BREAKING

Selasa, 30 Oktober 2018

Perempuan Dan Anak-Anak Indonesia Terbenam Dalam Ilusi Pembangunanisme Trickle Down Effect Imperialis Amerika Serikat Melalui Kekuasaan Finansial Internasional Bank Dunia-IMF

Perempuan Dan Anak-Anak Indonesia Terbenam Dalam Ilusi Pembangunanisme Trickle Down Effect Imperialis Amerika Serikat Melalui Kekuasaan Finansial Internasional Bank Dunia-IMF

Disampaikan di Forum People Grobal Conference (PGC), Bali 8-14 Oktober 2018
Gerakan Rakyat Menentang IMF-Bank Dunia
Oleh
Helda Khasmy
Ketua Serikat Perempuan Indonesia

Apa yang layak kita bahas soal perempuan dan anak? Apalagi ada kaitannya dengan Bank Dunia dan IMF-nya?

Bolehkah bicara soal perempuan bernama Samiatun, buta huruf, buruh tani merangkap jadi istri buruh juga, menikah umur 14 tahun, sekarang punya cucu 5 padahal umurnya masih 38 tahun, tetapi tubuhnya dan “membawa dirinya” sudah seperti 60 tahun, selalu merasa tua? Atau tentang Bu JM, memiliki empat anak dari empat laki-laki yang berbeda, bekerja di sektor informal !!! meminjam bahasanya Bank Dunia-IMF, sangat informal alias serabutan, menghindari makan timun agar alat reproduksinya tetap terpelihara dan bisa menikah yang ke-lima kalinya !!! Bolehkah bicara soal mereka di depan forum yang sangat terhormat ini?

Atau tentang praktek dari teori SUPPLY CHAIN-Bank Dunia dan IMF melalui PISSAGRO di Indonesia, mengangkat “derajat hidup” sedikit kaum tani melalui kontrak dan penentuan skedul tanam, melakukan integrasi vertikal produksi, distribusi hingga ritel sedemikian rupa dan membunuh mayoritas kaum tani yang mengahasilkan komoditas yang sama di seluruh Indonesia? Menolong sedikit petani kopi Gayo dan membunuh petani kopi Pagar Alam yang sulit memenuhi kontrak atau terlalu luas dan membutuhkan penanganan ekstra? Mengangkat komoditas kakao sulawesi dan membunuh mayoritas penanam kakao Lampung? Bukankah mereka juga perempuan dan anak-anak?

Atau tentang ibu yang ingin sekali melihat Jawa, dan itu mustahil. Keadaan ekonominya tidak memungkinkan dia sekedar jalan ke kota kabupaten. Dia pasti bangkrut, bertengkar dengan suaminya, dan pasti tersesat! Dia keturunan ketiga dari Orang Jawa Wonogiri yang dipindahkan Suharto dan tentu saja Bank Dunia dari wilayah genangan Kedung Ombo Jawa Tengah. Katanya, dia ingin sekali melihat kembaran ari-arinya di Jawa yang suka menggodanya !

Layaknya, sebuah tulisan ilmiah, atau setidaknya biar presentasi ini bisa dianggap ilmiah, fakta dan jalan keluar di dalamnya dirancang se-ciamik dan elegan mungkin. Tetapi gagal, ibu-ibu tadi mendesakkan agar kepentingannya disampaikan blak-blakkan. Belum lagi korban kekerasan, desakan ibu yang telah mati melahirkan beserta bayinya, korban perkosaan yang masih gentayangan mencari keadilan, anak-anak yang masih saja sampai sekarang mengangkat Tandan Buah Segar kelapa sawit sebesar badannya. Anak-anak buruh tani yang ingin sekolah dan mulai belajar mengutuk nasibnya dan juga bapaknya, karena salah apa anak buruh tani, tidak pernah minta dilahirkan dari seorang buruh tani dan harus sekolah di sekolah dengan fasilitas pas-pasan, guru pas-pasan, gedung pas-pasan, padahal negeri. Anak, seperti juga anak-anak semuanya sama, tidak mengerti kenapa diperlakukan berbeda. Anak presiden, anak gubernur, anak bupati, anak buruh tani seharusnya di asrama yang sama, sekolah yang sama, guru yang sama, bahan pengajaran yang sama. Anak-anak dari gunung dibuatkan asrama, orang tuanya difasilitasi menjenguknya sebulan sekali, bila negara tidak sanggup buat sekolah, karena alasan muridnya sedikit. “Investing in education, investing for the future”, begitu kata Bank Dunia dan IMF dengan kompak, waduh, kenyataannya Bos !!!

Belum lagi orang tua di pedesaan. Sekarang harus punya tiga sepeda motor satu rumah, padahal buruh tani berupah 50 ribu – 100 ribu, itu pun belum tentu tenaganya laku 20 hari kerja sebulan. Satu motor buat istrinya jadi BHL (Buruh Harian Lepas), satu motor untuk dia sendiri panen di tuan tanah perseorangan, satu motor untuk anak paling besar sekolah sekalian mengantar adik-adiknya. Orang tua harus menanggung kredit per bulan, bensin per bulan. Ada juga ibu hanya duduk di rumah memikirkan nasib suami panen buah sawit pakai egrek di kebun tuan tanah sepulang mengantar anaknya sekolah, sambil menunggu jam pulang sekolah siang harinya. Bila tidak dijemput anaknya takut kecelakaan, takut kejahatan di jalan dan rumah sangat jauh dari sekolah. Apa jalan keluar negara dan pemerintah? Begitu mahal 4 bus besar setiap sekolahnya, agar ibu-ibu lebih produktif, anak-anak aman dari penculikan dan juga terhindar dari pertarungan pelajar? Belum lagi mengingat desa yang tidak lagi bebas dari narkoba dan seks bebas.

Apakah semua itu boleh disampaikan di sini? Tidakkah ini semua merendahkan kualitas anda juga saya? Atau kita kumpulkan dan bakar saja dokumen kesepakatan utang Bank Dunia dan IMF yang sudah begitu banyak, belum termasuk dokumen appraisalnya, belum termasuk Policy Brief dan Kertas Kerjanya? bila dikumpulkan semuanya layaklah kiranya kenapa Bank Dunia membiayai logging di Indonesia dan pabrik kertas sampai sekarang, karena dia butuh kertas sangat banyak untuk mendiktekan kebijakannya pada Indonesia !!

Rencananya, pemaparan ini hanya mengenai satu atau dua isu, kesehatan dan pendidikan perempuan dan anak. Apa daya, akar masalahnya sudah seperti rotan, berpilin satu sama lain, ada banyak belukar juga parasit yang musti disingkirkan agar perempuan dan anak memiliki kebebasan. Ya, pertama-tama kebebasan, sangatlah mahal. Bila memiliki kebebasan, perempuan dan anak akan jauh lebih hidup, hidupnya jauh lebih baik dan maju.

Ini bukan soal ekonomi semata, jelas bukan soal pelayanan publik, dan bahkan tidak bisa diselesaikann dengan mendebat privatisasi pelayanan. Masalah perempuan dan anak tidak berdiri sendiri. Dia memiliki akar yang dalam dan sama seperti masalah tindasan dan penghisapan atas klas dan sektor lainnya di Indonesia. Terlalu lama sudah, terlalu panjang jalannya, begitu banyak korban sudah, masalah perempuan dan anak bukanlah masalah biasa. Kejahatan terhadap perempuan dan anak bukan kejahatan biasa, adalah kejahatan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia.

Pembangunanise, trickle down effect, efek  merembes ke bawah, membiarkan segelintir orang sangat berkuasa secara ekonomi dan politik bahkan militer agar bisa menetes “berkahnya” untuk kemaslahatan bersama jelas ilusi yang nyata. Ilusi, karena ia melestarikan bahkan memperburuk masalah. Berbicara “perubahan struktural” sebagaimana program Bank Dunia dan IMF untuk menentang “perubahan struktural sejati”. Imperialis Amerika Serikat menentang dengan segala cara perubahan kepemilikan, partisipasi kerja dan distribusi hasil kerja agar lebih adil. Akibatnya, jutaan perempuan, sekarang puluhan juta perempuan dan anak-anak hidup dalam kesengsaraan terutama di pedesaan sebagai tani miskin dan buruh tani, yang dipermanis dengan sebutan “pekerja informal”. Dan jutaan lainnya perempuan dan anak sengsara di perkotaan, yang sekarang dipuji-puji sebagai motor penggerak “industri kreatif dan enterprenurship”. 32 tahun Orde Baru cukup. Bahkan sudah terlalu lama bagi bangsa dan rakyat Indonesia hingga tidak lagi menyadari bahwa ada sistem yang lebih baik dari yang dirasakannya. Karena terlalu lama dan dalam menderita, perubahann sedikit saja sudah seperti “berkah”. Kesempatan ini dipergunakan oleh negara dan pemerintah yang berkuasa, sekali lagi, menggandeng Bank Dunia dan IMF untuk meneruskan sejarah dominasinya di Indonesia.   

Hanya negeri agraris terbelakang seperti Indonesia inilah, di negeri kapitalis pun tidak serupa ini, kesenjangan begitu menganga. Tetapi para pimpinannya bicara melantur ke mana-mana. Di pedesaan, di perkebunan besar sawit yang menjadi andalan ekspor non-migas nomor satu saat ini, laki-laki, perempuan buruh tani harian lepas (tangan!), dan buruh tani harian tetap (miskin dan tertindas!) bekerja dengan alat-alat kerja peninggalan abad pertengahan (Medieval) seperti dodos dan egrek, nama alatnya saja sudah konyol. Tetapi jangan salah hasilnya dihitung dengan sistem komputasi terbaik di Gedung Pencakar Langit Jalan Sudirman Jakarta. Sudah tahu rakyatnya cuma pakai dodos dan egrek, pemerintah pidato di mana-mana tentang ekonomi digital, electronic transfers, revolusi industri 4.0 !

Kaum tani bekerja membutuhkan traktor, malah pedesaan dibanjiri smartphones. Padahal, jari kapalan kaum tani sangat tidak “sensitif” pada layarnya! Padahal kaum tani minta pengetahuan bertani dan alat kerja yang lebih maju. Lihat, kaum perempuan di pedesaan. Dia menikah muda, anaknya dua, 20-an tahun usianya, tetapi sudah seperti ibu-ibu tua berumur 50-60 tahun. Dan secara psikologis dibuat merasa tua oleh keadaan yang menghimpitnya. Bekerja begitu keras dengan ilmu pengetahuan terbatas, jam kerja berlebih, alat kerja tradisional, hasil komoditasnya “sesuai derma pasar global dan tuan tanah!”.

Pembangunan bukan istilah dan konsep netral, selalu positif dan konstruktif. Dia bisa sangat merusak, bisa sangat memajukan, sangat bergantung pada garis politik dari organ kekuasaan politik yang berkuasa dan menjalankannya. Pembangunan bagi Oligarki Finans Internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang dipimpin oleh imperialis Amerika Serikat adalah proses membiaknya kapital di pasar domestiknya sendiri dan di seluruh dunia melalui ekspor kapital, baik berupa kapital utang maupun kapital produktif atau investasi. Sosialisme tidak mengijinkan pembiakan kapital semacam itu, menentang dan menghancurkannya. Karena itu, Bank Dunia dan IMF, tentu saja imperialis Amerika Serikat dan semua anggota G-7 lainnya sangat membenci sistem yang tidak mengijinkan kapital diekspor dan kembali ke negeri asalnya dengan bebas setelah beranak pinak. Persaingan antar G-7 dibiarkan dan dapat diterima sebagai persaingan “biasa antar kekuatan monopoli”, asalkan terkontrol tidak berkembang menjadi pertentangan yang tajam dan mengambil bentuk perang. Tetapi persaingan dengan negeri yang lain non G-7 haruslah dilenyapkan.

Suharto memiliki politik yang sama dengan Imperialis Amerika Serikat, Bank Dunia dan IMF, sangat bernafsu anti sosialisme. Apapun harus dilakukan agar jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia memiliki ide dan gerakan membangun sistem alternatif yang anti terhadap “pergerakan dan pembiakan bebas kapital” di seluruh dunia.  Sejak Presiden Suharto mendirikan Orde Baru dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) serta Pemilihan Umum berulang kali, Bank Dunia dan Internasional Monetary Fund (IMF) dengan setia menemaninya. Memasoknya dengan berbagai ide pembangunan apapun asal bukan Sosialisme ! Memberikannya utang, mengatur investasi dan asistensi teknis asalkan rakyat tidak terlalu kelaparan dan memungkinkan tumbuhnya sosialisme. Bank Dunia, IMF dan Suharto sama-sama anti Sosialisme !

Dari sejak Zaman Suharto, Indonesia telah disebut sebagai Negara Berkembang oleh Bank Dunia-IMF mengikuti kategorisasi Rostow. Dan awet betul, hingga sekarang masih tetap berkembang!. Sekarang kategorinya lebih rumit dan variatif, dan sialnya kategorisasi baru negeri menurut Bank Dunia-IMF ini mirip dengan istilah pembagian klas di tengah kaum tani di pedesaan Tiongkok di era Mao Tse Tung, Negara Berpendapatan Sedang bawah (Lower Middle Income Country) dengan target menjadi Negara Berpendapatan Sedang Atas (Upper Middle Income) !.

Dan Indonesia masih sedia berkembang masalahnya. Inilah nukilan keadaan perempuan dan anak Indonesia :

·         Dewi, masih berusia belasan tahun bersama dengan 12 anak lainnya yang berusia 11-18 tahun dipekerjakan 12 jam sehari oleh Budi Halim dan Istrinya, pemilik CV. Langgeng Computer Embriodery, Kecamatan Andir, Bandung Jawa Barat.

Di perkebunan besar keadaan lebih parah. Pada tahun 2016 Deutche Welle membuat laporan Amnesty International tentang pekerja anak di Golden Agri Resources-Sinar Mas Grup dan Wilmar. Keduanya mengakui. Human Right Watch (HRW) dalam laporan penelitiannya di perkebunan tembakau di propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2016, melaporkan keadaan yang sama buruknya tentang pekerja anak.

Hingga saat ini ada ribuan anak yang bekerja di Jermal-Jermal Pantai Timur Sumatera. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengklaim telah menyelamatkan 1.460 pekerja anak dari 124 Jermal berijin di Langkat, Tanjung Balai, Asahan, Labuan Batu, Simalungun dan Deli Serdang.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, 4,7 juta juta anak bekerja di Indonesia. 1,7 juta di antaranya bekerja dalam kondisi kerja terburuk. 41,74 % di antaranya bekerja di pedesaan atau sekitar 2,3 juta dan 1,1 juta di perkotaan dengan rincian 23 persen di perdagangan dan 22,3 % di industri olahan. Mereka bekerja meninggalkan bangku sekolah. Bahkan mereka dipekerjakan di sektor formal. Per maret 2017, ada sekitar 629 ribu anak bekerja membantu orang tua sembari mengenyam pendidikan di pedesaan.

·         Bagi seorang buruh harian lepas perempuan di perkebunan besar kelapa sawit, seperti di Siak, Riau. Diskriminasi upah, ancaman kesehatan reproduksi dan pelecehan seksual adalah cerita sehari-hari. Bila buruh tani perempuan mengajukan cuti haid pada mandor, Selangkangannya disenteri dan kemaluannya diraba, demikian kata SMT, BHL 5 tahunan di Perkebunan tersebut. 

Di Industrial cerita kelam yang sama, terus berlanjut. Di KBN Cakung 80.000 buruh bekerja, 90% buruh perempuan. Jangankan yang lain, fasilitas menyusui saja tidak bisa disediakan perusahaan. Tidak terhitung berbagai jenis diskriminasi gender dan pelecehan seksual.

·         “ibu tiga orang anak, istri buruh tani panen kelapa sawit di satu desa, Kabupaten Siak, Propinsi Riau memperoleh undangan dari kelurahan untuk menghadiri pertemuan di kecamatan besok harinya. Tidak banyak hal yang dijelaskan oleh si pengantar undangan kecuali dia telah terpilih untuk mendapatkan bantuan namanya Program Keluarga Harapan (PKH), hanya dua orang dalam Rukun Warganya. Masih dengan penuh penasaran dia menghadiri kegiatan tersebut, memang benar dia akan memperoleh bantuan langsung bernama PKH yang hanya boleh dibelanjakan untuk keperluan dia sendiri dan nutrisi anaknya. Sebelumnya, dia telah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk menutupi beberapa keperluan sekolah anaknya. Tentu saja ibu tersebut senang, tetapi dia juga merasa bingung dan “tidak enak” dengan para tetangganya yang juga miskin bahkan jauh lebih miskin dari dirinya serta satu orang lainnya lagi yang beruntung mendapatkan “lotre” PKH ini. Demikian kutipan Investigasi Sosial Pedesaan Bersama Aliansi Gerakan Reforma – AGRA Kabupaten Siak dengan Serikat Perempuan Indonesia – Seruni, Februari 2018.

Cerita serupa meskipun tidak persis sama ada di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk Jakarta. Tentu saja yang memperolehnya senang, apalagi secara reguler. Di Indonesia, pembagian Zakat Mal oleh orang kaya bisa merenggut korban jiwa. Antri dari pagi, dorong-dorongan takut tidak kebagian, kemiskinan sebenarnya tumpah ruah di jalanan dan lapangan. Di banyak desa Pak Kades dan istrinya serta keluarganya mendapat cercaan dituduh membagi beras pilih kasih bahkan untuk keluarganya sendiri karena pembagian Beras Miskin (Raskin), sekarang telah mengalami kemajuan dari sisi nama, Beras Pra Sejahtera (Rasta!). “Beras miskin” sedikit, sementara “orang miskin” banyak! Pak Kades yang pintar bicara menjanjikan tahun depan bagi yang belum dapat tahun ini (Bila Tahun Depan Yang Protes Tetap Miskin, dan Sialnya, Memang Tetap Miskin!). Beberapa kepala desa yang baik hati, terpaksa menambah sendiri jumlah berasnya. Beberapa yang lebih politis, ingin terpilih lagi sebagai kades atau jadi anggota DPR juga melakukan hal yang sama. Khusus untuk pembagian beras seperti ini, telah berlangsung sejak zaman Orde Baru, dan tetap ditunggu di negeri agraris dan “swasembada beras” ini. Dan umumnya yang paling berkepentingan untuk mengantri “bantuan sosial” semacam ini adalah ibu-ibu. Bapak-bapak, para suami sekalipun miskin, tetap “jaga imej”. Para ibu sembari menggendong anaknya betah antri dari pagi bahkan dengan militan memanjat truk penjualan bahan kebutuhan pokok murah “operasi pasar” oleh pemerintah dan pembagian Sembilan Bahan Pokok gratis, pengobatan cuma-cuma dan aneka jenis bantuan bagi orang miskin lainnya.

·         Pada tanggal 28 April 2018, Muhammad Rizki Saputra berumur 10 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, terlepas dari genggaman ibunya dan terinjak saat berdesak-desakan dengan ribuan massa dalam acara Pembagian Sembako Gratis dalam acara Forum Untukmu Indonesia di Monas ! Berita Jawa Pos 2 Mei 2018.

Pada tanggal 24 Mei 2018, ribuan orang berdesakkan dalam pembagian sembako gratis Disperindag Cilegon. Beberapa ibu-ibu terjatuh dan terinjak-injak.

Jauh sebelumnya 16 Juli 2014 sebagaimana dilaporkan Detik.com, Tuti, 57 tahun harus rela berdesak-desakan hanya untuk membeli sembako murah di depan Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Di Boyolali, di Lampung, di Solo, di Sragen, Deli Serdang, di seluruh Indonesia sepanjang tahun, pembagian sembako gratis bahkan pembelian sembako murah selalu diikuti ribuan orang, selalu berakhir ricuh, berdesakkan, terinjak-injak, bahkan ada yang meninggal dunia demi sekilo dua kilo beras, gula dan minyak makan.

·         “Awal 2018, di Suku Asmat Papua 71 anak meninggal dunia karena kelaparan, 800 lainnya di rawat di rumah sakit, campak dan gizi buruk menjadi penyebabnya”. Demikian laporan dari wartawan BBC Heydar Affan, 31 Januari 2018. Ini adalah gambaran kecil dari gizi buruk, campak yang belum bisa mewakili kondisi Nusa Tenggara Timur dan propinsi lainnya di Indonesia.

·         “Simah, ibu berusia 40 tahun dari Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kaur, Propinsi Bengkulu, meninggal dunia karena terlambat sampai Puskesmas yang berjarang 20 kilometer dan menggunakan kendaraan roda empat bergardan ganda”. Demikian Laporan Harian Kompas 19 Mei 2018. Di Kaki Gunung Masurai, di Kabupaten Merangin Jambi, seorang ibu menempuh perjalanan kaki untuk melahirkan. Anaknya lahir kembar di jalanan, kedua-duanya meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian cerai dengan suaminya.” “Sebelumnya, pada tahun 2014, seorang istri dari Suku Bangsa Minoritas Dayak di pedalaman Kalimantan mengalami pendarahan hebat sepanjang perjalanan dua hari berperahu. Ibu dan anaknya kedua-duanya tidak bisa diselamatkan.” Mereka adalah bagian dari 305 ibu Indonesia yang meninggal per minggunya setiap 100.000 kelahiran bayi. Dari 5 juta kelahiran pertahun di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk 2%, maka masih ada sekurang-kurangnya 13.500 ibu meninggal dunia setiap tahun.

·         Data Unicef 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia putus sekolah. 600 ribu usia sekolah dasar, 1,9 juta usia anak usia Sekolah Menengah Pertama. Data Kemendikbud sendiri menyebutkan angka 4,1 juta per Oktober 2016. Di Papua 89% dari 500 ribu lulusan SMA dan SMK tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian, berita ANTARA, 25 April 2018.

·         Data Kementerian Pemberdayaan Peremuan, prevalensi kekerasan terhadap anak-anak 33% dan kekerasan terhadap perempuan 30%. Sementara kekerasan seksual terhadap anak laki-laki 8% dan prevalensi kekerasan seksual terhadap anak perempuan 3,6% bila anak Indonesia berjumlah 83 juta maka ada 600 ribu hingga 800 ribu kekerasan seksual terhadap anak ! Demikian kata Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Media Indonesia, 12 Oktober 2018. Secara mikro jujmlah kekerasan ini terus mengalami peningkatan di banyak kota dan kabupaten. Termasuk kekerasan sangat ektrem dilakukan oleh orang tua sendiri, pasangan sendiri, hingga mengakibatkan kematian.

·         28 April 2017, Bagas Alvravido berusia 14 tahun klas VIII SMP negeri 2 Kota Bengkulu ditembak ayah kandungnya, seorang polisi, Aipda Bekti Sutikno di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Teluk, Bengkulu karena dikira maling. 

·         Kekerasan dalam rumah tangga semakin merajalela. Pada awal tahun 2018, Kasdi 21 tahun asal Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat menginjak perut istrinya Lina Rahmawati 21 tahun yang sedang mengandung bayi delapan bulan hingga lahir sebelum waktunya  akhirnya meninggal dunia. Kasdi curiga bayi tersebut hasil hubungan gelap. Choiron 34 tahun di Surabaya menjual istrinya hingga tiga kali untuk melakukan hubungan seksual bersama-sama (Threesome). Di desa Jambuwok, Sugiato 36 tahun aniaya istrinya Dewi Nursanti 27 tahun karena diminta uang belanja. Suami mencekik istri hingga tewas, membacok hingga putus lengan, memukulkan kepalanya ke tembok, menguncinya dalam rumah, melarangnya bepergian dan bertemu seseorang. Ekonomi, tersinggung, cemburu, menolak cerai, menolak diajak hubungan seksual adalah alasan umum yang disampaikan dalam pemberitaan. Menurut Komnas Perempuan ada 259 ribu laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017 (Cek Data Prevalensi!).

·         Pasien BPJS ditolak Di rumah Sakit ? Hampir setiap hari memenuhi halaman surat kabar !!!

·         Apakah ada yang baru ? Banyak ! Proyek dan Program baru bagi perempuan dan anak.  Ada beberapa badan dan lembaga baru. Bahkan hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia secara menyeluruh telah membuat desk khusus perempuan dan anak. Apakah ada kenyataan yang baru ? Banyak ! seluruh masalah di atas semakin meningkat, merata dan beragam di seluruh Indonesia.


Dan masalah inilah berkat Bank Dunia dan IMF sedang gencar-gencarnya di tuntaskan dulu melalui Millenium Develovement Goals (MDGs) dan sekarang karena masalahnya sangat rumit membutuhkan penananganan yang lebih panjang, lebih sustain, Sustainable Development Goals (SDGs). Sebenarnya kata sustainable lebih tepat bila diganti dengan Prolong Development Goals (PDGs). Sudah salah…ngeyel…sustanaible pula !

Pemerintah Indonesia mengikuti begitu saja dan bahkan membuat skema pengentasan kemiskinan yang perspektifnya adalah kesetaraan gender dan ramah lingkungan melalui :

1.       Bantuan Sosial Terintegrasi Berbasis Keluarga bagi mereka yang berkategori SANGAT MISKIN dan MENDEKATI MISKIN –Bantuan ini berupa Bantuan Langsung Tunai Tanpa Syarat (Unconditional Cash Transfer-UCCT); Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer-CCT); Subsidi Makanan diganti dengan Voucher Belanja Cash. Bantuan ini bisa dipergunakan langsung untuk pendidikan, kesehatan, makanan, sanitasi, air bersih. Sudah berlangsung sejak 2007 sampai sekarang, kata pemerintah dan Bank Dunia-IMF sukses. Sukses ?  sukses membuat banyak aktivitas dan kartu : PKH, BOS, KIP, KIS, ada banyak kartu…

Dari sisi negara RI yang membutuhkan “catatan transaksi” terutama di pedesaan untuk mendongkrak pertumbuhan dari konsumsi, cukup sukses. Dari sisi Bank Dunia, utangnya lancar, target memperkenalkan bank pada rakyat Indonesia yang sangat asing dengan Bank, memperkenalkan tabungan padahal miskin, memperkenalkan sistem transaksi elektronik agar fee-nya mudah diambil dan keuangannya dapat dikontrol termasuk pembelanjaannya.

Bagi Rakyat ? lihat data rebutan sembako ! Data Putus Sekolah !

2.       Berbasis Pada Pemberdayaan Masyarakat : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Ini adalah proyek Bank Dunia paling spektakuler setelah Gerakan Rakyat Mei 1998. Sebelumnya ada Program Pendampingan Kecamatan (PPK). Target utamanya adalah belanja di pedesaan untuk pembangunan infrastruktur. Bank Dunia menyebutnya sebagai upaya “demokratisasi desa”. Dananya terbatas tetapi proses “demokrasi” dalam menentukan proyek yang dijalankan yang terpenting. Dan harus ada quota 30% yang terlibat dalam pembuatan keputusan proyek di pedesaan. Salah-satu hasil proyek terpenting adalah Peta Potensi Desa—sekarang di tangan Bank Dunia.

Bagi Rakyat ? Liat data di atas !

3.       Pemberantasan Kemiskinan melalui Program Pro-Rakyat : Berbasis Pada Kredit Mikro dan Pemberdayaan UMKM. Saat ini andalan utamanya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi ada banyak program paralel yang dijalankan sendiri oleh lembaga lain seperti kredit mikro USAID melalui Bank Danamon.

Hasilnya, BRI, BNI, Bank Mandiri mencatatkan dirinya sebagai Bank Penyalur Kredit terbesar. Dan sekarang masuk dalam jajaran 10 besar Bank Terbesar Asean ditambah dengan BCA. Bagi rakyat ? Liat data di atas !  


Seperti sudah dikemukakan di awal, apa yang dilakukan Bank Dunia dan IMF di Indonesia dalam memajukan perempuan, hanya beda tipis dengan gerakan pembagian sembako. Sisi, berdesak-desakkannya tidak ada, karena pemberiannya melalui kartu. Dan juga sangat rahasia bagi masyarakat yang lainnya. Tentu saja, masyarakat yang menerimanya sangat senang, umumnya, seperti biasanya mereka memperoleh sembako gratis. Kapan lagi.

Apakah yang dimaksud dengan “perubahan struktural” berikutnya ?

-          Bersiap-siaplah untuk penghapusan semua subsidi yang masih bersisa. Seperti listrik, bensin, pupuk, dan beberapa jenis pembayaran yang ditanggung oleh pemeritah lainnya.

-          Bersiap-siaplah untuk perubahan sistem jaminan sosial terutama sistem pertanggungannya. Semua bantuan langsung dalam rangka menemukan sistem jaminan sosial yang paling murah dan tidak memberatkan keuntungan institusi keuangan imperialis.

-          Bersiaplah penggunaan data tunggal mulai pajak, jaminan sosial hingga bantuan lainnya.

-          Bersiaplah untuk perluasan transaksi elektronik

-          Bersiaplah untuk kenaikan harga semua jenis pelayanan publik : Terutama Kesehatan dan pendidikan, transportasi, listrik dan air bersih, serta perumahan.    


Akar Historis Singkat Tindasan Bank Dunia dan IMF Atas Perempuan dan Anak Mayoritas di Indonesia:

A.   Bank Dunia dan IMF membantu Suharto membidani kelahiran organisasi massa perempuan konservatif seperti Darmawanita dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Ikatan Wanita Pengusaha-Iwapis. Mempromosikan mereka mewakili kepentingan kaum peremmpuan di MPR-DPR selama pemerintahan Suharto.

B.   Bank Dunia dan IMF mendukung pembangunan Serikat Buruh Tunggal di Indonesia SPSI yang merendahkan kedudukan perempuan sebagai aktivis buruh, selain didominasi oleh para pejabat negara,  militer dan kepolisian bahkan pengusaha. Berbagai jenis diskriminasi upah bagi buruh perempuan terutama Tekstil dan Garmen, Alas Kaki dan Rokok bersifat legal. Termasuk konsep upah minimum sektoral dan regional dipromosikan oleh ILO atas bantuan Bank Dunia – IMF.

C.   Bank Dunia – IMF mendorong dan mendukung penuh pembiayaan Kebijakan Revolusi Hijau berkedok kedaulatan pangan bersisian dengan FAO. Menggencarkan pembangunan Infrastruktur dan Kompleks Industri berpusat di Jawa. Semua konsep perkotaan dan kompleks industri di Indonesia adalah datang dari bantuan Bank Dunia.

Revolusi Hijau bertujuan menghalangi Land Reform Sejati di pedesaan, mempromosikan reformisme di kalangan kaum tani secara besar-besaran. Kaum perempuan dan anak-anak sangat menderita di pedesaan karena revolusi hijau. Pekerjaan sangat intensif, padi berubah menjadi komoditas, input pertanian sangat tinggi dan outputnya sangat kecil bagi kaum tani. Sistem bagi hasil lama diterapkan, demikian pula dengan peribaan melalui Kredit Candak Kulak (KCK) dan kredit kepala koperasi, pembangunan Koperasi Unit Desa dan lain sebagainya.

Bank Dunia menndukung FAO mendirikan organisasi tani pro pemerintah IPHTI dan HKTI. Organisasi tani yang mendominasi kaum tani selama orde baru. Menjadi mitra Badan Usaha Logistik-BULOG, mengatur peredaran input pertanian, promosi bibit hibrida, dan obat-obatan pertanian kimia milik perusahaan besar kimia pertanian internasional.,

Nasib perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di daerah persawahan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat menjadi sangat buruk sejak adanya Revolusi Hijau. Bank Dunia-IMF bahkan, Norman Bourloug, Rockefeller dan Ford Foundation bertanggung jawab atas kerusakan ini. Sebelum Revolusi Hijau pertanian di Indonesia terutama tanaman padi sawah di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan hanya sekali dalam setahun. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tahun. Pulau lain tidak menanam padi, karena memiliki makanan pokok berbeda sagu dan jagung, juga umbi-umbian. Tetapi Bank Dunia menginginkan padi menjadi komoditas yang dijual ke seluruh dunia dan rakyat Indonesia juga bisa membeli dari seluruh dunia, bukan tanaman subsistensi. Dan Bank Dunia mengatur produksi, perdagangan dan pembiayaannya. Pembangunan dam raksasa besar-besaran, tidak saja mengubah pola tanam tradisional yang bisa dijadikan basis sebagai pertanian modern berskala besar, tetapi menandai kehancuran sistem pertanian pro-lingkungan hidup. Tingkat partisipasi kerja kaum perempuan di pedesaan sebelum revolusi hijau sangat tinggi, hampir sama dengan tingkat partisipasi kerja kaum laki-laki. Mereka menjadi tenaga kerja utama di pedesaan. Hal paling merusak dari revolusi hijau, tidak saja membatasi keterlibatan perempuan sebagai tenaga produktif, akan tetapi penggunaan pupuk kimia dan pestisida melalui program BIMAS-INMAS Bank Dunia telah memberikan kerusakan kesehatan dan lingkungan yang sekarang “jadi” alasan utang dan asistensi baru Bank Dunia untuk merancang dan membiayai “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Pro Lingkungan Hidup!”.

Aneka jenis penyakit menular menyerang perempuan dan anak-anak. Bank Dunia memperkenalkan sistem kekebalan tubuh produksi perusahaan obat-obatan raksasa monopoli, sistem imunisasi, puncaknya dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), masih ada hingga sekarang.

Karena kesejahteraan di Jawa juga tetap juga tidak membaik, maka diperkenalkan program Keluarga Berencana (KB). Pembatasan kelahiran dilakukan, tetapi kematian karena buruknya kondisi kerja dan hidup secara umum, termasuk kematian ibu dan anak, masalah nutrisi tidak juga berkurang bahkan tetap besar. Penduduk sukses dibatasi tetapi perbandingan antara laju pertumbuhann penduduk yang “berhasil ditahan” plus kematian tetap tidak sebanding dengan perbaikan rasio dengan peningkatan upah dan pendapatan, perbaikan kesehatan dan pendidikan. Dan kaum perempuan dan anak-anak tersebut hingga sekarang tetap menjadi “client” dan berbagai “kreasi dan inovasi” pembangunan ala Bank Dunia-IMF dengan pemerintahan boneka-nya yang baru.  

D.   Kebijakan Transmigrasi, Logging, Pembangunan Perkebunan Besar Di Luar Jawa Sangat Menindas Perempuan dan Anak-Anak. Bank Dunia merusak hutan, Bank Dunia Membangun Taman Nasional dan Mempromosikan Clean Development Mechanism dan REDD.

Ini adalah era kerusakan masyarakat dan lingkungan hidup besar-besaran di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara. Suharto tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan perbaikan kesehatan dan pendidikan khususnya penduduk Jawa, Bali dan Lombok dengan hanya menahan laju pertumbuhan penduduk. Para perencana pembangunannya mengeluhkan kepadatan penduduk di Jawa, Bali dan Lombok serta ketimpangan penduduk dengan pulau besar luar Jawa : Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku. Waktu itu Bank Dunia belum menipu kita dengan istilah baru Bonus Demografi !

Suharto dengan dukungan Bank Dunia juga IMF memulai program transmigrasi. Sebuah program multi-tujuan, multi-pengabdian untuk Suharto dan Bank Dunia-IMF sendiri. Memperkuat kontrol dan integrasi ekonomi dan politik Jawa dengan luar Jawa, mengulang politik kolonial Belanda di awal abad-20. Pemindahan pertama mentargetkan para penjahat kambuhan (Bromocorah) yang sukar dibina ke beberapa propinsi di Sumatera termasuk Jambi. Kemudian diikuti oleh penduduk desa yang tanahnya digusur untuk proyek infrastruktur Bank Dunia-IMF, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penggusuran besar-besaran dan paling fenomenal adalah pembangunan Bendungan Raksasa Kedung Ombo. Mereka dipindah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tanpa fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Mereka yang dipindahkan yang telah berkeluarga, tentu saja perempuan dan anak-anak, mereka adalah korban kebijakan transmigrasi Suharto, Bank Dunia dan IMF.

Hebatnya, tenaga-tenaga mereka adalah cadangan hebat untuk pembangunan perkebunan besar monokultur baru di Sumatera dan Kalimantan : Perkebunan Besar Sawit, Karet, dan Kayu (HTI) milik tuan tanah yang dibiayai Bank Dunia dan IMF. Hingga saat ini para transmigran tersebut menjadi cadangan buruh tani bagi perkebunan besar monokultur – yang sangat didukung Bank Dunia langsung maupun melalui IFC. Bank Dunia bersama Suharto menemukan konsep Perkebunan Inti-Rakyat Tranmigrasi (PIR Trans) yang mengintegrasikan program pembangunan perkebunan besar di luar jawa dengan program transmigrasi (Local Resettlement).

Setelah membantu pembangunan perkebunan besar di Sumatera dan Kalimantan dengan mensponsori bisnis kayu besar-besaran dari hutan tropis basah dan dataran rendah habitat Harimau dan Gajah serta aneka hewan dan tumbuhan langka lainnya, Bank Dunia pula mendirikan taman nasional di sepanjang Bukit Barisan dengan tujuan, membatasi akses masyarakat dan Suku Bangsa Minoritas atas hutan yang bersisa. Bahkan dengan bantuan IUCN menjadikan tiga diantaranya sebagai Taman Nasional Warisan Dunia. Bank Dunia berada dibalik pembangunan “Biosphere dan proyek konservasi private” oleh perkebunan besar kelapa sawit untuk mencuci tangannya telah menghabisi hutan melalui penebangan dan pembakaran.

Jutaan anak-anak di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban ASAP setiap tahunnya karena perusakan lahan gambut oleh perkebunan besar yang dibiayai Bank Dunia, IFC dan sekarang oleh Bank Internasional lainnya.       

E.    Pembangunan Obyek Turisme Bali Dan Eko-wisata lainnya di Indonesia.

Adalah pekerjaan Bank Dunia dan Suharto mentransmigrasikan sebagian penduduk Bali ke Sumatera dan Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan kemudian membangun Bali sebagai obyek turisme. Miliran dollar dikucurkan, kerusakan pantai dan terumbu karang karena pembangunan infrastruktur tidak ternilai. Belum lagi kehilangan kebudayaan asli. Lihat Dokumen Utang Bank Dunia dan Pemerintah RI sejak tahun 1960-an akhir. Dan semua ini telah menciptakan dampak yang sangat besar bagi kehilangan kebebasan perempuan Bali, menurunnya derajat hidup juga anak-anak baik yang masih tinggal di Bali maupun yang ditransmigrasikan.

F.    Pembangunan Pertambangan, Perkebunan Besar, Infrastruktur dan Taman Nasional di Areal Suku Bangsa Minoritas, Pembangunan Zona Laut di Pesisiran Tempat Melaut Nelayan Miskin

G.  Mendukung Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri dan Menggunakan Remitansinya Untuk Kepentingan Bank Monopoli dan Klas Berkuasa.


Simpulan Dan Penutup :

1.       Bank Dunia-IMF telah menciptakan kehancuran begitu lama, se-usia kekuasaan Orde Baru. Suharto telah jatuh bahkan Bank Dunia- IMF dengan cerdik cuci tangan “ambil bagian dalam penjatuhannya”. Hingga sekarang tidak terusik. Beruntung, berkat kerja keras pemerintah boneka, mayoritas rakyat belum memahami kejahatan dan belum semuanya membenci peranan Bank Dunia dan IMF. Tetapi krisis dan penderitaan karena kebijakan Ekspor Kapital, Kapital Utang maupun Produktif tidak bisa berbohong, sangat merusak perempuan dan anak-anak, merampas kebebasannya untuk berpengetahuan dan berserikat, dan memperjuangkan hak-haknya.
2.       Bank Dunia bahkan mensponsori perempuan dari klas yang berkuasa untuk mendominasi perempuan dari kaum miskin selain menggunakan berbagai jenis bantuan sosial untuk meredam perlawanan perempuan dan menyembunyikan tindasan terhadap anak-anak. Ini juga tidak akan bertahan lama.
3.       Kaum muda Indonesia saat ini jelas bukan bonus demografi karena tidak ada lapangan kerja yang layak bagi mereka di pedesaan dan perkotaan. Mereka adalah beban demografi. Hentikan semua ilusi.
4.       Berhentilah memberi utang dan investasi bagi Indonesia langsung maupun tidak langsung, itu bukan untuk rakyat tetapi untuk klas berkuasa. Lagi pula, kami punya hak menentukan nasib sendiri, bolehkah kami menentukan nasib kami, masyarakat kami, bangsa kami sendiri tanpa anda, kali ini saja ! 







   






  


About ""

SERUNI atau Serikat Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memiliki cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan lebih baik bagi perempuan Indonesia.

Posting Komentar

 
Copyright © 2013 SERUNI
Design by FBTemplates | BTT