Pernyataan Sikap pada Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI), 8 Maret 2021

 

“Kaum perempuan Indonesia bangkitlah dengan kesadaran baru, Perkuat solidaritas sesama perempuan dan seluruh rakyat yang senasib, Mari berjuang bersama meringankan beban hidup dan menghapuskan segala bentuk penindasan dan penghisapan selamanya”

 

Hari Perempuan Internasional 8 Maret tahun ini diperingati dalam situasi krisis kronis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah dua tahun Pandemi Covid-19 menggerogoti daya hidup rakyat tertindas dan terhisap Indonesia dan dunia. Kebijakan kapitalis monopoli internasional dan para kompradornya di seluruh dunia dalam menangani Pandemi Covid-19 sangat tendensius. Tidak saja mengutamakan penyelamatan klas dan sistemnya semata, tetapi dengan tidak tahu malu mengambil keuntungan sebesar-sebesarnya dengan bisnis skala besar alat kesehatan dan vaksin, termasuk mengambil keuntungan sangat besar dari surplus asuransi kesehatan yang hampir saja mengalami kebangkrutan serentak di seluruh dunia. Dalam waktu bersamaan kaum perempuan dan anak-anak, rakyat tertindas dan terhisap menjadi korban dari berbagai jenis bencana alam yang mematikan karena degradasi lingkungan hidup parah dan korban dari perang agresi dan intervensi serta operasi kontra-insurjensi imperialis yang berkelanjutan.

 

Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 menjadi momentum berharga bagi kaum kaum perempuan dan seluruh rakyat tertindas dan terhisap Indonesia dan seluruh dunia untuk bangkit dengan kesadaran baru bahwa dominasi imperialisme atas seluruh dunia dan sistem setengah jajahan setengah feodal di Indonesia telah menciptakan kesenjangan antar klas, kesenjangan antar jenis kelamin, kesenjangan tajam antar bangsa dan negeri dalam segala hal, perpecahan karena ras dan agama serta suku bangsa. Segala bentuk jalan politik dilakukan untuk menjaga kekuasaan monopoli atas tenaga produktif. Karena itu, bagaimana pun, imperialisme dan sistem peliharaannya di Indonesia Setengah Jajahan dan Setengah Feodal harus dihancurkan dan membuka jalan bagi Sistem Demokrasi Rakyat.

 

Di Indonesia, kekangan dan berbagai tindasan atas kaum perempuan dari klas buruh dan kaum tani serta intelektual dan profesional perkotaan tidak saja menghambat dan merusak tenaga produktif terbesar bangsa ini. Kekangan terhadap perempuan telah menjadi senjata bagi para borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar di Indonesia untuk mempertahankan kekuasaan tetap di tangannya. Karena itu tidak mengherankan apabila kaum perempuan hingga sekarang tetap menghadapi tindasan negara dan klas, dibelenggu dalam sistem kekuasaan patriarki kaum laki-laki.

 

Tuntutan kaum perempuan bukan semata-mata kesetaraan dengan kaum laki-laki, tetapi kebebasan dan kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan bagi dirinya, bagi bangsanya dan seluruh rakyat tertindas dan terhisap. Perempuan Indonesia tidak ingin setara dalam kemiskinan dengan kaum laki-laki, tidak ingin sama-sama terbelenggu dengan kaum laki-laki dalam kekuasaan para penghisap dan penindas, tidak ingin sama-sama hidup dalam kebudayaan dekaden dengan kaum laki-laki sebagaimana situasi saat ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa kebebasan dan kemajuan tidak pernah menjadi milik bangsa dan masyarakat yang menindas dan menghisap kaum perempuannya, memelihara diskriminasi dan membiarkan berbagai bentuk kejahatan terhadap perempuan berlangsung.

 

Kejahatan terhadap perempuan akan terus terjadi selama sistem kepemilikan perseorangan atas alat produksi dan kesenjangan klas dipertahankan. Kejahatan terhadap kaum perempuan yang masih berlangsung saat ini adalah warisan zaman kepemilikan budak yang mempromosikan sistem patriarkal pertama kalinya. Sejak Convention On elemination of All Forms of Discrimination Against women (CEDAW) 1979, Declaration On the Elimination of Violence Against Women tahun 1993, kejahatan terhadap kaum perempuan terus meningkat. Sistem setengah kolonial dan setengah feodal sebagaimana imperialisme adalah sistem yang sangat patriarkal. Mereka menentang penjualan manusia dan perempuan secara ilegal dan membangun sistem agar dapat menjual manusia dan kaum perempuan secara legal.

 

Pada tahun 1994 berkat Senator Joe Biden, bekas wakil presiden dan sekarang Presiden Amerika Serikat menjadi promotor Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Violence Against Women Act) sehingga Amerika Serikat memiliki undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan pertama kalinya dan terus dire-otorisasi. Pada tahun 2018, Riset Thomson Reuters Foundation, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara industri kapitalis dalam daftar 10 besar tingkat kejahatan terhadap perempuan dan menjadi negara ke-10 negara paling tidak aman bagi kaum perempuan. Sementara India, yang dianggap sebagai negara demokrasi no.1 di dunia adalah peringkat SATU-nya! Pada tahun 2020 kejahatan terhadap kaum perempuan Di Amerika Serikat terjadi setiap 98 detik sekali, 200.000 anak laki-laki kepanduan dilecehkan secara massal, 230 ribu rakyat sipil biasa dan 60.000 militer setiap tahunnya!

 

Di Indonesia, berita kekerasan, perkosaan, pelecehan, berbagai bentuk diskriminasi masih berlangsung setiap hari dan hampir saja menjadi kejadian biasa. Berbagai kejahatan ekstrem terhadap perempuan adalah cerminan tidak terbantahkan dari krisis ekonomi-politik kronis sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Perkosaan oleh bapak kandung, bapak tiri, kakak kandung, kakak tiri, paman, teman sekolah hingga hamil dan melahirkan. Di dalam pabrik, buruh diperkosa pengusaha dan mandor, keguguran dan mendapatkan pelecehan seksual dari teman sekerja. Di perkebunan besar sawit, saat lamaran kerja saja, syaratnya siap dilecehkan! Di kampus-kampus kasus perkosaan tidak terhitung lagi banyaknya. Dan tidak pernah dalam sejarah republik ini, ada regulasi yang terbukti efektif melindungi perempuan-anak dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan-anak selamanya.

 

Perjuangan bagi kaum perempuan untuk membebaskan dirinya dari berbagai bentuk kejahatan ekstrem di Indonesia sangat berat, akan tetapi harus dilakukan, sebagai syarat pembebasan dan kemajuan tenaga produktif di Indonesia. Syarat bagi Indonesia yang demokratis. Perjuangan bagi kaum perempuan tidak terpisahkan, bahkan menjadi program dan tuntutan khusus perjuangan pembebasan bangsa dan rakyat tertindas-terhisap di Indonesia.

 

Karena itu melalui momentum Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 ini, kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) persatuan organisasi massa demokratis nasional di Indonesia mengajukan tuntutan sebagai berikut:

 

1.  Menuntut tanggung jawab ekonomi, politik dan kebudayaan yang sungguh-sungguh, nyata dan merata dari negara terhadap kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berpunya dan tidak mampu selama penanganan Covid-19 dan bencana alam.

2.  Menuntut perlakuan dan tindakan kesehatan yang sama dan tidak diskriminatif, mudah dan murah bagi perempuan dan anak-anak selama Covid-19.

3.  Menuntut Pencabutan Undang-Undang Omnibus-Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang memperdalam dan memperluas penghisapan atas perempuan buruh dan perempuan tani.

4.  Menuntut perbaikan harga komoditas kaum tani, upah klas buruh dan buruh tani

5.  Menuntut Penghentian semua ekspor dan impor yang merugikan kepentingan tani dan buruh dan menghambat pembangunan industri yang berbasis pada kemampuan sendiri.

6.  Menuntut penghentian semua Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang tetap memelihara kepemilikan besar monopoli atas tanah yang timpang dengan kepemilikan kecil kaum tani dan kesenjangan kemampuan berproduksi di pedesaan, termasuk penghentian pemberian sertifikat yang bertujuan untuk membatasi kepemilikan kaum tani atas tanah dan memberikan kepastian hukum dan ekspansi tanah untuk tuan tanah besar dan investasi asing.

7.  Menuntut perlindungan negara yang sungguh-sungguh dan nyata terhadap perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan ekstrim dan kejahatan seksual.

8.  Menuntut kebebasan intelektual, berpendapat, berorganisasi, mengkritik dan hak bagi rakyat untuk berjuang memperbaiki dan merombak keadaan hidup secara fundamental.

9.  Menuntut penyediaan lapangan kerja yang lebih baik bagi para pemuda dan perempuan dari kaum intelektual profesional yang terampil dan berpendidikan menengah tinggi.

10.   Menuntut penyediaan dan perlindungan sungguh-sungguh hak ekonomi, hak politik dan hak kebudayaan buruh migran dan keluarganya, suku bangsa minoritas di pedalaman yang hidup secara komunal dan setengah komunal, pemukim dan penggarap di daerah pegunungan dan nelayan kecil yang tidak bisa melaut karena keterbatasan kemampuan menghadapi alam dan cuaca yang tidak menentu.

11.   Menuntut untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No.190 tahun 2019 tentang Penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

12.   Segera berlakukan kontrak mandiri bagi PRT Migran, Hentikan penahanan dokumen serta overcharging dan kebijakan lainnya yang memberatkan buruh migran Indonesia.

13.   Menuntut dicabutnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan sistem pembayaran UKT yang mempertahankan komersialisasi pendidikan, membatasai akses rakyat untuk kuliah, serta secara kebudayaan mempertahankan orientasi pendidikan yang melayani kepentingan imperialis, borjuasi besar komprador, dan tuan tanah.

 

Kami berharap tuntutan ini dapat menjadi tuntutan bersama kaum perempuan dan rakyat. Mustahil tuntutan ini bisa tercapai bila hanya menjadi milik, di dukung dan diperjuangkan secara langsung oleh segelintir orang kaum perempuan semata, dijalankan oleh organisasi dan kelompok masyarakat yang terbatas.

 

Kami menyerukan kepada kaum perempuan untuk ambil bagian langsung dalam perjuangan untuk pembebasan dan kemajuan kaumnya dengan cara ambil bagian aktif dalam organisasi perempuan, organisasi tani dan buruh serta organisasi kaum intelektual dan profesional yang dapat meringankan beban hidup kaum perempuan, sungguh-sungguh berpihak dan memiliki cita-cita menghapus akar penghisapan dan penindasan terhadap kaum perempuan selamanya.

 

Sekali lagi, semoga tuntutan ini menjadi milik kaum perempuan, rakyat tertindas dan terhisap Indonesia, memperoleh dukungan, dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat indonesia.

 

 

Jakarta, 8 Maret 2021

Hormat kami

 

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

 

Rudi HB. Daman

Koordinator Umum

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

Release Pers Conference Penolakan Surat Pemberitahuan Aksi FPR oleh Kapolresta Yogyakarta

MENGECAM TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA YANG MELAKUKAN PENOLAKAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN AKSI UNTUK MEMPERINGATI HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL 2021 YANG DILAYANGKAN OLEH FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) YOGYAKARTA

Rezim Jokowi-Ma’ruf terus menunjukkan watak dan tindakan fasisnya terhadap rakyat. Demokrasi terus dikebiri dan perjuangan rakyat terus dibungkam melalui berbagai tindakan fasis yang dilakukan oleh aparat keamanan negara baik Kepolisian dan TNI.

Kali ini Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, D.I Yogyakarta telah melakukan tindakan anti demokrasi dan melanggar hak rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan menolak surat pemberitahuan aksi rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta untuk melakukan aksi dalam peringatan Hari Perempuan Internasional (Internasional Women Day), 8 Maret 2021 mendatang.

Pada 1 Maret lalu, pihak kepolisian menolak surat pemberitahuan aksi yang akan dijalankan oleh FPR Yogyakarta. Penolakan tersebut dilakaukan melalui surat bernomor B/581/III/2021/Intelkam.

FRONT PERJUANGAN RAKYAT menilai tindakan Kapolresta Yogyakarta merupakan tindakan yang anti demokrasi. Penolakan terhadap surat pemberitahuan yang bertujuan untuk menggunakan hak berpendapat, berekspresi dan berorganisasi merupakan bentuk nyata dari upaya pembungkaman terhadap rakyat yang berjuang menuntut haknya. Tindakan itu juga mencerminkan wajah fasis dari rezim Jokowi-Ma’ruf melalui aparat keamanannya. Kenyataan ini menujukan kedudukan rezim yang anti terhadap rakyat.

Oleh karenanya, FRONT PERJUANGAN RAKYAT mengecam keras tindakan Polresta Yogyakarta yang telah melakukan penolakan atas surat pemberitahuan aksi dari warga negara yang ingin melakukan aksi pada tangal 8 Maret 2021.

Tentu saja tindakan Kapolresta Yogyakarta tidak boleh diabaikan karena hal ini akan mengancam kebebasan dan demokrasi di Indonesia.

Atas dasar itu, FPR dan seluruh organisasi yang tergabung dibawah ini:

1. Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta

2. Serikat Perempuan Indonesia Wilayah D.I Yogyakarta

3. Gabungan Serikat Buruh Indonesia D.I Yogyakarta

4. Aliansi Gerakan Reforma Agraria D.I.Yogyakarta

5. Pemuda Baru Indonesia Wilayah D.I Yogyakarta

6. Himpunan Mahasiswa Islam FH UMY

7. HMI Cabang Yogyakarta

8. PMII UIN Sunan Kalijaga

9. LBH Yogyakarta

10. Aliansi Tanah Dading

11. KOHATI FH UMY

12. HMI FEB UAD

13. KOMAP UMY

14. KOMAHI UMY

menyatakan sikap mengecam tindakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Yang menolak Surat Pemberitahuan aksi FPR Yogyakarta dan menuntut:

1. Menuntut kepada Kapolresta Yogyakarta dan rezim Jokowi-Ma’ruf untuk memberikan dan melindungi kebebasan bagi rakyat yang ingin melakukan aksi kampanye memperingati Hari Perempuan Internasional 2021

2. Hentikan seluruh tindakan fasis, berupa intimidasi, pelarangan, teror, kriminalisasi terhadap rakyat

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam aksi kampanye peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.

 

Pernyataan Sikap dan Tuntutan: KebangkitanDan Persatuan Bangsa dan Rakyat Tertindas dan Terhisap Di Setiap Negeri Adalah Kehancuran Bagi Imperialisme dan Rezim Bonekanya Pemelihara Diskriminasi Hak Dasar-Demokratis Se-Dunia.

 

Mari bersama bangun sistem baru, akhiri dominasi imperialism sebagai akar perampasan hak-hak rakyat terhisap dan tertindas di Indonesia dan dunia.

 

Salam demokrasi nasional,

72 tahun silam, tepatnya 10 Desember 1948 adalah momentum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights). Hari bersejarah bagi perjuangan klas dimana seluruh negeri baik sosialis maupun imperialis mengakui adanya hak setiap manusia baik sebagai bangsa dan individu. Pengakuan bahwa rakyat punya hak untuk bebas dan merdeka, berpikir dan bekerja meraih kemajuan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Kini, setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Day).

Sejak awal abad 20 dan masih hingga sekarang, di awal abad 21, mayoritas bangsa dan rakyat se-dunia  menjadi korban dominasi kapitalisme yang telah menjadi sangat kejam, membusuk, sekarat dan parasitis yaitu, sistem kapitalisme monopoli internasional atau imperialisme. Di bawah dominasi imperialisme, mayoritas rakyat tidak memiliki hak, bahkan harapannya di lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan ditindas oleh negeri adikuasa Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara di dalam negerinya sendiri harus berhadapan dengan pemerintahan yang bergantung pada dikte imperialis adikuasa atau menjadi pemerintahan boneka imperialis yang tidak kalah kejamnya.

Imperialisme bertanggung jawab atas banyaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan serta lahirnya berbagai jenis pembagian kerja baru dan berbagai cara mencari hidup yang ekstrem sulitnya di dunia. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap se-dunia menjadi korban sekaligus saksi dari ketimpangan kepemilikan, ketimpangan kedudukan dalam produksi dan alokasi yang sangat tidak adil dalam pengusahaan distribusi hasil kerja secara merata. Karena itu mereka berusaha bangkit membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman sistem tersebut dan sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Ketika klas buruh dan para pekerja lainnya juga bangsa-bangsa mulai bangkit kesadarannya dan memberontak untuk menghancurkan sistem ini, kebebasan berorganisasi dan berpendapat, hak untuk memberontak segera dibatasi dan dibeberapa negeri dinyatakan sebagai makar atau subversif. Dan hak untuk membangun sistem baru yang berbeda harus berhadapan dengan perang agresi dan intervensi imperialis. 

Imperialisme dunia dibawah adikuasa tunggal AS adalah masalah pokok bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap di dunia. Sistem ini melestarikan kesenjangan klas dan krisis, mengukuhkan hak istimewa bagi segelintir klas bermilik atas kekayaan dunia. Saat ini, 1% orang menguasai kekayaan yang setara bagi 60% rakyat dunia atau lebih dari 4,6 miliar orang. Rakyat mayoritas tak bermilik kehilangan hak dan kebebasan bekerja, berfikir, dan menentukan nasibnya secara independent. Mereka hidup dari menjual tenaga dimana hasilnya dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai kapital uang dan barang (tanah dan mesin industri). Meski menghadapi krisis terburuk dalam sejarah, dominasi imperialism AS belum tergantikan.

Mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum tani, bekerja dan bergantung hidup pada tanah garapan yang cukup, berharap input pertanian dan sistem irigasi yang murah, dan tenaga  kerja pertanian dengan pengetahuan maju dan terampil serta teknologi dan alat pertanian yang maju. Akan tetapi kenyataan berlawan dengan kepentingan dan aspirasi mayoritas kaum tani.   

Di Indonesia, angka kesenjangan lahan mencapai 0,68% (BPS, 2013). Artinya, 1% tuan tanah besar menguasai 68% tanah pertanian. Sebagaian besar dikuasai oleh tuan tanah besar yang terhubung langsung dengan imperialis. Mereka menggunakan tanah tersebut untuk operasional perkebunan besar sawit, perkebunan kayu besar, perkebunan karet, perkebunan besar tebu, pertambangan besar dan taman nasional. Keadaan ini menyebabkan 70% persen poluasi Indonesia hidup sebagai kaum tani yang mayoritasnya adalah tani miskin dan buruh tani yang dipaksa hidup berdampingan dengan tuan tanah besar. Mereka kehilangan hak menentukan tanaman produksi, distribusi, harga hasil produksi, bahkan kehilangan kesempatan berfikir, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan subsistensinya. Hari demi hari, semakin tenggelam dalam penghisapan sewa tanah dalam sistem pertanian setengah feodal, utamanya bagi hasil yang tidak adil, peribaan dalam produksi dan perdagangan, serta upah buruh tani yang extrim rendahnya.

Klas buruh merupakan 20% dari populasi Indonesia yang hidup di perkotaan tak berhak bekerja dalam industri modern dan maju. Karena yang ada hanya manufaktur pengolahan setengah jadi (semi-processing) untuk komoditas ekspor murah mengandalkan teknologi rakitan (assembling) dan terbelakang. Mereka tidak berhak atas kondisi kerja yang baik apalagi mendapatkan bayaran sesuai hasil kerjanya. Tenaga buruh dihargai dengan upah sangat rendah, yang hanya cukup untuk bertahan hidup seadanya.

Kondisi ini semakin buruk dalam resesi dan pandemi. Upah buruh industrial semakin dipangkas, upah buruh tani ditekan rendah, riba utang semakin mencekik. Sedangkan harga kebutuhan hidup, produksi pertanian dan biaya layanan publik semakin fluktuatif bahkan meningkat. 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan bahkan terus bertambah, 30 juta pedagang kecil bangkrut, tetapi hak atas pekerjaan yang baru semakin tertutup. Pemerintah bahkan sudah memperkirakan bahwa di tahun 2021, pengangguran akan semakin meningkat.

Keterpurukan rakyat secara ekonomi juga diiringi dengan hilangnya hak rakyat untuk melawan sistem yang buruk. Sebagai manusia, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination), berhak bebas dari penghisapan dan penindasan sistem yang tidak adil, termasuk menentang dominasi imperialisme yang lapuk dan sistem setengah jajahan di Indonesia saat ini.

Joe Biden yang akan menggantikan presiden Donald Trump akan memimpin pemulihan krisis imperialis. Rakyat di seluruh dunia dipaksa menanggung beban krisis melalui pemaksaan utang dan investasi AS, serta intervensi politik dan militer. Namun, hal ini tidak lagi mudah. Imperialis AS semakin sulit mendamaikan kontradiksi yang menajam di dalam tubuhnya, begitupun dengan kekuatan baru yang tumbuh dan negeri-negeri lainnya yang menolak tunduk dibawah sistem kapitalisme. Tentangan atas agresi dan intervensi AS juga semakin menguat di berbagai belahan dunia. Perlawanan rakyat di dalam negeri AS dan seluruh dunia terus tumbuh, meluas, dan semakin memerosotkan imperialis AS ke dalam jurang kehancuran. Meski demikian, semua ini belum cukup untuk membebaskan rakyat dan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas.

Imperialis AS bersama Institusi keuangannya, World Bank telah memastikan pemerintahan Boneka Jokowi-Ma’ruf untuk mengimplementasikan secara penuh program dan kebijakan baru neoliberal di Indonesia melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus Law). Indonesia juga telah berkomitmen melayani program strategis AS dalam “Visi Bersama bagi Kebebasan dan Keterbukaan di Kawasan Indo-Pasifik (Shared Vision of a Free and Open Indo-Pacific Region”). Program yang melayani keleluasaan AS atas lalu lintas laut, zona terbang, kontrol perdagangan dan menekan pergerakan China dan kekuatan lainnya. Sedangkan untuk jaminan keberlanjutan ekspor komoditas bagi pasar AS, Indonesia telah mendapatkan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) facility dari pemerintah AS. Fasilitas GSP akan semakin memperkuat politik upah murah dan beban kerja berlipat bagi klas buruh untuk melayani produksi komoditas ekspor barang murah.

Krisis dan pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi korporasi imperialis dan tuan tanah besar. Masa pandemic kini memasuki babak baru setelah penerapan lockdown dan pengambilan utang besar-besaran. Indonesia dan berbagai negeri lainnya menjadi pasar untuk akumulasi keuntungan dari bisnis vaksin milik farmasi imperialis, khususnya AS. Vaksin Pfizer (AS), Astra Vineca (Inggris) dan Sinopex (China) siap dipasarkan dengan dalih pemulihan kesehatan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan akibat ketergantungan pada imperialis. Indonesia kini menempati peringkat ke-7 dari 120 negara dengan utang luar negeri terbesar. Ekonomi Indonesia jatuh ke jurang resesi sejak kuartal-II tahun 2020 dan berlanjut pada kuartal- III dengan pertumbuhan negatif 3,49 %. Pandemic Covid-19 dimanfaatkan untuk menindas hak-hak rakyat dan membungkam gerakan rakyat yang menentang penghisapan dan penindasan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19.

Kenyataannya, kehidupan rakyat justru semakin merosot. Rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan sangat rendah bahkan tidak ada. Di bawah pemerintahan Jokowi, tindasan dan perampasan hak-hak rakyat di masa pandemic terus meningkat. Periode pemerintahan Jokowi, berbagai kasus pelanggaran HAM terus meningkat dan ditangani secara diskriminatif dengan menggunakan kekuatan negara (alat kekerasan) secara berlebihan. Laporan World Report 2020 oleh Human Rights Watch menunjukkan kasus-kasus yang menjadi bukti berbagai bentuk pelanggaran terahdap hak sipil politik, yakni; kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berorganisasi, kak perempuan dan perempuan anak, isu Papua, identitas gender dan orientasi seksual, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005 melalui UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Terhadap Kovenan ini, Indonesia melakukan Deklarasi yang intinya pemerintah Indonesia tidak mengakui penegakan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, semua kenyataan pahit dari penderitaan dan masalah rakyat di bawah sistem ini harus membuka kesadaran bahwa rakyat tidak boleh lupa dan kehilangan hak untuk membangun sistem yang tepat bagi kehidupan dan kemajuan. 

Perjuangan kita ingin menuntaskan kebingungan rakyat diantara sistem “setengah-setengah’ ini, dan berhak menentukan sistem mana yang akan dipakai. Kita tidak akan mungkin memilih kembali ke feodalisme dimana hanya raja yang memiliki tanah dan dengan demikian berkuasa atas tenaga kerja. Tidak mungkin juga kembali ke masa perbudakan dimana rakyat akan dirantai dan sepenuhnya dimiliki oleh tuan budak.

Kita sadar bahwa belum semua rakyat mengetahui hak-hak mereka. Di saat yang sama, tatanan dunia dibawah dominasi imperialism, tidak akan memberikan hak-hak tersebut dengan mudah tanpa perlawanan sengit dari rakyat dan berbagai bangsa. Di negeri yang menyatakan merdeka dan maju sekalipun, hak-hak rakyat tidak terpenuhi, apalagi di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal.

Tetapi rakyat tidak tinggal diam. Dengan segala bentuk dan kemampuannya, aksi protes dan perlawanan terus tumbuh. Tuntutan untuk mengganti sistem terus meluas. Ketidakpercayaan terhadap rezim merupakan ekspresi utamanya. Meski dengan berbagai intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan, rakyat di perkotaan dan pedesaan terus menunjukkan keberanian berlawan. Ekspresi ini harus disambut dengan pengorganisasian yang lebih kuat dan maju. Secara khusus, situasi di Indonesia membutuhkan bantuan dan dukungan secara internasional untuk memperbesar perjuangan rakyat dalam rangka menjalankan land reform sejati dan industri nasional untuk kemajuan hidup rakyat.

Dengan kenyataan ini, di Hari Hak Asasi Manusia Internasional,  Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yakni:

1.       Penuhi hak rakyat atas tanah, pekerjaan, dan kekayaan alam untuk memajukan kesejahteraan rakyat

2.       Hentikan segala bentuk tindasan terhadap hak rakyat atas kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia.

3.       Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional.

4.       Berikan Upah Buruh Tani yang lebih baik di perkebunan besar milik Imperialis dan Tuan Tanah besar tingkat nasional.

5.       Hapuskan Peribaan di Pedesaan.

6.       Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani.

7.       Sediakan Input Pertanian, peternakan dan perikanan dari industri nasional sendiri, bukan produksi paten di bawah lisensi dan tidak berbahan baku impor serta tidak bersumber pada pendanaan hutang dan investasi asing.

8.       Sediakan Alat-Alat Pertanian Modern yang mudah di akses oleh kaum tani.

9.       Sediakan Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik di Pedesaan. Sediakan Rumah sakit bersalin dan pusat perawatan anak-anak yang maju, murah dan mudah di jangkau di seluruh pedesaan Indonesia.

10.   Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani

11.   Berikan kompensasi kepada kaum tani yang terdampak Covid 19 11.Hentikan pengakuan nominal atas tanah-tanah ulayat di pedalaman Indonesia yang bertujuan untuk pembatasan kekuasaan Suku Bangsa Minoritas dan mempermudah perampasan tanah untuk perkebunan besar, HPH, pertambangan dan infrastruktur.

  

Pernyataan Sikap

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Bebaskan Rakyat Dan Bangsa Seluruh Dunia Dari Kekuasaan Imperialisme-Membebask an Perempuan Dari Kekerasan Selamanya!

 

Sikap Dan Tuntutan

Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia

25 November 2020

 

Ayo Sama Berjuang Untuk Menghancurkan Imperialisme Sebagai Syarat Untuk Membangun Sistem Baru Sesuai Aspirasi Kebebasan Dan Kemajuan Perempuan Dan Seluruh Rakyat Dan Bangsa Tertindas Dan Terhisap Di Indonesia dan Dunia

 

Salam Demokrasi Rakyat,

 

Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2020 adalah bagian dari serial kampanye massa organisasi dan gerakan massa demokratis nasional dengan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2020 sebagai puncaknya.

 

Kita memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional kali ini secara tidak biasa, di tengah resesi dan Pandemi Covid-19. Resesi dan Pandemi Covid-19 tidak saja memberikan beban ganda bagi kaum perempuan, tetapi melipatgandakan penindasan dan penghisapan NEGARA dan Klas yang berkuasa-pemilik negara melalui beragam bentuk diskriminasi dan pelestarian kekuasaan Patriarki kaum laki-laki atas perempuan yang berkelanjutan. Bahkan NEGARA dan klas reaksioner yang berkuasa secara berkelanjutan tidak segan-segan menggunakan agama dan “masyarakat” untuk memperkokoh dominasinya atas kaum perempuan, agar tidak kemana-mana, tetap menjadi penjunjung sistemnya apapun keadaannya.

 

Sekarang dunia telah berada di abad-21. Kekerasan terhadap kaum perempuan jangankan berkurang dan menghilang, bentuk dan intensitasnya justru terus bertambah, semakin barbar dan brutal. Bahkan beberapa bentuk dari kekerasan itu telah dianggap sebagai tradisi suci dan mulia yang harus dipertahankan dengan berbagai dalih. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih terus memelihara bahkan tidak henti-hentinya membuat badan-badan khusus bagi kaum perempuan seperti U.N Women dalam setiap organ kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaannya. Cerminan dari kegagalan bahkan kepalsuan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam kebebasan dan kemajuan bersama.

 

Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah kekerasan paling tua, brutal dan primitif dalam sejarah perkembangan masyarakat di dunia. Ia adalah warisan dari masyarakat berklas pertama, masyarakat kepemilikan budak yang masih bersisa. Kekerasan terhadap kaum perempuan memiliki karakter klas, basis ekonomi dan politik yang hanya ada dalam masyarakat berklas. Perjuangan mengakhiri kekerasan terhadap kaum perempuan hanya dapat dilakukan dengan jalan mengakhiri basis ekonomi, politik, kebudayaan bahkan kemiliteran yang membenarkan kedudukan kaum perempuan sebagai barang dagangan atau komoditas, sebagai harta dan perhiasan, dikecualikan dari kepemilikan atas alat produksi dan tetap direndahkan partipasinya dalam kerja dan disikriminasi dalam pembagian hasil kerja. Bagaimana pun tinggi dan hebat puja-pujinya negara dan klas yang berkuasa pada kaum perempuan hanyalah rayuan belaka dan deklarasi machoisme untuk kepentingan kekuasaan klas berkuasa itu sendiri. Tidaklah mengherankan, Laporan U.N Women 2020 menyebutkan bahwa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat menunjukkan angka kekerasan naik berkali-lipat selama resesi dan Pandemi Covid-19. Mereka tidak bisa mempertahankan kebersamaan dengan pasangannya. Kekerasan primitif dan brutal seperti kekerasan seksual bahkan oleh orang terdekat dari pasangan sendiri dan keluarga terdekat meningkat tajam perlahan menjadi fenomena biasa. Kekerasan di wilayah perang tidak perlu dijelaskan lagi. Badan Pengadilan Internasional sebagai pelaksana Protokol Perang Internasional tidak bisa menghakimi tentara manapun yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

   

Imperialisme, sistem dunia yang berkuasa saat ini adalah bentuk tertinggi dan penghabisan dari kapitalisme yang tengah sekarat atau sakaratul-maut, parasitisme dan terus membusuk. Di tengah krisisnya yang parah dan tidak terobati, kekerasan terhadap perempuan justru menjadi salah-satu alasan penting sistem ini bisa bertahan hidup hingga sekarang. Kekerasan terhadap perempuan hanya akan berakhir apabila dominasi imperialisme atas bangsa dan rakyat di dunia bisa dihancurkan. Kenyataannya, mayoritas tenaga produktif seluruh bangsa dan rakyat itu adalah kaum perempuan! 

 

Penindasan dan penghisapan terhadap kaum perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang, semakin kelam dari waktu ke waktu. Negara reaksioner milik klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar, dua klas kaki tangan imperialis di Indonesia melestarikan diskriminasi, sistem patriarkal kaum laki-laki, menggunakan agama dan masyarakat untuk menindas dan menghisap kaum perempuan. Jutaan keluarga di Indonesia menikah dan berpisah karena alasan kekerasan. Pernikahan di bawah umur masih berlangsung, satu dari lima gadis belia terpaksa menikah karena  kekerasan seksual berbagai bentuknya yang berakar pada masalah ekonomi, politik dan pengetahuan yang terbatas. Jutaan perempuan mempertahankan keluarganya dan membiarkan kekerasan terus berlangsung untuk menghindari kekerasan yang lebih akut, tindasan agama dan perlakuan masyarakat yang sepenuhnya didominasi ide dan pikiran klas yang berkuasa.

 

Di Indonesia, mayoritas kaum perempuan tidak memiliki kebebasan secara ekonomi, karenanya tidak memiliki syarat memiliki kebebasan secara politik dan kebudayaan. Hanya perempuan dari klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang bisa menikmati kebebasan dengan jalan merampas kebebasan perempuan pekerja lainnya. Mempersoalkan kekerasan yang sudah terlanjur disahkan sebagai haknya suami dan kaum laki-laki sama dengan membuka jalan bagi kekerasan lanjutan yang lebih brutal, aib, kehilangan keluarga dan martabat. Karena itu, meskipun hidup dalam kekerasan, mayoritas kaum perempuan memilih bungkam dan membawa masalahnya sebagai rahasia hingga kematiannya.

 

Penelitian Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) pada bulan Mei 2020, 95% keluarga di Indonesia khususnya kaum perempuan menderita stres karena Kebijakan Di Rumah Saja atau Isolasi Mandiri dan Pembatasan Mobilitas. Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah ekspresi dari kesenjangan ekonomi dan perjuangan klas kaum perempuan dari berbagai klas dan sektor di seluruh dunia dan Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan fisik dan fisik masih sangat luas dan intensif bahkan meningkat berkali-lipat karena kebijakan imperialis dan negara bonekanya di seluruh dunia dalam penanganan COVID-19. Isolasi mandiri, pembatasan mobilitas, pelayanan kesehatan bahkan panjangnya waktu yang dihabiskan bersama oleh keluarga, suami-istri dan anak-anak di ruma h, justru semakin menunjukkan kerapuan dan kepalsuan “institusi keluarga” secara ekonomi, politik  maupun kebudayaan. Kehidupan bersama 24 jam di rumah justru menciptakan banyak pertengkaran karena ekonomi, perbedaan pendapat tentang hari depan, sikap, dan akhirnya meningkatkan perpisahan atau perceraian. Protokol Penanganan Kekerasan Atas Perempuan dan Anak hanyalah pelepas tanggung-jawab negara. Dibuat untuk melindungi diri, meunjukkan dirinya seolah-olah komitmen dalam hal anti kekerasan atas perempuan dan anak serta sengaja dibuat untuk menghakimi rakyat jelata.

 

Setelah mempersulit syarat ekonomi bagi kaum perempuan untuk independen secara ekonomi melalui Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang berarti melipat-gandakan bara dalam sekam kekerasan bagi kaum perempuan,  Pemerintah RI bersama dengan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), mencegah kekerasan ! Berikutnya berencana membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Memaksa kaum perempuan mempertahankan keluarganya biar pun harus menghadapi kekerasan brutal dan pertengkaran berkelanjutan karena kondisi ekonomi, karena dominasi ide dan pikiran klas yang berkuasa atas ide dan pikiran rakyat tertindas dan terhisap.

 

Kalangan terpelajar, gerakan perempuan konservatif dan feminis liberal meminta undang-undang PKS segera disahkan. Negara dan pemerintah RI serta kalangan perempuan intelektual pendukungnya merasa telah mempersenjatai ibu, gadis dan remaja perempuan, anak-anak perempuan untuk melindungi dirinya dari kekerasan yang sekali lagi berakar pada ketidak-adilan kepemilikan, ketidak-bebasan politik dan budaya. Mereka merasa dengan undang-undang itu, perempuan miskin harta dan pengetahuan serta pengangguran dapat melindunginya di dalam rumah dan di jalanan dari kekerasan brutal fisik dan non-fisik yang mengintai. Undang-undang itu hanyalah perisai bagi klas yang berkuasa yang berlumur kekerasan untuk melindungi diri, melindungi kepentingan klasnya sendiri. Melindungi perempuan dari kekerasan berarti memberikan hak demokratis atau kesetaraan bagi kaum perempuan dalam kepemilikannya atas alat produksi dan kedudukannya dalam hubungan produksi dalam sistem ekonomi yang berlaku. Memberikan kesetaraan bagi kaum perempuan adalah menjamin hak perempuan untuk bebas tanpa syarat ambil bagian dalam kerja politik dan kerja kebudayaan. Pencabutan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur kedudukan laki-laki beserta hak dan kewajibannya dalam perkawinan memelihara ketimpangan tidak saja secara kebudayaan tetapi secara ekonomi dan politik. Kedudukan semacam itu adalah api dalam sekam bagi kekerasan terhadap perempuan.

  

Klas buruh dan kaum tani sebelum dan terlebih lagi selama pandemi Covid-19 menderita kesulitan ekonomi luar biasa yang membuatnya harus hidup di tengah pusaran kekerasan domestik, kekerasan jalanan karena menningkatnya angka kriminalitas dan bila nanti ambil bagian dalam aksi menuntut perbaikan hidup ia langsung berhadapan dengan kekerasan negara, termasuk kekerasan yang berbasis pada peraturan baru Covid-19. Kaum tani perempuan, buruh perempuan dan para perempuan pedagang dan produser kecil, kaum perempuan interlektual perkotaan demokratis dan profesional menghadapi kesulitan yang sama. Negara RI gagal menyeimbangkan antara harga keperluan pokok impor dengan upah dan pendapatan di pabrik-pabrik dan tempat kerja lainnya. Kebijakan yang diambil, “membiarkan harga” kebutuhan pokok melonjak naik atau sangat fluktuatif, sementara upah dipertahankan secara nominal dan dibekukan kenaikannya dengan berbagai kebijakan dan peraturan. Klas buruh perempuan yang tinggal dengan pasangannya di bedeng-bedeng kumuh terpaksa memilih mempertahankan upah minimum daripada harus kehilangan pekerjaan karena memperjuangkan kekerasan sistematis yang menimpa diri dan kawannya dalam pabrik. Kehilangan pekerjaan dan upah, tidak naiknya upah, naiknya harga keperluan fisik minimum adalah bom waktu bagi lahirnya beragam bentuk kekerasan yang siap meledak kapanpun dalam keluarga dan bisa berujung pada perceraian.

 

Negara dan pemerintah gagal menjalankan land reform sejati, tidak ada kesetaraan kepemilikan tanah di pedesaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tetap menghadapi pengecualian dalam kepemilikan dan juga terisolasi dari perjuangan untuk mewujudkan land reform sejati. Saat ini biaya input pertanian terus membengkak dan harga hasil produksinya terus turun dan sangat fluktuatif. Sementara harga keperluan kaum tani yang terus membengkak. Kemiskinan dan pengangguran massal merajalela di pedesaan. Dalam satu keluarga hanya satu dari lima orang yang bekerja. Pertengkaran dalam keluarga pedesaan lebih intensif daripada “makan dan minum”. Hanya keterbatasan pengetahuan, “Agama” dan “pandangan masyarakat” yang masih membuat keluarga masih bersatu di pedesaan. Karena terlalu miskin, tidak ada harapan untuk mengirim anaknya ke sekolah dan universitas, anak-anak kehilangan semangat belajar, mulai bekerja di usia dini, dan sejak itu bapak dan ibunya yang penuh keterbatasan pengetahuan kehilangan otoritas untuk mendidiknya dengan nilai-nilai tradisional yang baik. Kekerasan terhadap anak dan pasangan dimulai dan terus berlangsung intensif serta meluas hingga sekarang.  

 

Di Hari Anti Kekerasan Perempuan 25 November 2020 kali ini, FPR kembali menegaskan bahwa syarat bagi pembebasan kaum perempuan yang sebenarnya adalah hancurnya imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat di Indonesia. Kaum perempuan dan laki-laki harus setara dalam kepemilikan atas alat produksi, dalam kerja dan distribusi hasil kerja, dalam kebebasan dan kemajuan. Karenanya kaum perempuan dan bersama-sama dengan seluruh rakyat tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia harus bangkit, ambil bagian bebas dalam perjuangan  Land Reform sejati di pedesaan di seluruh Indonesia dan membangun industri nasional sebagai basis bagi kelahiran sistem kemasyarakatan yang bebas, adil dan maju.       

Di Hari Anti Kekerasan Perempuan ini juga FPR dengan tegas menuntut pada negara RI :

 

1.      Bertanggung jawab atas seluruh kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah dan keluarga, di jalanan serta di seluruh tempat kerja karena gagal menciptakan syarat bagi kaum perempuan untuk independen secara ekonomi, karena belenggu politik atas kaum perempuan, karena dengan sengaja mendominasi ide dan pikiran kaum perempuan Indonesia dengan ide dan pikiran konservatif dan liberal milik klas berkuasa yang didikte imperialisme.

 

2.      Memberikan akses tanpa syarat bagi anak-anak perempuan, remaja perempuan untuk sekolah dan memasuki universitas tanpa pertimbangan ekonomi, politik dan kebudayaannya.

 

3.      Bertanggung jawab atas pernikahan di bawah umur, dan tidak lagi membiarkannya dengan alasan apapun. Memastikan seluruh kaum perempuan tidak menjadi komoditas dalam proses perkawinan dengan dalih apapun, termasuk menghapus biaya pencatatan pernikahan pada negara.

 

4.      Mencabut seluruh kebijakan dan regulasi yang membuat perempuan tidak setara dengan laki-laki, merendahkan perempuan sebagai tenaga produktif dan dalam produksi. Melenyapkan seluruh diskriminasi atas kepemilikan dan upah untuk pekerjaan yang sama.

 

5.      Menjamin kaum perempuan bebas dari kekerasan untuk ambil bagian dalam organisasi massa demokratis nasional dan ambil bagian dalam aksi massa memperjuangkan hak-hak demokratisnya dalam situasi apapun dan dengan alasan apapun.

 

6.      Beri jaminan ekonomi bagi rakyat khususnya kaum perempuan buruh dan tani tanpa diskkriminasi, guru honorer dan pekerja kesehatan honorer, pedagang dan pengrajin kecil serta kaum intelektual perkotaan.

 

7.      Jalankan land reform sejati dan industri nasional sebagai jalan keluar satu-satunya pembebasan bangsa dan rakyat Indonesia dari sistem terbelakang dan PENUH KEKERASAN-Setengah Jajahan Dan Setengah Feodal.        

 

Demikian pernyataan ini disampaikan untuk dipahami dan dipenuhi.

 

Bersatulah Kaum Perempuan Dari Rakyat Tertindas Dan Terhisap Indonesia !

Kobarkan Perjuangan Demokratis Nasional Untuk Land Reform Sejati Dan Indistri Nasional !

Jayalah FPR.

 

Jakarta, 25 November 2020

 

Hormat kami

 

Rudi HB. Daman Koordinator Umum

 

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

 

Kontak Person Dimas: 085311348678