Rilis Pers SERUNI pada Peringatan Hari HAM 2015

Lindungi Hak Asasi Manusia, Hentikan TPP!!!

Salam Demokrasi!

10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah atas penghargaan dan jaminan akan keberlangsungan Hak Asasi Manusia di dunia dengan ditandatanginya Magna Charta atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ditahun ini pun merupakan penanda 50 tahun disetujuinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik). 

Dimanakah kita sekarang?

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi seluruh rezim HAM yang disepakati secara internasional. Namun, pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan. Hak ekonomi, sosial dan budaya masih sangat jauh dari harapan, demikian juga dengan hak sipil dan politik.

Peristiwa paling hangat baru-baru ini adalah perjuangan kaum buruh menolak PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Kaum buruh bangkit dan berjuang bersama menolak peraturan yang sangat merugikan dan melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Namun, jawaban yang mereka dapatkan adalah pelanggaran lebih jauh kepada hak politik mereka. Kaum buruh ditangkap, mendapatkan kekerasan dan intimidasi tanpa ada respon atas penolakan mereka terhadap PP No. 78 Tahun 2015.

Baru-baru ini sebuah kesepakatan dagang yang melibatkan 12 negara di wilayah asia pasifik hingga Amerika telah disepakati. Kesepakatan itu disebut dengan Trans-Pacific Partnership (TPP). Tidak banyak yang mengetahui mengenai TPP karena negosiasinya yang tertutup dan rahasia. Namun, sifatnya yang rahasia tidak berlaku terhadap sekitar 600 perusahaan besar yang bertindak sebagai penasihat dan bisa memberikan “masukan” terhadap dokumen perjanjian yang dinegosiasikan. Sementara gerakan masyarakat sipil dan sosial hanya mendapatkan informasi dari “bocoran” yang ada tanpa ada peluang untuk memberikan “masukan”.

12 negara yang terlibat adalah Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Australia, Selandia Baru, Jepang, Chili, Meksiko, Peru, Kanada dan Amerika Serikat. 12 negara ini disebut dengan negara anggota. Keanggotaan ini akan bisa bertambah dikemudian hari apabila setuju dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Pada saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Jokowi telah menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam TPP.

Dalam pandangan SERUNI, TPP adalah WTO (world trade organization) dalam bentuk yang lebih ganas dan merupakan skema ekonomi politik AS untuk mempertahankan dan memperdalam pengaruh dan dominasinya di wilayah Asia Pasifik.

TPP akan semakin memperparah pelanggaran HAM dan pada saat yang bersamaan menghilangkan kedaulatan negara. TPP secara signifikan akan membatasi hak dan kemerdekaan rakyat biasa dan ruang kebijakan negara. TPP akan semakin menggusur jutaan kaum tani dan komunitas suku bangsa minoritas. TPP merendahkan kedaulatan, HAM, upaya untuk menciptakan komunitas lestari dan membatasi perubahan iklim dengan mengorbankan kaum yang paling termarjinalisasikan, utamanya perempuan.

Secara bersama kita harus menuntut perlindungan terhadap HAM dan mengakhiri kesepakatan busuk yang memperdagangkan manusia untuk keuntungan!!! Lindungi Hak Asasi Manusia, Hentikan TPP!!!

#StopTPP and #HumanRightsDay #protectHumanRights #LindungiHAM

About "Admin"

SERUNI atau Serikat Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memiliki cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan lebih baik bagi perempuan Indonesia.