BREAKING

Terbaru

Sabtu, 01 Mei 2021

Siaran Pers: Dalam Peringatan Hari Buruh Internasional Satu Mei 2021

                     DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) – Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Komite Aksi Satu Mei Nasional
“Kaum Buruh Bangkit Berjuang Untuk Industri Nasional
Berbasis Pada Kemenangan Land Reform Sejati”

GSBI bersama barisan organisasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) melaksanakan aksi massa nasional, serentak di berbagai wilayah pada peringatan Hari Buruh Internasional. Aksi massa 1 Mei 2021 (May Day) untuk mengingatkan kita dengan keras bahwa hak-hak dasar ekonomi politik dan kebudayaan kaum buruh tidak satu pun akan diberikan begitu saja dan cuma-cuma oleh kaum kapitalis, terlebih di masa krisis dan pandemi Covid-19.
Di bawah sistem kapitalis pengetahuan dan produksi massal modern hanya untuk memperoleh laba, yang semuanya berubah menjadi “laba-laba monster raksasa” yang menghisap keringat dan darah kaum buruh.
Sistem kapitalisme yang sekarat dan parasit tidak hanya merampas hasil kerja dalam pabrik-pabrik, pertanian dan perdagangan. Kaum kapitalis monopoli internasional dan negaranya telah menjadikan Covid-19 sebagai dasar yang sangat “manusiawi” untuk menanamkan kapital finans-nya yang “tidak berperikemanusiaan”, berupa utang dan investasi di negeri-negeri miskin seperti Indonesia, yang untuk membeli vaksin Covid-19 pun harus utang dan antri.

Pandemi COVID-19 diubah sedemikian rupa sebagai instrumen baru untuk menghisap rakyat dari seluruh dunia dan menindas hak-hak demokratis dalam lapangan politik dan kebudayaan. Mesin militer dan kepolisian dikerahkan menjaga jalan-jalan dan bangunan institusi utama serta kekayaan klas yang berkuasa di seluruh dunia.
Penderitaan bahkan kefrustrasian meluas di kalangan kaum buruh, kaum tani, berbagai klas dan sektoral pekerja lainnya. Kaum pekerja yang miskin bahkan para pengangguran yang sudah sejak lama tidak bisa hidup dengan pekerjaan layak, terpaksa mencukupi keperluan hidup dari apa yang disebut sebagai
“jaminan atau bantuan sosial”. Kini mereka juga harus ikut-ikutan membayar pemeriksaan kesehatan, membeli dan menggunakan masker ke mana-mana. Pada saat kaum buruh membutuhkan tambahan uang untuk bertahan hidup, pemerintah menawarkan vaksin dan memperketat protokol kesehatan. Mereka divaksin pada saat tidak ada lagi makanan yang bisa dikunyah untuk mengganjal perut.
Kami menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) jauh hari, karena kaum kapitalis dan negaranya tidak akan memberikan THR begitu saja. Dulu alasannya krisis harga, krisis keuangan, krisis perdagangan, sekarang alasannya Pandemi Covid-19. Untuk meningkatkan upah 12 bulan tentu lebih berat lagi.
Presiden Joko Widodo mengabaikan seluruh tuntutan buruh untuk mengubah PP78 karena kejahatannya menghalangi pembagian hasil produksi yang adil bagi kaum buruh. Sekarang, dia justru mengubahnya sendiri untuk memenuhi tuntutan imperialis setelah sukses mengundangkan Undang-Undang No.11 th 2020 Omnibus Cipta Kerja.
Serikat buruh sejati menyadari seluruh kondisi ini sebaik-baiknya, mencatatnya sebagai bukti kejahatan kapitalis sekarat dan parasitis, yaitu imperialisme dibawah pimpinan Amerika Serikat beserta kaki tangannya di Indonesia. Tuntutan perbaikan sistem tidak relevan lagi dengan krisis yang telah berubah sedemikian rupa menjadi mesin jagal klas reaksioner yang sangat jahat atas para pekerja. Oleh karena itu, kami menuntut dengan keras apa yang menjadi hak dasar kaum buruh dan juga rakyat tertindas dan terhisap lainnya. Jaminan kebebasan berjuang, berekspresi dan berserikat tidak boleh dikriminalkan. Ini adalah fundamental bagi perjuangan kaum buruh, tani, dan rakyat tertindas dan terhisap lainnya untuk bangkit berjuang mewujudkan industri nasional berbasiskan pada kemenangan land reform sejati.
Seluruh rakyat dan aktivisnya, termasuk Ahmadsyah (Eben) dan anggota GSBI Sumatera Utara harus segera dibebaskan tanpa syarat! Seluruh proses hukum yang mengkriminalkan mereka harus dihentikan sepenuhnya!

Kami juga menegaskan tuntutan pada kapitalis, negara dan pemerintah:
1. Berikan Cuti Hari Raya dan THR secara penuh pada kaum buruh
2. Perbaiki upah bagi kaum buruh
3. Kami meminta kompensasi Covid-19 yang cukup dan adil-merata untuk kaum buruh, kaum tani dan rakyat Indonesia lainnya.
4. Cabut UU No.11 Tahun 2020 Omnibus Cipta Kerja dan regulasi turunannya.
5. Beri kaum tani penggarap bagi hasil yang adil di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, serta perkebunan besar komoditas ekspor lainnya
milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar di Indonesia
6. Perbaikan upah buruh tani sekarang juga terutama bagi mereka yang bekerja di perkebunan besar komoditas di seluruh Indonesia.
7. Hapuskan Peribaan sekarang juga.
8. Sediakan pupuk yang banyak dan murah, serta bibit, obat, dan alat pertanian.
9. Turunkan harga kebutuhan pokok bagi rakyat atau biarkan rakyat menurunkan kalian dari kekuasaan.
10. Hentikan biaya berlebihaan (overcharging), dan berikan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.
11. Sediakan sistem pendidikan, kesehatan, dan perawatan ibu dan anak-anak yang lebih baik di Pedesaan.
12. Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani.
13. Berikan pengakuan sungguh-sungguh pada suku Bangsa minoritas di pedalaman untuk menguasai dan mengolah tanah leluhurnya sendiri tanpa syarat apapun.
Demikian siaran pers ini diterbitkan untuk disampaikan ke pemerintah Indonesia, sekaligus dapat menjadi pemersatu aksi-tindakan bagi kaum buruh beserta seluruh rakyat tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia.
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) – Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia) – Front Mahasiswa Nasional (FMN) – Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) – Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) – Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) –Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
Jakarta, 1 Mei 2021
Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman
Koordinator Umum







Penyataan dan Tuntutan Nasional: Dalam Peringatan Hari Buruh Internasional Satu Mei 2021

  DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) – Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Komite Aksi Satu Mei Nasional
“Kaum Buruh Bangkit Berjuang Untuk Industri Nasional
Berbasiskan Pada Kemenangan Land Reform Sejati”
Hari Buruh Internasional sengaja diperingati di setiap tanggal satu Mei sebagai alaram pembangkit, penyadar sekaligus alaram tanda bahaya bagi seluruh kaum buruh se-dunia akan kejahatan kaum kapitalis dan sistemnya. Peringatan Hari Buruh Internasional sekali lagi mengingatkan dengan keras berdasarkan pengalaman nyata bahwa sekalipun hak-hak dasar ekonomi politik dan kebudayaan kaum buruh telah ditulis dan diratifikasi oleh Konvensi Internasional dan berbagai regulasi nasional berbagai bangsa, tidak satu pun hak tersebut akan diberikan begitu saja, dengan sendirinya dan cuma-cuma oleh kaum kapitalis. Pelajaran Satu Mei ratusan tahun lalu mengingatkan kaum buruh bahwa seluruh yang bisa diperolehnya dari kapitalis dan negaranya harus menempuh jalan berjuang. Dan perjuangan semacam itu akan terus berlangsung hingga kaum kapitalis dan sistemnya yang lahir sejak abad ke-17 itu lenyap dari dunia. Dunia hanya indah, adil, damai bagi kaum buruh apabila kaum kapitalis dan sistemnya lenyap dari dunia. Produksi massal hanya cukup bagi semua, bila keserakahan segelintir klas tersebut dapat diakhiri.
Dalam sistem kapitalis, barang keperluan hidup produksi kaum buruh numpuk di supermarket dan gudang-gudang raksasa sementara orang miskin kelaparan termasuk kaum buruh sendiri tidak bisa berbuat apapun hidup untuk menjangkaunya. Daya belinya terlalu rendah karena “daya jual tenaga kerja” nya yang ekstrem rendahnya. Mesin-mesin dan peralatan pertanian ada di dealer-dealer menumpuk tidak terjangkau dan terpakai sementara kaum tani harus tetap mencangkul mengerahkan sepenuh tenaga fisiknya karena komoditasnya dan bahkan tenaga kerjanya tidak berharga. Di bawah sistem kapitalis, pengetahuan dan produksi massal modern hanya untuk memperoleh laba semuanya berubah menjadi laba-laba monster raksasa yang menghisap keringat dan darah kaum buruh.
Kacau! Jutaan rakyat Amerika Serikat hidup dari pembagian dana sejumlah U.S $1400. Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden memaksa Kongres untuk menyetujui dana trilyunan dollar Amerika untuk keperluan tersebut karena upah buruh sangat rendah dan pengangguran yang merajalela. Pada saat yang sama jutaan orang dari berbagai negeri Amerika Latin rela membangun tenda di perbatasan Mexico agar dapat memasuki tanah Amerika dengan dambaan hidup yang lebih baik. Seperti apa hidup d negeri-negeri itu bila di Amerika saja orang harus dibagi uang $1400 dollar untuk bertahan hidup?
Di Indonesia sendiri, jutaan orang mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menghidupinya ke Hongkong, Malaysia, Arab, Korea, Australia hingga Eropa meskipun penuh penderitaan di tempat itu. Baginya tetap lebih baik daripada bertahan di pedesaan Indonesia atau bekerja di pabrik dan kaki lima. Mayoritas lainnya memiliki aspirasi kurang lebih sama, pergi dari kampung, dari rumah. Salah-satu alasan tidak ambil bagian dalam migrasi terpaksa itu karena tidak kuat berpisah dengan keluarganya. Hanya segelintir di pedesaan yang masih ada harapan memperbaiki hidup, lainnya menjalaninya dengan pasrah.
Hari Buruh Internasional Satu Mei 2021 diperingati dalam situasi krisis internasional semacam itu dan krisis kronis Indonesia yang terus memburuk. Sistem kapitalisme yang sekarat dan parasit yang hidup dari memeras kerja kaum buruh dan kaum pekerja lainnya, imperialisme, tidak akan menyerah atau meregang nyawa begitu saja. Bahkan di tingkat perkembangan tertinggi dan terakhirnya seperti sekarang, imperialis berusaha mempertahankan dominasinya secara membabi buta. Kaum kapitalis tidak hanya merampas hasil kerja dalam pabrik-pabrik, pertanian dan perdagangan. Pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa manusia diubah sedemikian rupa sebagai instrumen baru untuk menghisap rakyat dari seluruh dunia dan menindas hak-hak demokratis dalam lapangan politik dan kebudayaan.
Kaum pekerja yang miskin bahkan para pengangguran yang sudah sejak lama tidak bisa hidup dengan pekerjaan layak, terpaksa mencukupi keperluan hidup dari apa yang disebut sebagai “jaminan atau bantuan sosial”, kini harus ikut-ikutan membayar pemeriksaan kesehatan, membeli dan menggunakan masker ke mana-mana. Satu bangsa harus gotong-royong menanggung utang baru membeli vaksin dari perusahaan farmasi monopoli dunia yang dengan obat dan suplemen makananannya terus memproduksi penyakit baru yang lebih berbahaya bagi klas buruh yang memproduksinya dan kaum tani yang menyediakan bahan mentah bagi obatnya. Mereka terus melahirkan varian virus, bakteri, jamur, bahkan serangga penyebarnya dalam jumlah besar, lebih berbahaya dan tidak tertangani.
Kaum imperialis dan negaranya beserta seluruh kaki tangannya di berbagai negeri bersatu cuci tangan atas seluruh krisis kemanusiaan dan alam yang tengah berlangsung. Rakyat seluruh dunia dipaksa untuk mengakui dan menerima begitu saja bahwa seluruh kerusakan besar-besaran dari peradaban ini adalah akibat dari kebijakan, keputusan dan tindakan bersama, tindakannya rakyat juga! Sungguh sulit dibayangkan, bahwa raihan hasil kerja keras umat manusia dan capaian tertinggi dari perjuangannya di dunia ini di bawah kapitalis monopoli internasional hanyalah manusia yang tidak bebas ke mana-mana dan menggunakan masker di jalan-jalan, di tempat tinggal hingga tempat tidur.
Penderitaan bahkan kefrustrasian meluas di kalangan kaum buruh, kaum tani, berbagai klas dan sektoral pekerja lainnya. Mempertahankan hidup dan hak dasar demokratis yang tersisa di tangan memerlukan kerja dan pertarungan yang tidak biasa. Buruh yang telah memiliki kesadaran maju di beberapa negeri imperialis membulatkan tekad hingga ujung kemampuannya memobilisasi kaum buruh lainnya untuk menggempur klas reaksioner yang berkuasa. Mereka mengadakan demonstrasi, pawai, pemogokan umum damai yang keseluruhannya berakhir dengan kekerasan bersenjata. Kaum buruh yang berkesadaran maju, sadar sepenuhnya bahwa tuntutan perbaikan sistem tidak relevan lagi dengan krisis yang telah berubah sedemikian rupa menjadi mesin jagal klas reaksioner yang sangat jahat atas para pekerja.
Pandemi Covid-19 telah dua tahun menyerang dunia. Mesin militer dan kepolisian bersenjata lengkap menjaga jalan-jalan utama dan bangunan institusi utama serta kekayaan klas yang berkuasa di seluruh dunia dari aksi massa, termasuk di negeri imperialis yang menyebut dirinya sendiri sebagai negeri demokrasi liberal dengan “dunia bebas dan masyarakat terbuka”. Kaum kapitalis monopoli internasional dan negaranya telah menjadikan Covid-19 sebagai dasar yang sangat “manusiawi” untuk menanamkan kapital finansnya yang “tidak berperikemanusiaan” dalam jumlah sangat besar berupa utang dan investasi di negeri-negeri miskin seperti Indonesia, yang untuk membeli vaksin Covid-19 pun harus utang dan antri.
Lihat para pemimpin Indonesia. Setiap hari membanggakan dan memuja kerjanya sendiri bahwa Indonesia adalah negeri terbesar ke-tiga dalam memberikan vaksin pada rakyatnya setelah China dan India. Mereka tidak mempertanyakan kemampuan diri dan bangsanya serta kemampuan ratusan bangsa terbelakang lainnya kenapa tidak bisa membuat vaksin Covid-19. Bahkan formulasi vaksin dunia lainnya diberi nama Vaksin Nusantara. Mereka bersujud sukur tiada terkira karena merasa sukses “melobi” perusahaan farmasi jahanam besar untuk mendahulukan pesanannya. Salah-satu gubernur di Brazil, calon presiden penantang Presiden Bolsonero, mati-matian berusaha mendatangkan vaksin sendiri dari China agar dapat memenangkan pemilihan presiden mendatang di Brazil. Dan Bolsonero sendiri dianggap anti rakyat karena menghalangi upaya itu.
Serikat buruh sejati menyadari seluruh kondisi ini sebaik-baiknya, mencatatnya sebagai bukti kejahatan kapitalis sekarat dan parasitis, yaitu imperialisme beserta kaki tangannya di Indonesia. Pada saat kaum buruh membutuhkan tambahan uang untuk bertahan hidup, pemerintah menawarkan vaksin dan memperketat protokol kesehatan. Mereka divaksin pada saat tidak ada lagi makanan yang bisa dikunyah untuk mengganjal perut. Uang habis untuk belanja vaksin, selisih pembelian impor tidak pernah kecil. Mereka berlomba menyatakan dirinya paling berjasa dalam pengadaannya agar dapat menjadi pihak paling berhak memperoleh selisih harga vaksin impor tersebut.
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) membutuhkan pertarungan untuk mendapatkannya. Jauh sebelum Pandemi Covid-19, pembayaran THR untuk buruh selalu membutuhkan perjuangan keras seperti sekarang. Tidak ada yang diberikan begitu saja, secara cuma-cuma, tidak ada kaum kapitalis yang bisa memberi THR dengan tulus dan iklas. Kaum kapitalis akan bangkrut, berhenti menjadi kapitalis bila tiba-tiba bisa memberi dengan tulus dan ikhlas. Dulu alasannya krisis harga, krisis keuangan, krisis perdagangan, sekarang alasannya Pandemi Covid-19. Untuk meningkatkan upah 12 bulan tentu lebih berat lagi. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah No.78 2015 yang sebelumnya ditentang kaum buruh karena kejahatannya menghalangi pembagian hasil produksi yang adil bagi kaum buruh. Presiden Joko Widodo mengabaikan seluruh tuntutan buruh untuk mengubah PP78 tersebut, sekarang dia justru mengubahnya sendiri untuk memenuhi tuntutan imperialis setelah sukses mengundangkan Undang-Undang No.11 th 2020 Omnibus Cipta Kerja.
Karena itu kaum buruh menuntut THR jauh hari, karena sadar meskipun tidak ada Covid-19, meskipun ada laba besar di tangannya, kaum kapitalis juga negaranya tidak akan memberikan THR begitu saja pada kaum buruh. Kaum buruh sendiri yang harus menuntut haknya dan harus memaksanya dengan kekuatan kaum buruh sendiri secara bersama dengan bantuan klas-klas pekerja lainnya yang berkepentingan atas perubahan nasib bersama secara fundamental di Indonesia.
Berhati-hatilah. Kaum kapitalis hanya bisa berbuat baik pada segelintir buruh, bersedia memberikan THR begitu saja bahkan lebih, memberikannya upah melebihi kaum buruh umumnya, agar segelintir buruh yang tidak sadar itu bersedia bekerja padanya untuk menindas mayoritas buruh, kawan se-serikat dan se-kerjanya sendiri. Kaum kaiptalis tidak pernah berbuat semacam itu pada mayoritas atau keseluruhan buruh yang bekerja padanya. Sebaiknya, segelintir buruh yang diperlakukan baik oleh kapitalis tetap bersama dengan mayoritas buruh lainnya, sama-sama menuntut berbasiskan aspirasi dan kepentingan bersama. Membayar dan memperkaya segelintir agar tetap berkuasa atas mayoritas, begitulah karakter melekat pada kapitalis dari lahir hingga mati.
Sekali lagi, peringatan Hari Buruh Internasional adalah pengingat bagi kaum buruh akan karakter asli, karakter bawaaan yang melekat pada kapitalis dan sistemnya. Ia tidak pernah memberi begitu saja pada mayoritas buruh, dia sanggup memberi pada segelintir buruh, agar bisa membantunya menindas mayoritas kaum buruh yang bekerja pada sistemnya. Hal tersebut telah membuat kaum buruh sulit untuk bersatu, sulit untuk menyatukan kekuatan untuk mengalahkan kapitalis dan menghancurkan sistemnya meskipun kejahatan kapitalis telah sangat nyata.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional Satu Mei 2021 ini, kami menuntut dengan keras apa yang menjadi hak dasar kaum buruh dan juga rakyat tertindas dan terhisap lainnya yang tidak akan diberikan begitu saja oleh kaum kapitalis dan negaranya.
Sebelum kami menuntut hal lainnya, kami meminta agar kebebasan berserikat bagi kaum buruh, kebebasan berjuang tidak lagi dikriminalkan. Kami menuntut agar seluruh rakyat dan para aktivisnya yang masih dipenjara dan ditahan secara sewenang-wenang, dengan bukti sepihak dan tidak berdasar harus segera dikeluarkan pada momentum Hari Buruh Internasional ini. Kawan Ahmadsyah (Eben) beserta anggotanya dari DPD GSBI Sumatera Utara harus dibebaskan tanpa syarat! Dia kawan kami, kawan rakyat dan kaum buruh. Dia bertindak atas nama rakyat dan kaum buruh. Bilapun ada kesalahan yang telah diperbuat, sangat tidak sepadan dengan kesalahan kaum kapitalis memeras upah buruh dan memperpanjang jam kerja yang mereka lakukan bertahun-tahun.
Bersama dengan hal tersebut kami menuntut pada kapitalis, pada negara dan pemerintah:
1. Berikan Cuti Hari Raya dan THR secara penuh pada kaum buruh. Tidak ada alasan bagi kapitalis besar komprador untuk tidak membayarnya. Sementara bagi pengusaha nasional yang tidak bergantung pada ekspor dan impor, bila tidak sanggup membayar THR kaum buruh, negara harus mengambil alih tanggung-jawabnya.
2. Perbaiki upah bagi kaum buruh. Harga tenaga kerja buruh sangat murah sementara keperluan hidup terus meningkat sangat cepat dan secara harian. Produksi terus berjalan di tengah Covid-19, hasil produksi terus diekspor, investor terus memperoleh laba dan bunga, bahkan negara terus memperoleh pajak. Buruh dapat apa? Kami menuntut pembagian hasil kerja kami sendiri, bukan ikan asin dan baju rombengan di pasar.
3. Kami meminta kompensasi Covid-19 bagi kaum buruh yang cukup dan adil-merata, juga kompensasi bagi kaum tani dan rakyat Indonesia lainnya.
4. Cabut Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Omnibus Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Peraturan lama tentang kerja dan upah sudah menindas dan menghisap, kenapa pula malah buat lagi peraturan yang lebih menindas dan menghisap sebagai gantinya demi investasi dan utang imperialisme. Cabut Omnibus Cipta Kerja beserta peraturan anak-cucunya! Cabut Undang-Undang Omnibus Cipta Kemiskinan dan Pengangguran, Cipta Krisi ini sekarang juga!
5. Beri kaum tani penggarap bagi hasil yang adil di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, serta perkebunan besar komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar di Indonesia. Hasil komoditas kaum tani diekpor murah terus, bahan baku industri dalam negeri susahh terus. Tanah luas, tenaga kerja besar, bahan pangan kekurangan terus, impor terus.
6. Perbaikan upah buruh tani sekarang juga terutama bagi mereka yang bekerja di perkebunan besar komoditas di seluruh Indonesia. Upah tidak pernah lebih dari 50 ribu dalam sehari, tenaga laku kadang cuma sepuluh hari. Buruh tani mau makan apa, anaknya bisa sekolah di mana, bantuan ekonomi disebut bantuan sosial. Pertanian monopoli monokultur terbelakang-tradisional bayar upah buruh tani 50 ribu ngeluh, tanah digarap kaum tani sendiri secara langsung tidak boleh, tidak dibantu. Tanah dan kredit hanya diberi pada tuan tanah besar.
7. Hapuskan Peribaan sekarang juga. Lintah darat apapun alasannya adalah kejahatan. Jangan ambil lagi tanah kaum tani karena riba di pedesaan. Jangan manfaatkan lagi ketidak-mampuan kaum tani dan buruh tani untuk hidup dan produksi di pedesaan. Bantu keluar dari riba bukan memanfaatkannya dengan memberikan sertfikat berkedok reforma agraria untuk digadaikan.
8. Sediakan pupuk yang banyak dan murah. Juga bibit, obat pertanian, alat pertanian. Alat di dealer numpuk, harga mahal, pemerintah memberi kalau ada pemilu dan pilkada. Merek obat pertanian tidak ada yang berbahasa Indonesia, bahan mentahnya ada semua di negeri Indonesia. Pakan ikan Cuma dari tepung ikan, bungkil kedelai dan jagung. Hingga sekarang 350 ribu per karung harganya. Kalian bisa apa sebenarnya?
9. Turunkan harga kebutuhan pokok bagi rakyat atau biarkan rakyat menurunkan kalian dari kekuasaan.
10. Sediakan sistem pendidikan, kesehatan, dan perawatan ibu dan anak-anak yang lebih baik di Pedesaan.
11. Hentikan Overcharging dan Berikan Perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.
12. Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani
13. Berikan pengakuan sungguh-sungguh pada suku Bangsa minoritas di pedalaman untuk menguasai dan mengolah tanah leluhurnya sendiri tanpa syarat apapun. Pengakuan sekarang melalui reforma agraria Pemerintah hanyalah pengakuan nominal atau palsu atas tanah-tanah ulayat di pedalaman Indonesia yang bertujuan untuk pembatasan hak dan kontrol Suku Bangsa Minoritas dan kekayaan alam di satu sisi dan mempermudah perampasan tanah untuk perkebunan besar, hak penebangan hutan (HPH), pertambangan dan infrastruktur. Hentikan kebusukan ini semuanya.
Demikian pernyataan Peringatan Satu Mei Komite Aksi Satu Mei GSBI dan Front Perjuangan Rakyat agar dipenuhi oleh pemerintah, sekaligus dapat menjadi pemersatu aksi-tindakan bagi kaum buruh beserta seluruh rakyat tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia.
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) – Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia) – Front Mahasiswa Nasional (FMN) – Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) – Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) – Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) – Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
Jakarta, 1 Mei 2021
Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman
Koordinator Umum



Minggu, 07 Maret 2021

Pernyataan Sikap pada Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI), 8 Maret 2021

 

“Kaum perempuan Indonesia bangkitlah dengan kesadaran baru, Perkuat solidaritas sesama perempuan dan seluruh rakyat yang senasib, Mari berjuang bersama meringankan beban hidup dan menghapuskan segala bentuk penindasan dan penghisapan selamanya”

 

Hari Perempuan Internasional 8 Maret tahun ini diperingati dalam situasi krisis kronis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah dua tahun Pandemi Covid-19 menggerogoti daya hidup rakyat tertindas dan terhisap Indonesia dan dunia. Kebijakan kapitalis monopoli internasional dan para kompradornya di seluruh dunia dalam menangani Pandemi Covid-19 sangat tendensius. Tidak saja mengutamakan penyelamatan klas dan sistemnya semata, tetapi dengan tidak tahu malu mengambil keuntungan sebesar-sebesarnya dengan bisnis skala besar alat kesehatan dan vaksin, termasuk mengambil keuntungan sangat besar dari surplus asuransi kesehatan yang hampir saja mengalami kebangkrutan serentak di seluruh dunia. Dalam waktu bersamaan kaum perempuan dan anak-anak, rakyat tertindas dan terhisap menjadi korban dari berbagai jenis bencana alam yang mematikan karena degradasi lingkungan hidup parah dan korban dari perang agresi dan intervensi serta operasi kontra-insurjensi imperialis yang berkelanjutan.

 

Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 menjadi momentum berharga bagi kaum kaum perempuan dan seluruh rakyat tertindas dan terhisap Indonesia dan seluruh dunia untuk bangkit dengan kesadaran baru bahwa dominasi imperialisme atas seluruh dunia dan sistem setengah jajahan setengah feodal di Indonesia telah menciptakan kesenjangan antar klas, kesenjangan antar jenis kelamin, kesenjangan tajam antar bangsa dan negeri dalam segala hal, perpecahan karena ras dan agama serta suku bangsa. Segala bentuk jalan politik dilakukan untuk menjaga kekuasaan monopoli atas tenaga produktif. Karena itu, bagaimana pun, imperialisme dan sistem peliharaannya di Indonesia Setengah Jajahan dan Setengah Feodal harus dihancurkan dan membuka jalan bagi Sistem Demokrasi Rakyat.

 

Di Indonesia, kekangan dan berbagai tindasan atas kaum perempuan dari klas buruh dan kaum tani serta intelektual dan profesional perkotaan tidak saja menghambat dan merusak tenaga produktif terbesar bangsa ini. Kekangan terhadap perempuan telah menjadi senjata bagi para borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar di Indonesia untuk mempertahankan kekuasaan tetap di tangannya. Karena itu tidak mengherankan apabila kaum perempuan hingga sekarang tetap menghadapi tindasan negara dan klas, dibelenggu dalam sistem kekuasaan patriarki kaum laki-laki.

 

Tuntutan kaum perempuan bukan semata-mata kesetaraan dengan kaum laki-laki, tetapi kebebasan dan kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan bagi dirinya, bagi bangsanya dan seluruh rakyat tertindas dan terhisap. Perempuan Indonesia tidak ingin setara dalam kemiskinan dengan kaum laki-laki, tidak ingin sama-sama terbelenggu dengan kaum laki-laki dalam kekuasaan para penghisap dan penindas, tidak ingin sama-sama hidup dalam kebudayaan dekaden dengan kaum laki-laki sebagaimana situasi saat ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa kebebasan dan kemajuan tidak pernah menjadi milik bangsa dan masyarakat yang menindas dan menghisap kaum perempuannya, memelihara diskriminasi dan membiarkan berbagai bentuk kejahatan terhadap perempuan berlangsung.

 

Kejahatan terhadap perempuan akan terus terjadi selama sistem kepemilikan perseorangan atas alat produksi dan kesenjangan klas dipertahankan. Kejahatan terhadap kaum perempuan yang masih berlangsung saat ini adalah warisan zaman kepemilikan budak yang mempromosikan sistem patriarkal pertama kalinya. Sejak Convention On elemination of All Forms of Discrimination Against women (CEDAW) 1979, Declaration On the Elimination of Violence Against Women tahun 1993, kejahatan terhadap kaum perempuan terus meningkat. Sistem setengah kolonial dan setengah feodal sebagaimana imperialisme adalah sistem yang sangat patriarkal. Mereka menentang penjualan manusia dan perempuan secara ilegal dan membangun sistem agar dapat menjual manusia dan kaum perempuan secara legal.

 

Pada tahun 1994 berkat Senator Joe Biden, bekas wakil presiden dan sekarang Presiden Amerika Serikat menjadi promotor Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Violence Against Women Act) sehingga Amerika Serikat memiliki undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan pertama kalinya dan terus dire-otorisasi. Pada tahun 2018, Riset Thomson Reuters Foundation, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara industri kapitalis dalam daftar 10 besar tingkat kejahatan terhadap perempuan dan menjadi negara ke-10 negara paling tidak aman bagi kaum perempuan. Sementara India, yang dianggap sebagai negara demokrasi no.1 di dunia adalah peringkat SATU-nya! Pada tahun 2020 kejahatan terhadap kaum perempuan Di Amerika Serikat terjadi setiap 98 detik sekali, 200.000 anak laki-laki kepanduan dilecehkan secara massal, 230 ribu rakyat sipil biasa dan 60.000 militer setiap tahunnya!

 

Di Indonesia, berita kekerasan, perkosaan, pelecehan, berbagai bentuk diskriminasi masih berlangsung setiap hari dan hampir saja menjadi kejadian biasa. Berbagai kejahatan ekstrem terhadap perempuan adalah cerminan tidak terbantahkan dari krisis ekonomi-politik kronis sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Perkosaan oleh bapak kandung, bapak tiri, kakak kandung, kakak tiri, paman, teman sekolah hingga hamil dan melahirkan. Di dalam pabrik, buruh diperkosa pengusaha dan mandor, keguguran dan mendapatkan pelecehan seksual dari teman sekerja. Di perkebunan besar sawit, saat lamaran kerja saja, syaratnya siap dilecehkan! Di kampus-kampus kasus perkosaan tidak terhitung lagi banyaknya. Dan tidak pernah dalam sejarah republik ini, ada regulasi yang terbukti efektif melindungi perempuan-anak dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan-anak selamanya.

 

Perjuangan bagi kaum perempuan untuk membebaskan dirinya dari berbagai bentuk kejahatan ekstrem di Indonesia sangat berat, akan tetapi harus dilakukan, sebagai syarat pembebasan dan kemajuan tenaga produktif di Indonesia. Syarat bagi Indonesia yang demokratis. Perjuangan bagi kaum perempuan tidak terpisahkan, bahkan menjadi program dan tuntutan khusus perjuangan pembebasan bangsa dan rakyat tertindas-terhisap di Indonesia.

 

Karena itu melalui momentum Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 ini, kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) persatuan organisasi massa demokratis nasional di Indonesia mengajukan tuntutan sebagai berikut:

 

1.  Menuntut tanggung jawab ekonomi, politik dan kebudayaan yang sungguh-sungguh, nyata dan merata dari negara terhadap kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berpunya dan tidak mampu selama penanganan Covid-19 dan bencana alam.

2.  Menuntut perlakuan dan tindakan kesehatan yang sama dan tidak diskriminatif, mudah dan murah bagi perempuan dan anak-anak selama Covid-19.

3.  Menuntut Pencabutan Undang-Undang Omnibus-Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang memperdalam dan memperluas penghisapan atas perempuan buruh dan perempuan tani.

4.  Menuntut perbaikan harga komoditas kaum tani, upah klas buruh dan buruh tani

5.  Menuntut Penghentian semua ekspor dan impor yang merugikan kepentingan tani dan buruh dan menghambat pembangunan industri yang berbasis pada kemampuan sendiri.

6.  Menuntut penghentian semua Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang tetap memelihara kepemilikan besar monopoli atas tanah yang timpang dengan kepemilikan kecil kaum tani dan kesenjangan kemampuan berproduksi di pedesaan, termasuk penghentian pemberian sertifikat yang bertujuan untuk membatasi kepemilikan kaum tani atas tanah dan memberikan kepastian hukum dan ekspansi tanah untuk tuan tanah besar dan investasi asing.

7.  Menuntut perlindungan negara yang sungguh-sungguh dan nyata terhadap perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan ekstrim dan kejahatan seksual.

8.  Menuntut kebebasan intelektual, berpendapat, berorganisasi, mengkritik dan hak bagi rakyat untuk berjuang memperbaiki dan merombak keadaan hidup secara fundamental.

9.  Menuntut penyediaan lapangan kerja yang lebih baik bagi para pemuda dan perempuan dari kaum intelektual profesional yang terampil dan berpendidikan menengah tinggi.

10.   Menuntut penyediaan dan perlindungan sungguh-sungguh hak ekonomi, hak politik dan hak kebudayaan buruh migran dan keluarganya, suku bangsa minoritas di pedalaman yang hidup secara komunal dan setengah komunal, pemukim dan penggarap di daerah pegunungan dan nelayan kecil yang tidak bisa melaut karena keterbatasan kemampuan menghadapi alam dan cuaca yang tidak menentu.

11.   Menuntut untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No.190 tahun 2019 tentang Penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

12.   Segera berlakukan kontrak mandiri bagi PRT Migran, Hentikan penahanan dokumen serta overcharging dan kebijakan lainnya yang memberatkan buruh migran Indonesia.

13.   Menuntut dicabutnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan sistem pembayaran UKT yang mempertahankan komersialisasi pendidikan, membatasai akses rakyat untuk kuliah, serta secara kebudayaan mempertahankan orientasi pendidikan yang melayani kepentingan imperialis, borjuasi besar komprador, dan tuan tanah.

 

Kami berharap tuntutan ini dapat menjadi tuntutan bersama kaum perempuan dan rakyat. Mustahil tuntutan ini bisa tercapai bila hanya menjadi milik, di dukung dan diperjuangkan secara langsung oleh segelintir orang kaum perempuan semata, dijalankan oleh organisasi dan kelompok masyarakat yang terbatas.

 

Kami menyerukan kepada kaum perempuan untuk ambil bagian langsung dalam perjuangan untuk pembebasan dan kemajuan kaumnya dengan cara ambil bagian aktif dalam organisasi perempuan, organisasi tani dan buruh serta organisasi kaum intelektual dan profesional yang dapat meringankan beban hidup kaum perempuan, sungguh-sungguh berpihak dan memiliki cita-cita menghapus akar penghisapan dan penindasan terhadap kaum perempuan selamanya.

 

Sekali lagi, semoga tuntutan ini menjadi milik kaum perempuan, rakyat tertindas dan terhisap Indonesia, memperoleh dukungan, dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat indonesia.

 

 

Jakarta, 8 Maret 2021

Hormat kami

 

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

 

Rudi HB. Daman

Koordinator Umum

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)




Jumat, 05 Maret 2021

Release Pers Conference Penolakan Surat Pemberitahuan Aksi FPR oleh Kapolresta Yogyakarta

MENGECAM TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA YANG MELAKUKAN PENOLAKAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN AKSI UNTUK MEMPERINGATI HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL 2021 YANG DILAYANGKAN OLEH FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) YOGYAKARTA

Rezim Jokowi-Ma’ruf terus menunjukkan watak dan tindakan fasisnya terhadap rakyat. Demokrasi terus dikebiri dan perjuangan rakyat terus dibungkam melalui berbagai tindakan fasis yang dilakukan oleh aparat keamanan negara baik Kepolisian dan TNI.

Kali ini Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, D.I Yogyakarta telah melakukan tindakan anti demokrasi dan melanggar hak rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan menolak surat pemberitahuan aksi rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta untuk melakukan aksi dalam peringatan Hari Perempuan Internasional (Internasional Women Day), 8 Maret 2021 mendatang.

Pada 1 Maret lalu, pihak kepolisian menolak surat pemberitahuan aksi yang akan dijalankan oleh FPR Yogyakarta. Penolakan tersebut dilakaukan melalui surat bernomor B/581/III/2021/Intelkam.

FRONT PERJUANGAN RAKYAT menilai tindakan Kapolresta Yogyakarta merupakan tindakan yang anti demokrasi. Penolakan terhadap surat pemberitahuan yang bertujuan untuk menggunakan hak berpendapat, berekspresi dan berorganisasi merupakan bentuk nyata dari upaya pembungkaman terhadap rakyat yang berjuang menuntut haknya. Tindakan itu juga mencerminkan wajah fasis dari rezim Jokowi-Ma’ruf melalui aparat keamanannya. Kenyataan ini menujukan kedudukan rezim yang anti terhadap rakyat.

Oleh karenanya, FRONT PERJUANGAN RAKYAT mengecam keras tindakan Polresta Yogyakarta yang telah melakukan penolakan atas surat pemberitahuan aksi dari warga negara yang ingin melakukan aksi pada tangal 8 Maret 2021.

Tentu saja tindakan Kapolresta Yogyakarta tidak boleh diabaikan karena hal ini akan mengancam kebebasan dan demokrasi di Indonesia.

Atas dasar itu, FPR dan seluruh organisasi yang tergabung dibawah ini:

1. Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta

2. Serikat Perempuan Indonesia Wilayah D.I Yogyakarta

3. Gabungan Serikat Buruh Indonesia D.I Yogyakarta

4. Aliansi Gerakan Reforma Agraria D.I.Yogyakarta

5. Pemuda Baru Indonesia Wilayah D.I Yogyakarta

6. Himpunan Mahasiswa Islam FH UMY

7. HMI Cabang Yogyakarta

8. PMII UIN Sunan Kalijaga

9. LBH Yogyakarta

10. Aliansi Tanah Dading

11. KOHATI FH UMY

12. HMI FEB UAD

13. KOMAP UMY

14. KOMAHI UMY

menyatakan sikap mengecam tindakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Yang menolak Surat Pemberitahuan aksi FPR Yogyakarta dan menuntut:

1. Menuntut kepada Kapolresta Yogyakarta dan rezim Jokowi-Ma’ruf untuk memberikan dan melindungi kebebasan bagi rakyat yang ingin melakukan aksi kampanye memperingati Hari Perempuan Internasional 2021

2. Hentikan seluruh tindakan fasis, berupa intimidasi, pelarangan, teror, kriminalisasi terhadap rakyat

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam aksi kampanye peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.



 

Rabu, 09 Desember 2020

Pernyataan Sikap dan Tuntutan: KebangkitanDan Persatuan Bangsa dan Rakyat Tertindas dan Terhisap Di Setiap Negeri Adalah Kehancuran Bagi Imperialisme dan Rezim Bonekanya Pemelihara Diskriminasi Hak Dasar-Demokratis Se-Dunia.

 

Mari bersama bangun sistem baru, akhiri dominasi imperialism sebagai akar perampasan hak-hak rakyat terhisap dan tertindas di Indonesia dan dunia.

 

Salam demokrasi nasional,

72 tahun silam, tepatnya 10 Desember 1948 adalah momentum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights). Hari bersejarah bagi perjuangan klas dimana seluruh negeri baik sosialis maupun imperialis mengakui adanya hak setiap manusia baik sebagai bangsa dan individu. Pengakuan bahwa rakyat punya hak untuk bebas dan merdeka, berpikir dan bekerja meraih kemajuan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Kini, setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Day).

Sejak awal abad 20 dan masih hingga sekarang, di awal abad 21, mayoritas bangsa dan rakyat se-dunia  menjadi korban dominasi kapitalisme yang telah menjadi sangat kejam, membusuk, sekarat dan parasitis yaitu, sistem kapitalisme monopoli internasional atau imperialisme. Di bawah dominasi imperialisme, mayoritas rakyat tidak memiliki hak, bahkan harapannya di lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan ditindas oleh negeri adikuasa Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara di dalam negerinya sendiri harus berhadapan dengan pemerintahan yang bergantung pada dikte imperialis adikuasa atau menjadi pemerintahan boneka imperialis yang tidak kalah kejamnya.

Imperialisme bertanggung jawab atas banyaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan serta lahirnya berbagai jenis pembagian kerja baru dan berbagai cara mencari hidup yang ekstrem sulitnya di dunia. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap se-dunia menjadi korban sekaligus saksi dari ketimpangan kepemilikan, ketimpangan kedudukan dalam produksi dan alokasi yang sangat tidak adil dalam pengusahaan distribusi hasil kerja secara merata. Karena itu mereka berusaha bangkit membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman sistem tersebut dan sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Ketika klas buruh dan para pekerja lainnya juga bangsa-bangsa mulai bangkit kesadarannya dan memberontak untuk menghancurkan sistem ini, kebebasan berorganisasi dan berpendapat, hak untuk memberontak segera dibatasi dan dibeberapa negeri dinyatakan sebagai makar atau subversif. Dan hak untuk membangun sistem baru yang berbeda harus berhadapan dengan perang agresi dan intervensi imperialis. 

Imperialisme dunia dibawah adikuasa tunggal AS adalah masalah pokok bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap di dunia. Sistem ini melestarikan kesenjangan klas dan krisis, mengukuhkan hak istimewa bagi segelintir klas bermilik atas kekayaan dunia. Saat ini, 1% orang menguasai kekayaan yang setara bagi 60% rakyat dunia atau lebih dari 4,6 miliar orang. Rakyat mayoritas tak bermilik kehilangan hak dan kebebasan bekerja, berfikir, dan menentukan nasibnya secara independent. Mereka hidup dari menjual tenaga dimana hasilnya dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai kapital uang dan barang (tanah dan mesin industri). Meski menghadapi krisis terburuk dalam sejarah, dominasi imperialism AS belum tergantikan.

Mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum tani, bekerja dan bergantung hidup pada tanah garapan yang cukup, berharap input pertanian dan sistem irigasi yang murah, dan tenaga  kerja pertanian dengan pengetahuan maju dan terampil serta teknologi dan alat pertanian yang maju. Akan tetapi kenyataan berlawan dengan kepentingan dan aspirasi mayoritas kaum tani.   

Di Indonesia, angka kesenjangan lahan mencapai 0,68% (BPS, 2013). Artinya, 1% tuan tanah besar menguasai 68% tanah pertanian. Sebagaian besar dikuasai oleh tuan tanah besar yang terhubung langsung dengan imperialis. Mereka menggunakan tanah tersebut untuk operasional perkebunan besar sawit, perkebunan kayu besar, perkebunan karet, perkebunan besar tebu, pertambangan besar dan taman nasional. Keadaan ini menyebabkan 70% persen poluasi Indonesia hidup sebagai kaum tani yang mayoritasnya adalah tani miskin dan buruh tani yang dipaksa hidup berdampingan dengan tuan tanah besar. Mereka kehilangan hak menentukan tanaman produksi, distribusi, harga hasil produksi, bahkan kehilangan kesempatan berfikir, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan subsistensinya. Hari demi hari, semakin tenggelam dalam penghisapan sewa tanah dalam sistem pertanian setengah feodal, utamanya bagi hasil yang tidak adil, peribaan dalam produksi dan perdagangan, serta upah buruh tani yang extrim rendahnya.

Klas buruh merupakan 20% dari populasi Indonesia yang hidup di perkotaan tak berhak bekerja dalam industri modern dan maju. Karena yang ada hanya manufaktur pengolahan setengah jadi (semi-processing) untuk komoditas ekspor murah mengandalkan teknologi rakitan (assembling) dan terbelakang. Mereka tidak berhak atas kondisi kerja yang baik apalagi mendapatkan bayaran sesuai hasil kerjanya. Tenaga buruh dihargai dengan upah sangat rendah, yang hanya cukup untuk bertahan hidup seadanya.

Kondisi ini semakin buruk dalam resesi dan pandemi. Upah buruh industrial semakin dipangkas, upah buruh tani ditekan rendah, riba utang semakin mencekik. Sedangkan harga kebutuhan hidup, produksi pertanian dan biaya layanan publik semakin fluktuatif bahkan meningkat. 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan bahkan terus bertambah, 30 juta pedagang kecil bangkrut, tetapi hak atas pekerjaan yang baru semakin tertutup. Pemerintah bahkan sudah memperkirakan bahwa di tahun 2021, pengangguran akan semakin meningkat.

Keterpurukan rakyat secara ekonomi juga diiringi dengan hilangnya hak rakyat untuk melawan sistem yang buruk. Sebagai manusia, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination), berhak bebas dari penghisapan dan penindasan sistem yang tidak adil, termasuk menentang dominasi imperialisme yang lapuk dan sistem setengah jajahan di Indonesia saat ini.

Joe Biden yang akan menggantikan presiden Donald Trump akan memimpin pemulihan krisis imperialis. Rakyat di seluruh dunia dipaksa menanggung beban krisis melalui pemaksaan utang dan investasi AS, serta intervensi politik dan militer. Namun, hal ini tidak lagi mudah. Imperialis AS semakin sulit mendamaikan kontradiksi yang menajam di dalam tubuhnya, begitupun dengan kekuatan baru yang tumbuh dan negeri-negeri lainnya yang menolak tunduk dibawah sistem kapitalisme. Tentangan atas agresi dan intervensi AS juga semakin menguat di berbagai belahan dunia. Perlawanan rakyat di dalam negeri AS dan seluruh dunia terus tumbuh, meluas, dan semakin memerosotkan imperialis AS ke dalam jurang kehancuran. Meski demikian, semua ini belum cukup untuk membebaskan rakyat dan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas.

Imperialis AS bersama Institusi keuangannya, World Bank telah memastikan pemerintahan Boneka Jokowi-Ma’ruf untuk mengimplementasikan secara penuh program dan kebijakan baru neoliberal di Indonesia melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus Law). Indonesia juga telah berkomitmen melayani program strategis AS dalam “Visi Bersama bagi Kebebasan dan Keterbukaan di Kawasan Indo-Pasifik (Shared Vision of a Free and Open Indo-Pacific Region”). Program yang melayani keleluasaan AS atas lalu lintas laut, zona terbang, kontrol perdagangan dan menekan pergerakan China dan kekuatan lainnya. Sedangkan untuk jaminan keberlanjutan ekspor komoditas bagi pasar AS, Indonesia telah mendapatkan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) facility dari pemerintah AS. Fasilitas GSP akan semakin memperkuat politik upah murah dan beban kerja berlipat bagi klas buruh untuk melayani produksi komoditas ekspor barang murah.

Krisis dan pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi korporasi imperialis dan tuan tanah besar. Masa pandemic kini memasuki babak baru setelah penerapan lockdown dan pengambilan utang besar-besaran. Indonesia dan berbagai negeri lainnya menjadi pasar untuk akumulasi keuntungan dari bisnis vaksin milik farmasi imperialis, khususnya AS. Vaksin Pfizer (AS), Astra Vineca (Inggris) dan Sinopex (China) siap dipasarkan dengan dalih pemulihan kesehatan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan akibat ketergantungan pada imperialis. Indonesia kini menempati peringkat ke-7 dari 120 negara dengan utang luar negeri terbesar. Ekonomi Indonesia jatuh ke jurang resesi sejak kuartal-II tahun 2020 dan berlanjut pada kuartal- III dengan pertumbuhan negatif 3,49 %. Pandemic Covid-19 dimanfaatkan untuk menindas hak-hak rakyat dan membungkam gerakan rakyat yang menentang penghisapan dan penindasan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19.

Kenyataannya, kehidupan rakyat justru semakin merosot. Rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan sangat rendah bahkan tidak ada. Di bawah pemerintahan Jokowi, tindasan dan perampasan hak-hak rakyat di masa pandemic terus meningkat. Periode pemerintahan Jokowi, berbagai kasus pelanggaran HAM terus meningkat dan ditangani secara diskriminatif dengan menggunakan kekuatan negara (alat kekerasan) secara berlebihan. Laporan World Report 2020 oleh Human Rights Watch menunjukkan kasus-kasus yang menjadi bukti berbagai bentuk pelanggaran terahdap hak sipil politik, yakni; kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berorganisasi, kak perempuan dan perempuan anak, isu Papua, identitas gender dan orientasi seksual, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005 melalui UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Terhadap Kovenan ini, Indonesia melakukan Deklarasi yang intinya pemerintah Indonesia tidak mengakui penegakan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, semua kenyataan pahit dari penderitaan dan masalah rakyat di bawah sistem ini harus membuka kesadaran bahwa rakyat tidak boleh lupa dan kehilangan hak untuk membangun sistem yang tepat bagi kehidupan dan kemajuan. 

Perjuangan kita ingin menuntaskan kebingungan rakyat diantara sistem “setengah-setengah’ ini, dan berhak menentukan sistem mana yang akan dipakai. Kita tidak akan mungkin memilih kembali ke feodalisme dimana hanya raja yang memiliki tanah dan dengan demikian berkuasa atas tenaga kerja. Tidak mungkin juga kembali ke masa perbudakan dimana rakyat akan dirantai dan sepenuhnya dimiliki oleh tuan budak.

Kita sadar bahwa belum semua rakyat mengetahui hak-hak mereka. Di saat yang sama, tatanan dunia dibawah dominasi imperialism, tidak akan memberikan hak-hak tersebut dengan mudah tanpa perlawanan sengit dari rakyat dan berbagai bangsa. Di negeri yang menyatakan merdeka dan maju sekalipun, hak-hak rakyat tidak terpenuhi, apalagi di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal.

Tetapi rakyat tidak tinggal diam. Dengan segala bentuk dan kemampuannya, aksi protes dan perlawanan terus tumbuh. Tuntutan untuk mengganti sistem terus meluas. Ketidakpercayaan terhadap rezim merupakan ekspresi utamanya. Meski dengan berbagai intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan, rakyat di perkotaan dan pedesaan terus menunjukkan keberanian berlawan. Ekspresi ini harus disambut dengan pengorganisasian yang lebih kuat dan maju. Secara khusus, situasi di Indonesia membutuhkan bantuan dan dukungan secara internasional untuk memperbesar perjuangan rakyat dalam rangka menjalankan land reform sejati dan industri nasional untuk kemajuan hidup rakyat.

Dengan kenyataan ini, di Hari Hak Asasi Manusia Internasional,  Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yakni:

1.       Penuhi hak rakyat atas tanah, pekerjaan, dan kekayaan alam untuk memajukan kesejahteraan rakyat

2.       Hentikan segala bentuk tindasan terhadap hak rakyat atas kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia.

3.       Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional.

4.       Berikan Upah Buruh Tani yang lebih baik di perkebunan besar milik Imperialis dan Tuan Tanah besar tingkat nasional.

5.       Hapuskan Peribaan di Pedesaan.

6.       Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani.

7.       Sediakan Input Pertanian, peternakan dan perikanan dari industri nasional sendiri, bukan produksi paten di bawah lisensi dan tidak berbahan baku impor serta tidak bersumber pada pendanaan hutang dan investasi asing.

8.       Sediakan Alat-Alat Pertanian Modern yang mudah di akses oleh kaum tani.

9.       Sediakan Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik di Pedesaan. Sediakan Rumah sakit bersalin dan pusat perawatan anak-anak yang maju, murah dan mudah di jangkau di seluruh pedesaan Indonesia.

10.   Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani

11.   Berikan kompensasi kepada kaum tani yang terdampak Covid 19 11.Hentikan pengakuan nominal atas tanah-tanah ulayat di pedalaman Indonesia yang bertujuan untuk pembatasan kekuasaan Suku Bangsa Minoritas dan mempermudah perampasan tanah untuk perkebunan besar, HPH, pertambangan dan infrastruktur.




Pernyataan Sikap

Berita Media

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT