, the KPU and all supporting institutions for the implementation of the 2019 General Election have been very unprofessional, incompetent, full of fraud, even became killing machines and mass torture for officers and lower-ranking government officials who are forced extra hard work without adequate preparation. As a result, 527 people consisting of electoral officers, election supervisors and lower-level police officers died in the most useless way, along with 11,239 officers who got sickness and had to get intensive treatment at the hospital.
The people's suffering over those mass death is not finished yet, the KPU and the government of Joko Widodo, without conducting an independent and comprehensive investigation as a form of political responsibilities to the Indonesian people, precisely made a policy that greatly demeaned the Indonesian people by giving very cheap prices for dead lives in vain with compensation of Rp.36 million / life. All of the attitudes and actions of the KPU and the Government of Joko Widodo show an attitude that is unprofessional, incompetent and not worthy of being trusted as the mandate of the voices of the Indonesian people.
The KPU along with all supporting institutions and apparatus for the implementation of the 2019 Election under the Government of Joko Widodo also do not have the capacity to carry out the responsibility of holding elections professionally, fairly, honestly and reliably for the people of Indonesia. So it is not surprising that the majority of the Indonesian people reject the election and the results have been announced by the KPU, because it is full of fraud and has no legitimacy. Mass protests from the Indonesian people occurred in almost all cities and islands in Indonesia that voiced the rejection to the results of the election because of fraud, lacked integrity and had no legitimacy.
For example in Jayapura City, from the sub-district to the district level there was no process of ratifying the vote count results, but the results of the data were still sent to the Central KPU. Likewise, what happened in Piniai and Intan Jaya Districts, the Papua Province which the election process was generally rejected by the Election Supervisory Body, but the results of the election data were still used.
The KPU announced the results of the presidential election vote on the morning of May 21, which stated that Joko Widodo-Ma'ruf Amin's pair was won ahead of pair Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. The pair of Joko Widodo-Ma'ruf Amin won 85,607,362 votes (55.50% or 44.39% of the total DPT/ votes) and Prabowo-Sandiaga Uno won 68,650,239 (44.50% or 35.60% of the total DPT). While 38,570,919 (20%) of the people's votes did not elect both because they did not believe in the election and / or did not believe in the two existing pairs of presidents and vice presidents candidates. With a total number of DPT (Permanent Voters List) of 192,828,520 people, and the potential of the Indonesian people who are not registered in the DPT due to various circumstances reaching 31 million, then at least with a definite figure of 55.60% of votes or the number of Prabowo-Uno 35.60% + 20% golput/doesn’t vote, they are the majority of voters who do not agree with Joko Widodo and his work program for past 4 years that have been running and the next five years.
The Front Perjuangan Rakyat (FPR) as a broad democratic alliance of independent Indonesian mass organizations, originating from mass organizations of workers, peasants, women, youth, students, and migrant workers standing together with the majority of the Indonesian people, expressed their disbelief in the Government of Joko Widodo, because for 4 years has failed to bring prosperity and justice for the majority of the Indonesian people. The general failure during the five-year period of the government of Joko Widodo directly will also bring failure to the work program of the Government of Joko Widodo in the next five years. The majority of the Indonesian people will certainly fight and reduce the political power of Joko Widodo as a regime that is bound to fail and is not needed by the majority of the Indonesian people. 
Against and Stop the Fascist Policies of Joko Widodo's Government now!
During the series of elections, political oppression to mobilize the vote support, the period of vote counting and the announcement of the election results, there have been many political suppression and fraud committed by the KPU and the Government of Joko Widodo by justifying any means to win the presidential and vice-presidential election.
The fascist oppression carried out by the Government of Joko Widodo through the ranks of the ministry, police and military apparatus have taken place and have continued since mass protests on May 21-22 to the present. The mass protest movement that was initially peaceful then got political provocation and political engineering till the violence broke out in Jakarta and various cities in Indonesia, caused the causalities of the people and increasingly benefited the ruling government, because it gained legitimacy in carrying out wider fascist politics over the name of national security by breaking civil liberties in general and taking advantage by isolating their political rivals.
The fascist oppression of Joko Widodo’ government is in the form of a series of pressures on freedom of thought, assembly and voice; the arrest of several people who disagreed with the government policies of Joko Widodo on charges of treason, subversion, the spread of hatred, HOAX; shootings and torture of people who cheated on May 22 in Jakarta which resulted in 8 people being killed, 757 seriously injured, and hundreds of people being arrested by police in various other cities, blockades and prohibitions of people conducting peaceful demonstrations; eradication of people's freedom to obtain independent information by crippling internet access and social media which clearly violates the state constitution of the 1945 Constitution article 28 f.
All of the oppressions carried out by the Government of Joko Widodo and the ranks of the state apparatus under his authority, have clearly carried out fascist political oppression which has divided civil liberties and must be opposed by all Indonesian people.
Based on these circumstances, Front Perjuangan Rakyat (FPR) stated the following manners and urgent demands:
1.      The FPR stands and acts together with the majority of the Indonesian people who politically have shown an attitude of refusing to choose Joko Widodo's pair because of the failure of the Jokowi Government to bring prosperity, justice and progress to the people of Indonesia.
2.      The FPR considers that the KPU and the Government of Joko Widodo are incompetent, unprofessional and cannot be trusted in holding fair and honest legislative and presidential elections, so that they caused many casualties and fraud which makes the results of legislative elections and presidential elections have no legitimacy and get rejection of the Indonesian people.
3.      The FPR also considered that national political developments had demonstrated the true fascist character of the Government of Joko Widodo by suppressing the general aspirations of the Indonesian people and suppressing civil liberties for the benefit of the ruling Joko Widodo.
Upon the conclusion of the situation, the FPR demanding:
1.  Stop all fascist political oppression carried out by the Jokowi Government through its apparatus of power through its divisive politics, arrests, intimidation, shootings, terror, blockade of mobilization and mass protests, inhibition of access to internet and social media networks, all of which increasingly shown the fear of the Government of Joko Widodo over protests and widespread resistances from the masses of the Indonesian people for all the fraud that had been committed.
2.    Unconditionally release all people those who arrested and detained on charges of treason, subversive, including those who protested against fraudulent elections in various cities in Indonesia.
3.    The FPR demanding the political responsibility of President Joko Widodo over his fascist oppression that resulting in casualties and mass arrests in the popular protest movements that sued fraudulent elections in Jakarta and various cities in Indonesia.
4.    The FPR demanded that the government be held responsible for the deaths of hundreds of election officers and lower level police officers during the election by forming an independent team to conduct investigations independently and thoroughly and report it to the Indonesian people.

General Call:
The FPR calls on the Indonesian people to fight against all forms of suppression against the civil liberties of the Indonesian people in general as a mirror of the fascist policies currently being carried out by the Government of Joko Widodo by holding mass protests and campaigns in Government centers until all demands are met.
We convey these manners, demands, and appeal as a form of Indonesian people's resistance to the development of the national political situation, fraudulent election results and oppression of the fascist government of Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Jakarta, May 28, 2019

Front of People Struggle (FPR)

Rudi HB Daman
Coordinator


Pernyataan Sikap FPR terkait PEMILU 2019


Pernyataan Sikap
Front Perjuangan Rakyat
Terhadap Pengumuman Hasil Pemilu dan Tindasan Fasis Pemerintah Joko Widodo 
Pengantar
Pemilu di Indonesia telah menjadi rutinitas perebutan kekuasaan politik 5 tahun sekali yang digembar-gemborkan oleh klas-klas yang berkuasa sebagai jalan perubahan damai bagi rakyat Indonesia yang lebih baik. Sejarah Pemilu di Indonesia sudah terjadi 12 kali, namun pada kenyataannya nasib mayoritas rakyat Indonesia terus memburuk, kebebasan sipil semakin diberangus dan kesejahteraan rakyat semakin menjauh dari harapan. Pemilu yang digadang-gadang membawa perubahan bagi nasib mayoritas rakyat menjadi lebih baik merupakan takhayul politik dan HOAX yang paling besar dan massal yang terus dirawat oleh klas-klas yang berkuasa di Indonesia.
Suara rakyat Indonesia telah menjadi sasaran eksploitasi politik dengan menghalalkan segala cara oleh klas-klas yang berkuasa, melalui praktek politik uang yang paling kasar, penindasan, intimidasi, pecah-belah, kecurangan tanpa tedeng aling-aling, dan selalu harapan rakyat kandas dan berakhir sia-sia. Demikianlah yang dialami oleh mayoritas rakyat Indonesia dalam pemilu 2019 kali ini.
KPU Tidak Kompeten, Tidak Profesional dan Tidak Layak Dipercaya!
Kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin Tidak Mewakili Mayoritas Rakyat Indonesia!
Di tengah harapan paling sia-sia dari mayoritas rakyat Indonesia, KPU dan seluruh institusi pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, telah berlaku sangat tidak profesional, tidak cakap, penuh kecurangan dan bahkan menjadi mesin pembunuh dan penyiksaan massal bagi para petugas dan aparat lapis bawah pemerintahan yang dipaksa kerja ekstra keras tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya 527 orang yang terdiri dari petugas pemilu, pengawas pemilu dan aparat kepolisian lapis bawah meninggal dunia dengan cara paling sia-sia, berikut 11.239 orang petugas mengalami jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Belum selesai penderitaan rakyat atas kematian massal tersebut, KPU dan pemerintah Joko Widodo, tanpa melakukan investigasi yang independen dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggung-jawaban politik kepada rakyat Indonesia, membuat kebijakan yang sangat merendahkan rakyat Indonesia dengan memberi harga yang sangat murah atas nyawa yang mati sia-sia dengan santunan Rp36 juta/nyawa. Seluruh sikap dan tindakan KPU dan Pemerintah Joko Widodo ini menunjukkan sikap yang tidak profesional, tidak cakap dan tidak layak dipercaya sebagai pengemban amanat suara rakyat Indonesia.
KPU beserta seluruh lembaga dan aparatus pendukung pelaksanaan Pemilu 2019 di bawah Pemerintah Joko Widodo dengan demikian juga tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara profesional, adil, jujur dan terpercaya bagi rakyat Indonesia. Maka tidak heran bila mayoritas rakyat Indonesia menolak pemilu dan hasilnya yang telah diumumkan oleh KPU  karena penuh kecurangan dan tidak memiliki legitimasi. Aksi protes massal dari rakyat Indonesia terjadi di hampir seluruh kota dan kepulauan di Indonesia yang menyuarakan penolakan atas hasil pemilu karena curang, tidak memiliki integritas dan tidak memiliki legitimasi. Seperti contoh di Kota Jayapura, dari tahap distrik hingga kota tidak ada proses pengesahan hasil penghitungan suara namun data hasil tetap dikirmkan kepada KPU Pusat. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Piniai dan Intan Jaya, Provinsi Papua yang proses pemilihan umumnya ditolak oleh Bawaslu namun data hasil pemilihan tetap digunakan.
KPU telah mengumumkan hasil pungutan suara pemilihan presiden pada tanggal 21 Mei dini hari yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih suara sebanyak 85.607.362 (55,50% atau 44,39% dari total DPT) dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno meraih suara 68.650.239 (44,50% atau 35,60% dari total DPT). Sementara 38.570.919 (20%) suara rakyat tidak memilih keduanya karena tidak percaya pemilu dan/atau tidak percaya kepada kedua pasangan presiden dan wakil presiden yang ada. Dengan jumlah total DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebesar 192.828.520 jiwa, dan potensi rakyat Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT karena berbagai keadaan yang jumlahnya mencapai 31 juta, maka minimal dengan angka yang pasti 55,60% suara atau jumlah pemilih pasangan Prabowo-Uno 35,60% + suara golput 20%, mereka adalah mayoritas suara yang tidak bersepakat dengan Joko Widodo dan program kerjanya selama 4 tahun yang sudah berjalan maupun lima tahun ke depan. 
Front Perjuangan Rakyat sebagai aliansi organisasi massa rakyat Indonesia yang independen, berasal dari organisasi massa buruh, tani, perempuan, pemuda, mahasiswa, buruh migran berdiri bersama mayoritas rakyat Indonesia, menyatakan sikap tidak percaya lagi kepada Pemerintah Joko Widodo karena selama 4 tahun memerintah telah gagal membawa kesejahteraan dan keadilan bagi mayoritas rakyat Indonesia. Kegagalan umum selama lima tahun periode pemerintah Joko Widodo secara langsung juga pasti akan membawa kegagalan pada program kerja Pemerintah Joko Widodo pada lima tahun mendatang. Mayoritas rakyat Indonesia pasti akan berlawan dan memerosotkkan kekuasaan politik Joko Widodo sebagai rejim yang pasti gagal dan tidak dibutuhkan oleh mayoritas Rakyat Indonesia.   
Lawan dan Hentikan Kebijakan Fasis Pemerintah Joko Widodo sekarang juga!
Selama rangkaian pemilu berlangsung, tindasan politik untuk mobilisasi dukungan suara, masa penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu, telah terjadi banyak penindasan politik dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Pemerintah Joko Widodo dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden-wakil presiden.
Tindasan fasis yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo melalui jajaran aparatus kementerian, kepolisian dan kemiliteran di bawah, telah terjadi dan terus berlangsung sejak protes massa pada tanggal 21-22 Mei hingga saat ini. Gerakan protes massa yang semula berlangsung damai kemudian mendapatkan provokasi dan rekayasa politik hingga terjadi aksi kekerasan yang pecah di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, telah melahirkan korban jiwa dari rakyat dan semakin menguntungkan pemerintah yang berkuasa karena mendapatkan legitimasi dalam menjalankan politik fasis lebih luas atas nama keamanan nasional dengan membrangus kebebasan sipil secara umum dan mengambil keuntungan dengan mengisolasi rival politiknya.
Tindasan fasis pemerintah Joko Widodo ini berupa serangkaian tindasan atas kebebasan berpikir, berkumpul dan bersuara; tindakan penangkapan beberapa orang yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo dengan tuduhan makar, subversi, penyebaran kebencian, HOAX; penembakan dan penyiksaan terhadap rakyat yang protes pemilu curang pada tanggal 22 Mei di Jakarta yang mengakibatkan 8 orang tewas dan ratusan orang ditangkap aparat kepolisian di berbagai kota lainnya, blokade dan pelarangan rakyat melakukan demonstrasi massa secara damai; pembrangusan kebebasan rakyat mendapatkan informasi yang independen dengan melumpuhkan akses internet dan media sosial yang nyata-nyata melanggar konstitusi negara UUD 1945 pasal 28 f.
Seluruh tindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo dan jajaran aparatus negara di bawah kekuasaannya, nyata-nyata telah melakukan tindasan politik fasis yang membrangus kebebasan sipil dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Atas uraian situasi tersebut di atas, maka kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap dan tuntutan mendesak sebagai berikut:
1.      FPR berdiri dan bersikap bersama mayoritas rakyat Indonesia yang secara politik telah menunjukkan sikap menolak memilih pasangan Joko Widodo karena kegagalan Pemerintahan Jokowi dalam membawa kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia.
2.      FPR menilai bahwa KPU dan Pemerintah Joko Widodo tidak cakap, tidak profesional dan tidak dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilres yang adil dan jujur, sehingga banyak memakan korban jiwa dan kecurangan yang menjadikan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak memiliki legitimasi dan mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia.
3.    FPR juga menilai bahwa perkembangan politik nasional telah menunjukkan watak fasis yan sejati dari Pemerintah Joko Widodo dengan menindas aspirasi umum rakyat Indonesia dan memberangus kebebasan sipil demi keuntungan klik Joko Widodo yang berkuasa. 
Atas kesimpulan situasi tersebut FPR menuntut:
1.  Hentikan seluruh tindasan politik fasis yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi melalui aparatus kekuasaannya melalui politik pecah-belah, penangkapan, intimidasi, penembakan, teror, blokade mobilisasi dan protes massa, penghambatan akses jaringan internet dan media sosial, yang mana semua itu semakin menunjukkan ketakutan Pemerintah Joko Widodo atas protes dan perlawanan luas dari massa rakyat Indonesia atas segala kecurangan yang telah dilakukan. 
2.   Bebaskan tanpa syarat seluruh rakyat yang ditangkap dan ditahan dengan tuduhan makar, surversib, termasuk yang melakukan protes menentang pemilu curang di berbagai kota di Indonesia. 
3.    FPR menuntut pertanggung jawaban politik Presiden Joko Widodo atas tindasan fasis yang mengakibatkan jatuh korban jiwa dan penangkapan massal dalam gerakan protes rakyat yang menggugat pemilu curang di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. 
4.   FPR menuntut pemerintah mempertanggung-jawabkan kematian ratusan petugas pemilu dan aparat kepolisian lapis bawah selama pemilihan suara berlangsung dengan membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara mandiri dan menyeluruh dan melaporkan kepada rakyat Indonesia,

Seruan Umum
FPR menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk pembrangusan kebebasan sipil rakyat Indonesia secara umum sebagai cermin kebijakan fasis yang sedang dilancarkan oleh Pemerintah Joko Widodo sekarang ini dengan melakukan aksi protes dan kampanye massa di pusat-pusat Pemerintahan hingga tuntutan dipenuhi.  
Demikian sikap, tuntutan dan seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia atas perkembangan situasi politik nasional, hasil pemilu curang dan tindasan fasis pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jakarta, 28 Mei 2019

Hormat Kami,
Front Perjuangan Rakyat

Rudi HB Daman
Koordinator


Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT